Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

JAKARTA, Jurnal Tipikor – Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terus memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil. Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) secara tegas menyoroti pengesahan regulasi tersebut yang dinilai memuat pasal-pasal kontroversial dan berpotensi menjadi langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia.

Dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor pada Sabtu (3/1), Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah mengklaim KUHP ini sebagai upaya dekolonisasi hukum, hasil kajian mendalam BPKP menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap perlindungan hak individu.

“Pasal-pasal ini bukan sekadar aturan hukum, melainkan ancaman nyata bagi kebebasan sipil yang telah kita perjuangkan sejak reformasi. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang demi menjamin hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia,” tegas A. Tarmizi.

Baca juga Menyambut 2026: Survei Mengungkap 5 Pilar Utama Resolusi Masyarakat untuk Hidup Lebih Berkualitas

5 Poin Kontroversi Berdasarkan Kajian BPKP

Berdasarkan kajian teknis yang dilakukan, BPKP menyoroti lima poin utama yang dianggap bermasalah dan berisiko menjadi alat represi negara:

1. Menghidupkan Kembali “Pasal  Karet” Penghinaan Pejabat

KUHP baru mengembalikan pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, serta lembaga negara. BPKP menilai hal ini sebagai upaya menghidupkan kembali roh hukum kolonial yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal ini sangat subjektif dan berisiko membungkam kritik sehat.

2. Pembungkaman Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul

Adanya regulasi mengenai penyebaran berita bohong (misinformasi) serta ancaman pidana bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan formal dikhawatirkan akan mengkriminalisasi aktivis dan warga yang menyuarakan perbedaan pandangan.

3. Intervensi Negara dalam Ranah Privat

Kriminalisasi terhadap perzinaan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) dinilai sebagai intervensi negara yang terlalu jauh ke dalam ruang privat masyarakat yang seharusnya tidak masuk dalam ranah pidana.

4. Kontroversi Aborsi dan Perlindungan Perempuan

Pengaturan mengenai aborsi dalam KUHP baru dianggap belum memberikan perlindungan maksimal, terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual, sehingga masih menyisakan celah ketidakadilan gender.

5. Dilema Hukuman Mati

Meski kini disertai masa percobaan, BPKP bersama pegiat HAM menegaskan bahwa keberadaan pidana mati tetap merupakan pelanggaran terhadap hak paling mendasar manusia, yaitu hak untuk hidup (right to life).

Sikap BPKP

BPKP memandang bahwa hukum seharusnya hadir untuk melindungi warga negara, bukan justru membatasi ruang gerak dan hak-hak konstitusionalnya.

Organisasi ini akan terus mengawal implementasi KUHP ini dan mendorong adanya uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi jika poin-poin krusial tersebut tetap dijalankan tanpa evaluasi.

Tentang Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP):

Kami adalah organisasi yang terdiri dari gabungan akademisi, praktisi hukum, dan aktivis yang berkomitmen pada pengawasan kebijakan pemerintah, penegakan demokrasi, perlindungan HAM, serta keadilan sosial di Indonesia.

Pewarta : Asep

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR-– Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan langkah preventif dalam menjaga keamanan momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Sebanyak tujuh orang tersangka terorisme berhasil diamankan sepanjang bulan Desember 2025 di beberapa titik wilayah Indonesia.

Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mempertahankan capaian zero terrorism attack (nihil serangan teror) yang menjadi target utama di penghujung tahun.

Baca juga Dalam Rangka Ops Lilin Lodaya 2025, Pos Pam Terpadu Exit Tol Parungkuda Gelar Apel Gabungan Kesiapan Pergantian Malam Tahun Baru 2026

Detail Operasi Penangkapan

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, menjelaskan bahwa ketujuh tersangka berasal dari dua kelompok radikal yang berbeda:

• Jaringan Negara Islam Indonesia (NII): Dua tersangka diamankan di wilayah Sumatera Utara. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam struktur organisasi NII.
• Kelompok Ansharuh Daulah (AD): Lima tersangka lainnya diamankan di beberapa lokasi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua. Kelompok ini merupakan pendukung aktif Daulah (ISIS) yang kerap menyebarkan propaganda dan seruan aksi teror di ruang publik.

“Para tersangka dari pendukung Daulah ini aktif menyerukan propaganda. Seluruh penangkapan dilakukan secara maraton selama bulan Desember sebagai langkah mitigasi dini,” ujar AKBP Mayndra dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Baca juga Refleksi Akhir Tahun 2025: Jawa Barat Kukuhkan Posisi sebagai Provinsi Terinovatif dan Pelopor

Capaian Zero Attack Tahun 2025

Penangkapan tujuh tersangka ini menambah total jumlah teroris yang diamankan sepanjang tahun 2025 menjadi 51 orang.

Tren penangkapan menunjukkan penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun tetap dengan intensitas pengawasan yang tinggi guna memastikan keamanan nasional.

Dalam Rilis Akhir Tahun Polri, Kabareskrim Komjen Syahardiantono memaparkan data perbandingan penangkapan tersangka teroris dalam tiga tahun terakhir:

• • Tahun 2023: 147 tersangka.
  • Tahun 2024: 55 tersangka.
  • Tahun 2025: 51 tersangka

“Densus 88 terus bekerja keras mempertahankan prestasi zero attack. Penurunan jumlah penangkapan ini sejalan dengan efektivitas langkah pencegahan dan mitigasi yang kami lakukan di lapangan,” tegas Komjen Syahardiantono.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif dan pengembangan jaringan dari para tersangka yang baru saja diamankan. Polri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, serta melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Sumber :
Divisi Humas Polri / Biro Penerangan Masyarakat
Jakarta, Indonesia

MADINA, JURNAL TIPIKOR – Kapolres Mandailing Natal (Madina) AKBP Arie Sofandi Paloh, S.H., S.I.K., didampingi Kasat Resnarkoba AKP Said Rum Padilla Harahap, Plt. Kasi Humas Polres Madina IPDA Fahrul Sya’ban Simanjuntak, serta KBO Satresnarkoba IPDA A. Batubara, menyampaikan pers rilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Madina.

Dalam keterangannya, Kapolres menegaskan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan berlandaskan alat bukti.

“Kami bekerja berdasarkan fakta hukum, bukan tekanan atau asumsi. Seluruh proses dimulai dari laporan masyarakat hingga penetapan tersangka,” tegas AKBP Arie Sofandi Paloh.

Baca juga Gunakan Dana Bermasa, Pemdes Buluh Manis Salurkan Stimulus Perlengkapan Usaha bagi 35 Pelaku UMKM

Kapolres menjelaskan, pengungkapan kasus narkotika berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas Wira (inisial W) yang diduga sebagai bandar narkoba di wilayah Siabu. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim, Satresnarkoba, dan Intelkam Polres Madina melakukan penyelidikan tertutup.

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan Wira beserta sejumlah barang bukti narkotika. Penindakan dilakukan secara terukur untuk memastikan bahwa yang diamankan benar-benar pihak yang terindikasi kuat sebagai pelaku peredaran narkoba.

“Penangkapan terhadap saudara W dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan pengumpulan alat bukti yang cukup,” ujar Kapolres.

Baca juga Gotong Royong Bersama Warga, Sat Samapta Polres Sukabumi Bangun Jembatan Sementara di Desa Bojongsari Nyalindung

Keberhasilan pengungkapan kasus Wira mendapat apresiasi dari masyarakat yang ditunjukkan melalui pemasangan papan bunga sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja Polres Madina, khususnya Satresnarkoba.

Sementara itu, kasus Romadhon Lee bin M. Takdir Lee bermula pada Jumat, 19 Desember 2025, ketika warga Desa Singkuang I dan Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, melakukan sweeping terhadap rumah yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Personel Polsek Muara Batang Gadis segera turun ke lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah aksi main hakim sendiri.

Kapolres menegaskan, pada saat diamankan di Polsek MBG, status Romadhon belum sebagai tersangka karena belum ditemukan barang bukti narkotika.

Pada Sabtu, 20 Desember 2025 dini hari, Romadhon bersama keluarganya meninggalkan Polsek MBG setelah menerima informasi adanya ancaman dari warga. Tim gabungan Polda Sumut dan Polres Madina kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya Romadhon menyerahkan diri ke Polres Madina pada Senin sekitar pukul 06.30 WIB.

Baca juga Gerak Cepat, Sat Samapta Polres Sukabumi Bersihkan Material Banjir dan Longsor di Nyalindung

Pengembangan kasus dilanjutkan dengan olah TKP pada Kamis, 25 Desember 2025 di rumah tersangka yang disaksikan Sekretaris Desa Singkuang II, Romansyah. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti berupa, satu bungkus plastik klip berisi sabu, satu alat hisap sabu (bong), dua plastik klip kosong, serta barang lain yang diduga hasil kejahatan berupa rak piring, blender, dipan, dua kasur, dan satu unit sepeda motor Yamaha NMAX.

Berdasarkan alat bukti tersebut, pada 26 Desember 2025 penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan dan Romadhon ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kapolres Madina menegaskan bahwa sepanjang November hingga Desember 2025, Polres Madina menangani 18 laporan polisi dengan 20 orang tersangka, serta mengamankan barang bukti sabu 121,23 gram dan ganja 8.515,98 gram, berikut kendaraan, handphone, dan alat pendukung lainnya.

“Kami tidak membeda-bedakan siapa pun. Semua pelaku narkotika akan kami proses sesuai hukum. Dukungan masyarakat sangat kami harapkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba,” pungkas AKBP Arie Sofandi Paloh.

Kapolres Madina juga menegaskan bahwa satu orang lainnya berinisial Mila saat ini melarikan diri dan masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

“Untuk saudara Mila yang saat ini melarikan diri, kami imbau agar segera menyerahkan diri. Terhadap pihak-pihak yang diduga menghalangi upaya penangkapan, saat ini terus kami lakukan pemeriksaan. Kami tegaskan, Polres Madina akan terus memburu saudara Mila sampai berhasil diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKBP Arie Sofandi Paloh.

(Siregar)

BANJARMASIN, JURNAL TIPIKOR- – Polda Kalimantan Selatan menetapkan Bripda Muhammad Seili (MS), anggota Polres Banjarbaru, sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berinisial ZD (20).

Atas perbuatan kejinya, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara serta sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kepolisian.

Ancaman Pidana Berlapis

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi, dalam konferensi pers di Mapolresta Banjarmasin, Jumat (26/12), menyampaikan bahwa penetapan pasal dilakukan setelah gelar perkara mendalam.

Baca juga Kejaksaan Agung Copot Kajari Hulu Sungai Utara dan Kajari Bekasi dalam Langkah Evaluasi serta Penyegaran Organisasi

Tersangka dijerat dengan:

• • Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
  • Juncto Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dikarenakan tersangka sempat mengambil perhiasan milik korban.

“Dari hasil autopsi, ditemukan luka lebam di leher korban dan cairan sperma pada kemaluan korban. Tersangka juga sempat mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuang ponsel korban ke rawa-rawa dan memberikan alibi palsu mengenai keterlibatan pihak lain,” ujar Kombes Pol Adam Erwindi.

Barang Bukti dan Kronologi

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti krusial, di antaranya:

1. 1. Rekaman CCTV yang menunjukkan mobil tersangka di lokasi pembuangan jasad.
   2. Barang pribadi korban (sepatu, kunci motor, helm, perhiasan, dan ponsel).
   3. Pakaian dalam korban.

Peristiwa tragis ini terjadi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, pada Rabu (24/12) dini hari. Jasad korban ditemukan beberapa jam kemudian di gorong-gorong kampus STIHSA Banjarmasin oleh petugas kebersihan sebelum akhirnya dievakuasi ke RSUD Ulin.

Baca juga KPK Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman

Sanksi Etik dan Pemecatan

Secara terpisah, Kabid Propam Polda Kalsel, Kombes Pol Hery Purnomo, menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang melakukan pelanggaran berat. Tersangka dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi.

“Semua unsur memenuhi syarat untuk tersangka dipecat (PTDH). Ini adalah pelanggaran berat yang mencederai institusi. Kami akan melaksanakan sidang kode etik pada Senin, 29 Desember 2025,” tegas Hery.

Polda Kalsel mengundang pihak media, perwakilan ULM, dan masyarakat untuk mengawal persidangan tersebut sebagai bentuk transparansi dan upaya menjaga kredibilitas Polri.

Sumber :
Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan

JAKARTA, Jurnal TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) mengeluarkan peringatan keras terhadap maraknya fenomena penyerobotan lahan milik negara yang dialihfungsikan secara ilegal menjadi hunian pribadi hingga tempat komersialisasi.

Praktik ini dinilai bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata “perampokan” kekayaan negara.

​Ketua Umum BPKP, A.Tarmizi, menegaskan bahwa tindakan para oknum dan pengusaha nakal ini telah mengangkangi konstitusi.

​”Bumi, air, dan kekayaan alam adalah mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Kami melihat ada upaya sistematis menduduki lahan negara tanpa kontribusi pada kas negara,” tegas Tarmizi kepada Jurnal TIPIKOR, Jumat (26/12).

Baca juga KPK Telisik Dugaan Keterlibatan Tersangka SRJ dalam Proyek Pemkab Bekasi di Era Bupati Sebelum Ade Kuswara Kunang

​Konstitusi Harga Mati: Tanah Negara Bukan Milik Preman Aset

​Berdasarkan kajian komprehensif BPKP, setiap jengkal lahan negara tunduk pada Hak Menguasai dari Negara (HMN) sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960. Tarmizi mengingatkan bahwa individu maupun badan hukum dilarang keras mengklaim atau menggunakan lahan tersebut tanpa alas hak yang sah.

​”Lahan negara, baik Barang Milik Negara (BMN) maupun Tanah Negara Bebas, memiliki prosedur pemanfaatan yang ketat. Tidak boleh ada sejengkal pun tanah negara yang diduduki secara sepihak tanpa izin resmi,” tulis rilis tersebut.

​Komersialisasi Ilegal: Aroma Korupsi di Balik Bisnis Tanpa Izin

​BPKP menyoroti fakta lapangan di mana banyak lahan negara berubah menjadi tempat usaha produktif namun nihil setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, pemanfaatan lahan untuk bisnis telah diatur melalui mekanisme Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), atau Bangun Guna Serah (BGS) sesuai PP No. 28 Tahun 2020.

​BPKP mengingatkan bahwa para pelanggar kini berada dalam bidikan hukum yang serius:
​Pidana Umum: Jeratan Pasal 385 KUHP (Stellionaat) dan UU No. 51 PRP 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin.

​Delik Tipikor: Jika ditemukan keterlibatan oknum pejabat yang membiarkan atau memfasilitasi pendudukan lahan, maka UU Tipikor No. 31/1999 akan diterapkan karena adanya unsur kerugian keuangan negara.

​Sanksi Perdata & Eksekusi: Pemerintah berwenang melakukan pembongkaran paksa dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 BW.

Baca juga KPK Telusuri ‘Riak’ Aliran Dana Korupsi Bank BJB: Dari Ridwan Kamil Mengalir ke Aura Kasih?

​Desakan Audit Massal

​Menutup pernyataannya, BPKP mendesak kementerian terkait dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit massal terhadap aset-aset negara yang kini dikuasai pihak swasta atau pribadi secara tidak sah.

​”Kami tidak akan segan melaporkan temuan lapangan di mana lahan negara dijadikan ‘tambang uang’ pribadi tanpa izin. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme aset!” pungkas Ahmad Tarmizi dengan nada tinggi.

(AS)

DENPASAR, JURNAL TOPIKOR – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang disahkan pada 18 November 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi sistem peradilan di Indonesia. Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa transisi ini memerlukan kesiapan menyeluruh, mulai dari pemahaman regulasi hingga perubahan pola pikir (mindset) aparatur penegak hukum.

Hal tersebut disampaikan Pudjoharsoyo saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel bertajuk “Penanganan Perkara Korupsi dalam Era Pembaruan KUHP dan KUHAP” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Auditorium St. Burhanuddin, Denpasar, Senin (22/12).

Pergeseran Paradigma Hukum Acara
Dalam paparannya, Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa KUHAP baru membawa perubahan fundamental dengan tidak lagi sekadar menekankan pendekatan retributif (pembalasan).

“KUHAP baru mendorong keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice),” ujar mantan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut.

Baca juga Komisi Yudisial Usul Syarat Calon Hakim Agung Diperberat: Rekam Jejak Harus Bersih dari Sanksi Etik

Ia merinci sedikitnya 14 substansi perubahan utama, di antaranya:

1. Penguatan perlindungan hak tersangka dan terdakwa.
2. Pengakuan alat bukti elektronik secara eksplisit.
3. Pengetatan prosedur penangkapan dan penahanan.
4. Penguatan mekanisme praperadilan dengan batas waktu putusan maksimal tujuh hari kerja.

Korupsi Tetap Kejahatan Luar Biasa

Terkait penanganan tindak pidana korupsi, Pudjoharsoyo memastikan bahwa pembaruan hukum ini tidak akan melemahkan komitmen pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime. Meski beberapa pasal inti telah diadopsi ke dalam KUHP Nasional, korupsi tetap diposisikan sebagai tindak pidana khusus.

“Kodifikasi ini berfungsi sebagai bridging articles (pasal jembatan) agar kekhususan penanganan korupsi tetap terjaga dan tidak kehilangan sifat luar biasanya, namun tetap dalam koridor prinsip negara hukum,” tegasnya.

Baca juga Kejaksaan Agung Tetapkan Mantan Kajari Enrekang Sebagai Tersangka Dugaan Suap Dana ZIS Baznas

Empat Dimensi Kesiapan

Menuju pemberlakuan penuh pada awal 2026, Pudjoharsoyo menekankan empat dimensi kesiapan yang harus dipenuhi oleh aparat:

1. Substansi Hukum: Pemahaman mendalam terhadap pasal-pasal baru.
2. Teknis Operasional: Kesiapan prosedur di lapangan.
3. Infrastruktur: Pendukung pelaksanaan hukum acara.
4. Perubahan Mindset: Pergeseran cara pandang dalam melihat keadilan.

Ia juga mengingatkan para jaksa dan penyidik untuk menjaga kualitas berkas perkara. Menurutnya, di era KUHAP baru, setiap cacat prosedur akan berdampak signifikan dan berisiko pada proses pembuktian di persidangan.

Sinergi Antar-Lembaga

Diskusi panel ini juga menghadirkan narasumber berkompeten lainnya, yaitu Wakil Menteri Hukum RI Prof. Eddy O.S. Hiariej, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Dr. Febrie Adriansyah, serta Direktur Penuntutan Riono Budisantoso.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta secara luring dan daring, termasuk para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Negeri dari seluruh Indonesia, penyidik, serta akademisi.

Sinergi dan kesamaan persepsi antar-lembaga menjadi kunci utama agar sistem peradilan pidana Indonesia ke depan berjalan lebih adil, manusiawi, dan efektif.

Sumber :
Humas Mahkamah Agung RI / Kejaksaan Tinggi Bali

MATARAM, JURNAL TIPIKOR – Upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh mantan Wali Kota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi kandas. Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram pada Senin (22/12), amar putusan perkara nomor 2637 PK/PID.SUS/2025 tersebut menyatakan secara tegas penolakan terhadap permohonan pemohon.

“Menolak permohonan Peninjauan Kembali terpidana,” demikian bunyi amar putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Prim Haryadi, dengan anggota Yanto dan Sinintha Yuliansih Sibarani.

Baca juga Raih Predikat Sangat Memuaskan, Disperdagin Kabupaten Bandung Terima Penghargaan Bergengsi dari Kemendag RI

Tetap Menjalani Hukuman 7 Tahun Penjara
Dengan ditolaknya permohonan PK ini, maka hukuman terhadap Muhammad Lutfi tetap merujuk pada putusan banding di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelumnya, Lutfi juga sempat menempuh jalur kasasi, namun mendapatkan penolakan serupa dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan tingkat banding, Muhammad Lutfi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman:

• • Pidana Penjara: 7 tahun.
  • Denda: Rp250 juta (subsider 6 bulan kurungan).
  • Uang Pengganti: Rp1,4 miliar (subsider 1 tahun kurungan).

Putusan di tingkat banding ini sebelumnya telah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mataram, yang kemudian memperkuat sanksi pidana terhadap mantan orang nomor satu di Kota Bima tersebut.

Latar Belakang Kasus

Kasus yang menjerat Muhammad Lutfi berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bima selama masa jabatannya.

Putusan PK ini menjadi titik akhir dari rangkaian panjang upaya hukum yang dilakukan Lutfi untuk meringankan hukuman atas keterlibatannya dalam kerugian keuangan negara tersebut.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Fenomena pejabat publik yang silih berganti terjerat kasus korupsi di Indonesia kini mencapai titik yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan lagi sekadar kasus hukum biasa, melainkan sebuah anomali sistemik yang melibatkan dimensi psikologis hingga kegagalan struktural negara.

Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi, memberikan pernyataan menohok terkait kondisi terkini penegakan hukum di tanah air.

Dalam wawancaranya dengan Jurnal Tipikor, Jumat (19/12), ia mengibaratkan korupsi sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan.
“Negeri ini tidak kunjung sembuh dari sakitnya karena virus-virus korupsi masih menggerogoti urat nadi perekonomian sistem kita. Ironisnya, virus ini bahkan melibatkan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) sendiri yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan,” tegas A. Tarmizi.

Baca juga HATTRICK OTT: KPK Gelar Operasi Maraton di Tiga Wilayah, Amankan 25 Orang Termasuk Bupati dan Pejabat Kejaksaan

Analisis Anatomi Korupsi: Mengapa Pejabat Terus Terjerumus?

Berdasarkan kajian mendalam BPKP, terdapat lima pilar utama yang menyebabkan suburnya praktik korupsi di kalangan pejabat:

1. Syahwat Keserakahan (Faktor Internal): Korupsi bukan lagi soal bertahan hidup (survival), melainkan gaya hidup. Sifat serakah dan mentalitas konsumtif mendorong pejabat mencari penghasilan ilegal demi status sosial di lingkungan elit.
2. Hulu Politik yang Beracun: Biaya politik yang selangit untuk Pilkada atau Pileg menciptakan rantai “balas budi”. Pejabat terpilih kerap terjebak utang budi kepada donatur, yang dibayar melalui ijon proyek atau kemudahan perizinan.
3. Rumus Korupsi Klitgaard: BPKP menyoroti berlakunya teori Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability. Ketika pejabat memiliki wewenang penuh tanpa pengawasan yang independen, ruang gelap korupsi otomatis tercipta.
4. Hukum yang Kurang “Menggigit”: Belum maksimalnya pemiskinan koruptor dan absennya UU Perampasan Aset membuat efek jera hanya menjadi slogan. Penjara dianggap sebagai “istirahat sejenak” sebelum kembali menikmati harta haram.
5. Budaya Permisif: Masyarakat yang masih mewajarkan “uang pelicin” dan tekanan lingkungan keluarga menjadi bahan bakar sosial bagi langgengnya praktik gratifikasi.

Baca juga RAPOR MERAH JELANG SATU TAHUN KEPEMIMPINAN FARHAN: AKTIVIS ANAK BANGSA SOROTI SKANDAL KORUPSI HINGGA KINERJA ‘SEREMONIAL’

Kesimpulan: Butuh Reformasi Radikal

A. Tarmizi menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi situasi di mana “Bad Apples” (individu bermoral buruk) berada di dalam “Bad Barrel” (sistem politik dan birokrasi yang korup).

“Tanpa reformasi total pada biaya politik dan penguatan sistem peradilan yang tidak tebang pilih, kita hanya akan memanen koruptor-koruptor baru setiap tahunnya,” tutup Tarmizi dalam pernyataan resminya.(*)

Kontak Media:
Sekretariat Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP)

MADINA, JURNAL TIPIKOR— Teriknya matahari siang hari tak menyurutkan langkah para pencari keadilan yang memadati Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Kamis (18/12/2025). Sejak pagi hingga siang, suasana pengadilan tampak dipenuhi mahasiswa, aktivis, serta keluarga terdakwa yang datang menyaksikan langsung proses persidangan yang dinilai mencerminkan wajah buram penegakan hukum di daerah tersebut.

Sorotan publik terhadap aparat penegak hukum (APH) di Mandailing Natal belakangan kian menguat. Dalam beberapa minggu terakhir, dua peristiwa pembakaran oleh massa di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, serta di wilayah Muara Batang Gadis (MBG), menjadi perbincangan luas. Aksi main hakim sendiri itu dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak berjalan semestinya.

“Di mana peran hukum? Apakah hukum masih bisa dipercaya?” menjadi pertanyaan yang kerap terdengar di tengah masyarakat.

Baca juga OTT di Banten: KPK Amankan Lima Orang, Termasuk Oknum Jaksa

Puncak sorotan itu mengemuka dalam sidang perkara dengan terdakwa Manda Sari, seorang anak piatu sekaligus mahasiswi berprestasi yang dikenal sebagai kebanggaan civitas akademika STAIN Mandailing Natal. Sidang yang digelar sekitar pukul 14.00 WIB tersebut menuai perhatian luas karena dinilai sarat kejanggalan sejak tahap penyidikan.

Kuasa hukum terdakwa, Muhammad Sulaiman Harahap, SH, menilai proses hukum yang menjerat kliennya sarat dengan tindakan sewenang-wenang. Salah satunya terkait penerbitan Daftar Pencarian Barang (DPB) terhadap satu unit handphone milik Manda Sari.

Menurut Sulaiman, penerbitan DPB tersebut tidak sah karena barang yang dimaksud tidak pernah hilang. Ia merujuk pada DPB Nomor: DPB/66/XI/RES 1.11/2025/Reskrim tertanggal 25 November 2025 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal.

“Barangnya tidak hilang. Dasar penerbitan DPB menjadi tidak benar dan fiktif. Ini bentuk penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan prosedur hukum,” tegas Sulaiman di hadapan persidangan.

Baca juga Curah Hujan Tinggi Bencana Alam Kembali Terjadi, Akses Pelabuhanratu-Sukabumi Selatan Pajampangan Lumpuh Total

Ia juga menjelaskan bahwa handphone milik terdakwa kerap diperlihatkan kepada penyidik, namun tidak pernah disampaikan adanya DPB kepada kliennya. Bahkan secara faktual, handphone tersebut telah berada di tangan pihak korban selama beberapa bulan dan telah diutak-atik, sehingga berpotensi mengaburkan nilai pembuktian secara forensik.

“Jika sejak awal penyidik serius, alat bukti digital bisa dikaji secara forensik untuk mengungkap kronologi peristiwa. Namun itu tidak dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sulaiman menilai perkara ini sejatinya merupakan ranah hukum perdata, bukan pidana. Ia merujuk Pasal 1367 KUHPerdata, yang mengatur tanggung jawab majikan terhadap perbuatan bawahan. Dalam fakta persidangan, uang yang ditransfer sebanyak empat kali dilakukan oleh karyawan BRI Link, bukan oleh kliennya.

“Ini jelas error in persona. Yang bertanggung jawab secara hukum adalah pemberi kerja, bukan klien kami. Apalagi transaksi BRI Link menganut prinsip ada uang ada transaksi,” tegasnya.

Baca juga Istri PPPK BPJN Laporkan Dugaan Suaminya Berselingkuh dengan PPPK Pemkab Seluma ke Inspektorat

Ia juga menilai perkara tersebut murni akibat kesalahan komunikasi dan lemahnya pengawasan pemilik usaha terhadap karyawan yang baru bekerja sekitar dua bulan.

Meski perkara ini menuai kontroversi, majelis hakim yang memimpin persidangan mendapat apresiasi dari mahasiswa, aktivis, dan keluarga terdakwa. Ketua Majelis Hakim dinilai tetap objektif dan mengedepankan aspek kemanusiaan dengan tidak melakukan penahanan terhadap Manda Sari.

“Jika sejak awal penegakan hukum dilakukan secara benar, perkara ini tidak akan sampai seperti sekarang,” ujar salah seorang pengunjung sidang.

Dalam persidangan, Muhammad Sulaiman Harahap tampak lantang membantah seluruh dakwaan jaksa. Dengan suara tegas, ia menegaskan bahwa kemarahan publik terhadap ketidakadilan adalah cermin dari nurani bersama.

“Ketika Anda geram melihat ketidakadilan, berarti kita berada di pihak yang sama. Saya bagian dari Anda,” tutupnya.

(SiRegar)

Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/-Proyek pembangunan jalan Sentral Produksi yang didanai dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 di Desa Ulak Lebar, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, menuai polemik. Pasalnya, proyek yang seharusnya menjadi akses vital bagi masyarakat ini justru dipagar oleh warga setempat. Pemagaran ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakjelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut.

Menurut keterangan dari sejumlah warga, pemagaran dilakukan karena pihak pemerintah desa (Pemdes) Ulak Lebar dinilai tidak transparan terkait dengan surat hibah lahan. Warga merasa bahwa sebelum pembangunan dimulai, seharusnya Pemdes terlebih dahulu mengantongi surat hibah dari pemilik lahan yang sah. salah satu warga mengusul pada Kades Ulak Lebar untuk segera menyelesaikan permasalahan yang telah merusak tanam tumbuh di areal perkebunan warga, tapi pihak Kades tidak memberikan tanggapan, reaksi Kades ini menimbulkan gerah sebagian warga yang punya lahan, sehingga terjadilah penutupan dan pemagaran jalan tersebut.

Kami sebagai warga sangat mendukung pembangunan di desa kami. Tapi, kami juga tidak ingin pembangunan ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami ingin kejelasan status lahan ini dulu,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Baca juga Diguyur Hujan Deras, Akses Jalan Desa di Kabupaten Kaur Sempat putus

Lebih lanjut, warga menjelaskan bahwa mereka telah berulang kali mempertanyakan masalah surat hibah ini kepada pihak Pemdes. Namun, hingga proyek penduseran jalan Sentral Produksi sudah selesai, surat hibah tersebut tak kunjung diperlihatkan. Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan warga dan berujung pada pemagaran jalan.

“Kami sudah coba bicara baik-baik dengan Pemdes. Tapi, tidak ada respons yang memuaskan. Karena itu, kami sepakat untuk memagar jalan ini sampai ada kejelasan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ulak Lebar Jonsi Herawansa, saat dikonfirmasi terkait pemagaran jalan ini, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat juga belum membuahkan hasil.

Baca juga Istri PPPK BPJN Laporkan Dugaan Suaminya Berselingkuh dengan PPPK Pemkab Seluma ke Inspektorat

Pamagaran jalan Sentral Produksi ini tentu saja berdampak pada aktivitas warga. Jalan yang seharusnya sudah bisa digunakan untuk mempermudah akses transportasi, kini justru terblokir. Warga berharap, masalah ini bisa segera diselesaikan agar pembangunan jalan Sentral Produksi dapat dilanjutkan dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Warga juga berharap Pihak Kecamatan Muara Sahung mengetahui adanya pemagaran jalan ini. mereka meminta Camat Muara Sahung segera memanggil Kades pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. “Kami akan segera mediasi antara warga dan Pemdes Ulak Lebar. Kami berharap masalah ini bisa segera diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Kasus pemagaran jalan Sentral Produksi di Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung ini menjadi perbincangan dan perhatian serius oleh Warga mereka berharap terkait dan berwenang untuk turun kelokasi guna menyelesaikan permasalahan ini, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di desa-desa lain.

Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang didanai dari Dana Desa agar berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

(JSjurnaltipikor.com/)