Penulis, Pengarang di - Laman 59 dari 248

19 Jun 2026

Jejak Korupsi Rp145 Miliar di Balik Pintu Imigrasi: KPK Geledah Kantor Denpasar, Skandal Pemerasan WNA Terus Terkuak

DENPASAR, JURNAL TIPIKOR – Aroma korupsi yang menyelimuti proses pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) kembali tercium tajam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (19/6), menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Denpasar, Bali. Penggeledahan ini menjadi babak baru dari skandal pemerasan sistematis yang diduga telah mengeruk keuntungan hingga Rp145,5 miliar dari kantong para pencari visa.

Penyidik terlihat membawa keluar sejumlah koper berisi dokumen-dokumen krusial setelah melakukan penggeledahan sejak siang hari. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan aksi penyisiran bukti tersebut sebagai tindak lanjut serius atas kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

“Benar, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Denpasar. Kegiatan geledah masih berlangsung,” ujar Budi saat dikonfirmasi di Denpasar, Jumat sore. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari penyidikan perkara pidana pemerasan terhadap WNA.

Jejak Panjang Penyalahgunaan Kekuasaan

Penggeledahan di Bali bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ini adalah gelombang kedua setelah operasi tangkap tangan (OTT) dramatis pada awal Juni 2026 lalu, yang menangkap 17 orang—delapan aparatur sipil negara (ASN) dan sembilan perantara swasta.

Kasus ini menyingkap praktik kotor yang terjadi selama periode 2022–2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (kini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). Pada 4 Juni 2026, KPK telah menetapkan delapan tersangka kunci, termasuk figur-figur tinggi seperti Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim (mantan Dirjen Imigrasi 2023–2024) dan Plt. Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam.

Selain itu, jajaran pejabat wilayah dan staf teknis juga terseret, seperti Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, hingga staf-subdirektorat seperti Tessar Bayu Setyaji dan Gusti Benardiansyah.

Imigrasi Bukan Ladang Cuan

Dengan total kerugian negara atau keuntungan ilegal mencapai Rp145,5 miliar, kasus ini menampar wajah birokrasi keimigrasian Indonesia. Penggeledahan di Denpasar menunjukkan bahwa jaringan korupsi ini tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi telah merambah hingga ke pintu-pintu masuk utama wisatawan dan ekspatriat di Bali.

KPK belum merilis detail pihak spesifik yang diperiksa dalam penggeledahan hari ini, namun janji untuk memberikan perkembangan selanjutnya menegaskan bahwa lembaga antirasuah ini tidak akan berhenti hingga akar permasalahan dibongkar tuntas. Bagi para pelaku, masa di mana izin tinggal bisa “dibeli” dengan harga mahal tampaknya telah berakhir.

(Red)

19 Jun 2026

Revitalisasi SDN Sumurgede 2 Kecamatan Cilamaya Kulon Diduga Dikontraktualkan

Karawang,Jurnaltipikor,com – Proyek revitalisasi di SDN Sumurgede 2, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Proyek yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah, diduga kuat dikontraktualkan kepada pihak ketiga, bertentangan dengan ketentuan program revitalisasi sekolah.

Dugaan tersebut mencuat setelah adanya perbedaan keterangan antara pihak sekolah dan fakta di lapangan.

Kepala SDN Sumurgede 2,Kecamatan Cilamaya Kulon Nurjanah, S.Pd, sebelumnya menegaskan bahwa proyek revitalisasi di sekolahnya dilaksanakan secara swakelola, sesuai dengan petunjuk teknis program.

Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda.

Pada Sabtu, 13 Juni 2026, awak media mendatangi lokasi proyek revitalisasi SDN Sumurgede 2. Saat itu, sejumlah pekerja tengah melakukan aktivitas pembongkaran.

Ketika dikonfirmasi, para pekerja mengaku berasal dari luar daerah, tepatnya dari Bendul, Kabupaten Purwakarta.

Salah satu pekerja yang mengaku sebagai kepala tukang, bernama Firman, menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya bersama pekerja lainnya bukan warga sekitar sekolah dan bekerja atas perintah seorang pemborong.

“Kami bekerja di sini ada 12 orang, semuanya dari Bendul, Purwakarta. Kami diperintah oleh Pak Usman, pemborong dari Pasar Jumat, Purwakarta,” ujar Firman.

Firman juga merinci bahwa mereka mengerjakan seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari pembongkaran hingga pembangunan.

“Kami mengerjakan pembongkaran sampai pembangunan. Total ada rehab 3 lokal, pembangunan 1 lokal baru, dan pembangunan pagar sekolah,” tambahnya.

Pengakuan tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa proyek revitalisasi SDN Sumurgede 2 tidak dilaksanakan secara swakelola, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemborong, yang jelas bertentangan dengan aturan program.

Sementara itu, salah satu kepala sekolah di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon yang pernah menerima program revitalisasi menjelaskan bahwa proyek revitalisasi SDN Sumurgede 2 berasal dari aspirasi anggota DPR, atau yang lebih dikenal dengan istilah Pokok Pikiran (Pokir) DPR.

“Setahu saya, program revitalisasi itu memang dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi aturannya jelas, pelaksanaannya harus swakelola oleh sekolah, tidak boleh dikontraktualkan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa dalam program revitalisasi, pihak sekolah bertindak sebagai pelaksana kegiatan, melibatkan masyarakat sekitar, dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran.

Dengan adanya temuan dan pengakuan pekerja di lapangan, publik kini mempertanyakan transparansi dan kepatuhan aturan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi SDN Sumurgede 2.

Melalui pemberitaan ini, masyarakat meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang segera turun ke lapangan untuk melakukan kroscek langsung terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran, dinas terkait diminta memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam program revitalisasi sekolah, demi menjaga integritas penggunaan anggaran negara dan memastikan program pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih diupayakan untuk dikonfirmasi lebih lanjut guna memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut.”Red”

19 Jun 2026

Ketua Umum Komunitas Peci Hitam Ajak Masyarakat Tetap Tenang dan Jaga Persatuan di Tengah Dinamika Politik Nasional

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Di tengah meningkatnya dinamika dan eskalasi politik yang menjadi perhatian publik, Ketua Umum Komunitas Peci Hitam (KPH), A. Tarmizi, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, bijak, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Menurut A. Tarmizi, Indonesia adalah bangsa besar yang telah melewati berbagai tantangan sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak membiarkan kepentingan kelompok tertentu mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan sampai karena kepentingan elit politik tertentu, rakyat menjadi terpecah belah. Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan. Persatuan nasional adalah modal utama Indonesia untuk terus maju dan berkembang,” ujar A. Tarmizi.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa terungkapnya berbagai kasus korupsi yang saat ini menjadi perhatian publik justru menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan lembaga negara sedang menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Terbukanya berbagai kasus korupsi harus dipandang sebagai bukti bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berjalan. Masyarakat perlu memberikan dukungan kepada aparat yang bekerja secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Terkait aksi unjuk rasa mahasiswa yang tengah berkembang di berbagai daerah, A. Tarmizi menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan etika, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

“Mahasiswa adalah agen perubahan dan kontrol sosial yang memiliki peran penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Namun aspirasi hendaknya disampaikan secara damai, santun, dan tidak anarkis. Jangan sampai gerakan yang bertujuan baik justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan konflik, kekacauan, maupun memecah belah persatuan bangsa,” tegasnya.

A. Tarmizi juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Keberagaman pemikiran, gagasan, dan aspirasi masyarakat harus dilihat sebagai kekuatan bangsa, bukan sebagai alasan untuk saling bermusuhan.

“Perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang tanpa perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa, bermartabat, dan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di era digital yang sangat cepat. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memperkeruh suasana dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kita harus mengedepankan budaya tabayun, verifikasi informasi, serta menghindari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional,” katanya.

A. Tarmizi meyakini bahwa Indonesia memiliki fondasi kebangsaan yang kuat, mulai dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, hingga semangat gotong royong yang telah menjadi karakter bangsa selama puluhan tahun.

“Kita optimistis Indonesia akan mampu melewati setiap dinamika politik dengan baik. Mari kita jaga persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, menghormati proses demokrasi, serta mendukung upaya-upaya pembangunan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur, dan bermartabat,” pungkasnya.

Tentang Komunitas Peci Hitam (KPH)

Komunitas Peci Hitam merupakan organisasi kemasyarakatan yang berkomitmen mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, demokrasi yang beradab, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang maju dan harmonis.

Narahubung:
Komunitas Peci Hitam (KPH)
A. Tarmizi
Ketua Umum KPH

19 Jun 2026

TA-AKAA Menyayangkan Penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, Imbau Penegakan Prosedur Hukum yang Beradab

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis (TA-AKAA) menyampaikan sikap terkait penangkapan terhadap klien kami, Bapak Roy Suryo Notodiprojo dan Ibu Tifauzia Tyassuma, oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat (19/6/2026), sekitar pukul 07.00 WIB.

Melalui siaran pers ini, TA-AKAA ingin menyampaikan beberapa catatan penting demi menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan beradab:

1. Menghargai Kooperativitas Klien
Kami mencatat bahwa selama proses penyelidikan berlangsung, kedua klien kami telah menunjukkan sikap yang sangat kooperatif. Mereka secara rutin memenuhi setiap panggilan penyidik dan konsisten melaksanakan kewajiban lapor (Wajib Lapor/WL). Oleh karena itu, kami memandang bahwa upaya paksa berupa penangkapan terasa kurang proporsional mengingat tidak adanya indikasi penghindaran dari pihak klien.

2. Pentingnya Proporsionalitas dalam Penegakan Hukum
Apabila tahap penyidikan telah memasuki fase berikutnya atau berkas dinyatakan lengkap, mekanisme hukum yang lazim dan lebih mengedepankan asas praduga tak bersalah adalah melalui penerbitan Surat Panggilan. Penggunaan upaya paksa seperti penangkapan sebaiknya menjadi opsi terakhir (ultimum remedium) ketika memang terdapat risiko penghilangan barang bukti atau kaburnya tersangka, yang dalam kasus ini tidak terlihat urgensi mendesaknya.

3. Harapan Terhadap Independensi Aparat Penegak Hukum
Kami berharap aparat penegak hukum dapat tetap berpegang teguh pada norma dan etika profesi, serta menjaga independensi dari berbagai pengaruh eksternal. Penegakan hukum yang ideal seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang humanis, dialogis, dan sesuai dengan koridor prosedur hukum acara pidana, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi hukum tetap terjaga.

4. Ajakan Solidaritas dan Dukungan Hukum
Sebagai bentuk dukungan terhadap hak-hak hukum klien kami, TA-AKAA mengundang para tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis yang berkenan untuk hadir di Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat, 19 Juni 2026, pukul 11.00 WIB. Kehadiran rekan-rekan diharapkan untuk membantu dalam proses administratif pemberian jaminan bagi permohonan penangguhan penahanan, sebagai bagian dari upaya hukum yang akan kami tempuh selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan doa bagi klien kami. TA-AKAA berkomitmen untuk terus mendampingi proses hukum ini secara transparan dan profesional.

Sumber :

Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis (TA-AKAA)

Petrus Selestinus, S.H.
Koordinator Litigasi

Ahmad Khozinudin, S.H.
Koordinator Non-Litigasi

18 Jun 2026

Skandal Rp300 Miliar di Balik Program Makan Bergizi Gratis: Sony Sonjaya Bongkar Pengadaan CCTV dan Sidik Jari Fiktif di BGN

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dugaan korupsi dalam tata kelola program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026, semakin mengerucut pada skandal pengadaan barang fiktif senilai ratusan miliar rupiah. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, secara tegas mengungkapkan adanya kontrak pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan alat pemindai sidik jari yang tidak pernah terwujud secara fisik, meski anggarannya telah mengalir deras.

Pengungkapan ini disampaikan oleh kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan intensif selama sembilan jam sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kamis (18/6/2026).

Kontrak Raksasa Sebelum Jabatan Dimulai

Krisna Murti menyoroti anomali waktu dalam kontrak tersebut. Ia menyatakan bahwa kontrak pengadaan dengan pihak ketiga (outsourcing) untuk instalasi CCTV dan alat sidik jari sudah ada sebelum Sony Sonjaya resmi bergabung dengan BGN. Nilai kontrak tersebut fantastis, mencapai lebih dari Rp300 miliar.

“Sistem dirancang agar setiap penerima manfaat melakukan pemindaian sidik jari yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan asumsi lima unit CCTV per SPPG, total kebutuhan mencapai sekitar 5.000 unit CCTV beserta perangkat sidik jari,” jelas Krisna.

Namun, realitas di lapangan bertolak belakang dengan dokumen kontrak. Ketika masa kontrak mendekati akhir pada 19 Februari 2026, Sony Sonjaya meminta klarifikasi dan bukti fisik pemasangan di salah satu sekolah. Hasilnya nihil. Vendor tidak mampu menunjukkan bukti pemasangan.

“Artinya, 5.000 CCTV dengan sidik jari untuk penerima manfaat tidak terpasang. Ini adalah total loss atau kerugian total yang diduga fiktif,” tegas Krisna.

Lima Tersangka, Satu Jaringan Korupsi?

Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus yang merugikan negara ini, yakni:
1. Dadan Hindayana (Mantan Kepala BGN)
Lodewyk Pusung (Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan)
Sony Sonjaya (Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi)
Asep Yusuf Soemantri (Pihak Swasta)
Andri Mulyono (Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal)

Meski statusnya sebagai tersangka, Sony Sonjaya memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan kepada media setelah keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung. Namun, melalui kuasa hukumnya, ia justru melempar bola panas dengan mengindikasikan bahwa kerugian negara mungkin jauh lebih besar dari yang terungkap, mengingat infrastruktur teknologi senilai Rp300 miliar tersebut hanyalah “hantu” di atas kertas.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi integritas pengelolaan anggaran negara, khususnya untuk program yang menyentuh hajat hidup orang banyak seperti gizi anak bangsa. Publik kini menunggu kejelasan: apakah alat-alat canggih itu benar-benar tidak pernah ada, atau hanya dialihkan ke kantong oknum tertentu?

(Tim Redaksi)

18 Jun 2026

Rumah “Cik Cik Bum Bum” Disita KPK: Jejak Korupsi Rp19 Miliar Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Terus Terkuak

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegakkan ketukan palu hukumnya terhadap Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR). Setelah sebelumnya menggemparkan publik dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di bulan suci Ramadhan, kini penyidik menyita aset strategis milik terduga koruptor tersebut, termasuk sebuah rumah mewah di Semarang, Jawa Tengah.

Penyitaan ini menjadi bukti konkret bahwa dugaan korupsi senilai Rp19 miliar dalam skema pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026 bukan sekadar wacana, melainkan kejahatan sistematis yang telah merugikan negara.

Sita Aset di Semarang dan Plangisasi di Pekalongan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6), mengonfirmasi langkah tegas penyidik.

“Penyidik menyita salah satu rumah saudari FAR yang berlokasi di wilayah Semarang,” ujar Budi.

Tidak berhenti di situ, untuk memastikan aset-aset hasil korupsi tetap aman dari penggelapan atau pemindahtanganan ilegal, tim penyidik pada 15-16 Juni 2026 juga melakukan pemasangan tanda penyitaan (plang sita) pada tiga unit bangunan komersial di Pekalongan. Bangunan-bangunan tersebut meliputi toko retail waralaba dan sebuah salon yang diduga merupakan bagian dari jaringan pencucian uang atau penampungan hasil korupsi.

Budi memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak: “Jangan ada yang mencoba menutup maupun merusak tanda penyitaan yang telah KPK pasang. Setiap upaya menghalangi proses hukum akan berujung pada pidana tambahan.”

Dari Panggung Lagu ke Balik Jeruji Besi

Kasus ini mencuri perhatian nasional tidak hanya karena nilai kerugiannya, tetapi juga karena profil tersangkanya. Fadia Arafiq, yang dikenal luas sebagai penyanyi dengan hits “Cik Cik Bum Bum”, ditangkap pada 3 Maret 2026 bersama ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang. Penangkapan itu merupakan bagian dari OTT ketujuh KPK di tahun 2026, yang dilakukan secara mengejutkan tepat di tengah kesibukan ibadah bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Sehari setelah penangkapan, 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka tunggal. Dakwaan utamanya berat: konflik kepentingan masif. Fadia dituduh memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan perusahaan milik keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), dalam sejumlah tender Pemkab Pekalongan.

Peta Aliran Uang Korupsi Rp19 Miliar

Investigasi KPK berhasil membongkar aliran dana haram tersebut dengan rinci:

Rp13,7 miliar: Dinikmati langsung oleh Fadia Arafiq dan keluarganya.
Rp2,3 miliar: Dibagikan kepada Direktur PT RNB yang juga berstatus Asisten Rumah Tangga (ART), Rul Bayatun.
Rp3 miliar: Berupa hasil penarikan tunai yang belum didistribusikan, disita sebagai barang bukti.

Total kerugian negara dan keuntungan ilegal yang dicapai mencapai angka fantastis Rp19 miliar. Angka ini menggambarkan betapa dalamnya cengkeraman nepotisme dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Fadia Arafiq.

Dengan disitanya aset-aset properti di Semarang dan Pekalongan, KPK mengirimkan pesan jelas: harta hasil korupsi tidak akan pernah bisa dinikmati dengan tenang. Proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas, tanpa pandang bulu, meski tersangkanya adalah seorang kepala daerah yang juga figur publik.

(Azi)

18 Jun 2026

Jaring KPK Makin Ketat: Politisi PDIP Riyan Dediano Diperiksa, Skandal Suap Kereta Api Kemenhub Terancam Bongkar Jaringan Besar

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengencangkan cengkeramannya pada kasus dugaan suap proyek strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut memeriksa politisi PDI Perjuangan, Riyan Dediano (RYD), sebagai saksi kunci, menandakan bahwa investigasi telah menembus lapisan elit politik dan birokrasi yang selama ini diduga menjadi “payung” bagi praktik korupsi sistematis.

Pemeriksaan terhadap Riyan Dediano berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/6). Kedatangan RYD pukul 09.46 WIB menjadi sorotan tajam, mengingat kasus ini bukan lagi sekadar penyimpangan teknis pengadaan, melainkan dugaan rekayasa tender masif yang melibatkan jaringan pejabat negara, pengusaha, hingga anggota DPR.

Dari Operasional ke Politik: Eskalasi Kasus yang Mengkhawatirkan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan RYD dilakukan dalam kapasitas saksi untuk mendalami alur dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Selain RYD, KPK juga memanggil saksi dari pihak swasta berinisial WPW.

Langkah ini merupakan kelanjutan logis dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023 lalu di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (kini Semarang). Apa yang awalnya terungkap sebagai kasus suap di tingkat teknis, kini berkembang menjadi skandal nasional yang melibatkan 21 tersangka, termasuk mantan anggota Komisi V DPR RI, Sudewo.

Modus Operandi: Rekayasa Tender Sejak Fase Administrasi

Berdasarkan penyidikan, modus operandi yang digunakan sangat terstruktur dan canggih. KPK menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa proses pengadaan, mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender. Proyek-proyek yang menjadi sasaran empuk korupsi ini mencakup infrastruktur vital seperti:

Jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
Pembangunan jalur kereta api di Makassar.
Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur.
Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Hadirnya nama-nama besar seperti dosen Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) Dandun Prakosa, serta pengusaha sekaligus Ketua Kadin Kota Surakarta Ferry Septha Indrianto, dalam daftar saksi yang diperiksa pekan ini, semakin memperkuat indikasi bahwa kolusi antara birokrat, akademisi, dan pelaku usaha telah berjalan lama.

Publik Menuntut Transparansi Total

Dengan bertambahnya jumlah tersangka menjadi 21 orang dan dua korporasi, serta keterlibatan aktif politisi partai berkuasa, publik mempertanyakan sejauh mana integritas pengawasan di Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan terhadap Riyan Dediano bukan hanya tentang satu individu, tetapi merupakan ujian bagi komitmen negara dalam memberantas korupsi yang mengakar di proyek-proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah.

KPK diharapkan tidak berhenti pada level eksekutor lapangan atau pejabat menengah. Masyarakat menunggu langkah tegas berikutnya: apakah ada “otak” di balik layar yang masih bebas berkeliaran? Dan yang lebih penting, bagaimana uang rakyat yang seharusnya membangun konektivitas bangsa ini dikorupsi demi kepentingan segelintir oknum?

Kasus DJKA Kemenhub ini harus menjadi peringatan keras: tidak ada tempat berlindung bagi koruptor, terlepas dari jabatan atau afiliasi politik mereka.

(Azi)

18 Jun 2026

Tambah Kapasitas Produksi, Perumda AM TJM Sukabumi Kebut Pembangunan IPA, Progres Tembus 70%

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM) Kabupaten Sukabumi terus menggenjot pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru yang berlokasi di Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (18/06/2026). Progres fisik proyek sudah mencapai 70%.

IPA ini dibangun untuk menjawab keluhan pelanggan soal debit air yang menurun saat musim kemarau dan menambah kapasitas produksi air bersih di wilayah Cisaat, Kadudampit, dan Sukabumi Kota.

Pelaksana lapangan, Ade, menyebut target Agustus 2026 pekerjaan akan rampung, lalu dilanjut uji coba mesin.

“Cuaca Mei-Juni cukup mendukung, jadi pekerjaan struktur bisa dikejar. InsyaAllah bulan Agustus sudah selesai,” ujar Ade dilokasi proyek.

Lanjut Ade, IPA baru ini didesain dengan kapasitas 100 Kubik dengan pengolahan 50 liter/detik. Jika beroperasi penuh, Perumda AM TJM bisa menambah ± 4000 sambungan rumah baru.

Ade mengimbau kepada warga dan pengguna jalan, selama proyek berjalan diharapkan warga berhati hati saat melintas di lokasi proyek. Ia pun memohon maaf apabila selama proyek berjalan para pengguna jalan terganggu.

(Rama)

17 Jun 2026

Jemaah Haji Kabupaten Sukabumi Tiba di Pusbangdai, Satu Jemaah Meninggal Dunia Di Tanah Suci

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Sebanyak 62 jemaah haji asal Kabupaten Sukabumi tiba di Pusbangdai Kabupaten Sukabumi pada Rabu, 17 Juni 2026, sekitar pukul 03.20 WIB. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut oleh panitia dan keluarga yang telah menunggu sejak dini hari.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kabupaten Sukabumi, H. Abdul Manan, S.Kom., M.Si, menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah yang telah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Menurut data yang diterima panitia, dari total 62 jemaah haji yang tergabung dalam rombongan tersebut, satu orang jemaah dilaporkan meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, satu jemaah lainnya mengalami gangguan kesehatan dan setibanya di Kabupaten Sukabumi langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di RSUD Sekarwangi Sukabumi.

H. Abdul Manan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga jemaah yang wafat. Ia juga berharap jemaah yang sedang menjalani perawatan dapat segera pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga.

“Kami mengucapkan syukur atas kepulangan para jemaah haji ke Kabupaten Sukabumi dalam keadaan selamat. Untuk jemaah yang wafat, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan bagi yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan,” ujarnya.

Suasana haru dan bahagia terlihat saat para jemaah bertemu kembali dengan keluarga. Tangis haru, pelukan, dan doa bersama mewarnai penyambutan kedatangan rombongan haji yang telah menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui PPIHD terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji, mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

(Rama)

17 Jun 2026

Perkuat Identitas Perusahaan, Perumda AM TJM Kantor Cabang Cikembar Bangun Gapura

Sukabumi,jurnaltipikor.com,- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri ( Perumda AM TJM ) Kabupaten Sukabumi terus berbenah, salah satu langkah yang kini dilakukan adalah pembangunan gapura Kantor Cabang Cikembar yang berlokasi di Jl. Pelabuhan, Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (17/06/2026).

Dibangunnya Gapura Kantor berfungsi sebagai pintu gerbang utama yang menjadi identitas dan representasi visual citra perusahaan. Bangunan gapura akan memberikan kesan profesional, meningkatkan keamanan area dan menjadi penanda batas yang jelas antara area publik dan wilayah property kantor.

Humas Perumda AM TJM menyampaikan, bahwa pembangunan ini bukan sekadar memperindah tampilan kawasan, akan tetapi mencerminkan semangat perusahaan dalam berbenah, salahsatunya dengan menunjukkan identitas perusahaan melalui pembenahan kantor cabang.

Dengan hadirnya gapura tersebut, masyarakat yang melintasi akan lebih mudah menemukan kantor cabang Perumda AM TJM Cikembar. Keberadaan bangunan gapura itu juga diharapkan mampu memberikan kesan positif terhadap perusahaan daerah yang selama ini berperan penting dalam penyediaan air bersih bagi warga.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur pendukung, Perumda AM TJM terus berupaya melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi secara optimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen.

(Rama)

Penulis: Penulis

Tentang Komunitas Peci Hitam (KPH)