Penulis: Penulis

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR— Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang melaksanakan pengabdian di Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, pada Selasa (21/07/2026), melaksanakan kegiatan koordinasi dan audiensi bersama UPTD Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kecamatan Ciwaru. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antarlembaga guna mendukung pelaksanaan program kerja KKN yang berorientasi pada pemberdayaan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Kegiatan koordinasi ini merupakan implementasi dari pendekatan kolaboratif yang menempatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa. Melalui sinergitas tersebut, diharapkan setiap program yang dirancang tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani di Desa Sagaranten.

Dalam forum koordinasi tersebut, mahasiswa KKN memaparkan sejumlah rancangan program kerja yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pertanian. Beberapa program prioritas yang menjadi pembahasan utama meliputi:

1. Pengolahan hasil pertanian sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sehingga memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi.
2. Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) sebagai alternatif pemanfaatan bahan-bahan organik yang ramah lingkungan, efisien, dan mampu meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan.
3. Penanaman bibit sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian sekaligus upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Desa Sagaranten.

Baca juga “Kantor Bayangan” di Lombok Barat Dibongkar KPK: Tiga Koper Dokumen Rahasia CV DKK Disita, Jejak Kor

Seluruh rangkaian koordinasi berlangsung secara komunikatif, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi. Berbagai masukan, saran, serta dukungan dari pihak UPTD, BPP, dan POPT menjadi bekal penting dalam penyempurnaan rencana program kerja mahasiswa.

Samsi Nugraha,selaku Kaur Perencanaan Desa Sagaranten, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi penting dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat yang efektif.

“Sinergitas ini menjadi peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program kerja mahasiswa KKN. Kami mengucapkan terima kasih kepada UPTD dan BPP Kecamatan Ciwaru yang telah menerima kami dengan sangat baik serta memberikan ruang untuk berdiskusi demi kemajuan pertanian di Desa Sagaranten,” ucapnya

Baca juga Tampil Indah, Kantor Perumda AM TJM Cabang Cikembar Selesai Berbenah

Sementara itu, Deni Sudrajat, selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sagaranten, memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada mahasiswa agar terus berkomitmen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Kami mendorong mahasiswa untuk tetap semangat menjalankan setiap program kerja. Mari kita laksanakan bersama-sama. Apa yang bisa kami bantu, Insya Allah kami siap memberikan pendampingan demi memajukan para petani di Desa Sagaranten.”

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Rosandi, selaku Koordinator BPP Kecamatan Ciwaru, yang menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN.

“Kami merasa bangga melihat mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan desa melalui sektor pertanian. Program seperti ini sangat positif dan kami siap memberikan dukungan agar pelaksanaannya berjalan optimal.”

Pada kesempatan yang sama, Taupik Imanudin, selaku POPT Kecamatan Ciwaru, memberikan pemaparan teknis mengenai proses pembuatan Pupuk Organik Cair (POC), Beliau menjelaskan berbagai tahapan, bahan yang diperlukan, teknik pengolahan yang benar, hingga standar kualitas POC agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi para petani.

Baca juga BPKP: Hadiah Rp50 Juta Tangkap Begal, Solusi Berani atau Bukti Negara Mulai Menggeser Tanggung Jawabnya?

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan teknis sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pembuatan POC harus memperhatikan kualitas bahan, proses fermentasi, dan kebutuhan petani. Apa yang menjadi kebutuhan petani saat ini akan kami dukung agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata.”

Dalam sesi presentasi, Dafa, salah seorang mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memaparkan konsep program kerja secara sistematis, lugas, dan komprehensif. Ia menjelaskan tujuan, manfaat, mekanisme pelaksanaan, hingga harapan keberlanjutan program setelah masa KKN berakhir.

Di akhir pemaparannya, Dafa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan sambutan hangat, arahan, serta masukan yang konstruktif.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UPTD, BPP, POPT Kecamatan Ciwaru, serta Pemerintah Desa Sagaranten atas penerimaan, arahan, dan dukungan yang diberikan. Semoga kolaborasi ini mampu menghasilkan program kerja yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.”

Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa setiap usulan program akan melalui proses penentuan skala prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Program yang dinilai paling strategis, memiliki dampak luas, dan berpotensi berkelanjutan akan menjadi fokus utama pelaksanaan serta memperoleh pendampingan penuh dari UPTD, BPP, maupun POPT Kecamatan Ciwaru.

Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan instansi teknis pertanian ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan desa memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, diharapkan program KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak hanya menjadi kegiatan akademik semata, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat ketahanan sektor pertanian, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Desa Sagaranten yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

(Deden)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Wajah baru kini terlihat di Kantor Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM) Cabang Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Setelah melalui proses pembenahan, kantor pelayanan tersebut kini tampil lebih bersih, rapi, dan nyaman bagi pelanggan,Jum’at (24/07/2026).

Revitalisasi kantor cabang ini dilakukan sebagai upaya Perumda AM TJM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan di wilayah Cikembar dan sekitarnya.

Dengan tampilan gedung yang diperbarui, area pelayanan yang lebih tertata, serta fasilitas pendukung yang dipercantik, diharapkan masyarakat akan semakin nyaman saat datang untuk membayar rekening, mengurus administrasi, maupun menyampaikan keluhan terkait layanan air bersih.

“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik. Dengan kantor yang bersih dan indah, pelanggan juga akan merasa lebih nyaman saat datang ke kantor cabang Cikembar,” ujar perwakilan manajemen Perumda AM TJM.

Baca juga BPKP: Hadiah Rp50 Juta Tangkap Begal, Solusi Berani atau Bukti Negara Mulai Menggeser Tanggung Jawabnya?

Selain perbaikan fisik gedung, pembenahan ini juga diiringi dengan peningkatan kedisiplinan dan keramahan petugas dalam melayani pelanggan.

Masyarakat Cikembar pun menyambut baik perubahan tersebut. Kehadiran kantor yang tampil indah dinilai mencerminkan profesionalitas Perumda AM TJM sebagai BUMD penyedia air bersih di Kabupaten Sukabumi.

Perumda AM TJM berharap, dengan wajah baru Kantor Cabang Cikembar ini, dapat semakin mendekatkan diri kepada pelanggan dan mendorong peningkatan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan air minum.

(Rama)

Bandung, JURNAL TIPIKOR– Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) melalui Ketua Umumnya, Ahmad Tarmizi, S.E., menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat (KDM) yang menjanjikan hadiah hingga Rp50 juta bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku begal.

BPKP menilai bahwa di balik kebijakan yang menuai perhatian publik tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh pemerintah.

Apakah negara sedang memperkuat penegakan hukum, atau justru memberi kesan bahwa keamanan kini bergantung pada keberanian warga dengan iming-iming hadiah?

Baca juga Penambang Ilegal Meninggal Dunia, Polisi Himbau Warga Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal

Ketua Umum BPKP, Ahmad Tarmizi, menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan sekadar soal menangkap pelaku kejahatan, melainkan merupakan kewajiban konstitusional negara melalui aparat penegak hukum.

“Jika keamanan harus diberi hadiah agar masyarakat bergerak, maka yang perlu dievaluasi bukan keberanian rakyat, melainkan efektivitas sistem keamanan itu sendiri.”

Menurut BPKP, masyarakat memang dapat membantu mencegah atau menghentikan tindak pidana yang sedang berlangsung. Namun, negara tidak boleh membiarkan munculnya persepsi bahwa warga adalah garda terdepan penindakan kriminal dengan mempertaruhkan keselamatan jiwa mereka.

Lebih jauh, BPKP mengingatkan bahwa tanpa pedoman yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial, antara lain salah tangkap, tindakan main hakim sendiri (eigenrichting), hingga konflik antarwarga akibat kesalahan identifikasi.

Baca juga Corong Jabar : Kota Bandung Butuh Harmoni Pimpinan, Bukan ‘One Man Show’ di Tengah Krisis Multidimensi

Yang lebih penting lagi adalah soal akuntabilitas.

BPKP meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat:

• Dari mana sumber dana hadiah tersebut?
• Apakah berasal dari APBD, dana pribadi, atau sumber lain yang sah?
• Bagaimana mekanisme penetapan penerima hadiah?
• Siapa yang melakukan verifikasi bahwa seseorang benar-benar menangkap pelaku begal?
• Apa indikator keberhasilannya?

“Kebijakan publik tidak cukup hanya viral. Kebijakan publik harus memiliki dasar hukum, mekanisme yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”

BPKP juga mengingatkan bahwa solusi terhadap maraknya aksi begal tidak cukup dengan pemberian insentif. Yang jauh lebih penting adalah memperkuat patroli kepolisian, meningkatkan penerangan jalan, memperluas pemasangan CCTV, menghidupkan kembali siskamling, mempercepat respons kepolisian, serta melakukan pembinaan sosial dan ekonomi untuk menekan faktor-faktor penyebab kriminalitas.

Menurut Ahmad Tarmizi, kebijakan yang baik harus memberikan rasa aman tanpa menempatkan masyarakat pada posisi yang berisiko tinggi.

“Jangan sampai masyarakat berubah dari korban menjadi tersangka karena dianggap melakukan kekerasan berlebihan saat mengejar pelaku. Negara harus hadir dengan sistem, bukan sekadar slogan.”

Sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang pengawasan kebijakan publik, Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor konstitusi, menjunjung tinggi kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Keamanan bukan perlombaan. Keamanan adalah hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan memperkuat sistem hukum, bukan menimbulkan tafsir yang berpotensi memicu persoalan hukum baru.”

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Di tengah dinamika geografis dan demografis yang kian kompleks, Kota Bandung kini berada di persimpangan jalan yang kritis. Sebagai barometer Jawa Barat, ibu kota provinsi ini tidak lagi bisa menutup mata dari tumpukan masalah yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan warganya. Mulai dari tingginya angka pengangguran, krisis pendidikan, stagnasi ekonomi, menumpuknya sampah, hingga lonjakan kriminalitas yang menjadi cermin retaknya stabilitas sosial.

Menanggapi kemelut ini, Yusuf Sumpena, S.H., S.P.M., atau yang akrab disapa Kang Iyus, Ketua Presidium Corong Jabar—yang menghimpun politisi, aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat—melontarkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan di Kota Bandung. Menurutnya, menyelesaikan masalah sebesar ini tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan “satu orang pahlawan” atau one man show.

Kepemimpinan Tunggal Adalah Ilusi

Kang Iyus menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menuntut lebih dari sekadar figur tunggal di kursi Wali Kota. Ia menyoroti urgensi keharmonisan antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Permasalahan Kota Bandung tidak bisa diselesaikan oleh satu pimpinan saja. Ini bukan soal ego sektoral, tapi soal efisiensi dan hasil,” tegas Kang Iyus dalam keterangannya, belum lama ini.

Ia mengkritik keras adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang justru memperlambat penyelesaian masalah. Dalam manajemen modern, khususnya siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act), keberlanjutan perbaikan proses membutuhkan kolaborasi, delegasi yang jelas, dan eksekusi tim yang solid. Tanpa harmoni di puncak kepemimpinan, program kerja hanya akan menjadi tumpukan kertas tanpa realisasi di lapangan.

Baca juga Gempur Kejahatan Lintas Batas: Kapolri dan Direktur FBI Sepakat Perketat Jerat Hukum Siber, Fentanyl, dan Buronan Interpol

Amanah Rakyat Bukan Mainan

Lebih jauh, Kang Iyus mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah kepercayaan rakyat yang tidak boleh dikhianati oleh ketidakrukunan internal pemerintah.

“Kita harus sayang pada rakyat Kota Bandung. Semua elemen pemimpin harus fokus demi masyarakat. Jika Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta jajarannya tidak kompak, siapa yang akan menyelamatkan warga dari jeratan pengangguran dan kemiskinan?” tanya Kang Iyus retorik.

Ia juga mendesak para pemimpin kota untuk turun dari menara gading, mendengarkan aspirasi rakyat dan tokoh masyarakat, serta membangun sinergi kuat dengan DPRD Kota Bandung sebagai mitra legislatif. Tanpa dialog dan kolaborasi tiga pilar ini—eksekutif, legislatif, dan masyarakat—Kota Bandung akan terus terjebak dalam lingkaran setan krisis.

Tuntutan Aksi Nyata

Pesan Kang Iyus jelas: Warga Bandung lelah dengan janji-janji manis yang kandas akibat egosektoral dan kepemimpinan yang tidak solid. Saatnya bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh SKPD untuk membuktikan bahwa mereka mampu bekerja sebagai satu tim yang harmonis, cerdas, dan responsif.

Jika harmoni tidak dibangun, maka jangan harap masalah sampah, pengangguran, dan kriminalitas di Kota Bandung akan pernah terselesaikan. Rakyat menunggu aksi, bukan drama politik internal.

(Her)