Yudi Suryadikrama, S.H., Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dari Fraksi PDIP Gelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2025

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yudi Suryadikrama, S.H., menggelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2025 yang bertempat di MD. Mat Laul Hoer, Kp. Lemah Putih Rt. 05 Rw. 06, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Selasa (16/09/2025).

Kegiatan Reses ini dihadiri oleh Kepala Desa Ambarjaya, Eman Sulaeman, beserta jajaran dan juga masyarakat setempat.

Adapun tujuan dari kegiatan reses ini ialah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan juga memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD.

Baca juga Camat Bathin Solapan, Kapolsek, dan Koramil Hadiri Pelantikan Peserta STQ Desa Air Kulim

Yudi Suryadikrama berharap, bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Ambarjaya.

Dalam kegiatan reses ini, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya terkait Pembangunan infrastruktur yang dimana Masyarakat berharap bahwa pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di wilayah Desa Ambarjaya serta Pelayanan kesehatan dan juga Pembuatan BPJS Kesehatan yang masih dirasakan sulit.

Yudi Suryadikrama berjanji akan berusaha mewujudkan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dan juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Desa Ambarjaya. Ia juga berjanji untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Saya akan perjuangkan apa yang sudah menjadi aspirasi masyarakat sampai terwujud,” pungkasnya.

(Rama)

Camat Bathin Solapan, Kapolsek, dan Koramil Hadiri Pelantikan Peserta STQ Desa Air Kulim

Bathin Solapan, JURNAL TIPIKOR— Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusdy, S.STP., M.Si., bersama perwakilan dari Polsek Mandau dan Koramil 0303, menghadiri acara pembukaan Pelantikan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Kecamatan Bathin Solapan yang diadakan di Desa Air Kulim. Acara ini berlangsung khidmat di Aula Kantor Desa Air Kulim.

Kehadiran Camat Rusdy menunjukkan dukungan penuh dari Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan terhadap kegiatan keagamaan dan pembinaan Al-Qur’an di wilayahnya.

Turut hadir dalam acara ini Bhabinkamtibmas Bripka Bambang Lucius Siregar mewakili Kapolsek Mandau, serta Babinsa Sertu S. Handoko mewakili Koramil 0303.

BocahhKPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah Terkait Kasus Kuota Haji

Acara dimulai dengan pembukaan dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat, dilanjutkan dengan sesi foto bersama 40 peserta kafilah STQ dari Desa Air Kulim.

Selain para peserta, acara ini juga dihadiri oleh Pj. Kepala Desa Air Kulim, Suryati, S.Sos., M.Si., serta berbagai elemen masyarakat lainnya, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus STQ.

Pembukaan STQ ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk mencari dan melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan pemahaman yang luas terhadap Al-Qur’an.

(Irwansyah)

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah Terkait Kasus Kuota Haji

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pendakwah dan pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, telah mengembalikan sejumlah uang terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji.

Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada Senin (15/9/2025). “Benar,” ujar Setyo saat dikonfirmasi di Jakarta.

Meski demikian, Setyo menambahkan bahwa jumlah pasti uang yang dikembalikan oleh Khalid Basalamah masih dalam tahap verifikasi oleh pihak KPK.

Pengembalian uang ini menyusul pemeriksaan Khalid sebagai saksi pada 9 September 2025 lalu.

Baca juga Sekretaris LP PBNU Mangkir, KPK Terus Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji

Dalam penampilannya di kanal YouTube Kasisolusi pada 13 September 2025, Khalid Basalamah, yang juga merupakan Ketua Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji), menceritakan pengalamannya terkait kasus ini.

Ia menjelaskan bahwa semula biro perjalanannya telah membayar visa haji furoda untuk 122 jemaah. Namun, ia kemudian ditawari visa haji khusus oleh Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud, dengan iming-iming maktab VIP yang dekat dengan Jamarat.

“Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” kata Khalid seperti yang ia sampaikan dalam YouTube Kasisolusi.

Baca juga Masyarakat Siak Mendesak Perombakan Total PT BSP: “Sapu Bersih Fenomena Gaji Buta dan Nepotisme SDM Kekeluargaan”

Untuk visa khusus ini, setiap jemaah dikenakan biaya tambahan sebesar $4.500. Namun, di tengah proses, Ibnu Mas’ud kembali meminta biaya tambahan $1.000 per jemaah, yang kemudian diakui sebagai biaya jasa.

Khalid Basalamah menyatakan sempat menolak dan mempertanyakan permintaan tersebut, yang berujung pada ancaman dari Ibnu Mas’ud untuk tidak melanjutkan proses visa.

Mengingat waktu yang mendesak, pihak Khalid akhirnya terpaksa membayar biaya tambahan tersebut.

Setelah ibadah haji selesai, Ibnu Mas’ud mengembalikan uang sebesar $4.500 yang dibayarkan oleh setiap jemaah. Uang inilah yang kemudian diminta dan telah dikembalikan oleh Khalid Basalamah kepada KPK.

Kontak Media:
Divisi Humas KPK
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta
Telp: (021) 2557 8300
Email: humas@kpk.go.id

Polisi Evakuasi Jenazah Perempuan yang Jatuh dari Gedung Parkir Kings Shopping Center Bandung

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung mengevakuasi seorang perempuan berinisial A (19) yang ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 11 gedung parkir Kings Shopping Center, Kota Bandung, pada Senin (15/9) sore.

Kapolsek Regol, Kompol Heri Suryadi, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari manajemen pusat perbelanjaan sekitar pukul 16.30 WIB.

“Kami tadi menerima laporan dari manajemen King pada pukul 16.30 WIB bahwa ada seseorang yang jatuh dari lantai 11. Setelah kami cek, korban adalah seorang perempuan, inisial A, kelahiran tahun 2006,” ujar Kompol Heri di lokasi kejadian.

Baca juga Masyarakat Siak Mendesak Perombakan Total PT BSP: “Sapu Bersih Fenomena Gaji Buta dan Nepotisme SDM Kekeluargaan”

Menurut keterangan saksi, korban terlihat duduk sendirian di tembok pembatas lantai 11 dengan posisi membelakangi area parkir. Petugas keamanan sempat menegur korban, namun tidak diindahkan.

“Menurut saksi, korban sudah sempat dicegah oleh petugas keamanan, tapi tidak dihiraukan,” tambahnya.

Sebelum terjatuh, korban sempat melepaskan barang-barangnya, yaitu kacamata, sepatu, dan tas. Di dalam tas, hanya ditemukan sebuah telepon genggam yang terkunci dan kartu belanja, tanpa adanya pesan apapun.

Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga korban, namun belum dapat meminta keterangan lebih lanjut karena keluarga masih dalam kondisi syok.

Jenazah korban telah dievakuasi oleh tim Palang Merah Indonesia (PMI) bersama Tim Inafis Polrestabes Bandung ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk proses autopsi dan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kejadian.

“Saat ini masih dalam proses Inafis untuk lebih jelasnya nanti, apakah ada unsur lain,” kata Kompol Heri.(*)

 

Sekretaris LP PBNU Mangkir, KPK Terus Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Zainal Abidin, Sekretaris Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU), mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, “Yang bersangkutan tidak hadir ya dalam pemeriksaan itu.”Zainal Abidin seharusnya diperiksa pada 4 September 2025.

Dengan ketidakhadirannya, KPK belum dapat mengungkap materi pemeriksaan yang akan digali, termasuk kapasitasnya sebagai Sekretaris LP PBNU atau Komisaris PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo).

Baca juga Masyarakat Siak Mendesak Perombakan Total PT BSP: “Sapu Bersih Fenomena Gaji Buta dan Nepotisme SDM Kekeluargaan”

Latar Belakang Kasus

KPK memulai penyidikan kasus ini pada 9 Agustus 2025. Kasus ini mencuat setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025.

KPK juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan adanya indikasi kerugian negara sebesar lebih dari Rp1 triliun dan telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.

Selain KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menyoroti kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024, terutama terkait pembagian kuota tambahan 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi.

Pansus menemukan bahwa Kementerian Agama membagi kuota tersebut 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

Pembagian ini dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari total kuota haji.

KPK terus berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

(AZI)

Diskominfo Jabar Dukung Penuh UU Keamanan Siber untuk Lindungi 38 Juta Pengguna Digital

Bandung, JURNAL TIPIKOR— Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat menyatakan dukungan penuhnya terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang sedang digodok.

RUU ini dianggap sangat vital untuk melindungi lebih dari 38 juta pengguna perangkat digital di Jawa Barat, yang merupakan populasi pengguna digital terbesar di Indonesia.

Kepala Diskominfo Jabar, Mas Adi Komar, menekankan bahwa RUU ini akan menjadi payung hukum yang krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di ruang siber.

“Kita tahu penduduk Jawa Barat itu banyak ya, 1 juta lebih, dan pengguna gadget, pengguna handphone yang kami catat itu kurang lebih ada 38 juta,” ujar Adi Komar setelah uji publik RUU KKS di Gedung Sate, Bandung.

“Jadi ini sangat strategis apabila memang RUU ini segera ditetapkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna media sosial atau pengguna fasilitas-fasilitas lainnya.”

Baca juga Masyarakat Siak Mendesak Perombakan Total PT BSP: “Sapu Bersih Fenomena Gaji Buta dan Nepotisme SDM Kekeluargaan”

Urgensi Perlindungan Siber di Jabar
Dengan populasi digital yang masif, Jawa Barat sangat rentan terhadap berbagai ancaman siber, mulai dari peretasan data pribadi, gangguan layanan publik, hingga kerugian ekonomi yang signifikan.

Menurut Adi Komar, keamanan digital tidak bisa lagi dianggap remeh. RUU KKS diharapkan mampu mengakomodasi berbagai layanan digital dan memperkuat ketahanan siber nasional.

“Dan kita ingin RUU ini juga menyimpul sampai dengan sektor-sektor ya,” tambahnya. “Jadi sektor transportasi, sektor keuangan, sektor administrasi pemerintahan, sampai dengan layanan publik lainnya.”

Uji Publik sebagai Bentuk Partisipasi Publik

Jawa Barat menjadi tuan rumah uji publik RUU KKS, sebuah forum penting untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak.

Baca juga ANGGOTA KODIM WONOSOBO TEWAS SAAT LERAI PERTIKAIAN

Acara ini melibatkan akademisi, perangkat daerah, dan perwakilan TNI, yang diharapkan dapat memperkuat substansi dari calon undang-undang tersebut.

Adi Komar mengungkapkan harapannya agar semua unsur yang diundang dapat memberikan masukan berharga dalam uji publik ini, memastikan bahwa RUU KKS benar-benar komprehensif dan efektif dalam implementasinya.(*)

 

All New NMAX Bandung Gelar HUT ke-5, Ajak Komunitas Lain Gelar Acara Gabungan pada 2026

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Komunitas All New NMAX Bandung (ANNB) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 secara sederhana di Basecamp ANNB, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, pada Minggu (14/9).

Acara ini tidak hanya dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota, tetapi juga dimeriahkan oleh kehadiran perwakilan dari lebih dari 20 komunitas motor lain di Bandung termasuk diluar Bandung, diantaranya:

1. BADERHOOD
2. ANNB
3. AMB
4. DMB
5. BTRC
6. BMW
7. BEMAX
8. KDC
9. SOB
10. KBB MAX
11. NEBO
12. MRB
13. BMBS
14. Dan disaksikan beberapa perwakilan club yang tidak ikut acara gabungan.

Acara dimulai pada pukul 15.00 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh tausiyah dari Ustadz Anwar yang membahas tentang makna persaudaraan dalam Islam.

Perayaan semakin meriah dengan penampilan dari Iwan Fals KW yang membawakan lagu-lagu hit legendaris.

Dalam sambutannya, Ketua Umum ANNB, Eko Bayu Ismayadi, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota yang hadir.

“Meskipun digelar secara sederhana, kehadiran tidak kurang dari 20 komunitas motor lain menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eko mengusulkan sebuah gagasan besar untuk komunitas motor di Bandung. Ia mengajak komunitas motor lain untuk mengadakan event gabungan pada tahun 2026 di Dome Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung.

Menurutnya, ada beberapa tujuan penting dari acara gabungan tersebut:

  1.  Menjadi percontohan bagi klub-klub motor di kota lain.
  2. Meringankan beban dana karena ditanggung bersama.
  3. Meningkatkan kualitas acara agar lebih meriah dan memuaskan.
  4. Menjadi teladan bahwa perbedaan “bendera” komunitas bisa disatukan oleh “bendera sesungguhnya,” yaitu Bendera Merah Putih.
  5. Mendatangkan jumlah peserta yang membludak dan lebih besar

Sebagai penutup, Eko Bayu mendorong komunitas motor di Kota Bandung untuk bersemangat dalam merencanakan kegiatan gabungan di masa mendatang.
#SalamSatuAspal
#BrotherhoodNoLimit

(Atar)

Masyarakat Siak Mendesak Perombakan Total PT BSP: “Sapu Bersih Fenomena Gaji Buta dan Nepotisme SDM Kekeluargaan”

SIAK, JURNAL TIPIKOR – Proses rekrutmen Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang baru kini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Siak.

Mulai dari mahasiswa, tokoh agama, hingga pemimpin ormas, semua menaruh harapan besar agar manajemen perusahaan daerah ini dapat diperbaiki secara menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan kondisi Kabupaten Siak yang sedang menghadapi tantangan berat akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, yang berdampak pada terhambatnya berbagai program pembangunan dan menumpuknya utang daerah.

Kerugian PT BSP Diduga Akibat Buruknya Tata Kelola Internal
Selama ini, masyarakat menilai kerugian yang dialami PT BSP bukan semata-mata karena faktor eksternal, melainkan akibat dari buruknya tata kelola manajemen internal.

Baca juga Mantan Menko Polhukam Mahfud MD: Polri Harus Kembali ke Jati Diri untuk Raih Kepercayaan Publik

Beberapa persoalan krusial yang menjadi sorotan publik adalah:

  1. Penempatan Jabatan Bukan Berdasarkan Profesionalisme: Penunjukan General Manager diduga lebih didasarkan pada kedekatan personal dan kesediaan untuk mengikuti arahan, bukan pada keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini membuat banyak profesional justru tersingkir.
  2. Praktik Nepotisme dan Ketidakadilan dalam Rekrutmen: Posisi Human Resource Manager yang seharusnya berfokus pada pengembangan SDM justru disebut-sebut lebih banyak mengurus tender proyek. Rekrutmen pegawai pun sering tidak transparan, di mana anak pejabat atau mantan pegawai yang memiliki kedekatan keluarga bisa dengan mudah kembali bekerja, seolah PT BSP adalah perusahaan keluarga.
  3. Fenomena “Gaji Buta”: Dugaan adanya pegawai titipan yang menerima gaji bulanan tanpa pernah hadir atau bekerja di anak perusahaan PT BSP menjadi sorotan tajam. Praktik ini dinilai merugikan keuangan perusahaan dan melukai rasa keadilan.
  4. Penyaluran CSR yang Tidak Tepat Sasaran: Alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat di desa-desa penghasil minyak, justru dipakai untuk membeli fasilitas mewah seperti kuda olahraga bagi pejabat, sementara kondisi jalan di desa-desa tersebut banyak yang rusak parah.

Baca juga ANGGOTA KODIM WONOSOBO TEWAS SAAT LERAI PERTIKAIAN

Harapan Besar untuk Dirut Baru

Masyarakat Siak berharap besar kepada Dirut baru yang akan ditunjuk oleh Bupati agar segera melakukan langkah-langkah strategis untuk membersihkan berbagai praktik buruk tersebut.

Prioritas utama yang harus segera diselesaikan adalah:

  • Perombakan Total Manajemen SDM: Membangun sistem rekrutmen yang profesional, transparan, dan bebas dari nepotisme.
  •  Pemberantasan “Gaji Buta”: Menghentikan segala bentuk praktik keuangan yang tidak sah dan merugikan perusahaan.
  • Optimalisasi Penyaluran CSR: Memastikan dana CSR benar-benar menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di desa-desa penghasil minyak.
  •  Penempatan Pejabat Sesuai Kompetensi: Memposisikan individu berdasarkan keahlian dan kapasitas, bukan karena kedekatan atau koneksi pribadi.

“Masyarakat Kabupaten Siak berharap kepada Dirut yang nanti dipilih Ibu Bupati, agar mampu membereskan penyakit dan kebiasaan buruk ini semua,” ujar Farizal, salah seorang tokoh masyarakat, mewakili suara banyak pihak yang menginginkan PT BSP kembali menjadi perusahaan daerah yang profesional, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan serta sumber PAD utama bagi Kabupaten Siak.(***)

Menteri Sekretaris Negara: Penayangan Pesan Pemerintah di Bioskop adalah Hal yang Lumrah

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) hari ini menegaskan bahwa penayangan pesan-pesan pemerintah melalui media publik, termasuk bioskop, adalah praktik yang wajar dan lumrah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menanggapi perbincangan publik mengenai penayangan video pendek yang berisi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sejumlah jaringan bioskop.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (14/9), Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan merupakan hal yang biasa, asalkan tidak melanggar peraturan atau mengganggu kenyamanan dan estetika.

“Tentunya, sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ujar Prasetyo Hadi.

Baca juga ANGGOTA KODIM WONOSOBO TEWAS SAAT LERAI PERTIKAIAN

Video yang menjadi sorotan publik ini menampilkan cuplikan kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan rangkuman capaian program pemerintah.

Beberapa data yang disajikan dalam video tersebut antara lain:

  •  Total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025.
  • Beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
  • Peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.
  • Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Video yang berdurasi singkat ini diputar sebelum film utama dimulai.

Pihak bioskop juga menyertakan peringatan agar penonton tidak merekam layar, sebuah prosedur standar yang umum diterapkan untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Setelah video berakhir, penayangan film utama pun berlangsung seperti biasa.

Pemerintah berpandangan bahwa memanfaatkan berbagai platform media, termasuk bioskop, adalah cara yang efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan dan keberhasilan program-program nasional.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan informasi penting sampai ke audiens yang lebih luas dan beragam.
TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Sumber :
Biro Pers, Media, dan Informasi
Kementerian Sekretariat Negara

Kompolnas Soroti Tiga Pilar Utama Reformasi Polri: Digital, HAM, dan Pengawasan

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan adanya tiga pilar penting yang harus menjadi fokus utama dalam upaya reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Ketiga pilar tersebut adalah instrumen digital, hak asasi manusia (HAM), dan pengawasan. Kompolnas menekankan bahwa reformasi tidak dimulai dari nol, melainkan memanfaatkan dan memperkuat fondasi yang sudah ada.

Komisioner Kompolnas, Muhammad Choirul Anam, menjelaskan bahwa ketiga instrumen ini merupakan modalitas penting untuk memaksimalkan perbaikan di tubuh Polri.

“Ini bisa jadi modalitas, mana yang diperkuat, mana yang diperbaiki, mana yang harus diganti,” ujar Anam. Ia menambahkan bahwa peta jalan ini penting untuk memastikan Polri menjadi lembaga yang profesional, humanis, dan menjunjung tinggi prinsip HAM.

Baca juga ANGGOTA KODIM WONOSOBO TEWAS SAAT LERAI PERTIKAIAN

Poin-Poin Utama Reformasi Polri Menurut Kompolnas

  1. Digital dan Modernisasi
    Menurut Anam, instrumen kepolisian harus dievaluasi ulang agar sejalan dengan perkembangan zaman, terutama di era digital. Kepolisian harus mampu memastikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul di ruang digital, sesuai dengan amanat konstitusi.
  2. Penguatan HAM dan Budaya Humanis
    Kompolnas mengakui masih adanya laporan mengenai tindakan represif dari aparat. Anam menekankan perlunya peningkatan instrumen HAM di tubuh Polri dan mengubah budaya kekerasan yang mungkin masih ada. “Kalau itu masih dipandang sebagai budaya, ya, kita harus bereskan,” tegasnya.
    Salah satu cara mendasar untuk membentuk kepolisian yang humanis adalah melalui pendidikan. Nilai-nilai HAM perlu diajarkan secara lebih masif dalam kurikulum pendidikan kepolisian untuk mengubah kultur yang ada.
  3. Peningkatan Pengawasan
    Instrumen pengawasan, baik internal maupun eksternal, juga dinilai krusial. Anam menyoroti efektivitas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai pengawas internal dan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Menurutnya, Kompolnas perlu diperkuat agar dapat lebih efektif mencegah pelanggaran, dan temuan-temuan dari pengawasan dapat menjadi dasar untuk mengubah kebijakan.

Pernyataan dari Kompolnas ini muncul menyusul rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.

Rencana tersebut disampaikan setelah Presiden berdialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa dan lintas agama di Istana Kepresidenan. GNB menyampaikan aspirasi masyarakat sipil terkait perlunya reformasi kepolisian.(*)