Pastikan Tepat Waktu, Dandim 0607/Kota Sukabumi Cek Pembangunan Jembatan dan TPT TMMD ke-127

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Komandan Kodim (Dandim) 0607/Kota Sukabumi, Indra Gunawan, melaksanakan peninjauan langsung progres kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun 2026 di Desa Parakanlima, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, (Selasa,03/03/2026)

Dalam kegiatan tersebut, Dandim didampingi Danramil Cikembar Yuliyadi serta Komandan Kompi Satgas TMMD Andriono. Peninjauan difokuskan pada sejumlah sasaran fisik, di antaranya pembangunan jembatan, plat deker, serta tanggul penahan tanah yang menjadi prioritas utama dalam program TMMD kali ini.

Kehadiran Dandim di lokasi bertujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana dan target waktu yang telah ditetapkan. Ia juga melihat secara langsung kualitas pengerjaan yang dilaksanakan oleh personel Satgas TMMD bersama masyarakat setempat.

“Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh progres pembangunan, baik fisik maupun non fisik, dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang maksimal serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya di sela-sela kegiatan.

Baca juga OTT Bongkar Bau Busuk Outsourcing: Bupati Pekalongan Diduga Atur Vendor, KPK Ungkap Skema di Banyak Dinas

Program TMMD ke-127 tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga melaksanakan kegiatan non fisik seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Sinergi antara TNI dan masyarakat Desa Parakanlima terlihat kuat dalam setiap tahapan pengerjaan.

Semangat gotong royong yang terus terjaga menjadi kunci utama percepatan pembangunan, sehingga diharapkan seluruh sasaran TMMD dapat rampung sesuai jadwal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.

(Rama)

OTT Bongkar Bau Busuk Outsourcing: Bupati Pekalongan Diduga Atur Vendor, KPK Ungkap Skema di Banyak Dinas

Pekalongan, JURNAL TIPIKOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan secara terbuka dan rinci bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, , berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan outsourcing atau tenaga alih daya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK menyatakan bahwa kasus ini tidak berdiri pada satu dinas saja.
“Salah satunya terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi, ini diduga ada di beberapa dinas,” ujar Budi di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa. (3/3)

Lebih lanjut, KPK menduga kuat adanya praktik pengondisian dalam proses pengadaan tenaga alih daya tersebut.
“Sejumlah pengadaan yang dilakukan di dinas-dinas prosesnya diduga diatur atau dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang,” katanya.

Menurut KPK, pola ini menunjukkan adanya skema sistematis untuk memenangkan perusahaan tertentu, yang berpotensi merugikan keuangan negara serta mencederai prinsip transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Saat ini, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca juga Kader Kena OTT, Golkar Cuci Tangan? Sarmuji: Hormati Hukum, Jadikan Pelajaran

Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2026

OTT terhadap Bupati Pekalongan merupakan OTT ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

OTT pertama dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

OTT kedua berlangsung pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi. Sehari kemudian, KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

OTT ketiga terjadi pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Bupati Pati, Sudewo. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan Sudewo sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

OTT keempat dilakukan pada 4 Februari 2026 di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak.

OTT kelima, juga pada 4 Februari 2026, berkaitan dengan importasi barang tiruan atau KW. Salah satu yang ditangkap adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

OTT keenam diungkap pada 5 Februari 2026, terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta Direktur Utama PT Karabha Digdaya sebagai tersangka.

OTT ketujuh diumumkan pada 3 Maret 2026, dengan rangkaian penangkapan di Jawa Tengah, termasuk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama dua orang lainnya di Semarang, serta 11 orang lain di Pekalongan.

Kasus dugaan korupsi outsourcing ini kembali menegaskan bahwa sektor pengadaan tenaga alih daya di pemerintahan rawan diselewengkan jika tidak diawasi secara ketat. Publik kini menunggu langkah tegas KPK untuk mengungkap siapa saja aktor utama di balik skema pengondisian vendor tersebut dan sejauh mana praktik ini berlangsung di lingkungan Pemkab Pekalongan.

(Azi)

Ramadhan Menggugah Jeruji: Aktivitas Keagamaan WBP Rutan Manna Meningkat Tajam

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR — Suasana Ramadhan di Rutan Kelas IIB Manna tak sekadar diwarnai puasa, tetapi juga lonjakan aktivitas keagamaan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sejak awal Ramadhan, kegiatan mengaji, salat berjamaah, hingga ibadah sunnah digiatkan sebagai bagian dari pembinaan rohani. (03/03/2026)

Program ini diarahkan untuk memperkuat iman dan takwa WBP agar mampu menjalani masa pidana dengan lebih bermakna serta mempersiapkan diri kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Kepala Rutan Manna, Muhamad Nur, menegaskan bahwa peningkatan kegiatan keagamaan merupakan strategi pembinaan mental dan spiritual.
“Kami memberikan ruang seluas-luasnya bagi WBP untuk memperbaiki diri melalui ibadah selama Ramadhan. Harapannya, mereka menjadi pribadi yang lebih taat dan sadar hukum,” ujar Muhamad Nur.

Baca juga KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

Ia menambahkan, kegiatan keagamaan juga berdampak pada meningkatnya disiplin serta kepatuhan WBP terhadap aturan rutan.
“Kesadaran spiritual berbanding lurus dengan kesadaran hukum. Ini yang terus kami dorong,” katanya.

Setiap hari, WBP mengikuti kegiatan belajar mengaji dan salat berjamaah dengan pendampingan petugas pembinaan dan pengamanan. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan mengikuti salat tarawih, tadarus Al-Qur’an, serta bimbingan keagamaan secara rutin. Petugas turut berperan aktif memberikan arahan agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan khusyuk.

“Kami berharap Ramadhan menjadi momentum perubahan bagi WBP, bukan hanya rutinitas tahunan,” tambah Muhamad Nur.

Baca juga Kapolres Sukabumi Beberkan Penyidikan Ilmiah Kasus Kematian NS Dalam RDP di Komisi III DPR RI

Salah satu WBP yang enggan disebutkan namanya mengaku merasakan dampak positif dari program tersebut.
“Saya merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih kuat menghadapi proses pembinaan di sini. Kegiatan ini membantu saya berpikir ulang tentang masa depan,” ungkapnya.

Rutan Manna menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, termasuk di bidang keagamaan. Melalui pendekatan spiritual, diharapkan WBP tidak hanya selesai menjalani hukuman, tetapi juga pulang ke masyarakat sebagai individu yang lebih sadar hukum dan bermoral.

(Jusri)

 

Kapolres Sukabumi Beberkan Penyidikan Ilmiah Kasus Kematian NS Dalam RDP di Komisi III DPR RI

Jakarta, jurnaltipikor.com/,-Kasus kematian tragis ananda Nizam Syafi’i (NS) yang menyita perhatian publik akhirnya bergulir ke meja Senayan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung hangat, Kapolres Sukabumi AKBP Samian membeberkan secara gamblang bagaimana jajarannya membedah kasus ini bukan dengan asumsi, melainkan dengan bukti ilmiah yang "kedap" intervensi.

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, AKBP Samian menegaskan bahwa sejak awal kepolisian bekerja maraton menangani tiga laporan polisi (LP) sekaligus.

Mulai dari LP pertama pada 19 Februari 2026 yang langsung berujung pada penangkapan tersangka TR alias Teni Rida hanya dalam waktu empat hari, hingga menghidupkan kembali kasus lama dari tahun 2024 yang sempat tertahan karena adanya perdamaian.

"Kita sudah menerima adanya tiga laporan polisi. Terhadap perkara (19 Februari) tersebut, kita tindak lanjuti dengan maraton melakukan penyelidikan sehingga tanggal 20 sudah kita naikkan sidik, dan tanggal 22 kita sudah menetapkan tersangka," ujar AKBP Samian dengan nada tegas di hadapan forum.

Baca juga KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

Sains Melawan Alibi

Samian juga memberikan gambaran bahwa penyidikan ini jauh dari kata sederhana. Kepolisian tidak mengejar pengakuan tersangka yang hingga kini masih bungkam, melainkan mengandalkan Scientific Crime Investigation yang melibatkan ahli psikologi klinis, forensik, hingga Apsifor.

Bukti surat Visum et Repertum pun berbicara keras, terdapat luka lebam pada tubuh Nizam yang disebabkan oleh trauma panas dan benda tumpul.

Satu fakta mengejutkan yang diungkap adalah kehadiran saksi Soma, seorang tukang pijat.

“Pada saat pukul 17.50 saudari TR membawa anak korban untuk urut atau pijat, dan saat itu juga kondisi masih mulus belum ada luka-luka,” ungkap Samian.

Baca juga Kader Kena OTT, Golkar Cuci Tangan? Sarmuji: Hormati Hukum, Jadikan Pelajaran

Namun, hanya dalam hitungan jam setelah korban berada di bawah penguasaan TR paman korban menemukan Nizam sudah dalam kondisi penuh luka saat tiba di rumah pukul 22.00 WIB.

“Penyidikan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan asumsi atau dorongan opini. Kita harus memiliki pembuktian yang cukup,” tambahnya saat menjelaskan mengapa kepolisian harus sangat hati-hati dalam menetapkan status hukum ayah kandung korban.

Di sisi lain, dukungan politik mengalir deras bagi Polres Sukabumi. Komisi III DPR RI menyatakan bahwa kasus ini adalah prioritas moral negara, bukan sekadar angka kriminalitas biasa.

Rasa empati yang mendalam disampaikan langsung oleh para legislator atas wafatnya Nizam.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrahman, bahkan memberikan “senjata” tambahan bagi AKBP Samian untuk tetap profesional.

DPR meminta kepolisian tidak ragu menggunakan seluruh perangkat teknologi canggih yang dimiliki untuk melacak siapa pun pelaku intimidasi terhadap ibu kandung korban, Lisnawati.

Baca juga “Gelombang OTT Tak Terbendung: Bupati Pekalongan Terseret Kasus Pengadaan, Kantor-Kantor Pemerintah Disegel KPK”

Paling krusial, Senayan memberikan perlindungan strategis bagi penyidik agar tidak goyah oleh drama laporan balik.

“Ketua Komisi III menghimbau agar laporan balik yang mungkin akan dilakukan oleh ayah korban terhadap ibu kandung korban untuk ditolak laporannya oleh kepolisian,” bunyi salah satu poin dukungan strategis tersebut.

Dukungan penuh ini menjadi ‘angin segar’ bagi AKBP Samian untuk terus mendalami unsur pembiaran dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

Dengan pengakuan profesionalisme dari kesimpulan rapat yang menuntut kerja transparan dan akuntabel, Polres Sukabumi kini memiliki mandat penuh untuk memastikan siapapun yang bertanggung jawab atas derita Nizam tidak akan lolos dari jeratan hukum.

(Rama)

Kader Kena OTT, Golkar Cuci Tangan? Sarmuji: Hormati Hukum, Jadikan Pelajaran

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Sekretaris Partai Golongan Karya Muhammad Sarmuji menyatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan usai kadernya, Bupati Pekalongan , terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh (KPK).

“Kami belum memperoleh informasi yang lain. Selanjutnya kami menghormati proses hukum yang berlaku,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi oleh Awak media , Rabu

Sarmuji mengaku sangat menyesalkan penangkapan tersebut dan meminta seluruh kader Golkar menjadikannya sebagai peringatan keras.
“Kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Baca juga “Gelombang OTT Tak Terbendung: Bupati Pekalongan Terseret Kasus Pengadaan, Kantor-Kantor Pemerintah Disegel KPK”

Saat ditanya soal kemungkinan Golkar memberikan bantuan hukum kepada Fadia, Sarmuji tak menjawab secara tegas.
“Kami memiliki lembaga bantuan hukum, siapapun boleh meminta bantuan jika merasa perlu,” katanya singkat.

Sebelumnya, KPK menangkap Fadia Arafiq dalam OTT ketujuh sepanjang tahun 2026 yang berlangsung pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah. Penangkapan dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan. Salah satunya Bupati,” ujar Juru Bicara KPK kepada wartawan di Jakarta.

Budi menambahkan, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Baca juga KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

Saat ini, Fadia Arafiq telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Penangkapan ini kembali menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sekaligus menjadi ujian serius bagi komitmen partai politik dalam membersihkan kadernya dari praktik rasuah.

(Azi)

“Gelombang OTT Tak Terbendung: Bupati Pekalongan Terseret Kasus Pengadaan, Kantor-Kantor Pemerintah Disegel KPK”

PEKALONGAN, JURNAL TIPIKOR — Komisi Pemberantasan Korupsi () menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, , berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

“Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan,” ujar Juru Bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK, , Selasa.

Saat ditanya apakah perkara pengadaan tersebut berkaitan dengan penyegelan sejumlah kantor dinas, Budi menegaskan penyidik masih mendalami keterkaitannya. “Terkait dengan pengadaannya ini masih terus didalami karena saat ini sedang berlangsung permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di Pekalongan,” katanya.

Baca juga Langit Ditutup, Jamaah Terperangkap: Perang Iran–AS–Israel Mengubah Umrah Jadi Pengungsian

Berdasarkan pantauan pewarta di  sejumlah kantor yang disegel KPK meliputi Kantor Bupati Pekalongan, Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (Dinkop UKM dan Naker), serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU).

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Kasus ini menambah panjang daftar OTT KPK sepanjang awal 2026.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, dengan delapan orang diamankan.

OTT kedua terjadi pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Wali Kota Madiun Maidi, yang kemudian diumumkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Baca juga KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

OTT ketiga menyasar Bupati Pati Sudewo pada 19 Januari 2026, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

OTT keempat berlangsung pada 4 Februari 2026 di KPP Madya Banjarmasin terkait restitusi pajak.
OTT kelima, juga pada 4 Februari 2026, terkait importasi barang tiruan dan menyeret pejabat Bea Cukai.
OTT keenam diungkap 5 Februari 2026, berkaitan dengan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok yang menjerat Ketua PN Depok dan sejumlah pihak lain.

OTT ketujuh diumumkan pada 3 Maret 2026, ketika KPK menggelar rangkaian penangkapan di Jawa Tengah dan mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama dua orang lainnya di Semarang.

Gelombang OTT ini menegaskan sorotan tajam KPK terhadap praktik korupsi di daerah, khususnya pada sektor pengadaan yang selama ini dikenal rawan penyimpangan.

Sumber : Antara

Langit Ditutup, Jamaah Terperangkap: Perang Iran–AS–Israel Mengubah Umrah Jadi Pengungsian

Riyadh, JURNAL TIPIKOR — Eskalasi perang antara Amerika, Israel dan Iran dan memicu penutupan wilayah udara di hampir seluruh kawasan Timur Tengah sejak akhir Februari 2026. Dampaknya, jutaan jamaah umrah kini terdampar di tanpa kepastian bisa kembali ke negara asal. Kekacauan terjadi di bandara dan hotel yang berubah menjadi lokasi penampungan sementara.

Dalam beberapa hari terakhir, seperti dilansir (2/3/2026), penutupan ruang udara oleh negara-negara Telu dan —membatalkan ribuan penerbangan dari dan ke Arab Saudi serta hub transit utama seperti dan . Akibatnya, ratusan ribu pelancong, termasuk jamaah umrah dari berbagai negara, tak bisa melanjutkan perjalanan pulang.

Laporan menunjukkan lebih dari 58.000 jamaah umrah asal tertahan tanpa kepastian jadwal kepulangan. Sebagian besar berada di hotel yang masa inapnya telah habis atau menunggu di bandara sambil berharap ada rute alternatif atau pembukaan kembali wilayah udara. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar di Riyadh dan kantor urusan haji untuk memastikan keamanan serta pemulangan jamaah.

Baca juga KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

Situasi serupa dialami jamaah dari negara lain. Puluhan jamaah asal dilaporkan tertahan di Jeddah akibat pembatalan penerbangan dan gangguan transit. Banyak dari mereka terpaksa memperpanjang masa tinggal tanpa kejelasan kapan bisa terbang pulang.

Pakar logistik penerbangan menilai gangguan ini dipicu kombinasi penutupan ruang udara kawasan Teluk dan meningkatnya risiko keamanan setelah serangan balasan Iran ke negara-negara tetangga. Maskapai internasional seperti , , dan menangguhkan sementara penerbangan, memperparah kekacauan transportasi global.

Krisis ini tak hanya menghantam jamaah umrah, tetapi juga puluhan ribu wisatawan dan pelaku perjalanan bisnis yang kini “terjebak” di Arab Saudi dan negara sekitarnya. Otoritas kedutaan serta pemerintah asing berlomba mengatur evakuasi melalui rute darat dan penerbangan sewa khusus, sementara langit Timur Tengah masih tertutup oleh bara konflik.

Sumber : ARRAHMAN

Editor : Azi

Dua Kali Memimpin, Dua Kali Disamakan! PERSIB Pulang dari Surabaya dengan Satu Poin Pahit

Surabaya, JURNAL TIPIKOR— harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan pada pekan ke-24 di , Senin (2/3/2026).

Dua gol Maung Bandung dicetak Luciano Guaycochea pada menit ke-51 dan Andrew Jung menit ke-73. Namun keunggulan tersebut dua kali buyar akibat gol penalti Bruno Moreira pada menit ke-44 dan gol penyeimbang Francisco Rivera menit ke-83.

Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini membuat PERSIB tetap bertengger di puncak klasemen sementara dengan koleksi 54 poin dari 23 pertandingan. Untuk sementara, Pangeran Biru unggul empat poin dari yang berada di peringkat kedua.

Baca juga KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

Pelatih Bojan Hodak menurunkan komposisi starter yang sama seperti saat menghadapi Madura United. Sejak awal, duel berjalan keras dan penuh tekanan. PERSIB tertinggal lebih dulu lewat penalti Bruno Moreira di babak pertama.

Saat jeda, Hodak melakukan tiga pergantian sekaligus dengan memasukkan Andrew Jung, Beckham Putra Nugraha, dan Adam Alis. Perubahan itu langsung berdampak. Pada menit ke-51, Guaycochea memanfaatkan umpan Adam Alis dan menyamakan skor menjadi 1-1.

Tekanan PERSIB berlanjut. Andrew Jung sukses membalikkan keadaan pada menit ke-73 setelah menerima umpan tarik Beckham Putra dari kerja sama apik dengan Berguinho. Skor 2-1 membuat PERSIB berada di atas angin.

Baca juga Penyaluran Dana BOP PAUD dan PKBM di Kota Cimahi Disorot, Muncul Laporan Dugaan Ketidaksesuaian

Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Persebaya meningkatkan intensitas serangan dan akhirnya menyamakan kedudukan melalui Rivera pada menit ke-83, menyambar umpan mendatar Toni Firmansyah.

Di sisa waktu, PERSIB memasukkan Marc Klok, Thom Haye, dan Sergio Castel untuk mengamankan lini tengah dan menambah daya gedor. Castel nyaris menjadi pahlawan kemenangan, namun tembakannya hanya membentur tiang gawang.

Laga berlangsung panas hingga tambahan waktu 11 menit. Kedua tim saling melancarkan serangan, tetapi tidak ada gol tambahan tercipta.

Dengan hasil ini, PERSIB tetap kokoh di puncak klasemen, namun gagal memperlebar jarak secara maksimal. Satu poin dari Surabaya menjadi bukti bahwa jalan menuju gelar juara masih penuh rintangan, bahkan ketika Maung Bandung sempat dua kali berada di depan.(*)

CELOTEH “MANG AKJUR”, Hukum itu seperti pisau dapur sang Penguasa

Ada sebuah pepatah kuno yang dimodifikasi di negeri antah-berantah: “Hukum itu seperti pisau dapur sang Penguasa.”

Begini ceritanya:

Suatu hari, sang Penguasa memanggil si Tukang Asah Pedang karena merasa senjatanya sudah mulai aneh.
“Wahai Tukang Asah,” gertak sang Penguasa, “Kenapa setiap kali aku mengeluarkan titah untuk rakyat, kata-kataku begitu tajam sampai mereka teriris kemiskinan dan denda? Tapi begitu aku bicara pada menteri-menteriku yang korupsi, kata-kataku jadi tumpul seperti punggung parang?”

Si Tukang Asah tersenyum tipis sambil terus menggosok batu asahannya. “Itu bukan salah asahannya, Baginda. Itu masalah fisika politik.”
“Maksudmu?” tanya Penguasa bingung.
“Begini, Baginda…” jelas si Tukang Asah. “Titah Baginda itu kalau ke arah rakyat posisinya menurun, jadi gravitasi membantu ketajamannya. Sekali lepas, langsung menusuk sampai ke tulang mereka.”
“Lalu kenapa ke bawahanku tumpul?”
“Oh, kalau ke bawahan itu bukan karena tumpul, Baginda. Tapi karena bawahan Baginda semuanya pakai baju zirah yang terbuat dari ‘Emas Murni’ dan ‘Kartu AS’ milik Baginda. Jangankan pedang, logika saja sering mental kalau kena lapisan itu.” Sang Penguasa terdiam sebentar, lalu berbisik, “Bisa kau buatkan aku pedang yang tajam ke segala arah?”
Si Tukang Asah menggeleng, “Bisa saja, Baginda. Tapi masalahnya satu: Kalau pedang itu tajam ke segala arah, nanti saat Baginda mau menyarungkannya kembali, tangan Baginda sendiri yang berdarah.”

Pelajaran Singkat:
“Keadilan yang tebang pilih sebenarnya bukan sedang memotong masalah, tapi sedang mengasah revolusi.”

KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Sikap Gubernur Jawa Barat (KDM) yang hanya memarahi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) terkait dugaan penyimpangan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) menuai kritik tajam. Respons tersebut dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian negara yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi, menilai sikap KDM tersebut mencederai prinsip supremasi hukum serta melukai rasa keadilan warga Jawa Barat yang selama ini menjadi korban kebijakan penertiban pemerintah daerah.

“Ketika pedagang kaki lima digusur, pekerja tambang kehilangan pekerjaan, dan warga kecil ditegakkan aturan secara keras, negara hadir dengan wajah tegas. Tapi saat muncul dugaan penyelewengan proyek besar, negara hanya hadir dalam bentuk kemarahan lisan. Ini ketegasan yang timpang,” ujar A. Tarmizi dalam pernyataannya, Senin (2/3).

Baca juga BEASISWA DARI PAJAK RAKYAT, GAYA HIDUP SULTAN: AWARDEE LPDP DIINGATKAN JANGAN LUPA SIAPA YANG BAYAR

Dikutif dari Teras Jabar.Id, Kritik serupa datang dari praktisi hukum Anom Joemadi, SH, yang menilai seharusnya gubernur mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak, bukan berhenti pada teguran internal.

“Harusnya KDM mendorong Kejaksaan atau Kepolisian untuk menindak pelanggaran tersebut. Di sini terlihat ada perlakuan berbeda. Ada apa?” ujar Anom, merujuk tayangan video pernyataan KDM yang beredar di media sosial.

Senada dengan itu, pakar hukum dari , DR Indra Prawira, meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak menunggu kasus ini viral untuk bertindak.

“Kejaksaan harus bergerak cepat dan tidak ewuh pakewuh. Siapa pun yang terlibat tidak boleh disegani,” tegas Indra.

Baca juga NAGIH UTANG, DAPAT CEKIKAN: TAGIHAN CICILAN BERUJUNG AIR PANAS

Sebelumnya, LSM Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) melaporkan dugaan penyelewengan proyek PJU ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam laporannya, APAK menemukan indikasi mark-up harga tiang PJU dari sekitar Rp13 juta menjadi Rp33 juta per unit. Laporan tersebut juga menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak yang disebut-sebut dekat dengan lingkar kekuasaan.

APAK mengklaim telah menyerahkan data hasil investigasi terkait dugaan manipulasi spesifikasi, di mana tiang PJU yang seharusnya menggunakan beton diduga diganti dengan material pasir, sehingga kualitas dan keselamatan publik dipertaruhkan.

Menurut A. Tarmizi, bila benar dugaan tersebut, maka penanganan kasus hanya dengan memarahi pejabat terkait merupakan bentuk pelemahan terhadap prinsip negara hukum.

“Supremasi hukum tidak boleh berhenti di ruang rapat. Kalau rakyat kecil bisa digusur dan ditertibkan atas nama aturan, maka pejabat yang diduga menyimpangkan anggaran juga harus diserahkan pada hukum,” katanya.

Baca juga Perang Dunia III Hanya Gertak Psikologis? Pengamat Global Nilai Peluangnya Sangat Kecil

Ia menegaskan bahwa keberanian seorang pemimpin tidak diukur dari kerasnya memarahi bawahan, tetapi dari kesediaannya membuka jalan bagi proses hukum.

“Kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka keadilan berubah menjadi slogan kosong,” tutupnya.

(Her)