JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina (Persero) untuk periode 2011 hingga 2021. Upaya pendalaman ini dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi.
Pada Kamis (16/10), KPK memeriksa mantan Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Pertamina (Persero), Tajudin Noor (TN), sebagai saksi.
“Saksi didalami terkait dengan proses-proses pengadaan dari LNG tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/10).
Selain Tajudin Noor, KPK juga melakukan pendalaman materi yang sama saat memeriksa saksi lainnya, yakni TAH selaku Business Development Manager PT Bayu Buana Gemilang.
Kasus dugaan suap pengadaan gas alam cair ini mulai disidik KPK sejak 6 Juni 2022. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014, Karen Agustiawan, sebagai tersangka pada 19 September 2023.
Karen divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 24 Juni 2024. Mahkamah Agung (MA) kemudian memperberat vonis tersebut menjadi 13 tahun penjara pada 28 Februari 2025.
Perkembangan terkini, KPK pada 2 Juli 2024 telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus yang sama, yakni mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Dirut Pertamina Yenni Andayani dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. Keduanya lantas ditahan oleh KPK pada 31 Juli 2025.
Pemeriksaan saksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPK untuk menuntaskan penyidikan kasus pengadaan LNG Pertamina.
Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi di Polres Tulungagung, Jawa Timur, pada 16 Oktober 2025.
Pemeriksaan ini dilakukan atas permintaan dari tersangka Wawan Kristiawan (WK), seorang pihak swasta dari Tulungagung, yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo,
mengonfirmasi bahwa saksi-saksi yang dipanggil adalah saksi-saksi untuk meringankan tersangka WK. “Ini memang lazim dilakukan, dan memang dibutuhkan juga untuk mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi tersebut,” ujar Budi di Jakarta, Jumat (17/10).
AGS, pihak kelompok masyarakat (pokmas) Sekar Arum.
HAD, pihak pokmas Margo Joyo.
HAR, pihak pokmas Karanggayam Makmur.
AR, pihak pokmas Maju Mapan.
SUB, Kepala Desa Sidomulyo.
Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan lanjutan kasus korupsi dana hibah Jatim.
Sebelumnya, KPK telah mengumumkan penetapan 21 tersangka baru pada 2 Oktober 2025, sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan pada Desember 2022 yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, Sahat Tua Simanjuntak.
Total 21 tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan perkara ini terdiri dari empat tersangka penerima suap, termasuk Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, serta 17 tersangka pemberi suap dari kalangan anggota DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD kabupaten, mantan Kepala Desa, dan sejumlah pihak swasta dari berbagai kabupaten di Jawa Timur, termasuk Wawan Kristiawan (WK).
Pengembangan penyidikan ini terus dilakukan untuk mengungkap secara tuntas dugaan korupsi dalam pengucuran dana hibah yang sementara ini teridentifikasi terjadi di sekitar delapan kabupaten di Jawa Timur.
Kaur Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II Pasal 4 tentang kewajiban, dinyatakan antara lain PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Oleh karenanya dengan adanya peran ini, kehadiran PNS sangat dibutuhkan guna melayani kepentingan masyarakat pada umumnya.
Dengan adanya aturan izin tidak masuk kerja bagi PNS membuat pegawai harus berhati-hati dalam laporan kehadiran mereka. Sanksi dan hukuman yang berlaku, mulai dari hukuman ringan hingga berat jadi pengingat bahwa ASN adalah pelayan publik.
Untuk menunjang ASN dalam mematuhi aturan disiplin yang sudah dibuat, diperlukan teknologi yang lebih tepat. Salah satu cara terbaik adalah menggunakan sistem presensi online pegawai.
Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya sistem presensi PNS selama ini masih menggunakan cara lama seperti sidik jari. Untuk itu, sistem absensi online Pegawai Negeri Sipil menjadi solusi untuk kelemahan sistem yang selama ini banyak digunakan di instansi pemerintahan. Presensi online pegawai pemerintah juga memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi ASN dalam bekerja sebagai abdi negara.
Seperti diketahui di Kabupaten Kaur belum lama ini, ada beberapa oknum ASN yang bekerja tidak tepat waktu, dan tentu hal ini sangat menggangu lancarnya masyarakat didalam berurusan terhadap pihak pemerintah dan sudah barang tentu hal ini sangat merugikan negara.
Hal ini dibuktikan dengan beredarnya video Kantor Camat Tetap yang hanya dihuni oleh dua orang oknum ASN pada saat jam kerja yang diunggah di akun Facebook atas nama “Amli” yang diketuai adalah seorang Wartawan di Kabupaten Kaur, yang pada saat itu ingin bersilaturahmi ke Kantor Camat Tetap.
Pada saat Wartawan itu tiba di Kantor Camat Tetap, waktu menunjukkan lebih kurang pukul 01.45 wib. Namun, yang ditemukan hanya ada dua orang oknum ASN yang hadir, diketuai mereka adalah staf di Kantor Camat Tetap tersebut.
Dalam unggahan akun facebook tersebut, tampak Wartawan itu lagi meminta konfirmasi terhadap dua orang oknum ASN yang bekerja di Kantor Camat Tersebut.
”Jam berapa masuk kerja lagi habis jam istirahat pak, kok nggak ada orangnya”, Tanya Wartawan tersebut.
Oknum ASN tersebut langsung menjawab dengan lugas dan menunjukkan wajah yang agak sedikit tersinggung, “Ini orang, sambil menunjuk ke arah dadanya, kalau masuk kerja lagi habis jam istirahat kami masuk pukul 01.00 wib”, Sampainya.
Lanjut oknum ASN, “Kami yang bertugas di sini ada 17 orang, tapi ada kegiatan di Padang Kempas”, Pungkasnya.
Dengan adanya kejadian ini, kami atas nama masyarakat Kabupaten Kaur mohon agar kiranya Bapak Bupati Kaur dapat lebih memperhatikan dan membina serta menindak tegas para oknum ASN di Kabupaten Kaur yang malas ngantor serta suka membandel dalam bekerja sebagai abdi negara, khususnya di Kabupaten Kaur yang kita cintai ini.
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Gerakan Beberesih Bandung yang dilaksanakan serentak di kawasan Alun-alun Bandung, Alun-alun Ujungberung, dan seluruh wilayah di 30 kecamatan se-Kota Bandung pada Rabu, 15 Oktober 2025, berlangsung meriah dan menunjukkan solidaritas tinggi.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-215 Kota Bandung.
Aksi bersih-bersih ini tidak hanya melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandung, tetapi juga sejumlah komunitas, menegaskan kembali kesadaran kolektif bahwa kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama.
Salah satu komunitas yang turut berpartisipasi adalah Forum Club Motor Bandung (FCMB) dan MPH Kota Bandung. Mereka menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan kegiatan beberesih di sekitar Lapas Banceuy.
“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung lebih nyaman,” ujar Dewan Pembina MPH Community Indonesia, Sony Teguh Prasatya.
Antusiasme juga ditunjukkan oleh para ASN Pemkot Bandung. Salah satunya, Lingga P. Gahara, yang menekankan pentingnya peran serta warga. “Kita ingin memastikan Bandung tidak hanya bersih dari sampah, tapi juga bersih dari perilaku yang merusak lingkungan.
Kebersihan adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah,” ujar Lingga.
Lingga menambahkan, “Tahun 2025 adalah tahun spesial bagi Bandung. Ini kesempatan kita menunjukkan bahwa kekuatan solidaritas dan persaudaraan tercermin dalam aksi hari ini.”
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat meninjau di Alun-alun Kota Bandung, menuturkan bahwa gerakan Beberesih Bandung 2025 ini merupakan penguatan kembali kesadaran kolektif.
“Kolaborasi adalah kunci. Ketika pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan warga bergerak bersama, maka tak ada permasalahan yang terlalu besar untuk diselesaikan,” tegasnya.
Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya kebersihan menjelang perhelatan internasional. Menurutnya, Kota Bandung tengah bersiap menjadi tuan rumah Festival Asia Afrika 2025, yang akan kembali menempatkan Bandung di mata dunia.
“Kita ingin memperlihatkan bahwa semangat ‘Spirit of Bandung’ tahun 1955 – semangat solidaritas, perdamaian, dan persaudaraan antarbangsa – tetap hidup dalam tindakan kita hari ini,” tutupnya.
Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat langkah untuk menjadikan Kawasan Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai Warisan Dunia UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization).
Upaya strategis ini diwujudkan melalui Simposium Pengusulan Kawasan Konferensi Asia Afrika sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO yang digelar di Hotel Savoy Homann, Kamis 16 Oktober 2025.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa proses pengajuan ke UNESCO merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Hari ini Disbudpar menyelenggarakan simposium untuk mulai mengumpulkan dokumentasi dan melanjutkan upaya kita mendaftarkan Kawasan Konferensi Asia Afrika sebagai Memory of the World di UNESCO. Targetnya dalam lima tahun ke depan bisa masuk status tentatif,” ujar Farhan.
Farhan menuturkan, proses menuju pengakuan UNESCO harus dilalui dengan disiplin dan konsistensi, termasuk melalui lembaga seperti ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) yang menjadi jembatan ke Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri.
Saat ini, Pemkot Bandung fokus memastikan warisan fisik dan nilai-nilai sejarah di kawasan KAA tetap terjaga dengan baik.
“Tugas pemerintah saat ini adalah memastikan agar peninggalan fisik dan nilai-nilai sejarah di kawasan ini tidak hilang. Jangan sampai wajah Kota Bandung ditentukan oleh selera penguasa, tapi oleh kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya tata ruang dan perlindungan cagar budaya di sepanjang ruas Jalan Asia-Afrika.
Kawasan yang menjadi saksi sejarah KAA 1955 itu harus dikelola dengan visi jangka panjang yang berpihak pada pelestarian sejarah dan penguatan karakter kota.
“Aturan tata ruang, perlindungan cagar budaya, dan potensi ekonomi kawasan harus berjalan beriringan. Ini bukan hanya menjaga bangunan, tapi menjaga jati diri bangsa,” imbuh Farhan, seraya berharap simposium ini dapat menghasilkan rumusan strategis untuk mendukung pengajuan resmi ke UNESCO.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, menjelaskan bahwa simposium ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Kota Bandung dalam melestarikan warisan budaya yang memiliki Outstanding Universal Value.
“Melalui simposium ini, kita ingin memperkuat justifikasi ilmiah dan historis dari kawasan KAA serta menghimpun dukungan multisektoral sebelum diajukan ke Tentative List Nasional dan UNESCO,” ungkap Adi.
Simposium yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan para pakar dari Kementerian Kebudayaan RI, Kementerian Luar Negeri, akademisi, hingga tim ahli cagar budaya tingkat nasional.
Peserta akan membahas empat sesi utama, mulai dari pengakuan warisan budaya dunia hingga strategi pengelolaan tapak sejarah Konferensi Asia Afrika.
Adi menambahkan, hasil simposium akan dirangkum dalam 20 dokumen strategis berisi rekomendasi dan materi presentasi yang akan menjadi dasar pengajuan resmi ke UNESCO. Hasil kegiatan juga akan dipublikasikan secara luas.
“Kami berharap upaya ini dapat berjalan sukses dan membawa kawasan Konferensi Asia Afrika menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO, sekaligus memperkuat identitas Bandung sebagai kota sejarah dan budaya dunia,” pungkasnya.
BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR– Kepolisian Sektor (Polsek) Mandau, Polres Bengkalis, bersama unsur pemerintah daerah dan masyarakat, telah melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dalam rangka mendukung Program Gerakan Penanaman Jagung Seluas 1 Juta Hektar Polri yang merupakan bagian dari Program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Kegiatan program ketahanan pangan ini berlangsung pada:
Waktu: Hari Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.
Lokasi: Jl. Lestari Rt. 03 Rw. 01 Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.
Turut Hadir dalam Kegiatan:
Kompol Primadona, S.I.K, M.Si (Kapolsek Mandau)
Sertu Sutiman (Mewakili Danramil 0303 Mandau)
Tasarudin, S.A.P (Pj. Kepala Desa Bathin Sobanga)
Bastanta Ginting (Perwakilan PT. Intan Sejati Andalan)
Yohanri (Ka. UPT Pertanian Bengkalis)
Kepala Dusun dan RT/RW se-Desa Bathin Sobanga
Warga masyarakat Desa Bathin Sobanga
Kapolsek Mandau, Kompol Primadona, S.I.K, M.Si, menyatakan bahwa Polres Bengkalis, Polsek Mandau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan Pemerintah Desa Bathin Sobanga berkomitmen penuh untuk menyukseskan program nasional ini.
“Kegiatan ini adalah wujud nyata dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Polri berperan aktif mendorong kelompok masyarakat, pemerintahan, serta pemilik perkebunan untuk memanfaatkan lahan yang ada, salah satunya melalui penanaman jagung dengan pola tumpang sari.
Detail Pelaksanaan Kegiatan:
Pelaksana: Pengelolaan dan penanaman lahan jagung di Desa Bathin Sobanga dilaksanakan oleh Kelompok Tani Lestari Mekar Jaya yang dipimpin oleh Sdr. Asmariadi.
Luas Lahan: Lahan yang digunakan untuk penanaman jagung mencapai \pm 2 Hektar, berlokasi di area milik PT. Intan Sejati Andalan.
Tindak Lanjut: Aktivitas penanaman dan pengelolaan jagung akan dilaksanakan secara berkala.
Setiap kegiatan akan dikoordinasikan secara intensif dengan Polsek Mandau dan Pemerintah setempat guna memastikan program berjalan lancar dan berkelanjutan.
Program ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi yang efektif antara aparat keamanan, pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian lokal demi mendukung ketahanan pangan nasional.
BHATIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor – Pemerintah Desa Balai Makam menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) pada hari Kamis, 16 Oktober 2025.
Acara krusial ini menandai komitmen bersama seluruh elemen desa dalam merencanakan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran, sekaligus menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2027.
Musrenbang Desa Balai Makam yang dilaksanakan di Balai Kantor Desa ini bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026 serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.
Acara dibuka secara resmi oleh Camat Bhatin Solapan, Bapak M. Rusydy, yang diwakili oleh Kasi PMD, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP. Setelah pembacaan doa oleh Ustadz Amran, sambutan awal disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Arsaja Mulyadi.
Turut hadir dalam Musrenbang ini Korcam, Babinsa, serta berbagai unsur masyarakat desa seperti BPD, LPMD, UPT Puskesmas, Korcam, UPT Kementerian Sosial, RW, RT, tokoh masyarakat, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tokoh agama, kader desa, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda, menunjukkan keterlibatan yang luas dalam proses perencanaan.
Dalam paparannya, Kepala Desa Balai Makam yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Bapak Baharuddin, menyampaikan kemajuan 10 titik pengerjaan infrastruktur yang telah berjalan.
Setelah itu, beliau memberikan kesempatan kepada perwakilan UPT untuk menyampaikan usulan-usulan program mereka demi sinergi pembangunan.
Diskusi dalam Musrenbang fokus pada pembahasan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2027, khususnya meliputi pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Hasil musyawarah ini berhasil menetapkan 10 prioritas kegiatan perencanaan pembangunan.
Para peserta, termasuk perwakilan UPT,
secara aktif memberikan masukan dan usulan-usulan konstruktif terkait prioritas pembangunan yang diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup warga Desa Balai Makam.
Acara ditutup oleh Kasi PMD Kecamatan, Bapak Ramona Weka Denata S.STP, dan perwakilan tokoh masyarakat.
Pelaksanaan Musrenbang ini secara tegas menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Balai Makam dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.
Bhatin Solapan, Riau – Jurnal Tipikor – Pemerintah Desa Air Kulim, Kecamatan Bhatin Solapan, pada hari Rabu, 15 Oktober 2025, telah sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
Acara ini merupakan tahapan krusial dalam proses penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2027.
Musrenbang Desa Air Kulim yang berlangsung di Balai Kantor Desa Air Kulim bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026 serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.
Acara dibuka secara resmi oleh Camat Bhatin Solapan, Bapak M. Rusydy, yang diwakili oleh Kasi PMD, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP. Pembacaan doa disampaikan oleh Ustadz H. Herman, dan sambutan awal disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Suparno.
Musrenbang dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk perwakilan Camat Bhatin Solapan, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP, Pj. Kepala Desa Air Kulim, Ibu Suryati SOS M.S.I, serta perwakilan dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti UPT Perikanan, UPT Pertanian, UPT Puskesmas, Dinas Pendidikan, UPT Dukcapil, UPT Perhubungan, dan UPT Bapenda.
Turut hadir pula Korcam serta unsur masyarakat desa seperti BPD, LPMD, tokoh masyarakat, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tokoh agama, kader desa, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.
Dalam paparannya, Pj. Kepala Desa Air Kulim, Ibu Suryati SOS M.S.I, memaparkan kemajuan 13 titik pengerjaan infrastruktur yang telah berjalan. Beliau kemudian memberikan kesempatan kepada perwakilan UPT untuk menyampaikan usulan-usulan program mereka demi sinergi pembangunan.
Diskusi dalam Musrenbang fokus pada pembahasan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2027, khususnya meliputi pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Telah ditetapkan 10 prioritas kegiatan perencanaan pembangunan.
Para peserta, termasuk perwakilan UPT, secara aktif memberikan masukan dan usulan-usulan konstruktif terkait prioritas pembangunan yang diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup warga Desa Air Kulim.
Acara ditutup oleh Kasi PMD Kecamatan, Bapak Ramona Weka Denata S.STP, dan tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Air Kulim, Bapak Salim.
Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Air Kulim dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Pemerintah Kabupaten Bandung hari ini, Rabu (15/10/2025), menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Percepatan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Ruang Kecapi Gedung SETDA Kabupaten Bandung.
Kegiatan ini berfokus pada mekanisme usaha bisnis KDMP di sektor perdagangan, khususnya penyaluran gas elpiji 3 kg dan beras sembako.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bandung, Bapak Ali Syakieb, yang turut memberikan arahan strategis.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung program nasional percepatan pembentukan KDMP, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Perpres No. 9 Tahun 2025, serta sejalan dengan program Astacita Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Kepala Disperdagin Kabupaten bandung, Dicky Anugrah, S.H., M.Si (Poto : Dok.Jurnal Tipikor)
Ketua Panitia Pelaksana, Dicky Anugrah, S.H., M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para pendamping KDMP terkait model bisnis di sektor perdagangan, terutama karena KDMP kini sedang memasuki tahap operasional.
“Sekarang sedang masuk ke tahap operasional. Di dalam tahap operasional ini, kita mengharmonisasi berbagai regulasi dan juga penyediaan modul yang terkait dengan tata cara, mulai dari pencairan plafon pinjaman hingga model bisnisnya,” ujar Dicky Anugrah.
Ia menjelaskan bahwa setiap koperasi desa wajib membuat proposal bisnis atau visibility study yang akan didampingi oleh bank Himbara. Proposal ini harus didukung dengan data detail.
“Misalkan di dalam proposal tersebut ada kegiatan koperasi desa yang salah satunya adalah menyalurkan gas LPG 3 kg, kita harus tahu data berapa rumah tangga di desa itu yang membutuhkan. Jika menjadi penyalur pupuk bersubsidi, kita harus tahu berapa rumah tangga petani, luas lahan, dan lain sebagainya,” jelasnya, menekankan urgensi data detail dalam operasional.
Disperdagin sendiri merupakan bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Operasional KDMP yang membantu bisnis di sektor perdagangan, termasuk beras dan gas elpiji.
“Sosialisasi ini sangat krusial dalam mempercepat operasional KDMP. Melalui kerja sama dengan mitra strategis, kami ingin memastikan KDMP dapat segera berfungsi sebagai pusat distribusi yang efektif, khususnya untuk penyaluran kebutuhan dasar seperti gas elpiji dan beras,” tegas Dicky
Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama dari mitra strategis yang memiliki peran vital dalam rantai distribusi:
Pertamina Patra Niaga Jawa Barat, membahas mekanisme penyaluran gas elpiji untuk KDMP.
Forum Bulog Bandung, memaparkan alur penyaluran beras dan kebutuhan sembako lainnya.
Bank Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) (BRI, BNI, dan MANDIRI), menjelaskan dukungan pembiayaan dan layanan perbankan untuk mendukung operasional bisnis KDMP.
Peserta sosialisasi meliputi para pendamping KDMP dari tiap kecamatan di Kabupaten Bandung, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas Percepatan Pembentukan KDMP.
Wakil Bupati Bandung, Bapak Ali Syakieb, dalam sambutannya menekankan peran KDMP sebagai pilar ekonomi baru yang dibangun dari bawah, sejalan dengan Program Astacita nomor 3 dan 6 yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
“KDMP diharapkan tidak hanya menjadi koperasi biasa, tetapi menjadi lokomotif penggerak perekonomian desa/kelurahan, menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, dan menciptakan efisiensi distribusi.
Dukungan penuh dari Pertamina, Bulog, dan Himbara menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini,” tegas Wakil Bupati saat membuka acara.
Dengan selesainya sosialisasi ini, Satgas KDMP Kabupaten Bandung menyatakan kesiapannya untuk melangkah maju memfasilitasi pembentukan dan operasional perdana KDMP di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Proyek revitalisasi SMP PGRI 2 Ciambar yang menggunakan sistem swakelola dengan anggaran sebesar Rp. 2,2 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 kini menjadi sorotan publik.
Pasalnya, diduga adanya ketidaksesuaian bahan material yang digunakan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pelaksanaan proyek yang menimbulkan kekhawatiran akan kualitas bangunan nantinya.
Pada dasarnya, sebuah bangunan sekolah harus menciptakan rasa aman dan nyaman baik bagi murid ataupun para pengajar disekolah.
Dari anggaran sebesar Rp. 2.201.000.000 yang digelontorakan pemerintah melalui APBN tahun anggaran 2025 untuk sekolah SMP PGRI 2 Ciambar ada 4 ruang kelas yang direhab, 1 ruang administrasi direhab, 1 Ruang Lab Komputer (bangunan baru), 1 Ruang UKS (Bangunan baru), 1 Ruang Perpustakaan (bangunan baru) dan 5 Toilet (bangunan baru).
Saat awak media jurnaltipikor.com/ menyambangi sekolah SMP PGRI Ciambar terlihat dua lokal bangunan ruang kelas yang sedang direhab menggunakan Baja ringan yang diduga Baja ringan bekas.
Sayangnya, saat akan dikonfirmasi, kepala sekolah dan juga panitia pembangunan revitalisasi tidak ada di kantor begitupun dengan pihak konsultan dan juga pengawas sedang tidak ada dilokasi, yang ada hanya para pekerja.
Ujang, selaku operator SMP PGRI 2 Ciambar menyampaikan, bahwa Kepala sekolah sedang tidak ada dikantor begitupun dengan ketua panita.
“Ibu kapala sekolah dan ketua panitia kebetulan sedang tidak ada dikantor pak. Kalau untuk bangunan yang sedang dibangun itu ada 4 ruang kelas yang sedang direhab, 1 ruang administrasi juga direhab, dan untuk ruangan baru yaitu ruang Lab Komputer, ruang UKS, ruang Perpustakaan dan 5 toilet,” Ungkap ujang.
Lanjut ujang, terkait hal-hal lainnya silahkan dikonfirmasi ke pihak panitia karena kalau saya tidak masuk ke struktur kepanitiaan.
Setelah mendapat penjelasan dari operator sekolah, akhirnya awak media jurnaltipikor mencoba menghubungi kepala sekolah SMP PGRI 2 Ciambar melalui sambungan Whatsapp akan tetapi tidak ada tanggapan.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak sekolah dan juga panitia belum memberikan jawaban.
