Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA, Jurnal Tipikor – Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terus memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil. Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) secara tegas menyoroti pengesahan regulasi tersebut yang dinilai memuat pasal-pasal kontroversial dan berpotensi menjadi langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia.

Dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor pada Sabtu (3/1), Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah mengklaim KUHP ini sebagai upaya dekolonisasi hukum, hasil kajian mendalam BPKP menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap perlindungan hak individu.

“Pasal-pasal ini bukan sekadar aturan hukum, melainkan ancaman nyata bagi kebebasan sipil yang telah kita perjuangkan sejak reformasi. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang demi menjamin hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia,” tegas A. Tarmizi.

Baca juga Menyambut 2026: Survei Mengungkap 5 Pilar Utama Resolusi Masyarakat untuk Hidup Lebih Berkualitas

5 Poin Kontroversi Berdasarkan Kajian BPKP

Berdasarkan kajian teknis yang dilakukan, BPKP menyoroti lima poin utama yang dianggap bermasalah dan berisiko menjadi alat represi negara:

1. Menghidupkan Kembali “Pasal  Karet” Penghinaan Pejabat

KUHP baru mengembalikan pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, serta lembaga negara. BPKP menilai hal ini sebagai upaya menghidupkan kembali roh hukum kolonial yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal ini sangat subjektif dan berisiko membungkam kritik sehat.

2. Pembungkaman Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul

Adanya regulasi mengenai penyebaran berita bohong (misinformasi) serta ancaman pidana bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan formal dikhawatirkan akan mengkriminalisasi aktivis dan warga yang menyuarakan perbedaan pandangan.

3. Intervensi Negara dalam Ranah Privat

Kriminalisasi terhadap perzinaan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) dinilai sebagai intervensi negara yang terlalu jauh ke dalam ruang privat masyarakat yang seharusnya tidak masuk dalam ranah pidana.

4. Kontroversi Aborsi dan Perlindungan Perempuan

Pengaturan mengenai aborsi dalam KUHP baru dianggap belum memberikan perlindungan maksimal, terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual, sehingga masih menyisakan celah ketidakadilan gender.

5. Dilema Hukuman Mati

Meski kini disertai masa percobaan, BPKP bersama pegiat HAM menegaskan bahwa keberadaan pidana mati tetap merupakan pelanggaran terhadap hak paling mendasar manusia, yaitu hak untuk hidup (right to life).

Sikap BPKP

BPKP memandang bahwa hukum seharusnya hadir untuk melindungi warga negara, bukan justru membatasi ruang gerak dan hak-hak konstitusionalnya.

Organisasi ini akan terus mengawal implementasi KUHP ini dan mendorong adanya uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi jika poin-poin krusial tersebut tetap dijalankan tanpa evaluasi.

Tentang Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP):

Kami adalah organisasi yang terdiri dari gabungan akademisi, praktisi hukum, dan aktivis yang berkomitmen pada pengawasan kebijakan pemerintah, penegakan demokrasi, perlindungan HAM, serta keadilan sosial di Indonesia.

Pewarta : Asep

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR-– Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan langkah preventif dalam menjaga keamanan momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Sebanyak tujuh orang tersangka terorisme berhasil diamankan sepanjang bulan Desember 2025 di beberapa titik wilayah Indonesia.

Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mempertahankan capaian zero terrorism attack (nihil serangan teror) yang menjadi target utama di penghujung tahun.

Baca juga Dalam Rangka Ops Lilin Lodaya 2025, Pos Pam Terpadu Exit Tol Parungkuda Gelar Apel Gabungan Kesiapan Pergantian Malam Tahun Baru 2026

Detail Operasi Penangkapan

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, menjelaskan bahwa ketujuh tersangka berasal dari dua kelompok radikal yang berbeda:

• Jaringan Negara Islam Indonesia (NII): Dua tersangka diamankan di wilayah Sumatera Utara. Keduanya diduga memiliki peran strategis dalam struktur organisasi NII.
• Kelompok Ansharuh Daulah (AD): Lima tersangka lainnya diamankan di beberapa lokasi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua. Kelompok ini merupakan pendukung aktif Daulah (ISIS) yang kerap menyebarkan propaganda dan seruan aksi teror di ruang publik.

“Para tersangka dari pendukung Daulah ini aktif menyerukan propaganda. Seluruh penangkapan dilakukan secara maraton selama bulan Desember sebagai langkah mitigasi dini,” ujar AKBP Mayndra dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Baca juga Refleksi Akhir Tahun 2025: Jawa Barat Kukuhkan Posisi sebagai Provinsi Terinovatif dan Pelopor

Capaian Zero Attack Tahun 2025

Penangkapan tujuh tersangka ini menambah total jumlah teroris yang diamankan sepanjang tahun 2025 menjadi 51 orang.

Tren penangkapan menunjukkan penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun tetap dengan intensitas pengawasan yang tinggi guna memastikan keamanan nasional.

Dalam Rilis Akhir Tahun Polri, Kabareskrim Komjen Syahardiantono memaparkan data perbandingan penangkapan tersangka teroris dalam tiga tahun terakhir:

• • Tahun 2023: 147 tersangka.
  • Tahun 2024: 55 tersangka.
  • Tahun 2025: 51 tersangka

“Densus 88 terus bekerja keras mempertahankan prestasi zero attack. Penurunan jumlah penangkapan ini sejalan dengan efektivitas langkah pencegahan dan mitigasi yang kami lakukan di lapangan,” tegas Komjen Syahardiantono.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif dan pengembangan jaringan dari para tersangka yang baru saja diamankan. Polri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, serta melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Sumber :
Divisi Humas Polri / Biro Penerangan Masyarakat
Jakarta, Indonesia