Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Penyidikan skandal korupsi Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di tubuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kian membara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan tegas dengan menyita sejumlah dokumen penting pengadaan barang dan jasa dari Sekretaris Utama (Sestama) BNPB berinisial Rus, yang diperiksa sebagai saksi pada Selasa (28/10/2026).

Dokumen-dokumen krusial tersebut dibawa langsung oleh Rus ke Gedung Merah Putih KPK dalam dua tas perjalanan jauh (koper). Penyitaan ini menjadi bukti baru yang kian memperkuat dugaan adanya praktik korupsi terstruktur dan bancakan anggaran kemanusiaan.

“Tadi penyidik melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa. Isi dari tas itu adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh para tersangka,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca juga Darah di Rumah Siak: Anggota Biddokkes Polda Riau Habisi Ibu Kandung Sendiri

KPK Dalami Peran Sestama dan Modus Pengadaan Anggaran Bencana

Dalam pemeriksaan intensif tersebut, tim penyidik KPK mencecar Rus yang menjabat sebagai Sestama sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada dua titik mendasar:

1. Status Kepegawaian Staf Khusus/Tenaga Ahli: Penyidik mendalami legalitas dan status kepegawaian dua tersangka utama, yakni Bima Setiawan (BS) dan Richard Erlangga (RE), yang menjabat sebagai Tenaga Ahli/Staf Khusus Kepala BNPB.
2. Rekayasa Prosedur Pengadaan hingga Pembayaran Vendor: KPK menguliti peran Rus dalam penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta membedah secara rinci alur pengadaan barang dan jasa—mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penunjukan langsung (PL), hingga pencairan pembayaran kepada vendor yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Jejak Skandal: Dari OTT hingga Keterlibatan Jaringan Internal

Kasus yang mengejutkan publik ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan KPK di kantor BNPB pada 13 Oktober 2026 dengan mengamankan 15 orang. Sehari berselang, KPK menetapkan lima orang tersangka, yaitu:

• Bima Setiawan (Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT menjabat Kepala BNPB).
• Richard Erlangga (Tenaga Ahli Kepala BNPB).
• Gabriel Purwaka Sigit (Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB / PPK).
• Gery Prasetiawan (Direktur PT Trans Lintas Selaras).
• Syifa Nrika Ghifarin (Pihak Swasta).

Tidak berhenti di situ, pada 16 Oktober 2026, KPK berhasil menyita aset dan barang bukti kejahatan fantastis senilai Rp5,47 miliar yang terdiri dari uang tunai multipulut (USD, SGD, IDR), puluhan keping emas murni, tabungan emas, hingga aset kripto senilai Rp1,10 miliar. Penyidik juga telah menggeledah ruang kerja Kepala BNPB dan sejumlah ruangan strategis lainnya.

Baca juga Keruk Harta Gelap Pejabat: KPK Usul Aset Tak Dilaporkan di LHKPN Langsung Dirampas Negara!

Koordinasi Lintasan Institusi: Pemberitahuan ke Puspom TNI

Mengingat kompleksitas perkara dan adanya dugaan keterlibatan unsur militer, KPK telah menyuarakan pemberitahuan resmi kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait peran Suharyanto. Selain itu, pada 20 Oktober 2026, KPK secara resmi telah melayangkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam skandal rasuah dana penanggulangan bencana ini.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu, demi mengembalikan integritas kelembagaan dan menyelamatkan uang negara yang diperuntukkan bagi penanganan bencana rakyat.

Sumber : INFORMASI KONTAK MEDIA Biro Hubungan Masyarakat KPK Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan Situs Resmi: www.kpk.go.id

​JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong paku pamungkas dalam upaya pemberantasan korupsi dan pembersihan birokrasi. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana memuat klausul tegas: negara berhak menyita seluruh kekayaan penyelenggara negara yang terbukti disembunyikan atau tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

​Langkah tajam ini ditujukan untuk mengakhiri ‘formalitas manis’ dan praktik kebohongan pelaporan harta pejabat publik yang selama ini kerap menjadi celah persembunyian hasil korupsi.

​Harta Melimpah di Luar LHKPN: Sita Tanpa Kompromi!

​Johanis Tanak menegaskan bahwa batasan kejujuran pejabat harus diuji langsung melalui tindakan hukum nyata. Harta yang sengaja disembunyikan atau tidak masuk dalam catatan resmi LHKPN merupakan tanda tanya besar yang layak disita oleh negara.

​“Seseorang yang melaporkan LHKPN, dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” tegas Johanis Tanak, Selasa (27/10/2026).

Baca juga Harta Pejabat Bandel Diancam Dirampas Negara! KPK vs DPR Saling Sikut, Siapa Menang?

​Sikap keras ini tidak hanya menyasar mereka yang memanipulasi angka, tetapi juga para pejabat bandel yang sengaja tidak menyerahkan LHKPN sama sekali. Menurutnya, ketidakpatuhan melapor sudah cukup menjadi dasar kuat bagi negara untuk mengambil alih kekayaan mereka.

​“Termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan Aset,” ujar Tanak tanpa keraguan.

​Menutup Celah “Asal Lapor”, Paksa Pejabat Jujur

​Selama ini, tak sedikit penyelenggara negara yang memperlakukan LHKPN sekadar sebagai kewajiban administratif formal. Usulan KPK ini hadir untuk memberikan efek jera yang nyata (deterrent effect), sekaligus mengunci celah manipulasi. Jika RUU ini disahkan dengan klausul tersebut, pejabat tidak akan punya ruang untuk menyembunyikan kekayaan terlarang mereka.

​“Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” cetusnya.

​Meskipun demikian, Tanak menambahkan bahwa RUU Perampasan Aset tetap wajib menyediakan mekanisme hukum yang adil (hak keberatan) bagi pejabat yang ingin membuktikan keabsahan asal-usul hartanya secara sah.

Baca juga Pusaran Korupsi Jalur Kereta Api Kian Gurita: KPK Cecar Enam Saksi Kunci Klaster Jabar dan Sumsel

​”Perampasan” Bukan Kata Tabu, Tapi Senjata Hukum Utama

​Di samping masalah pelaporan LHKPN, Johanis Tanak juga menyentuh perdebatan mengenai penggunaan istilah dalam RUU tersebut. Ia mendesak agar nomenklatur “Perampasan Aset” tetap dikunci dan tidak diganti dengan istilah yang diperhalus.

​Menurut Tanak, narasi perampasan sudah menjadi bagian mendasar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan tidak perlu ditakuti oleh pihak-pihak yang bersih.

​“Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan,” jelasnya.

​“Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa yang diatur dalam Undang-Undang,” tutup Tanak.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Wacana radikal penegakan hukum kembali memicu perdebatan sengit di Senayan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melontarkan peringatan keras terhadap usulan kontroversial KPK mengenai perampasan otomatis aset pejabat yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sahroni menegaskan bahwa langkah ekstrem tersebut berpotensi besar menabrak Hak Asasi Manusia (HAM) jika dilakukan tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas.

Pernyataan ini merespons usulan terbuka dari Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang sebelumnya menghendaki agar negara memiliki kewenangan merampas harta penyelenggara negara yang kedapatan mangkir dari pelaporan LHKPN atau memiliki kekayaan di luar batas kewajaran yang dilaporkan.

Menanggapi hal tersebut, Sahroni tidak menolak sepenuhnya urgensi perampasan aset, namun ia mengingatkan agar pemberantasan korupsi tidak berubah wujud menjadi arena abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan.

“Perampasan aset harus tetap melalui pembuktian atas suatu perbuatan dan landasan hukum yang jelas agar tidak ada praktik abuse of power. Fokus utamanya tetap mengedepankan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah), agar pemberantasan korupsi bisa tegas, namun tetap menghargai hak-hak dasar,” ujar Sahroni di Jakarta, Selasa (27/10).

Baca juga Dugaan Pemerasan Perizinan Terbongkar: Eks Bupati Gowa Resmi Diringkus dan Digiring ke Rutan!

Kendati demikian, politisi kawakan ini sepakat bahwa aturan seputar LHKPN saat ini masih compang-camping dan butuh perbaikan radikal. Menurutnya, masalah utama hari ini adalah minimnya ketegasan sanksi bagi para pejabat publik yang gemar menyepelekan transparansi dan terlambat melaporkan kekayaan mereka.

“KPK harus memastikan seluruh pejabat publik meng-update LHKPN secara transparan. Aturannya harus diperjelas dan sanksinya harus tegas bagi yang tidak tertib, sehingga ada kepastian hukum,” imbuhnya.

Saat ini, draf Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset masih terus digodok dengan memadukan berbagai pendekatan hukum. Sahroni menegaskan, mekanisme perampasan tetap harus melewati proses penyidikan panjang hingga pembuktian di pengadilan, bukan sekadar vonis sepihak yang rawan disalahgunakan.

Perdebatan ini membuka celah ketegangan baru antara lembaga antirasuah dan parlemen: di satu sisi publik mendesak tindakan tegas tanpa kompromi terhadap harta pejabat “siluman”, sementara di sisi lain para legislator menuntut perlindungan koridor hukum agar instrumen pemberantasan korupsi tidak salah sasaran dan berubah menjadi bumerang bagi keadilan itu sendiri.

Redaksi: Tim Pemberitaan Nasional

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Wacana pemberantasan korupsi di tanah air kembali memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melempar usulan radikal: harta pejabat yang mangkir dan tidak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus dirampas oleh negara!

Usulan tajam yang digulirkan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, ini diproyeksikan untuk masuk ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dinilai sebagai peluru pamungkas untuk memaksa para penyelenggara negara agar tidak lagi main-main dalam mempertanggungjawabkan sumber kekayaan mereka di hadapan publik.

Namun, gayung belum tentu bersambut. Alih-alih mendapat dukungan penuh, usulan bertaring ini langsung mendapat benturan keras dari Senayan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dengan tegas mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak kebablasan. Politikus Partai NasDem tersebut memperingatkan bahwa perampasan harta tanpa mekanisme pembuktian yang kuat justru berpotensi menabrak Hak Asasi Manusia (HAM) dan membuka celah lebar bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

“Melanggar HAM kalau menarik aset tanpa sebab yang jelas. Tetap harus melalui pembuktian atas suatu perbuatan dan landasan hukum yang jelas untuk merampas aset seseorang. Agar tidak ada praktik abuse of power,” tegas Sahroni saat dimintai tanggapan, Selasa (27/10/2026).

Baca juga Dijerat Pasal Berlapis hingga TPPU, Kubu Mantan Bupati Gowa Buru-Buru Tamengkan “Maag Akut” Demi Bebas dari Tahanan

Meski demikian, Sahroni mengeklaim dirinya tetap sepakat bahwa kepatuhan LHKPN wajib diperketat dengan sanksi yang jauh lebih gigih. Menurutnya, pembenahan administratif dan penertiban mental pejabat yang gemar membolos lapor LHKPN harus dibereskan terlebih dahulu sebelum melangkah pada eksekusi perampasan aset yang ekstrem.

“Dimulai dari tertib melapor saja dahulu, karena dari data KPK kan suka masih banyak pejabat publik yang telat atau belum melapor. Itu dibereskan semua dulu,” imbuhnya.

Pertaruhan Integritas di Tengah Dinamika RUU Perampasan Aset

Perdebatan sengit antara semangat “sapu bersih” ala KPK dan prinsip kehati-hatian berbalut perlindungan HAM ala Parlemen ini kini menjadi sorotan tajam publik. Di satu sisi, masyarakat sudah jenuh dengan perilaku pejabat yang kerap mangkir dari transparansi. Di sisi lain, jaminan kepastian hukum yang adil tetap menjadi fondasi bernegara yang harus dijaga.

Kini, bola panas berada di tangan pembuat undang-undang. Publik menanti apakah RUU Perampasan Aset ini nantinya benar-benar menjadi algojo yang ampuh memangkas kekayaan ilegal, atau justru berakhir sebagai macan ompong yang dikebiri oleh perdebatan kepentingan di balik meja kekuasaan.

Bagaimana menurut Anda? Apakah sanksi perampasan harta bagi pejabat yang mangkir LHKPN sudah layak diterapkan sekarang, atau justru terlalu berisiko?

(Azi)