Arsip Kategori: Seputar Jawa Barat

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-18 Tahun Sidang 2026 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten SukabumiSukabumi, pada Jum’at (04/09/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, SM.

Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.

Rapat Paripurna ke-18 tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati Sukabumi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.

Baca juga BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP) “JANGAN CARI KAMBING HITAM DI LEVEL BAWAH! BPKP DESAK APH BONGKAR RANTAI KEPUTUSAN, KEWENANGAN DAN ALIRAN UANG DALAM DUGAAN KORUPSI ANGGARAN”

Pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026, khususnya dalam memberikan masukan, koreksi, serta rekomendasi terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Fraksi Golkar dan PAN

Pandangan Fraksi Golkar dan PAN disampaikan secara tertulis oleh H. M. Loka Tresnajaya, S.E., Μ.Μ.

Fraksi Gerindra Soroti Perlindungan Hak ASN dan Efisiensi Belanja

Fraksi Gerindra yang disampaikan Hera Iskandar, S.E., memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, serta jajaran teknokrat yang terlibat dalam penyusunan perubahan APBD.

Fraksi Gerindra menilai penyusunan perubahan APBD dilakukan dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas serta kerangka regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semakin ketat.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap strategi pengelolaan likuiditas daerah, terutama terkait wacana penundaan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10 hingga 20 persen.

Menurut Fraksi Gerindra, ASN merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan publik, mulai dari penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pelayanan masyarakat hingga penanggulangan bencana.

Karena itu, fraksi tersebut mendorong agar efisiensi anggaran terlebih dahulu diarahkan pada belanja operasional, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial sebelum menyentuh hak-hak pegawai.

Baca juga DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna Ke-17 Tahun Sidang 2026

Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah daerah untuk mengembalikan alokasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang mengalami koreksi sekitar Rp3,45 miliar, serta melakukan rasionalisasi terhadap belanja modal gedung dan peralatan mesin yang masih ditunda.

Selain itu, Fraksi Gerindra optimalisasi pendapatan mendorong daerah melalui digitalisasi pemungutan retribusi dan intensifikasi pajak daerah dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sektor UMKM.

Fraksi tersebut juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen keuangan RSUD maupun BLUD agar akumulasi SILPA dapat lebih optimal dikonversikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan publik dan ketersediaan obat bagi masyarakat.

Fraksi PKS Dorong Penguatan PAD dan Perhatian Lebih Besar terhadap Desa

Fraksi PKS yang disampaikan H. Iwan Ridwan, M.Pd., memberikan sejumlah catatan terhadap Nota Pengantar Bupati atas Raperda Perubahan APBD 2026.

Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PKS menyoroti meningkatnya rasio ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara rasio kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan.

Baca juga RUU PERAMPASAN ASET: 15 DESEMBER 2026, DPR DITANTANG BUKTIKAN NYALI

Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah mempercepat dan mengoptimalkan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi ekonomi yang riil, tanpa semata-mata meningkatkan beban masyarakat maupun dunia usaha.

Fraksi PKS juga menyoroti perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan desa. Menurut fraksi tersebut, penguatan pemerintahan desa perlu menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga pelosok Kabupaten Sukabumi.

Fraksi PKS mengusulkan peningkatan dan penambahan anggaran dana desa hingga sebesar 15 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerah, sehingga desa memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk melaksanakan pembangunan.

Selain dukungan anggaran, Fraksi PKS mendorong peningkatan pembinaan dan bimbingan kepada kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat desa dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Fraksi PKS juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam melakukan penataan dan pemekaran desa sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan.

Fraksi PKB Tekankan Belanja yang Memberikan Manfaat Langsung

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan Aang Erlan Hudaya, menyampaikan bahwa perubahan APBD merupakan kebutuhan untuk menyesuaikan perkembangan pelaksanaan APBD pada semester pertama, termasuk perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Fraksi PKB menekankan sejumlah hal, di antaranya penurunan PAD yang perlu menjadi perhatian serius, kenaikan belanja yang harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta peningkatan pembiayaan yang harus disikapi secara hati-hati.

Selain itu, belanja wajib dan prioritas perlu tetap dijaga. Pelaksanaan perubahan APBD juga harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan vang relatif terbatas serta pelaksanaan yang relatif terbatas serta memastikan belanja tidak terduga tetap tersedia secara memadai.

Fraksi PDI Perjuangan

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan secara tertulis oleh Anang, S.Pd.

Fraksi Demokrat

Pandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan secara tertulis oleh Rudi Heryanto.

Fraksi PPP Tekankan APBD sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disampaikan H. Apep Saepul Mahdan, S.IP., menegaskan bahwa APBD bukan sekadar susunan angka dalam dokumen perencanaan keuangan daerah.

Baca juga AKSI PENCURIAN TABUNG GAS ELPIJI TERJADI DI JALAN NANJUNG KOTA CIMAHI — PELAKU DAN TEMANNYA SEKONGKOL MELARIKAN DIRI DENGAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR

Menurut Fraksi PPP, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.

Karena itu, setiap perubahan struktur pendapatan maupun belanja daerah perlu dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, mengurangi kesenjangan, serta menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Seluruh pandangan umum fraksi selanjutnya menjadi bahan dalam tahapan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 antara DPRD bersama pemerintah daerah.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen memastikan perubahan APBD tidak hanya memenuhi aspek administratif dan regulasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-17 Tahun Sidang 2026 bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (03/09/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., dan dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.

Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan sesuai agenda yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sukabumi pada 28 Agustus 2026.

Terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam rapat, yakni penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, serta pengumuman perubahan susunan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Sukabumi.

Nota Pengantar Perubahan APBD 2026

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyampaikan Nota Pengantar Bupati atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Wakil Bupati mengatakan, penyampaian nota pengantar tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan perubahan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD.

Selanjutnya, materi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD melalui pandangan umum masing-masing fraksi.

Menurutnya, pembahasan perubahan APBD diharapkan dapat berjalan melalui kolaborasi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga setiap kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Insya Allah ini segera dibahas oleh teman-teman dari dewan dan segera ditindaklanjuti besok untuk tahapan pandangan-pandangan setiap fraksi,” ujar Wakil Bupati.

la menambahkan, pembahasan nantinya akan melihat secara lebih spesifik perubahan dan peningkatan berbagai anggaran, termasuk arah alokasi serta penggunaannya.

“Anggaran-anggaran peningkatan itu alokasinya untuk apa dan seperti apa, nanti akan dibahas. Nanti ada pandangan setiap fraksi yang akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah,” jelasnya.

Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD juga mengumumkan perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Perubahan tersebut berdasarkan Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 026/F-GERINDRA/DPRD/VIII/2026 tanggal 24 Agustus 2026 perihal Penyampaian Usulan Rotasi Alat Kelengkapan DPRD (AKD).

Adapun perubahan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi yaitu: Semula: Taopik Guntur Digantikan oleh: Ruslan Abdul Hakim

Perubahan tersebut menjadi bagian dari dinamika kelembagaan DPRD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Kelengkapan DPRD. masing-masing Alat

DPRD Bentuk Panitia Khusus Raperda Penyertaan Modal

Selain itu, Rapat Paripurna juga menindaklanjuti keputusan Rapat Paripurna tanggal 11 Agustus 2026 terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sukabumi untuk membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata.

Pembentukan Pansus tersebut dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi.

Adapun susunan anggota Panitia Khusus tersebut terdiri atas:

Fraksi Partai Golkar (H. Deni Gunawan, S.IP. H. M. Loka Tresnajaya, S.E. H. Ujang Abdurrohim Rochmi)

Fraksi Partai Gerindra (Teddy Setiadi dan Ruslan Abdul Hakim)

Fraksi PKB (Bayu Permana, S.Kom.I. Saepul Rahman, M.H.)

Fraksi PKS (Hj. Leni Liawati, S.Si. Ai Srimulyati, S.Ag.)

Fraksi PDI Perjuangan (Paoji, S.E. Anang Janur, S.Pd.)

Fraksi Partai Demokrat (Saepulloh, S.E. Rudi Heryanto)

Fraksi PPP (H. Andri Hidayana, H. Apep Saepul Mahdan, S.IP.)

Panitia Khusus selanjutnya akan menjalankan tugas pembahasan Raperda sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan Umum Fraksi Dilaksanakan Besok

Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menginformasikan bahwa berdasarkan jadwal hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD, Rapat Paripurna berikutnya akan dilaksanakan pada Jumat, 4 September 2026.

Agenda rapat tersebut adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD meminta seluruh fraksi untuk mempersiapkan pandangan umumnya secara optimal sebagai bagian dari proses pembahasan perubahan APBD.

“Insya Allah kita akan lanjutkan dengan paripurna berikutnya, yaitu pandangan dari fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati yang sudah disampaikan,” kata Budi Azhar.

la berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat

Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

KARAWANG,Jurnaltipikor.com – Suasana politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, mulai memasuki fase penting. Hari pertama dibukanya pendaftaran bakal calon kepala desa pada Rabu (2/9/2026) langsung diwarnai langkah politik Priatna yang secara resmi mengambil formulir pendaftaran.

Priatna datang ke Sekretariat Panitia Pilkades Mekarmaya sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya menjadi penanda keseriusan untuk mengikuti seluruh tahapan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di Mekarmaya.

Sebelumnya, nama Priatna telah mencuat dan memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat yang berasal dari tiga dusun di wilayah Desa Mekarmaya.Anggota Panitia Pilkades Mekarmaya, Wawan, membenarkan bahwa Priatna menjadi orang pertama yang mengambil formulir setelah pendaftaran bakal calon resmi dibuka.”Priatna menjadi pendaftar pertama yang datang ke sekretariat untuk mengambil formulir pada hari pertama pendaftaran,” ujar Wawan.

Baca juga DLH Kabupaten Karawang Bidang Kebersihan Bergerak Cepat Bersihkan Sampah Pasca Jambore Ranting di Banyuapit

Menurut Wawan, tahapan Pilkades harus dijalankan dengan suasana yang aman, tertib dan mengedepankan persaingan yang sehat. Karena itu, setiap bakal calon beserta tim pendukungnya diharapkan mampu menjaga sikap selama proses demokrasi berlangsung.
Panitia juga mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Para pendukung masing-masing bakal calon diminta mengedepankan etika politik serta menjaga nama baik Desa Mekarmaya.

“Kami berharap seluruh calon maupun pendukungnya bisa menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Jangan sampai pesta demokrasi justru menimbulkan persoalan atau hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik desa,” katanya.

Priatna: Generasi Muda Harus Berani Ambil Peran

Sementara itu, Priatna menyatakan bahwa keputusannya mengikuti kontestasi Pilkades Mekarmaya bukan sekadar langkah politik, melainkan bagian dari upaya untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam pembangunan desa.

Ia menegaskan akan menghormati seluruh tahapan Pilkades serta menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, kompetisi politik di tingkat desa harus menjadi ruang untuk menawarkan gagasan dan program, bukan arena untuk mempertajam perbedaan.

“Kami ingin mengikuti proses ini dengan semangat demokrasi yang sehat dan profesional. Pilkades harus menjadi momentum untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, bukan menjadi alasan untuk saling memecah belah,” tegas Priatna.

Baca juga Perhutani KRPH Ciangir Laksanakan Koordinasi dengan Kapolsek Cibingbin Antisipasi Kamhut dan Karhutla

Ia juga menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan desa ke depan. Menurutnya, anak muda tidak cukup hanya menjadi penonton, tetapi harus berani mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan di tingkat desa.

“Kaum muda harus berani tampil dan mengambil tanggung jawab. Sudah saatnya pemuda tidak hanya menjadi penonton di desanya sendiri, tetapi ikut memberikan gagasan, bekerja secara profesional, dan menghadirkan perubahan yang nyata serta bermartabat untuk Desa Mekarmaya,” pungkasnya.

( Red )

KARAWANG, Jurnaltipikor.com — Aksi cepat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang melalui Bidang Kebersihan dalam mengangkut sampah sisa kegiatan Jambore Ranting merupakan komitmen nyata untuk menjaga kebersihan fasilitas publik pasca-acara berskala besar. Kegiatan Pramuka tingkat kecamatan seperti ini sering menyisakan volume sampah organik maupun anorganik yang cukup tinggi, sehingga respons cepat dari petugas kebersihan sangat krusial agar area perkemahan kembali bersih dan tertib.

Salah satu kegiatan pembersihan berlangsung di Bumi Perkemahan Banyuapit, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, pada Rabu, 2 September 2026. DLH Kabupaten Karawang Bidang Kebersihan menerjunkan petugas beserta armada, yang dipimpin langsung oleh Heri, dari UPTD Kebersihan Wilayah 3 Cikampek.

Tindakan cepat ini langsung mendapat apresiasi positif dari warga setempat. Salah seorang warga yang bernama waghe menyampaikan pujiannya:

“Terima kasih atas respons cepat terhadap laporan dan pengajuan kami. Berkat itu, DLH Bidang Kebersihan segera mengerahkan petugas ke lokasi hari ini, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah setelah kegiatan Jamran selesai dan Bumi Perkemahan Banyuapit tetap bersih.”

Baca juga Perhutani KRPH Ciangir Laksanakan Koordinasi dengan Kapolsek Cibingbin Antisipasi Kamhut dan Karhutla

Warga tersebut juga menjelaskan pembagian tanggung jawab kebersihan:

“Seharusnya, untuk area Bumi Perkemahan di luar area pedagang sudah menjadi tanggung jawab panitia Jamran Kecamatan Banyusari. Namun, demi kepedulian terhadap lingkungan dan agar Bumi Perkemahan steril dari sampah, saya selaku putra daerah memohon bantuan kepada DLH Bidang Kebersihan untuk mengangkut sampah yang ada di area tersebut, karena sudah dua hari sampah masih menumpuk di lokasi.”

Ia berharap ke depannya hal serupa tidak terulang:

“Ke depannya, semoga ketika ada kegiatan lagi, tidak ada lagi sampah yang menumpuk atau berserakan di area bekas tenda,” tegasnya.

(ER)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Program revitalisasi satuan pendidikan kembali mendapat perhatian pemerintah melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Salah satunya dilaksanakan di SD Negeri Bojongwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, yang memperoleh bantuan sebesar Rp. 507.041.000.

Berdasarkan papan informasi kegiatan di lokasi, bantuan tersebut merupakan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaan kegiatan tercatat memiliki waktu pengerjaan selama 130 hari kalender, dengan pelaksana P2SP.

Pantauan di lokasi, pada Selasa (01/09/2026) menunjukkan proses pekerjaan revitalisasi tengah berlangsung. Sejumlah bagian bangunan sekolah tampak sedang diperbaiki, termasuk bagian atap dan struktur bangunan. Material bekas pembongkaran juga terlihat berada di sekitar area sekolah.

Baca juga Perhutani KRPH Ciangir Laksanakan Koordinasi dengan Kapolsek Cibingbin Antisipasi Kamhut dan Karhutla

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sehingga memberikan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi para siswa maupun tenaga pendidik.

Kepala SD Negeri Bojongwaru, H. Senjata, S.Pd.,M.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan yang diberikan. Pihak sekolah juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program serta menjaga kualitas hasil pekerjaan agar manfaat revitalisasi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Bantuan ini tentu sangat berarti bagi sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan akan berkomitmen menjaga serta memanfaatkan hasil revitalisasi ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Kepala SD Negeri Bojongwaru, H. Sunjana.

Baca juga Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus MUI Kabupaten Sukabumi

Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, revitalisasi diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga mendukung terciptanya proses pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik.

Program revitalisasi sekolah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan pemerataan sarana prasarana sekolah di berbagai daerah.

(Rama)

KUNINGAN, jurnaltipikor.com– Dalam rangka meningkatkan sinergi dan kewaspadaan terhadap keamanan hutan (Kamhut) dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Perum Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan, khususnya KRPH Ciangir, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (komsos) bersama Kapolsek Cibingbin. Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah preventif untuk memperkuat koordinasi antara Perhutani dan jajaran Kepolisian dalam menjaga keamanan serta kelestarian kawasan hutan, khususnya menghadapi kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

Dalam komunikasi tersebut, KRPH Ciangir bersama Kapolsek Cibingbin membahas langkah-langkah pencegahan karhutla, antara lain peningkatan patroli dan pemantauan kawasan hutan, penyampaian imbauan kepada masyarakat sekitar hutan agar tidak melakukan pembakaran, serta percepatan koordinasi apabila ditemukan indikasi terjadinya kebakaran.

Baca juga Pasar Rakyat UMKM HJKS ke-156 Resmi Dibuka, Bupati Ajak Warga “Belanja, Dukung dan Banggakan Produk Lokal Sukabumi”

Ewo KRPH Ciangir menyampaikan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan dukungan dan kepedulian seluruh pihak, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. “Kami terus membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian, sebagai upaya bersama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.

Iptu Trisno Pambudi Kapolsek Cibingbin turut menyampaikan dukungan terhadap upaya Perhutani dalam mencegah karhutla. “Dengan adanya sinergitas antara Perhutani, Kepolisian, pemerintah setempat, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat penanganan apabila terjadi potensi kebakaran,” ucapnya.

Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, Perhutani KRPH Ciangir berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya menjaga hutan tetap aman, lestari, dan terbebas dari ancaman kebakaran.
(Deden)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Pasar Rakyat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) HJKS ke-156.

Kegiatan berlangsung di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu, mulai 29 Agustus sampai 13 September 2026 dengan mengusung tema “Sukabumi Mubarakah Memacu Agroindustri Memajukan Pariwisata”.

Pasar Rakyat UMKM ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pelaku usaha lokal dan mempromosikan produk unggulan Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat luas.

Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM, dalam pesannya mengajak seluruh masyarakat untuk meramaikan dan mendukung kegiatan tersebut.

“Jadikan produk UMKM lokal sebagai pilihan sehari-hari, dukung inovasi dan daya saing produk hingga menembus pasar yang lebih luas,” pesan Bupati Asep Japar.

Baca juga Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus MUI Kabupaten Sukabumi

Beliau juga menegaskan, “Ayo belanja, dukung, dan banggakan produk lokal Sukabumi”.

Dengan berbelanja di Pasar Rakyat UMKM, masyarakat secara langsung membantu menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.

Berbagai macam produk UMKM dari berbagai kecamatan akan dipamerkan dalam kegiatan ini. Mulai dari kuliner, kerajinan, fashion, hingga produk agroindustri khas Sukabumi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap, melalui HJKS ke-156 ini, UMKM Sukabumi semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah serta penunjang sektor pariwisata.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-KH. E Fatahillah kembali menahkodai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi masa bakti 2026-2031. Proses pelantikan yang dihadiri Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., dan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., serta Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, dilaksanakan di Gedung Bazul Asyhab, Komplek Pusbangdai Cikembang Kecamatan Cikembar, Selasa, (01/09/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan, keberhasilan pembangunan bukan hanya mengenai fisik semata, namun didukung oleh mental dan spiritual. Apalagi di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin komplek.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program kerja MUI. Semua ini untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, menjaga kerukunan umat, dan membimbing masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih agami, harmonis, dan sejahtera,” ujarnya.

Baca juga TGR di Disdikbud Kabupaten Kaur TA 2024 Hingga Kini Belum Terselesaikan, Inspektorat Beri Penjelasan

Tak hanya itu saja, bupati pun mengharapkan doa dan bimbingan para kyai, alim ulama, dan sesepuh. Termasuk petunjuk dan bimbingan agar kepemimpinan di Kabupaten Sukabumi mendapatkan keberkahan serta ridho Allah SWT.

“Kami mohon doa dan dukungan para kyai agar terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah),” ucapnya

Sebelum mengakhiri sambutan, Bupati pun menyampaikan selamat kepada para pengurus MUI Kabupaten Sukabumi. Dirinya berharap, pengurus MUI dapat menjadi mitra terbaik pemerintah dalam memgnahdapi berbagai tantangan kehidupan dan persoalan umat yang semakin dinamis.

“Selamat mengemban amanah sebagai pembimbing Umay, penjaga akidah, dsn perekat persatuan serta mitra pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan persoalan umat yang semakin dinamis,” ucapnya.

Baca juga GEBRAK KORUPSI DISNAKER CIMAHI: Dua ASN Terseret Kasus Suap Program Pelatihan, Kejari Langsung Kantongi Penahanan

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Sukabumi KH. E Fatahilah Nadziri mengatakan, kekompakan, kebersamaan, dan persatuan menjadi tiga hal penting dan yang akan dibangun di bawah kepemimpinannya. Terutama dalam hal memajukan MUI Kabupaten Sukabumi.

“Pekerjaan atau tugas seberat apapun akan terasa ringan jika di dalamnya terdapat kekompakan, kebersamaan, dan persatuan. Mari kita bersama sama memajukan, meramaikan dan mengangkat marwah MUI. Insya Allah MUI akan terus maju,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya pun berterima kasih atas lancarnya berbagai kegiatan MUI sampai ke pelantikan ini.

“Terima kasih kepada semuanya, termasuk pengurus MUI yang lama. Sejak musyawarah Daerah hingga pelantikan ini semua berjalan aman, damai, dan sukses. Marinkita terus majukan MUI,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi memiliki sejumlah potensi yang siap dikembangkan mulai dari Pertanian, Perkebunan hingga Wisata Alam.

Wilayah Desa Palasari Girang berada di kaki Gunung Salak yang mempunyai ketinggian antara 500-1000 meter diatas permukaan laut dengan kontur subur. sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Fokus program desa tahun 2026 juga mengoptimalkan sektor ini.

Adapun batas administrasi Desa Palasarigirang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulosari, sebalah selatan berbatasan dengan Desa Kalapanunggal, sebelah barat berbatasan dengan Desa Makarsari, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Walangsari.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Palasari Girang, H. Ujang Ma’mun, S.Fil.I.,M.H., kapada awak media, Senin (31/08/2026).

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Peringatan Harganas Ke-33 di Cinumpang, Tegaskan Keluarga Fondasi SDM Unggul

Menurut Mamun, potensi utama Desa Palasari Girang berada di sektor pertanian, perkebunan, dan wisata alam pegunungan.

“Wilayah kami subur dan masih asri. Komoditas pertanian seperti padi, sayuran, dan palawija menjadi andalan warga. Selain itu kami juga punya potensi wisata alam dengan udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang bisa dikembangkan,” ujar Mamun.

Ia menambahkan, pemerintah desa saat ini sedang mendorong penguatan kelompok tani, UMKM, dan pemberdayaan pemuda melalui karang taruna.

“Kami ingin anak muda desa ikut terlibat mengelola potensi. Kalau dikelola bersama, Palasari Girang bisa menjadi salah satu desa produktif dan tujuan wisata di Kalapanunggal,” jelasnya.

Mamun berharap ada dukungan dari Pemerintah Kecamatan Kalapanunggal dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupa pelatihan, infrastruktur, dan promosi.

“Dengan sinergi semua pihak, kami optimis Desa Palasari Girang bisa maju, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional HARGANAS Ke-33 Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Tempat Wisata Cinumpang, Kecamatan Kadudampit, pada Minggu (30/08/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun Sumber Daya Manusia SDM.

“Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk memperkuat pembangunan yang bukan hanya fisik semata, namun pada pembangunan SDM. Membangun SDM itu dimulai dari keluarga,” tegas Bupati.

Baca juga Hantam Keras Isu “Pembersihan” Mendadak, Wali Kota Farhan: Rotasi Jabatan di Pemkot Bandung Murni Meritokrasi, Bukan Aksi Dadakan

Ia menyebut, untuk mewujudkan SDM yang unggul harus didukung empat pilar keluarga berkualitas, yaitu keluarga sehat, cerdas, sejahtera, serta harmonis dan berakhlak.

“Dalam perwujudan hal tersebut tentu saja memerlukan sinergitas dan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, menyampaikan bahwa keluarga memperkuat tiga pilar utama yakni kesehatan, pendidikan, dan ketahanan mental.

Ia mengajak orang tua untuk hadir secara fisik dan kedekatan emosional, baik ibu maupun ayah.

“Perbaikan kualitas SDM mustahil terwujud jika hanya bentuk kasih dari ibu. Saya berpesan kepada ayah untuk turut hadir secara fisik dan kedekatan emosional. Jangan jadi fatherless,” pesan Dadi.

Baca juga Ketua DPW IWO Indonesia Imam Syafe’i Paparkan 3 Program Prioritas Dalam Rakor Koordinasi para Ketua DPD Se-Jawa Barat

Di tempat yang sama, Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha mengatakan rangkaian Harganas tahun ini diisi berbagai kegiatan. Mulai dari pelayanan KB gratis, donor darah, hingga peresmian enam gedung UPT.

Peringatan Harganas Ke-33 ini diharapkan menjadi momentum untuk menguatkan peran keluarga dalam mewujudkan generasi penerus yang berkualitas di Kabupaten Sukabumi.

(Rama)