Arsip Kategori: Nasional

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai mendalami dugaan kerusakan hutan yang menjadi penyebab bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera: Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Langkah ini diambil seiring dengan instruksi dari pemerintah pusat untuk mengusut tuntas penyebab ekosistem rusak di wilayah terdampak.

​Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa tim Satgas PKH telah bergerak ke sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi tempat terjadinya perbuatan merusak lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan ekosistem.

​“Di samping memberikan bantuan, tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem,” kata Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/12).

Baca juga KPK Usut 62 Kasus Korupsi Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Capai Rp821 Miliar Sepanjang 2010-2023

​Satgas akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui akar masalah kerusakan hutan di ketiga provinsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya aktivitas ilegal seperti penebangan liar (kayu) atau proyek pertambangan.

“Apakah ini nantinya akibat dari apa, apakah dari rusaknya kawasan hutan atau kayu-kayu tambang, nanti didalami. Yang jelas, tim PKH sudah bergerak,” tegasnya.

Anang memastikan bahwa jika ditemukan unsur pidana, Satgas PKH akan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Baca juga Lima Terdakwa Kasus Korupsi Bank Jatim Dituntut 16 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Ratusan Miliar

​Sinergi Kemenhut dan Polri untuk Investigasi Kayu Seretan Banjir

​Secara terpisah, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membentuk tim investigasi bersama untuk meneliti asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di berbagai lokasi di Sumatera.

​Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Kemenhut dan Polri.

​”MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut,” ujar Menhut. Ia menambahkan, jika unsur pidana ditemukan, Kemenhut akan menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum secara tegas.

Baca juga GELEMBUNG DATA FIKTIF 881 SISWA: BPKP LAPORKAN PKBM KE KEJATI JABAR!

​Dalam upaya investigasi, jajaran Kemenhut telah menggunakan teknologi canggih, termasuk:

1. ​Pemantauan Drone: Melakukan penyusuran sungai untuk memantau jalur daerah aliran sungai (DAS) yang dilewati material kayu.
2. ​Aplikasi AIKO (Alat Identifikasi Kayu Otomatis): Digunakan untuk analisis jenis kayu, penampakan fisik, dan mendeteksi adanya tanda-tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu yang terseret banjir.

​Kolaborasi antara Kejaksaan Agung melalui Satgas PKH, Kemenhut, dan Polri menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi bencana alam dengan menindak tegas pelaku perusakan lingkungan hidup dan kawasan hutan.

(Azi)

Serang, JURNAL TIPIKOR – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa tim gabungan yang membawa bantuan logistik dan personel telah berhasil menjangkau lokasi bencana di wilayah Sumatera, meskipun sempat menghadapi kendala akses yang terputus.

Penegasan ini disampaikan Kapolri usai acara peluncuran tahapan (kick-off) Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Alun-alun Kota Serang, Banten, pada Minggu (30/11/2025).

“Alhamdulillah kami mendapatkan laporan bahwa beberapa personel sudah bisa masuk dan segera membagikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya logistik,” ujar Kapolri yang saat itu didampingi oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.

Baca juga Menhut Raja Juli Antoni Tinjau Langsung Bencana Sumatera: Fokus Utama Evakuasi dan Penyelamatan, Evaluasi Dilakukan Pasca Tanggap Darurat

Kapolri Sigit mengakui bahwa penyaluran bantuan di beberapa lokasi bencana, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menghadapi tantangan berat.

Beberapa titik sulit ditembus karena terputusnya jalur komunikasi dan akses transportasi darat akibat dampak bencana.

Untuk mengatasi kendala ini, Polri bekerja sama dengan TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah cepat dengan mengerahkan pesawat untuk mengangkut bantuan dan mengevakuasi korban di wilayah yang terisolir.

“Diperlukan usaha lebih untuk mencapai lokasi. Kita turunkan personel dan pesawat untuk membawa bantuan logistik, baik makanan, pakaian, maupun alat komunikasi,” jelas Jenderal bintang empat tersebut.

Baca juga Terobosan Arkeologi: Situs Gunung Padang Dipastikan Dibangun Sejak 6.000 SM, Melampaui Usia Piramida Giza

Kapolri menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk terus hadir membantu warga terdampak bencana. Ia juga mengumumkan rencana untuk meninjau langsung lokasi bencana dalam waktu dekat guna memastikan bahwa seluruh upaya penanganan berjalan secara optimal.

“Kami juga akan ke sana. Mudah-mudahan seluruh kegiatan bantuan dari pemerintah pusat dapat segera menanggulangi situasi, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas,” pungkas Kapolri.(*)

AGAM, JURNAL TIPKOR – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah penanganan masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera.

Hal ini disampaikan Raja Juli saat meninjau langsung lokasi bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (30/11).

Dalam kunjungannya, Menhut menekankan pentingnya mendahulukan evakuasi korban, pembukaan akses wilayah terisolir, penyaluran bantuan, serta pemulihan psikologis para penyintas, khususnya anak-anak.

Baca juga Terobosan Arkeologi: Situs Gunung Padang Dipastikan Dibangun Sejak 6.000 SM, Melampaui Usia Piramida Giza

Ia menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan hutan akan dilakukan secara transparan setelah masa kritis ini terlewati.

“Kita fokus dulu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi hari ini. Setelah masa tanggap darurat ini selesai, tentu saya sangat terbuka untuk evaluasi, kritik, investigasi apa pun. Tapi sekali lagi, mari kita fokus dulu menyelesaikan apa yang dialami oleh rakyat ini secara bersama-sama,” ujar Raja Juli dalam keterangan resminya.

Peninjauan Lapangan dan Evakuasi Korban

Didampingi oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Mhd Lutfi, Raja Juli memastikan proses penanganan bencana berjalan maksimal.

Dalam kunjungan tersebut, Menhut turut memantau langsung proses evakuasi dua jenazah korban yang baru ditemukan oleh tim SAR gabungan.

“Barusan saja saya bersama Kapolda Sumbar, Riau, dan TNI, mengevakuasi dua jenazah. Saya kira hari-hari ini, hal seperti ini yang masih menjadi fokus utama kita, melakukan tanggap darurat,” tegasnya.

Baca juga Korban Meninggal Bencana Longsor dan Banjir Sumatra Capai 303 Jiwa, Sumut Terparah

Selain memantau evakuasi, Raja Juli juga menyambangi posko pengungsian untuk berdialog dengan para korban. Ia sempat berbincang dengan seorang ibu yang kehilangan adik kandung serta keponakannya dalam tragedi tersebut. Menhut memastikan pemerintah memberikan perhatian khusus agar seluruh korban terdata dan tertangani dengan baik.

Koordinasi Lintas Sektoral

Kementerian Kehutanan terus berkoordinasi intensif dengan TNI-Polri dan pemerintah daerah untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Bantuan Alhamdulillah sudah banyak masuk. Kami terus mendata wilayah yang masih terisolir dan mengarahkan alat berat ke titik-titik tersebut,” tambah Raja Juli.

Baca juga 7 Tersangka Korupsi SPPD Setwan Provinsi Bengkulu Segera Disidangkan, 10 JPU Ditugaskan

Data Terkini Bencana

Bencana banjir bandang dan tanah longsor ini melanda puluhan kabupaten dan kota di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (29/11) sore, total korban meninggal dunia mencapai 303 orang.

Kepala BNPB Suharyanto merinci bahwa korban jiwa terbanyak berasal dari Sumatera Utara dengan 166 orang meninggal dunia dan 143 orang masih dinyatakan hilang.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan memastikan kehadiran negara dalam membantu pemulihan masyarakat terdampak di Pulau Sumatera.

Tentang Kementerian Kehutanan:
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

(Red)

CIANJUR, Jawa Barat – JURNAL TIPIKOR – Tim Peneliti dan Pemugaran Situs Megalitikum Gunung Padang hari ini mengumumkan temuan monumental yang mengubah peta sejarah peradaban dunia.

Berdasarkan hasil penelitian dan uji karbon terbaru, situs punden berundak yang terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, ini dipastikan telah dibangun sejak 6.000 Sebelum Masehi (SM).

Fakta ilmiah ini menempatkan Situs Gunung Padang sebagai struktur megalitikum yang jauh lebih tua dibandingkan Piramida Giza di Mesir, yang tercatat dibangun sekitar tahun 2580-2560 SM.

Temuan ini tidak hanya menjadi kabar mengejutkan, tetapi juga pencapaian yang sangat membanggakan bagi dunia arkeologi Indonesia.

Baca juga 7 Tersangka Korupsi SPPD Setwan Provinsi Bengkulu Segera Disidangkan, 10 JPU Ditugaskan

Bukti Ilmiah dari Kedalaman Empat Meter

Ketua Tim Peneliti dan Pemugaran, Ali Akbar, menjelaskan bahwa kesimpulan ini merupakan hasil dari ekskavasi intensif dan pengujian sampel selama beberapa bulan terakhir. Kunci dari penemuan ini terletak pada sampel karbon yang diambil dari Teras Kelima.

“Sampel yang diteliti dan diuji termasuk kandungan karbon yang diambil dari teras kelima, tepatnya di kedalaman empat meter di bawah permukaan situs. Sehingga diketahui usia dari struktur terluar yang dapat dilihat usianya berapa tahun,” ujar Ali Akbar di Cianjur, Minggu (30/11).

Struktur Fondasi Canggih dan Terencana
Selain penanggalan karbon, tim peneliti menemukan bukti fisik berupa struktur fondasi yang unik dan rapi di kedalaman empat meter tersebut.

Baca juga DPRD dan Pemkot Bandung Sepakati Raperda APBD TA 2026, Prolegda 2025-2026 Turut Ditetapkan

Berbeda dengan batuan columnar joint (memanjang) yang mendominasi permukaan, fondasi di kedalaman ini terdiri dari bebatuan berbentuk bulat dan persegi lima yang disusun menjadi satu hamparan padat.

Temuan ini mengindikasikan adanya perencanaan teknik sipil yang matang dan pembangunan yang dilakukan secara bertahap lintas generasi.

“Pembangunan situs ini dilakukan secara bertahap sampai di akhir yang dapat kita lihat saat ini. Setelah fondasi terbentuk, dilanjutkan dengan pembangunan struktur di atasnya dan seterusnya,” jelas Ali.

Baca juga DPRD dan Pemkot Bandung Sepakati Raperda APBD TA 2026, Prolegda 2025-2026 Turut Ditetapkan

Rencana Pemugaran Skala Besar 2026
Menindaklanjuti kepastian usia dan signifikansi sejarah situs ini, tim peneliti akan segera melakukan langkah preservasi.

Ali Akbar memaparkan bahwa proses pemugaran akan dibagi menjadi dua fase utama:

1.  Pemugaran Awal (Desember 2025): Fokus pada perbaikan minor, termasuk mengembalikan posisi batu-batu yang bergeser atau berpindah akibat faktor alam dan usia ke posisi semula.
2. Pemugaran Skala Besar (Awal 2026): Dilakukan secara menyeluruh untuk mengembalikan kejayaan dan integritas struktur situs megalitikum tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelestarian Gunung Padang sebagai warisan peradaban tertua yang kini menjadi sorotan dunia.

Baca juga Ketua Jimly: Mandat Presiden untuk Percepatan Reformasi Polri Mutlak dan Tidak Dapat Dinegosiasikan

Tentang Situs Gunung Padang

Situs Gunung Padang adalah situs prasejarah punden berundak besar yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Situs ini telah lama menjadi objek penelitian karena ukuran dan kompleksitas strukturnya, yang kini terbukti menyimpan jejak peradaban yang jauh lebih tua dari perkiraan sebelumnya.

(Red/CNN)

MAKASSAR, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyoroti fenomena sosial yang mengindikasikan adanya pergeseran dalam persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Hal ini disampaikan Menko Yusril saat memberikan Kuliah Umum di Aula Al Jibra Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, hari Senin (24/11/2025).

​Dalam paparannya di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum UMI, Menko Yusril mengungkapkan keheranannya terhadap tren masyarakat yang kini lebih memilih menghubungi Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk berbagai masalah non-kebakaran, mulai dari evakuasi hewan buas atau berbisa (seperti ular dan buaya), hingga penanganan kasus sederhana seperti terhimpit jeruji.

​”Saya membaca artikel, masyarakat kalau ada apa-apa lebih senang menghubungi Damkar daripada menghubungi polisi. Padahal, tugas-tugas itu kadang di luar domain Damkar, namun mereka yang dipanggil dan berhasil menangani. Saya juga heran-heran tapi itu yang terjadi,” ujar Menko Yusril.

Baca juga KPK Berencana Undang Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta

​Menurut Menko, fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran di tengah masyarakat, di mana publik mungkin merasa lebih aman dan tidak terintimidasi saat berinteraksi dengan petugas Damkar. Hal ini, kata beliau, menjadi tantangan serius bagi kepolisian untuk merefleksikan kembali perannya di mata publik.

​”Fenomena yang terjadi saat ini harus kita pikirkan. Bagaimana polisi tidak menimbulkan rasa takut, melainkan menimbulkan rasa mengayomi, menimbulkan rasa melindungi,” tegasnya.

​Menko Yusril juga secara terbuka menerima kritik yang dialamatkan kepada para penyidik kepolisian terkait penegakan hukum (law enforcement). Beliau memastikan bahwa Pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan dan reformasi dalam tubuh kepolisian.

​”Dan semua itu, kita terima saran-saran itu untuk kita perbaiki, semoga di masa depan keadaannya lebih baik,” tutupnya, seraya menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai reformasi kepolisian yang berkelanjutan.

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Universitas Jayabaya sukses menggelar Lokakarya bertema “Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya” yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 November 2025, bertempat di Ruang Seminar Prof. Dr. Hj. Yuyun Moeslim Taher, SH, MH, Lantai V Gedung Rektorat Universitas Jayabaya.

Acara ini dihadiri oleh segenap pimpinan Universitas Jayabaya dengan jumlah peserta 76 orang peserta yang terdiri dari segenap unsur pimpinan Universitas Jayabaya, mulai dari Rektor Universitas Jayabaya, segenap Wakil Rektor Jayabaya, Direktur Pascasarjana Jayabaya, dan segenap Wakil Direktur Pascasarjana Jayabaya, Kepala LPM, Kepala LPPM, Kepala LMH Jayabaya, Kepala Lembaga Bahasa, kemudian lokakarya ini juga dihadiri oleh seluruh Dekan Fakultas, seluruh Wakil Dekan Fakultas, seluruh Kaprodi, dan para Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala BAU Jayabaya, Kepala BAK Jayabaya, civitas akademika, termasuk para Dosen Universitas Jayabaya yang berkesempatan hadir dalam lokakarya ini.

Acara lokakarya dibuka dengan Doa Pembuka oleh Drs. H. Syarief Abdillah, M.M.

Baca juga Dandim 0607/Kota Sukabumi Berikan Pengarahan kepada Anggota Koramil 0607-09/Cisaat

Kemudian terdapat sambutan dari Ketua Yayasan Jayabaya drg. H. Moestar Putrajaya M.H, F.I.C.D., “Hari ini, kita berkumpul bukan sekedar untuk memperbaiki sistem, tapi untuk memperkuat jiwa kepemimpinan, jiwa yang berakal pada nilai spiritual, integritas, dan kesadaran moral. Kepemimpinan akademik tanpa spiritualitas ibarat kapal tanpa kompas, canggih tapi mudah tersesat. Sebaliknya, integritas yang kokoh akan menjadi cahaya yang membimbing setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap langkah kita dalam membangun universitas Jayabaya,” tutur Ketua Yayasan Jayabaya drg. H. Moestar Putrajaya, FICD., M.H.

Sambutan Rektor Jayabaya

Berikutnya adalah Sambutan dan Pembukaan oleh Rektor Universitas Jayabaya Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum, menyampaikan : “Izinkan saya mengatakan satu hal : Universitas ini bukan sembarang universitas! la berdiri di atas cita-cita besar dan semangat muda yang luar biasa. Didirikan pada 5 Oktober 1958 di Jakarta, oleh seorang anak muda berusia 24 tahun – Prof. Dr. Moeslim Taher, S.H.
Di usia semuda itu, beliau sudah berpikir jauh ke depan, melihat bahwa bangsa
ini hanya bisa maju kalau rakyatnya berpendidikan tinggi. Inilah roh Jayabaya, Bapak Ibu sekalian: roh keberanian, idealisme, dan pengabdian!
Nama “Jayabaya” sendiri diambil dari Prabu Jayabaya, raja besar dari Kediri yang dikenal karena kebijaksanaan dan pandangannya yang jauh ke depan.
Kalau saya boleh bilang, dengan tegas :
Jayabaya itu bukan hanya nama, tapi marwah! Marwah untuk berpikir besar, berbuat nyata, dan memimpin dengan
kebijaksanaan,” tegas Prof H.Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum, sungguh-sungguh dalam sambutan pembuka lokakarya Jayabaya.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Selanjutnya adalah narasumber Sesi ke- I dengan tema : “From Policy To Practice: Membangun Rencana Aksi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasca Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Menuju Akreditasi Unggul” oleh narasumber Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A dengan moderator Dr. Kristiawanto, S.HI, M.H.

Narasumber Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A dalam lokakarya ini menegaskan pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Juga dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bisa memanfaatkan media sosial seperti youtube untuk menjangkau masyarakat. Kemudian Peta Jalan institusi bisa menjadi peta jalan keilmuan. “Ada benang merah antara bidang penelitian dosen yang searah dengan bidang keahlian dosen” ujar Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A .

Arahan Strategis Rektor Jayabaya

Kemudian memasuki Sesi ke-II adalah materi bertema “Arahan Strategis Rektor” oleh Rektor Jayabaya Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum dengan moderator Prof. Ir. Herliati, Ph.D.

“Apa yang penting menurut saya, yang paling penting di dalam melaksanakan visi dan misi ini adalah menegaskan komitmen kepemimpinan kita untuk membawa universitas ini menuju keunggulan, ” papar Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum. Moderator Prof. Ir. Herliati, Ph.D., juga menyimpulkan bahwa energi Universitas Jayabaya bisa membawa Universitas Jayabaya menjadi teaching university yang unggul. “Agar tagline Universitas Jayabaya ‘Bangga menjadi milik Bangsa’ bisa terus bergaung,” ujar Prof. Ir. Herliati, Ph.D.

“Maka bisa disimpulkan bahwa dari paparan Bapak Rektor Jayabaya adalah kita wajib melakukan penguatan tata kelola, dan penguatan branding untuk sustainability Universitas Jayabaya” pungkas Wakil Rektor Jayabaya Prof. Ir. Herliati, Ph.D.

Selanjutnya adalah Sesi ke-III bertema “Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial Menuju Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Unggul” oleh Kepala LL Dikti Wilayah III Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan , S.E., M.A dengan moderator Dr. Kristiawanto, S.H.I, M.H.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Dr. Henri Tambunan menekankan pentingnya statuta bagi Perguruan Tinggi. Dimana dalam statuta ini termuat struktur organisasi juga mekanisme pengambilan keputusan.

“Statuta menjadi landasan program dan setiap implementasi perguruan tinggi. Sedangkan visi sebagai kompas bagi perguruan tinggi, memberikan arah yang jelas bagi perguruan tinggi. Dalam merumuskan visi penting untuk mempertimbangkan pandangan dari pemangku kepentingan internal seperti dosen dan mahasiswa dan juga mempertimbangkan kepentingan eksternal dan pemerintah. Misi pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan bagaimana agar visi tercapai,” ujar Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan , S.E., M.A.

Dijelaskan Ciri Visi yang Baik :

– Understandable : Jelas dan mudah dimengerti

– Guiding : Memberi arah.

– Motivating : Menumbuhkan motivasi.

– Desirable : Apa yang diharapkan.

– Posible : Realistik dan mudah dicapai.

– Flexible : Menstimulasl inisiatif dan penyesuaian pada perubahan.

Paparan Dr.Hc. Ary Ginanjar Agustian

Setelah itu sampailah pada sesi pemaparan dari Narasumber yang ditunggu-tunggu bertema: “Kepemimpinan Berkarakter dan Etos Kerja Unggul dalam Mewujudkan Profesionalisme Akademik” oleh Dr. Hc. Ary Ginanjar Agustian dengan moderator Dr. Yuhelson, S.H.,

Baca juga M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Temu Ramah dan Serap Aspirasi Masyarakat Air Kulim M.H., M.Kn.

Rumus bagaimana kita bisa mempertahankan juara, konsep nya adalah 5G Leadership yaitu : Grand Why, Gift, Growth Mindset, Grind, Great Hope,” ujar Dr. HC. Ary Ginanjar Agustian sembari menerangkan kepada para hadirin tentang 5G sebagai core value, dalam kesempatan lokakarya Universitas Jayabaya.
Moderator sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya Dr. Yuhelson, S.H.,M.H., M.Kn. memberi ulasan kesimpulan bahwa dengan konsep 5G leadership ini bisa berguna bagi civitas akademika Universitas Jayabaya dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan.

Sebagai penutup Lokakarya Jayabaya adalah Doa Penutup yang dibacakan oleh Drs. H. Hazim A.Umar, M.M. Secara keseluruhan acara Lokakarya Universitas Jayabaya ini berjalan aman, tertib dan lancar. (*/Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa minuman berpemanis yang dijual dan dikonsumsi langsung di tempat, seperti es teh manis di warung-warung, tidak akan dikenakan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, hari Senin (17/11/2025).

“Ini tidak termasuk minuman yang dijual dan dikonsumsi langsung di tempat, misalnya warung. Jadi, kalau kita minum es teh manis, itu bukan cakupan MBDK,” tegas Febrio.

Baca juga Karang Taruna: Tempat Menempa Mental dan Membesarkan Cita-Cita Generasi Muda

Fokus pada MBDK Siap Minum dan Konsentrat EceranPungutan cukai MBDK akan difokuskan pada produk-produk yang berbentuk minuman siap minum (ready to drink) atau konsentrat untuk eceran yang dikemas.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kehati-hatian pemerintah dalam menerapkan cukai MBDK yang sempat tertunda selama beberapa tahun.

Cukai MBDK yang telah masuk dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ini dirancang sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih yang berisiko memicu berbagai penyakit seperti diabetes dan obesitas.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Kehati-hatian dan Koordinasi Erat
Meskipun cukai MBDK telah diterapkan di 15 yurisdiksi di dunia, Kemenkeu akan berhati-hati dalam implementasinya di Indonesia. Pemerintah sangat memprioritaskan momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak terganggu.

BajRapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Febrio Kacaribu menyatakan, penerapan kebijakan ini akan dilakukan saat ekonomi Indonesia dinilai sudah lebih stabil, yaitu pada tahun 2026.

Koordinasi erat akan dilakukan dengan Kementerian Perindustrian mengingat sektor makanan dan minuman adalah sektor padat karya yang menyerap hingga 6,3 juta pekerja.

Acuan Cukai di Kawasan ASEAN
Dalam penetapan kebijakan, pemerintah akan mengacu pada penerapan serupa di sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Timor Leste.

“Rata-rata (nilai cukai MBDK) yang diterapkan di kawasan ASEAN itu sekitar Rp1.771 per liter,” ungkap Febrio.

Angka tersebut akan menjadi acuan bagi Kemenkeu untuk menetapkan kebijakan secara bertahap, menjadikannya sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen pengendalian konsumsi.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi menegaskan kembali kepemimpinan Kesit Budi Handoyo sebagai Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta (PWI Jaya) untuk periode 2024–2029. Penegasan ini mengukuhkan hasil Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jaya yang digelar pada 25 April 2024 di Balai Kota DKI Jakarta.

Kepastian hukum organisasi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan PWI Pusat Nomor: 003-PGS/TPD/PP-PWI/LXXIX/X/2025 tentang Kepengurusan PWI Provinsi DKI Jakarta. SK ini ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Sekjen Zulmansyah Sekedang, dan Ketua Tim Penyelesaian Dualisme PWI, Mirza Zulhadi.

Penyerahan SK dan Penegasan
Penyerahan SK Kepengurusan PWI Jaya dilakukan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, kepada Kesit Budi Handoyo di Kantor PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/10/2025).

Baca juga Rutan Manna Salurkan Bansos untuk Warga Sekitar dalam Rangka HUT ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam acara tersebut, Akhmad Munir didampingi oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, serta Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat yang juga anggota Tim Penyelesaian Dualisme PWI, Anrico Pasaribu.

Kesit Budi Handoyo hadir didampingi jajaran pengurus PWI Jaya, termasuk Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, Kemitraan, dan Hubungan Antarlembaga PWI Jaya, Tb Adhi; Ketua SIWO PWI Jaya, Rialini Rering; serta Sekretaris SIWO PWI Jaya, Rio Winto.

Akhmad Munir menekankan bahwa penerbitan SK resmi ini bertujuan merampungkan persoalan organisasi di tingkat provinsi dan daerah, sekaligus memastikan kepengurusan PWI Jaya di bawah Kesit Budi Handoyo dapat berjalan tanpa hambatan.

“PWI Jaya yang dipimpin Kesit Budi Handoyo adalah sah dan resmi di bawah struktur Ketua Umum PWI Pusat. SK ini kami keluarkan untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak,” tegas Akhmad Munir.

Baca juga CORONG JABAR: RUPS BANK BJB HARUS TEMPATKAN DIREKSI DAN KOMISARIS PROFESIONAL, BEBAS DARI UNSUR POLITIS!

Dengan dikeluarkannya SK ini, secara otomatis SIWO PWI Jaya di bawah kepemimpinan Rialini “Nonnie” Rering juga dinyatakan sebagai bagian resmi dari kepengurusan PWI Jaya yang sah.

Akhmad Munir menambahkan bahwa kejelasan kepengurusan sangat penting agar seluruh kegiatan organisasi PWI di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi dapat berjalan lancar.

SIWO PWI Jaya Gelar Diskusi Evaluasi POPNAS XVII 2025

Dalam waktu dekat, sebagai salah satu kegiatan resminya, SIWO PWI Jaya akan menggelar diskusi bertajuk “Evaluasi POPNAS XVII 2025, Strategi Pembinaan Atlet Muda DKI Jakarta Secara Menyeluruh”.

Baca juga DPD IWO I Kabupaten Sukabumi Gelar Syukuran dan Santunan Anak Yatim di Kantor Baru

Acara yang rencananya akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, ini dijadwalkan berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung KONI DKI Jakarta pada Kamis, 13 November 2025, pukul 10.00–16.30 WIB.

Diskusi ini bertujuan mengevaluasi kesiapan DKI Jakarta sebagai tuan rumah POPNAS XVII, mencakup sisi fasilitas, sumber daya manusia, serta sistem pembinaan atlet muda.
(Red)

Bekasi, JURNAL TIPIKOR — SMK Sandikta kota Bekasi menggelar upacara peringatan hari sumpah pemuda ke-97 dan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).

Acara dimulai dengan upacara bendera sekira pukul 07.00 Wib yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMK Sandikta, Dr. Heru Priatna, M.Pd

Dilokasi terpantau seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan berkumpul untuk mengikuti upacara bendera sekaligus serangkaian acara yang dirancang untuk mengenang jasa para pahlawan dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan di kalangan generasi muda.

Baca juga Pasar Wisata Desa Pangalengan Raih Sertifikat SNI Pasar Rakyat, Wujud Peningkatan Kualitas Pelayanan

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 mengusung tema “Kenali diri, gali potensi dan raih prestasi di generasi Z”, kata Heru.

Heru mengatakan Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan merupakan momen penting untuk mengingat jasa para pejuang muda Indonesia dalam meraih kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat pemuda Indonesia.

“Hari Sumpah pemuda dan Hari Pahlawan bukan hanya sekadar mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang relevan di era modern, yaitu melalui pendidikan, inovasi, dan kontribusi positif bagi masyarakat,” kata dia

Setelah upacara, siswa-siswi mengikuti seminar dialog interaktif menghadirkan narasumber Sandra Novita salah satu finalis None Jakarta dan moderator Refara.

Baca juga Ketua SPPG Dapur Padang Petron kaur Selatan Terkesan bungkam Tidak transparan, Soal Anggaran Dana gizi di pertanyakan.

Dalam sesi seminar ini, para siswa diajak untuk berdialog dan mengambil pelajaran yang berharga dari narasumber.

Selain itu Heru menambahkan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momen berharga bagi seluruh keluarga besar SMK Sandikta untuk merenungkan makna perjuangan dan kepahlawanan. Dengan semangat yang terbarukan, SMK Sandikta berkomitmen untuk terus melahirkan generasi muda yang tidak hanya berkompeten secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, ujarnya.

****Rwn

Jakarta, JURNAL TIPIKOR — Rencana besar pemerintah untuk melakukan redenominasi rupiah ternyata punya efek kejut yang tak main-main. Di balik kebijakan teknis yang disebut “penyederhanaan nilai mata uang” itu, banyak pihak menilai ada pesan tegas dan strategis: era korupsi uang cash akan tamat!

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi ditargetkan rampung tahun 2026 dan berlaku penuh pada 2027. Kebijakan ini akan mengubah nilai mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1.

Wajib Tukar, Koruptor Terancam Melacak

Inti dari “jebakan” ini adalah kewajiban penukaran uang. Saat redenominasi berlaku, semua uang lama wajib ditukar melalui sistem perbankan dalam periode tertentu.

Di sinilah para penimbun uang haram mulai gelisah. Koruptor yang selama ini menyimpan hasil kejahatannya dalam bentuk uang tunai—miliaran bahkan triliunan—akan dipaksa keluar dari persembunyian.

Untuk menukarkan tumpukan uang tersebut, mereka harus masuk ke sistem perbankan.

• Secara otomatis, setiap transaksi penukaran dalam jumlah besar akan terekam dan bisa dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Jika tak berani menukarkan, maka uang mereka akan hangus dan tak bernilai sepeser pun.

Publik menilai, langkah ini bukan sekadar pembenahan ekonomi, tetapi juga strategi cerdas pemerintah untuk membungkam korupsi lewat kebijakan moneter.

Redenominasi bukanlah ancaman keras—namun cukup satu kalimat membuat koruptor tak bisa tidur nyenyak: “Uang lama segera tak berlaku.”

Sambutan Positif dari Badan Pemantau Kebijakan Publik

Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) A. Tarmizi sangat merespon dan menyambut baik kebijakan tersebut.

Ia menyampaikan pandangannya pada Jurnal Tipikor, Minggu (9/11), di tengah kondisi korupsi yang sangat menggurita di negeri ini.

Menurutnya, Fenomena korupsi yang terjadi di tingkat pusat hingga daerah di Indonesia, mencakup faktor penyebab, dan dampaknya.

Korupsi di Tingkat Pusat dan Daerah
Korupsi di Indonesia adalah masalah sistemik yang mengakar, terjadi mulai dari lembaga-lembaga tinggi negara di tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota).

1. Faktor Penyebab Utama

Secara umum, faktor penyebab korupsi, baik di pusat maupun daerah, seringkali serupa, namun memiliki manifestasi yang berbeda:

1. Faktor Politik (Biaya Politik Tinggi):
   * Pusat & Daerah: Kebutuhan untuk mengembalikan modal politik yang besar selama proses pemilihan (Pileg, Pilpres, Pilkada) mendorong pejabat terpilih untuk melakukan korupsi begitu menjabat.
2. Faktor Ekonomi:
   * Pusat & Daerah: Gaji atau pendapatan yang dianggap kurang memadai dibandingkan kebutuhan hidup, serta adanya gaya hidup konsumtif dan keinginan cepat kaya.
3. Faktor Sistem & Regulasi (Oportunitas):
   * Pusat: Celah dalam regulasi yang rumit atau tumpang tindih, lemahnya pengawasan internal dan eksternal di lembaga-lembaga pemerintahan, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan publik (terutama proyek besar dan pengadaan).
   * Daerah: Keleluasaan dalam mengelola anggaran (terutama Dana Transfer Umum/DTU) dan kurangnya kualitas kelembagaan daerah.
4. Faktor Budaya:
   * Pusat & Daerah: Budaya sungkan atau ketimuran yang berujung pada gratifikasi atau suap, serta rendahnya integritas, moral, dan etika pejabat publik. Adanya anggapan bahwa “uang pelicin” adalah hal yang lumrah untuk melancarkan urusan.

Korupsi di daerah seringkali berfokus pada Dana Transfer dari Pusat dan Belanja Modal Daerah karena memberikan peluang penyimpangan yang lebih besar, terutama pada pos-pos yang fleksibel, ungkapnya

Dampak Korupsi (Pusat dan Daerah)

Korupsi menimbulkan dampak masif yang merugikan negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah:

•  Dampak Ekonomi:
  * Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi: Korupsi menghalangi investasi asing dan domestik karena menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi berbiaya tinggi.
  * Kualitas Infrastruktur Rendah: Sumber daya dialihkan ke kepentingan pribadi, menyebabkan pembangunan fasilitas publik (jalan, sekolah, rumah sakit) menjadi berkualitas rendah atau mangkrak.
  * Peningkatan Utang Negara: Kerugian keuangan negara akibat korupsi seringkali ditutup dengan utang, yang membebani generasi mendatang.
• Dampak Sosial dan Kesejahteraan:
  * Kemiskinan Meningkat: Korupsi menciptakan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perizinan), sehingga masyarakat miskin semakin sulit mengakses hak-hak dasar dan terpinggirkan.
  * Ketimpangan Sosial: Orang kaya dan berkuasa semakin kaya (karena mampu menyuap), sementara masyarakat miskin semakin terpuruk.
• Dampak Hukum dan Birokrasi:
  * Hilangnya Kepercayaan Publik: Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, penegak hukum, dan proses demokrasi.
  * Penegakan Hukum Tumpul: Korupsi dapat merusak sistem peradilan, di mana hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
  * Birokrasi Tidak Efisien: Korupsi (suap dan pungli) menciptakan birokrasi yang rumit dan tidak efisien.

Secara keseluruhan, korupsi di pusat maupun daerah sama-sama merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghambat tercapainya tujuan nasional seperti keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut BPKP, kebijakan Pemerintah dalam redenominasi rupiah ini menjadi sebuah momentum emas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

“Redenominasi ini mengirimkan sinyal kuat bahwa tidak ada lagi tempat aman bagi uang tunai hasil kejahatan. Ini adalah langkah konkret menuju transparansi finansial yang lebih baik,” tutup A. Tarmizi.

(Her)