Penulis: Penulis

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengguncang publik dengan penetapan tersangka keempat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tegas ini menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi oknum yang memanfaatkan program strategis nasional untuk memperkaya diri sendiri melalui modus manipulasi data dan suap.

Tersangka terbaru berinisial AYS (Asep Yusuf Somantri), seorang pihak swasta yang diketahui merupakan orang kepercayaan dari Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua BGN yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan pada Sabtu (6/6/2026) dan dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, Kamis (11/6/2026).

Modus Operandi: Manipulasi Portal dan “Titik Dapur Kosong”

Dari hasil penyidikan, terungkap skema licik yang melibatkan kolusi antara oknum birokrat dan pihak swasta. Sony Sonjaya diduga memberikan akses ilegal kepada AYS untuk mengintervensi tim verifikatur mitra MBG. Intervensi ini bertujuan untuk memetakan “titik dapur yang kosong” serta mengatur proses pendaftaran calon Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG).

Baca juga MENJAGA INTEGRITAS PENDIDIKAN: BPKP DESAK EVALUASI MENYELURUH ATAS IMPLEMENTASI SPMB 2026 DEMI KEADILAN BAGI PESERTA DIDIK

Akibat intervensi tersebut, sejumlah pendaftaran yang telah disetujui secara sah kemudian dibatalkan secara sepihak untuk membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu. Lebih parah lagi, AYS diduga memfasilitasi pendaftaran SPPG meskipun portal pendaftaran resmi telah ditutup, sebuah pelanggaran prosedur yang jelas-jelas merugikan negara dan mendiskualifikasi peserta lain yang patuh aturan.

Sebagai imbalan atas fasilitas dan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang suap kepada Sony Sonjaya. Meski nominal pasti belum dirincikan ke publik, aliran dana haram ini menjadi bukti kuat adanya transaksi kejahatan dalam pengelolaan anggaran MBG tahun 2025–2026.

Empat Tersangka, Satu Pesan Tegas

Dengan ditetapkannya AYS, total tersangka dalam kasus ini kini berjumlah empat orang. Tiga tersangka sebelumnya adalah petinggi BGN, yakni:

1. Dadan Hindayana (Mantan Kepala BGN)
2. Lodewyk Pusung (Mantan Wakil Kepala BGN)
3. Sony Sonjaya (Mantan Wakil Kepala BGN)

AYS disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 605 ayat (2) dan Pasal 606 KUHP. Saat ini, AYS telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penetapan tersangka keempat ini mengirimkan sinyal keras bahwa Kejagung akan terus mengusut tuntas setiap celah korupsi dalam program MBG. Publik menunggu transparansi lebih lanjut terkait nilai kerugian negara dan apakah masih ada “ikan besar” lain yang terlibat dalam jaringan korupsi yang sistematis ini.

Kejakatan Agung berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap program makan bergizi gratis dengan memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik suap-menyuap.

(Red)

Kontak Media:
Pusat Informasi Kejaksaan Agung
Jakarta, Indonesia

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Di tengah riuh rendah spekulasi publik yang menyebut lebih dari 20 nama terlibat dalam dugaan korupsi raksasa di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk menyeret nama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto, KPK hadir dengan bantahan tegas dan data faktual. Lembaga antirasuah ini secara resmi meluruskan narasi liar yang mencoba mendiskreditkan integritas pimpinan KPK tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026), menyatakan dengan jelas bahwa Fitroh Rohcahyanto tidak memiliki hubungan pribadi maupun profesional dengan Sony Sanjaya, mantan Wakil Kepala BGN yang kini menjadi tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sampaikan secara tegas: Fitroh Rohcahyanto tidak mengenal Sony Sanjaya. Tidak ada interaksi, tidak ada kolusi, dan tidak ada kepentingan terselubung,” ujar Budi.

Baca juga  “Longsor Korupsi” di Muara Enim: KPK Sapu Bersih 5 ASN BPK RI dalam OTT Lanjutan, Skandal Suap Temuan Audit Terbongkar

Narasi yang beredar di masyarakat juga mengaitkan Fitroh dengan sebuah yayasan tertentu yang diduga menjadi bagian dari jaringan penyelewengan dana MBG. Menanggapi hal ini, Budi menjelaskan bahwa yayasan yang dimaksud telah berdiri jauh sebelum program MBG digulirkan. Yayasan tersebut berfokus pada kegiatan sosial murni, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga sekitar, tanpa adanya afiliasi politik atau bisnis dengan proyek pemerintah.

“Yayasan ini bersifat sosial. Fitroh tidak menerima, tidak pernah menerima, dan tidak akan pernah menerima manfaat materiil sepeser pun dari aktivitas yayasan tersebut. Ini adalah catatan penting untuk meluruskan fitnah yang beredar,” tegas Budi.

Sementara itu, Fitroh Rohcahyanto secara pribadi juga memberikan klarifikasi tajam. Saat dihubungi wartawan, ia menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam bisnis kuliner atau pengadaan dapur umum.

“Saya tidak kenal secara personal dengan Sony Sanjaya. Saya tidak pernah berkomunikasi dengannya untuk meminta ‘titik dapur’, apalagi membeli titik dapur. Mengapa? Karena saya bukan pelaku bisnis dapur. Narasi bahwa saya terlibat dalam pembagian kuota dapur MBG adalah omong kosong belaka,” kata Fitroh dengan nada tegas.

Baca juga BOIKOT TRANSPARANSI? Diskominfo Kota Bandung Absen Sidang KI Jabar, Gagal Buka Data “Foya-Foya” Anggaran Media 2024-2025

Klarifikasi ini muncul seiring dengan perkembangan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pada 3 Juni 2026, Kejagung resmi menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka: Dadan Hindayana (eks Kepala BGN), Lodewyk Pusung (eks Wakil Kepala BGN), dan Sony Sanjaya (eks Wakil Kepala BGN).

Modus operandi yang terungkap menunjukkan pola sistematis: penunjukan yayasan-yayasan fiktif atau tidak memenuhi syarat yang terafiliasi dengan para tersangka untuk menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau “dapur MBG”. Dari skema inilah, diduga kuat terjadi aliran dana ilegal dan mark-up harga pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara secara masif.

KPK menegaskan bahwa lembaga ini terus memantau perkembangan penanganan kasus oleh Kejagung dan siap berkoordinasi jika diperlukan. Namun, KPK juga mengingatkan publik untuk tidak terjebak dalam hoaks yang mencoba mencampurkan nama-nama pejabat penegak hukum ke dalam skandal korupsi tanpa dasar bukti yang kuat.

“Integritas pimpinan KPK adalah garis merah. Kami tidak akan diam ketika nama baik institusi dan pimpinan kami dicoreng dengan tuduhan tanpa dasar. Hukum harus berjalan adil, transparan, dan berdasarkan fakta, bukan gosip,” tutup Budi Prasetyo.

KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi yang bersih dari intervensi dan fitnah.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang pemerintahan daerah. Belum usai debu dari penangkapan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, pada Senin (8/6/2026), KPK melancarkan pukulan telak berikutnya. Pada Rabu (10/6/2026), lembaga antirasuah ini mengamankan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penangkapan ini merupakan bagian dari OTT ke-13 sepanjang tahun 2026, yang menegaskan bahwa praktik suap-menyuap di lingkungan Pemkab Muara Enim tidak hanya melibatkan eksekutif daerah, tetapi juga telah meracuni integritas para auditor negara.

Jaring Diperketat: 11 Orang Diamankan, 5 ASN BPK Jadi Sorotan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa total ada 11 orang yang diamankan dalam rangkaian operasi ini. Enam di antaranya adalah individu yang telah ditangkap dalam peristiwa sebelumnya, sementara lima orang lainnya adalah target baru yang merupakan ASN BPK RI.

“Pihak-pihak yang diamankan ini total ada 11. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan,” tegas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu siang.

Ke-sebelas individu tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil ekspose perkara siang hari ini, KPK menyatakan bahwa penyelidikan tertutup telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan sah untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Langkah selanjutnya adalah penetapan tersangka bagi pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Baca juga Pendidikan Berduka, Seorang Siswa SMPN 12 Kaur Meninggal Di Lingkungan Sekolah Saat Kebersihan.

Modus Operandi: Bayar Senyap untuk Tutupi Temuan Audit

Berbeda dengan OTT sebelumnya yang menjerat Edison terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, OTT lanjutan ini mengungkap sisi gelap lain dari korupsi di Muara Enim: suap untuk membungkam temuan audit.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa aliran uang haram tersebut diduga diberikan oleh pejabat Pemkab Muara Enim kepada oknum di BPK RI. Tujuannya jelas: memanipulasi atau menutupi temuan-temuan pelanggaran dalam laporan keuangan daerah.

“Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah smart TV (televisi pintar) yang kemarin sudah kami jelaskan dalam konstruksi perkara Muara Enim,” papar Budi.

Pengungkapan ini menunjukkan adanya kolusi sistematis antara pejabat daerah yang ingin “bersih” di atas kertas dengan auditor yang seharusnya menjadi penjaga gawang keuangan negara. Kasus smart TV yang sempat mencuat menjadi ujung tombak terbongkarnya jaringan suap yang lebih luas ini.

Baca juga Hasil Kolaborasi Dan Sinergitas, Pemkab Sukabumi Raih Opini WTP Yang Ke-12 Dari BPK RI

Dua Wajah Korupsi: Pengadaan vs. Audit

KPK secara tegas membedakan dua alur perkara yang sedang bergulir ini, meski keduanya bermuara pada ekosistem korupsi yang sama di Muara Enim.

1. Kasus Pertama (OTT Ke-12): Menjerat Bupati Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani, serta dua pihak swasta (Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi dan Adi Triyadi, keponakan Edison). Kasus ini berfokus pada suap terkait pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2025-2026.
2. Kasus Kedua (OTT Ke-13): Menargetkan oknum ASN BPK RI dan pejabat terkait yang diduga menerima suap agar temuan audit—seperti kasus pengadaan smart TV—tidak dilaporkan atau diremehkan.

“Pada intinya, dua perkara yang berkaitan, namun berbeda. Yang satu suap terkait dengan pengadaan, dan yang satu suap terkait dengan temuan BPK di Pemkab Muara Enim,” klarifikasi Budi.

Peringatan Keras bagi Penegak Hukum yang Tercemar

Penangkapan lima ASN BPK RI ini mengirimkan sinyal keras bahwa KPK tidak akan tebang pilih. Ketika institusi yang bertugas mengawasi keuangan negara justru ikut bermain dalam transaksi suap, maka kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan akan runtuh sepenuhnya.

Dengan 13 OTT yang telah dilakukan sepanjang 2026, KPK menunjukkan konsistensinya dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, termasuk membersihkan “tikus-tikus berdasi” di tubuh lembaga pengawas. Publik kini menunggu transparansi proses penyidikan dan ketegasan hukum bagi seluruh tersangka, baik dari kalangan politisi lokal maupun aparatur negara.

Skandal Muara Enim bukan sekadar cerita tentang televisi pintar, melainkan cermin retaknya integritas birokrasi yang harus segera diperbaiki.(Azi)