Penulis, Pengarang di - Laman 29 dari 245

26 Agu 2026

“Jual Akses ke Dirjen Bea Cukai”: KPK Bongkar Skandal Rizal Fadillah, Tawarkan Pertemuan Bisnis dengan Pejabat Puncak demi Kelancaran Impor Blueray Cargo

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik mafia impor yang melibatkan oknum tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pengungkapan terbaru, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Rizal Fadillah, terjerat kasus setelah terbukti menawarkan pertemuan antara pengusaha John Field, pemilik PT Blueray Cargo, dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

Pengakuan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Taufik menegaskan bahwa tawaran tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari rantai transaksi ilegal untuk memuluskan proses kepabeanan perusahaan milik John Field.

“Sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, Rizal secara eksplisit menawarkan kepada John Field untuk bertemu langsung dengan Djaka Budhi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai,” ungkap Taufik.

Dari Permintaan Informasi Hingga Suap Terselubung

Kronologi kasus ini bermula pada Juli 2025, ketika John Field dipanggil oleh Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai, Orlando Hamonangan, ke Kantor Pusat Bea Cukai. Dalam pertemuan itu, John Field tidak hanya menjelaskan aktivitas korporasinya, tetapi juga secara terang-terangan meminta informasi rahasia terkait temuan atau atensi Bea Cukai terhadap PT Blueray Cargo.

Menurut penyelidikan KPK, Orlando diduga memanfaatkan posisi tersebut untuk meminta sejumlah uang bagi Subdirektorat Penindakan dan Subdirektorat Intelijen Bea Cukai sebagai imbalan atas “perlindungan” informasi tersebut.

Tekanan semakin meningkat ketika beberapa hari kemudian, John Field kembali dipanggil untuk bertemu dengan Rizal Fadillah dan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Subdirektorat Penindakan Bea Cukai. Dalam forum tertutup itu, John Field mendesak bantuan pejabat Bea Cukai untuk memperlancar setiap proses impor barang yang dilakukan perusahaannya.

Puncak dari kolusi ini terjadi di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat, di mana Djaka Budhi Utama, Rizal, Gatot, serta sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya bertemu muka dengan para pengusaha, termasuk John Field. Pertemuan elit ini menjadi bukti kuat adanya kongkalikong antara regulator dan pelaku usaha untuk membypass regulasi kepabeanan

Delapan Tersangka, Jaringan Mafia Impor Terkuak

Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Sejak penerbitan dua surat perintah penyidikan pada 21 Juli 2026, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang terlibat dalam jaringan suap dan gratifikasi ini:

1. Rizal Fadillah (Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)
2. Sisprian Subiaksono (Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai)
3. Orlando Hamonangan (Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai)
4. John Field (Pemilik Blueray Cargo)
5. Dedy Kurniawan (Manajer Operasional Blueray Cargo)
6. Andri (Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo)
7. Budiman Bayu Prasojo (Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai)
8. Gatot Heroe Hernanda (Kepala Kantor Bea Cukai Kediri)

Kasus ini menyoroti betapa dalamnya penetrasi korupsi di institusi penegak hukum perdagangan internasional. Dengan modus operandi menjual akses ke pejabat tertinggi, oknum-oknum tersebut tidak hanya merusak integritas negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan.

KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas aliran dana dan peran masing-masing tersangka untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik mafia impor di Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya ekosistem bisnis yang bersih dan adil.

(Red)

26 Agu 2026

Wujud Cinta Dan Kepedulian, Polres Sukabumi Bangunkan Rutilahu Bagi Keluarga Korban Kebakaran

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Polres Sukabumi membantu pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi keluarga korban kebakaran di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.

Bantuan tersebut diberikan setelah rumah keluarga korban mengalami kebakaran yang mengakibatkan tiga orang anak meninggal dunia. Selain membantu pembangunan Rutilahu, Polres Sukabumi juga melakukan trauma healing kepada keluarga dan warga yang terdampak untuk membantu mereka menghadapi dampak psikologis setelah kejadian.

Kapolres Sukabumi mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang mengalami musibah.

“Kami turut berduka cita atas musibah yang dialami keluarga korban. Bantuan pembangunan Rutilahu ini merupakan bentuk kepedulian kami. Semoga dapat membantu keluarga untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H.

Sementara itu, Agus Santika, kakek korban, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Polres Sukabumi kepada keluarganya.

“Alhamdulillah, begitu antusiasnya membantu dengan ucapan belasungkawa, dengan bantuan segala macamnya, spiritual. Terima kasih ke semuanya,” ungkap Agus Santika.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Sukabumi menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak musibah sekaligus menjalankan semangat Bhayangkara Jaga dan Rawat Warga.

Bhayangkara Jaga dan Rawat Warga.

(Rama)

25 Agu 2026

Gema Sholawat dan Semangat Kebangsaan: Sodong Basari Rayakan Maulid Nabi 1448 H dengan Sunat Massal dan Nuansa Merah Putih

SODONG BASARI, JURNAL TIPIKOR – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiulawal 1448 H di Desa Sodong Basari tidak sekadar menjadi ritual keagamaan biasa. Tahun ini, perayaan yang jatuh pada 25 Agustus 2026 tersebut berhasil memadukan kekhusyukan ibadah dengan euforia kemerdekaan, menciptakan harmoni unik antara syiar Islam dan semangat nasionalisme.

Pusat kegiatan dipadati warga di Komplek Mushola Baitun Nur, RT 16/RW 04. Dua agenda utama, yakni khitan (sunat) massal dan pengajian umum, berlangsung meriah dan tertib, menunjukkan soliditas masyarakat dalam menjaga tradisi NU sekaligus merawat nilai-nilai kebangsaan.

Pawai Ta’aruf dan Aksi Nyata Peduli Generasi

Kegiatan pagi dimulai pukul 07.00 WIB dengan suasana yang penuh warna. Sebanyak 12 anak peserta khitan massal menjadi bintang utama hari itu. Sebelum menjalani prosesi sunat, mereka diarak dalam Pawai Ta’aruf keliling desa.

Pawai ini bukan sekadar arak-arakan biasa. Kolaborasi apik terlihat dari partisipasi tim drum band SDN 02/04 Sikasur, dokar tradisional yang mengangkut para peserta, hingga barisan orang tua dan wali yang penuh kebanggaan. Bendera Merah Putih berkibar di sisi bendera organisasi, menegaskan bahwa kecintaan kepada Nabi tidak bertentangan dengan cinta tanah air.

Hiburan hadroh turut memeriahkan suasana, dengan penampilan memukau dari Grup Hadroh SMPN 2 Belik, Hadroh NU Sodong Basari, dan Hadroh SMK NU 01 Belik. Alunan sholawat yang syahdu mengiringi langkah para peserta hingga acara inti khitan selesai menjelang waktu Dzuhur, sekitar pukul 11.45 WIB.

Kepala Desa Sodong Basari, melalui perwakilan pemerintah desa, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung kesehatan generasi muda. “Pemerintah Desa menanggung sepenuhnya biaya tenaga medis dokter untuk khitan massal tahun ini. Ini adalah bentuk investasi desa bagi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Pengajian Umum: Merajut Ukhuwah di Bulan Kemerdekaan

Siangnya, suasana berubah menjadi lebih hening dan khusyuk. Pukul 13.00 WIB, ratusan warga memenuhi area Mushola Baitun Nur untuk mengikuti Pengajian Umum. Acara dibuka dengan lantunan Ayat Suci Al-Qur’an, sholawat, tahlil, serta dinyanyikannya Lagu Indonesia Raya dan Mars Ya Lal Wathon yang membakar semangat hadirin.

Momen santunan bagi anak yatim dan duafa menjadi titik emosional tersendiri, mengingatkan umat akan pentingnya berbagi di bulan yang mulia. Puncak acara diisi oleh tausiyah dari K.H. Fatturohman, S.Ag., M.Pd., seorang ulama asal Kebumen yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang menyejukkan namun menggugah kesadaran.

Dalam ceramahnya, K.H. Fatturohman menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai fondasi membangun masyarakat yang beradab dan cinta damai. “Maulid Nabi adalah momen untuk memperbarui cinta kita kepada Baginda Nabi, sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan,” tuturnya.

Gotong Royong Warga Jadi Kunci Sukses

Kesuksesan acara ini tidak lepas dari semangat gotong royong. Seluruh rangkaian kegiatan dibiayai melalui swadaya masyarakat, bantuan donatur, serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sodong Basari.

Ketua Panitia setempat mengungkapkan kebahagiaannya atas antusiasme warga. “Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kombinasi antara syiar agama dan nuansa HUT RI di bulan Agustus membuat peringatan Maulid tahun ini terasa sangat spesial dan bermakna bagi warga Sodong Basari,” pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Sodong Basari telah membuktikan bahwa tradisi keagamaan dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai kebangsaan, melahirkan masyarakat yang religius, peduli sosial, dan patriotik.

(Eka)

25 Agu 2026

Pastikan Sesuai SOP, Petugas Rutan Manna Lakukan Pengawasan Wartelsuspas

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Sebagai upaya mewujudkan pelayanan komunikasi yang transparan dan akuntabel, Rutan Kelas IIB Manna kembali melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan Wartelsuspas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2026 pukul 09.45 WIB di area Wartelsuspas Rutan Kelas IIB Manna.

Wartelsuspas merupakan salah satu sarana komunikasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk tetap dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga di luar Rutan. Namun, penggunaannya tetap harus berada di bawah pengawasan ketat petugas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Pengawasan dipimpin langsung oleh Sudiman Situmeang, Staf KPR. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan administrasi mulai dari pendataan identitas WBP, pencatatan durasi penggunaan, hingga pemantauan isi percakapan agar tidak mengandung unsur pelanggaran hukum, penipuan, maupun hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selain itu, petugas juga memastikan area Wartelsuspas dalam kondisi bersih, rapi, dan tidak terdapat barang-barang terlarang yang dapat disalahgunakan selama proses komunikasi berlangsung. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Rutan Manna dalam menjaga integritas layanan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa WBP yang menggunakan Wartelsuspas telah mengikuti prosedur dengan tertib. Tidak ditemukan barang terlarang di area tersebut dan seluruh proses komunikasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus melakukan pengawasan secara rutin dan bergilir. Ini penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan keamanan tetap terjaga di dalam Rutan,” ujar Sudiman Situmeang.

Kepala Rutan Kelas IIB Manna, HANNIBAL, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga dalam memberikan hak WBP untuk berkomunikasi, namun tetap dengan koridor aturan.
“Pengawasan Wartelsuspas ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Kami berharap WBP dapat menggunakan fasilitas ini dengan bijak dan sesuai aturan, sehingga tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan fasilitas Wartelsuspas dapat terus berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang positif bagi WBP dengan keluarga, tanpa mengabaikan aspek keamanan di lingkungan Rutan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam penggunaan Wartelsuspas. Js

24 Agu 2026

Rp59 Miliar Hangus Jadi Monumen Kegagalan: UPI Diduga ‘Cuci Tangan’ di Tengah Skandal Proyek CEC Mangkrak dan Jerat Korupsi

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – 24 Agustus 2026 – Gedung Campus Education Center (CEC) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang seharusnya menjadi simbol kemajuan infrastruktur pendidikan, kini resmi berubah fungsi menjadi monumen kegagalan tata kelola anggaran dan sarang dugaan tindak pidana korupsi. Fakta terbaru dari audiensi pada 24 Agustus 2026 mengonfirmasi bahwa proyek senilai Rp59 miliar ini telah positif dinyatakan mangkrak sejak pertengahan 2025 (Juli–Agustus), tanpa pernah memberikan manfaat sedikitpun bagi sivitas akademika.

Kegagalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bukti nyata adanya pembiaran sistemik. Biro Aset UPI bahkan menolak menandatangani Berita Acara Penerimaan Aset, sebuah langkah langka yang menegaskan bahwa bangunan tersebut tidak layak serah terima dan berpotensi merugikan negara.

Dalih Prosedural Tidak Bisa Menggugurkan Tanggung Jawab Moral

Meski hasil audit investigatif Kementerian—yang diminta oleh Rektorat sendiri—telah menemukan indikasi kuat kerugian keuangan negara hingga berujung pada penetapan tersangka oleh Kejaksaan (meliputi oknum kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK internal UPI), pimpinan universitas dinilai mencoba melakukan “cuci tangan”.

UPI kerap berlindung di balik dalih prosedural bahwa Penunjukan PPK dan Pokja pemilihan vendor merupakan kewenangan Kementerian. Namun, argumen ini patah ketika melihat fakta di lapangan:

1. PPK Adalah Wajah UPI: Pejabat yang mengendalikan kontrak, menyetujui termin pembayaran, dan mengawasi mutu fisik adalah aparatur internal UPI. Mereka bukan orang asing, melainkan bagian dari struktur birokrasi kampus.

2. Kegagalan Pengawasan Melekat: Membiarkan proyek strategis puluhan miliar terbengkalai hingga tahap akhir mencerminkan lumpuhnya internal control. Ini adalah bukti lemahnya pengawasan dari tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Project Management Consultant (PMC), hingga Satuan Pengawas Internal (SPI) UPI.

“Uang Rp59 miliar itu berasal dari keringat rakyat dan anggaran publik. UPI tidak boleh bersikap pasif seperti korban, sambil menunggu proses hukum berjalan. Pimpinan UPI wajib mempertanggungjawabkan kelalaian manajerial ini secara terbuka dan transparan,” tegas sekjen Aktivis Anak Bangsa, Dena Ahdiat kepada awak media, Senin (24/8)

Aktivis Anak Bangsa: Eskalasi Tuntutan ke Tingkat Kementerian

Menyikapi lambannya penuntasan skandal dan upaya pengaburan tanggung jawab oleh pihak internal kampus, Aktivis Anak Bangsa menyatakan sikap keras dan akan melakukan eskalasi tindakan:

1. Tolak Pengalihan Tanggung Jawab: Kami mendesak jajaran Rektorat UPI untuk berhenti melempar kesalahan kepada prosedur pusat. Kelalaian pengawasan internal yang membiarkan pejabat internalnya terlibat dalam pusaran korupsi proyek CEC adalah tanggung jawab mutlak pimpinan universitas.

2. Aksi Langsung ke Kementerian: Aktivis akan segera mendatangi kantor Kementerian terkait untuk melakukan audiensi mendalam. Rencana aksi unjuk rasa juga akan digelar untuk membongkar konspirasi tender di level Pokja pusat dan melacak aliran dana proyek yang diduga diselewengkan.

3. Usut Tuntas Rantai Komando Intelektual: Tuntutan tidak berhenti pada PPK atau kontraktor lapangan. Aktivis mendesak Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum untuk membedah tuntas seluruh rantai komando pengadaan barang/jasa. Sorotan harus diarahkan kepada peran KPA, PMC, Rektor, SPI, hingga Unit Penyedia Barang dan Jasa UPI. Siapa saja yang menikmati aliran kerugian negara Rp59 miliar ini harus dijerat hukum.

Integritas Pendidikan Taruhan Utama

Kasus ini bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi tentang rusaknya integritas institusi pendidikan tinggi. Jika para “cendekiawan” di lingkungan UPI terbukti lalai atau bahkan terlibat dalam korupsi proyek infrastruktur, maka apa jadinya moralitas generasi penerus bangsa yang dididik di sana?

Aktivis Anak Bangsa berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Tidak ada kompromi bagi perusak

Jurnal Tipikor Buka Ruang Klarifikasi

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip jurnalisme berimbang dan akurasi data, Jurnal Tipikor secara resmi membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, termasuk jajaran Rektorat UPI, serta Kementerian terkait.

Kami mengundang pihak-pihak tersebut untuk menyampaikan tanggapan, bantahan, atau penjelasan rinci terkait temuan audit, status proyek, dan tuduhan keterlibatan dalam dugaan korupsi. Transparansi adalah kunci untuk membersihkan nama baik institusi pendidikan dan memastikan keadilan bagi publik. Tanggapan dapat disampaikan melalui kontak resmi redaksi sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

(Her)

24 Agu 2026

Unjuk Rasa FABB Memanas, Massa Diduga Penyusup Nyaris Bentrok

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Suasana unjuk rasa akbar Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) di Bengkulu, Senin (24/8/2026), mendadak memanas. Ketegangan pecah di tengah massa setelah sejumlah orang yang diduga bukan bagian dari peserta aksi meneriakkan agar demonstrasi dibubarkan.

Pantauan di lokasi, situasi berubah tegang ketika sejumlah orang mengenakan ikat kepala berwarna hitam muncul di tengah massa dan berteriak meminta aksi dihentikan.

Saling dorong pun tak terhindarkan. Massa dari kedua pihak sempat berhadapan dalam suasana yang memanas. Aparat kepolisian bergerak cepat masuk ke tengah kerumunan dan memisahkan kedua kelompok guna mencegah bentrokan meluas.

Identitas serta motif orang-orang yang diduga menyusup tersebut belum diketahui secara pasti. Hingga berita ini diturunkan, aparat masih melakukan pengamanan sementara aksi FABB terus berlangsung.

FABB sebelumnya telah menjadwalkan aksi di tiga titik strategis, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, dan Kantor Gubernur Bengkulu.

Ketua FABB Herman Lupti sebelumnya memastikan seluruh persiapan aksi telah dimatangkan, termasuk materi tuntutan yang akan disampaikan melalui spanduk berukuran besar.

“Teknisnya sudah kita matangkan. Orasi akan kita laksanakan di tiga titik sekaligus. Semua sesuai harapan dan tuntutan yang sudah kita tuliskan di spanduk besar,” ujar Herman Lupti.

Sementara itu, Koordinator Aksi Dedi Mulyadi mengatakan pembagian massa dan koordinator lapangan di setiap titik telah disiapkan. FABB juga menyiagakan tim keamanan internal serta tim dokumentasi untuk mengawal jalannya aksi.

“Kami ingin aksi ini tertib, damai, dan sampai pesannya. Spanduk besar berisi tuntutan rakyat akan kita bentangkan. Ini bukan anarkis, ini konstitusional,” tegas Dedi.

Bawa Aspirasi Masyarakat

FABB menyatakan aksi tersebut membawa sejumlah aspirasi masyarakat yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

Isu yang diangkat antara lain transparansi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta penegakan hukum yang dinilai harus berjalan adil dan bebas dari praktik korupsi.

“Isinya tuntutan yang nyata dan dirasakan masyarakat. Nanti pada tanggal 24 Agustus akan kita sampaikan secara terbuka kepada publik,” kata Herman.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Bengkulu.

“Kami anak daerah. Kami cinta Bengkulu. Demo ini bentuk cinta terhadap daerah. Kalau ada yang salah, kita luruskan bersama-sama. Kami ingin Bengkulu bebas dari korupsi agar menjadi lebih baik untuk anak cucu di masa yang akan datang,” pungkasnya. Js

24 Agu 2026

Sulit Mendapat Informasi, Forum Wartawan Solidaritas Sukabumi Geruduk Kejari Sukabumi

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Dampak sulitnya mendapat informasi, Forum Wartawan Solidaritas Sukabumi (FWSS) gelar aksi didepan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Senin (24/08/2026).

Adapun tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut yaitu diberikan kembali kemudahan para awak media dalam mendapatkan informasi.

Koordinator Aksi, Isep Panji yang akrab disapa Uwa, disela aksi menyampaikan bahwa digelarnya aksi ini dilatar belakangi karena dibawah kepemimpinaan Kajari saat ini rekan-rekan wartawan sangat sulit mendapatkan informasi, berbeda dengan kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya.

“Dikepemimpinan saat ini kami sulit mendapatkan informasi, jauh berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Oleh karena itu, kami menuntut Kajari dan Kasi Intel dicopot,” ujarnya.

Uwa pun menjelaskan, bahwa informasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

“Negara sudah membuat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, harusnya kajari sangat memahami itu, jadi jangan dibatasi. Kecuali, prihal yang dikecualikan dalam Undang-Undang KIP,” jelasnya.

Selaku Koordinasi Aksi, Uwa berharap, apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan wartawan hari ini dapat segera terealisasi.

“Kami akan menunggu hasil evaluasi kajari, jika keterbukaan informasi masih dipersulit kami akan menggelar aksi kembali,” pungkasnya.

Terjadinya aksi tersebut menjadi pengingat seyogyanya hubungan antara insan pers dan aparat penegak hukum seharusnya dibangun dalam bingkai kemitraan yang baik demi menciptakan iklim yang kondusif serta hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dapat tersampaikan.

(Rama)

24 Agu 2026

Gempur Dompet, Dukung Lokal: Bandung Great Sale 2026 Ubah Laswi Heritage Jadi Surga Belanja Diskon 40%

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Geliat ekonomi kreatif Kota Bandung kembali memanas. Laswi Heritage berubah menjadi pusat keramaian pada 21-23 Agustus 2026, saat Bandung Great Sale digelar. Bukan sekadar ajang cuci gudang, event ini hadir sebagai panggung strategis bagi brand lokal untuk unjuk gigi sekaligus menawarkan diskon besar-besaran yang sulit ditolak.

Suasana di lokasi terlihat padat oleh antusiasme warga yang ingin berburu barang berkualitas dengan harga miring. Mulai dari fesyen wanita, alas kaki, hingga merchandise resmi Persib Bandung, semuanya tersedia dalam satu atap.

Promo Persib Menggoda, Diskon Hingga 40 Persen

Salah satu daya tarik utama acara ini adalah kehadiran Persib Store. Krisna Dian Pujana, perwakilan Persib Store, mengungkapkan bahwa mereka membawa berbagai varian jersey, mulai dari player issue, suporter, hingga replika.

“Kalau kita promo itu diskon up to 40 persen,” jelas Krisna. Ia menilai keikutsertaan dalam Bandung Great Sale bukan hanya soal angka penjualan, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam ekosistem bisnis kota yang dinamis. “Semoga event ini setelah ini ada lagi, kita bisa masukin lagi. Semoga sukses ke depannya,” tambahnya.

Brand Lokal Bersinar: Dari Motif Stripes hingga Ambisi Go International

Di tengah ramainya pengunjung, tenant fesyen seperti We Are We turut mencuri perhatian. Caca, perwakilan brand tersebut, menghadirkan koleksi unggulan berupa pakaian bermotif stripes yang menjadi favorit pengunjung. Menurutnya, suasana yang ramai di Laswi Heritage memberikan energi positif bagi para pelaku usaha untuk terus berinovasi.

Antusiasme serupa datang dari sisi konsumen. Debi Septian Nur Candra, warga Bandung, mengaku sengaja datang setelah melihat promosi di Instagram. Baginya, event ini adalah kesempatan emas untuk mendukung ekosistem lokal.

“Saya ingin belanja, lebih ke belanja ngelihat brand-brand karena kebetulan brand-brand lokal Bandung hampir semua ada di sini,” kata Debi, Sabtu (22/8/2026).

Lebih dari sekadar transaksi jual beli, Debi melihat nilai lebih dari adanya area kuliner dan promo menarik yang melengkapi pengalaman berbelanja. Ia berharap momentum ini tidak berhenti di sini.

“Harapannya semoga berkelanjutan, terutama untuk menunjang local brand di Bandung biar bisa go international,” ungkapnya penuh harap.

Lebih Dari Sekadar Belanja

Bandung Great Sale 2026 berhasil membuktikan bahwa masyarakat Bandung memiliki rasa bangga yang tinggi terhadap produk daerah. Melalui event ini, Laswi Heritage tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang kolaborasi antara pengusaha lokal dan konsumen yang sadar akan kualitas dan identitas kota.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dari Tel-U dan Unisba yang terlibat dalam peliputan dan pelaksanaan, acara ini menjadi bukti nyata bahwa potensi ekonomi kreatif Bandung masih sangat besar dan siap bersaing di tingkat yang lebih luas.

(Red)

23 Agu 2026

Gempa NTT Renggut 91 Nyawa, Lebih dari 160 Ribu Warga Terpaksa Mengungsi

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Korban jiwa akibat gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total korban meninggal dunia mencapai 91 jiwa hingga Minggu (23/8/2026), sementara jumlah pengungsi telah menembus angka 161.084 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa jumlah korban meninggal bertambah empat orang dari hari sebelumnya. Korban tersebar di sejumlah wilayah, dengan Manggarai dan Manggarai Timur menjadi daerah dengan korban jiwa tertinggi, masing-masing 32 dan 31 jiwa. Disusul oleh Nagekeo (14 jiwa), Sikka (6 jiwa), Ngada (5 jiwa), Ende (2 jiwa), dan Manggarai Barat (1 jiwa).

“Data terbaru menunjukkan 40 korban berjenis kelamin laki-laki, 48 perempuan, dan tiga lainnya masih dalam proses identifikasi. Dari sisi usia, mayoritas korban adalah lansia sebanyak 39 orang,” ujar Berton dalam jumpa pers daring, Minggu sore.

BNPB juga mengungkapkan bahwa lebih dari setengah korban (51 persen) meninggal akibat dampak langsung gempa, seperti tertimpa reruntuhan bangunan. Sisanya, sebanyak 49 persen, merupakan korban akibat dampak tidak langsung pascagempa.

Sementara itu, krisis kemanusiaan semakin meluas dengan lonjakan jumlah pengungsi. Tiga kabupaten dengan jumlah pengungsi terbesar adalah Manggarai (46.519 jiwa), Nagekeo (34.256 jiwa), dan Manggarai Timur (31.372 jiwa). Ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka yang rusak atau hancur akibat guncangan gempa.

Untuk meringankan beban para penyintas, pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan logistik. Hingga pukul 13.00 WIB Minggu, total bantuan yang telah disalurkan mencapai 1.226 ton sejak 15 Agustus, dengan rincian 869 ton menuju Labuan Bajo dan 356 ton ke Maumere. Bantuan dikirim melalui jalur udara dan laut, termasuk penggunaan KRI Semarang 594 yang mengangkut 143 ton logistik dari Jakarta ke Labuan Bajo.

Hingga saat ini, total bantuan yang telah diterima di pos pendukung logistik nasional mencapai 1.750 ton dari 77 donatur. Pemerintah memastikan distribusi bantuan akan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan.

Sumber : Antara

Editor : Azi

23 Agu 2026

“Lupa Karena Ngantuk”: Warek I Unsoed Akui Fokus KPK pada Jalur Mandiri, Klaim Sistem Anti-Manipulasi

PURWOKERTO, JURNAL TIPIKOR– Di tengah badai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jajaran pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof Noor Farid memberikan keterangan pers yang mengejutkan. Ia secara terbuka mengakui bahwa sorotan utama penyidik tertuju pada mekanisme seleksi jalur mandiri, namun di sisi lain, ia mengaku lupa detail pertanyaan penyidik karena alasan “ngantuk”.

Pernyataan kontroversial ini muncul dalam konferensi pers di Gedung Rektorat Unsoed, Purwokerto, Sabtu (22/8/2026), sehari setelah KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq dan keponakannya, Mulyono.

Fokus Seleksi yang Dipertanyakan

Noor Farid menegaskan bahwa inti pemeriksaan KPK bukan pada aspek akademik umum, melainkan spesifik pada celah-celah dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

“Intinya mekanisme seleksinya ditanyakan. Terus kriteria dia lolos atau tidak, apa? Artinya yang lebih difokuskan soal seleksi mandiri itu,” ujar Noor Farid.

Ia menjelaskan bahwa Unsoed memiliki tiga pintu masuk: seleksi prestasi, seleksi tes (UTPK), dan jalur mandiri. Dari sekitar 18 ribu pendaftar melalui tes, jalur mandiri menyerap rata-rata 30 persen kuota. Jalur ini menjadi tumpuan bagi calon mahasiswa yang tidak tertampung di dua jalur sebelumnya, dengan kriteria kompleks meliputi nilai rapor, prestasi akademik/non-akademik, hingga pengalaman organisasi dengan bobot berbeda antara anggota, pengurus, dan ketua.

Alasan “Ngantuk” Lupakan Pertanyaan Penyidik

Bagian paling menohok dari keterangannya adalah ketika Noor Farid diminta merinci pertanyaan penyidik KPK saat diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas pada Kamis (20/8). Dengan santai, ia menyatakan tidak ingat.

“Oh, saya lupa ya. Waktu itu memang sampai ngantuk segala ini. Jadi, kalau pertanyaan saya lupa,” katanya.

Pengakuan “lupa karena ngantuk” di tengah kasus korupsi bernilai strategis seperti manipulasi penerimaan mahasiswa baru tentu memicu tanda tanya besar publik mengenai keseriusan dan kewaspadaan pihak universitas dalam menghadapi investigasi negara.

Klaim Sistem Kebal Manipulasi

Meski rekannya, Rektor Akhmad Sodiq, telah resmi menjadi tersangka bersama perantara dan Kepala Bagian Akademik, Noor Farid bersikeras bahwa sistem IT Unsoed dirancang anti-manipulasi. Ia membantah adanya akses khusus bagi Rektor untuk meloloskan mahasiswa yang tidak memenuhi syarat.

“Kalau nilainya enggak masuk, ya enggak bisa masuk. ID yang dimiliki Pak Rektor itu untuk masuk selaku pimpinan, untuk memantau,” tegasnya.

Ia juga menunjuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai garda terdepan pengawas integritas seleksi. Namun, klaim ini bertolak belakang dengan temuan KPK yang menemukan indikasi kuat adanya transaksi jual-beli kursi kuliah melalui perantara.

Aktivitas Kampus Dinormalisasi, Laporan Masyarakat Disangkal

Di tengah goncangan hukum tersebut, Noor Farid memastikan roda akademik tidak lumpuh. Perkuliahan dari jenjang D1 hingga S3 dinyatakan berjalan normal sesuai jadwal.

Menariknya, ketika disinggung tentang potensi laporan masyarakat yang memicu penyelidikan, Noor Farid mengaku buta informasi. “Saya tidak mengetahuinya dan mengatakan tidak pernah menerima laporan mengenai dugaan penipuan dalam proses penerimaan mahasiswa baru,” ujarnya.

Penetapan tersangka oleh KPK pada 21 Agustus 2026 terhadap Rektor, Wakil Rektor III, keponakan Rektor, serta dua perantara (Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto) menjadi pukulan telak bagi reputasi Unsoed. Sementara Warek I memilih jalan “lupa”, publik kini menunggu transparansi penuh atas bagaimana “jalur mandiri” yang seharusnya berbasis meritokrasi, bisa berubah menjadi komoditas transaksi.

(Redaksi)

Penulis: Penulis