Arsip Tahunan: 2026

SEMARANG, JURNAL TIPIKOR – Topeng pelayanan publik kembali retak. Sudewo, Bupati Non-aktif Pati yang juga mantan anggota Komisi V DPR RI, kini duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara tegas mendakwanya menerima suap dan gratifikasi senilai fantastis, Rp3,8 miliar, dari proyek-proyek strategis Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Dakwaan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bagaimana jabatan legislatif disalahgunakan menjadi “mesin ATM” pribadi. Saat rakyat menunggu kereta api yang lebih cepat dan aman, Sudewo justru sibuk menghitung fee haram dari kontraktor yang memenangkan proyek.

Modus Operandi: Jual Pengaruh di Balik Meja DPR

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Edwin Pudyono, JPU Joko Hermawan membongkar skema kotor yang terjadi antara tahun 2021 hingga 2023. Saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR—yang membidangi infrastruktur transportasi—Sudewo diduga memanfaatkan posisinya untuk memuluskan jalan bagi para kontraktor tertentu.

Baca juga REVOLUSI KEADILAN: UU No. 3/2026 Hancurkan Tembok Ketakutan, LPSK Kini Punya Taring Baru Lindungi Setiap Nyawa yang Terancam

Total suap tunai yang diterima mencapai Rp1,3 miliar, dengan rincian yang mencengangkan:

1. Rp450 Juta dari PT Mataram Inti Konstruksi: Uang ini diberikan oleh Komisaris PT Mataram, Nur Hidayat, terkait proyek Jalur Ganda Mojokerto-Surabaya (JGMS). Ironisnya, JPU mengungkapkan bahwa Nur Hidayat mendapatkan fee tersebut meski tidak benar-benar melaksanakan pekerjaan dalam skema Kerja Sama Operasi (KSO). Ini adalah definisi klasik dari uang pelicin tanpa kerja nyata.
2. Rp200 Juta dari PT Indria Putra Persada: Direktur Ferry Septha Indrianto membayar “upeti” ini agar perusahaannya menang dalam proyek Jalur Ganda Solo-Semarang (JGSS 1).
3. Rp721 Juta dari PT Istana Putra Agung: Dion Renato Sugiarto, direktur perusahaan ini, membayar fee sebesar 0,5 persen dari nilai kontrak raksasa Rp143 miliar untuk proyek JGSS 6. Sebuah persentase kecil dari negara, namun besar bagi kantong pribadi koruptor.

Gratifikasi Mewah: Dari Uang Tunai hingga Perbaikan Jalan Pribadi

Tak puas dengan suap tunai, dakwaan kedua mengungkap sisi lain dari keserakahan Sudewo. Ia didakwa menerima gratifikasi berupa uang dan barang senilai Rp2,4 miliar.

Yang paling menyentak publik adalah detail gratifikasi tersebut:

• Rp2,3 miliar dalam bentuk uang tunai dari Nur Hidayat.
• Sebuah keris antik senilai Rp15 juta, simbol kekuasaan yang kini menjadi barang bukti kejahatan.
• Perbaikan jalan pribadi di depan rumahnya di Kadipiro, Surakarta, senilai Rp150 juta. Proyek infrastruktur negara seolah dijadikan tukang aspal gratis untuk kenyamanan pribadi pejabat. Gratifikasi ini diduga berasal dari Dheki Martin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek JGSS.

Baca juga “Anomali Sejarah”: Haris Rusly Bongkar Wajah Asli Gerakan Anti-APBN Rakyat, Dituding Agen Neoliberal yang Ingkar Semangat 1945

Tuntutan Hukum: Penjara Menanti

Atas aksi-aksinya, Sudewo dijerat dengan pasal berat:

• Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dakwaan suap.
• Pasal 12 B UU yang sama untuk dakwaan penerimaan gratifikasi.
• Alternatif dakwaan menggunakan Pasal 606 ayat 2 KUHP.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi integritas penyelenggara negara. Bagaimana mungkin seorang wakil rakyat yang seharusnya mengawasi pembangunan infrastruktur, justru menjadi parasit yang memakan anggaran pembangunan tersebut?

Publik menunggu putusan pengadilan yang seadil-adilnya. Korupsi di sektor strategis seperti perkeretaapian bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa. Sudewo harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang ia ambil dari keringat rakyat.(***)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Era di mana saksi dan korban tindak pidana harus bertaruh nyawa demi kebenaran telah berakhir. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSdK) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 lalu, Indonesia kini memasuki babak baru dalam penegakan hukum. Undang-undang ini bukan sekadar revisi teknis, melainkan sebuah game-changer yang memberikan “taring” baru bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjangkau, melindungi, dan memulihkan mereka yang selama ini tersisih oleh sistem.

Ketua LPSK, Achmadi, menegaskan bahwa UU ini adalah respons tegas negara terhadap kegagalan masa lalu dalam melindungi pihak-pihak rentan dalam proses peradilan.

“Ini adalah tonggak sejarah. Kita tidak lagi berbicara tentang perlindungan sebatas formalitas. UU ini memperkuat komitmen negara secara konkret. Kami kini memiliki kewenangan, infrastruktur, dan mandat yang jelas untuk memastikan bahwa setiap saksi, korban, pelapor, informan, hingga ahli, dapat menjalani proses peradilan tanpa dihantui rasa takut akan keselamatan jiwa mereka,” ujar Achmadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Baca juga “Anomali Sejarah”: Haris Rusly Bongkar Wajah Asli Gerakan Anti-APBN Rakyat, Dituding Agen Neoliberal yang Ingkar Semangat 1945

Terobosan Historis: Informan Kini Dilindungi, Definisi Ancaman Diperluas

Salah satu poin paling menohok dari UU No. 3/2026 adalah pengakuan resmi terhadap Informan sebagai subjek yang berhak atas perlindungan. Selama ini, para pemberi informasi kunci sering kali dibiarkan terpapar risiko tinggi tanpa payung hukum yang memadai. Kini, mereka berdiri sejajar dengan saksi dan korban dalam lingkup perlindungan negara.

Selain itu, undang-undang ini meruntuhkan batasan kaku mengenai “ancaman langsung”. Definisi perlindungan diperluas mencakup “situasi khusus”, yang berarti perlindungan tidak hanya diberikan ketika ancaman sudah terjadi, tetapi juga ketika seseorang berada dalam kondisi yang secara objektif membahayakan keselamatannya. Ini adalah langkah preventif yang krusial dalam mencegah intimidasi dan kekerasan terhadap pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum.

LPSK Menyebar ke Daerah, Rumah Aman dan Relokasi Jadi Prioritas

Untuk memastikan perlindungan tidak hanya terasa di Jakarta, UU ini mandates pembentukan perwakilan LPSK di daerah. Langkah strategis ini bertujuan mendekatkan akses layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok Nusantara, memangkas birokrasi, dan mempercepat respons terhadap kebutuhan darurat.

Kewenangan LPSK juga dipertajam secara signifikan. Lembaga ini kini memiliki otoritas penuh dalam:
1. Pengelolaan Rumah Aman yang lebih standar dan aman.
2. Pelaksanaan Relokasi Terlindung bagi mereka yang ancamannya bersifat permanen.
3. Pembentukan Satuan Tugas Khusus Perlindungan yang dapat berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum di setiap tahapan proses peradilan pidana.

Baca juga Tegas! Pakar Hukum: Negara Berdaulat Penuh Menertibkan Organisasi “Warisan Kolonial”, PLK Bukan Pengecualian

Suara Korban Didengar: Victim Impact Statement dan Dana Abadi

Keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan korban. UU No. 3/2026 memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memfasilitasi Victim Impact Statement (VIS). Melalui mekanisme ini, korban memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan dampak fisik, psikis, dan materiil yang mereka alami langsung di persidangan. Ini memastikan bahwa vonis hakim tidak lepas dari realita penderitaan korban.

Lebih jauh, undang-undang ini mengamanatkan pemanfaatan Dana Abadi Korban sebagai instrumen pembiayaan kompensasi dan pemulihan yang berkelanjutan. Korban tidak lagi perlu menunggu lama atau bergantung pada kemauan baik terpidana untuk mendapatkan ganti rugi; negara hadir melalui dana abadi tersebut.

Kolaborasi Global dan Partisipasi Masyarakat: Ekosistem Perlindungan Inklusif

Achmadi menekankan bahwa kekuatan UU ini terletak pada sinergi. “Perlindungan saksi dan korban adalah tanggung jawab bersama. Kami membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, mitra internasional, dan masyarakat sipil,” tegasnya.

UU ini juga membuka ruang bagi partisipasi publik melalui program Sahabat Saksi dan Korban (SSK), membangun ekosistem perlindungan yang inklusif dan berbasis komunitas. Kerja sama internasional pun diperluas untuk menangani kasus-kasus lintas negara yang semakin kompleks.

Langkah Selanjutnya: Implementasi Cepat dan Tegas

Untuk memastikan UU ini tidak menjadi macan kertas, pemerintah segera menyusun peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Lembaga. LPSK berkomitmen untuk bergerak cepat mengoperasionalkan mandat baru ini.

Dengan UU No. 3/2026, pesan negara jelas: Melaporkan kejahatan adalah acte of courage, dan negara wajib menjamin keamanan pelakunya. Keberanian masyarakat untuk bersuara kini dilindungi oleh pagar besi hukum yang kokoh.

Tentang LPSK:
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana, serta pihak lain yang terkait, guna menjamin pemenuhan hak-hak mereka dalam proses peradilan.

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Kedaulatan negara bukan sekadar wacana, melainkan otoritas mutlak yang wajib ditegakkan. Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI), Fahri Bachmid, menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan konstitusional penuh untuk mengambil tindakan hukum, termasuk membubarkan atau mencabut status badan hukum organisasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan sejarah dekolonisasi Indonesia.

Pernyataan tegas ini disampaikan Fahri dalam kapasitasnya sebagai ahli bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam sidang sengketa Tata Usaha Negara terkait pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).

Dalih “Penerus Kolonial” Adalah Ancaman Kedaulatan

Fahri menyoroti akar masalah dari sengketa PLK, yaitu klaim organisasi tersebut sebagai penerus Het Christelijk Lyceum (HCL), entitas era kolonial yang telah resmi dibubarkan dan dinyatakan terlarang sejak 1960. Bagi Fahri, upaya menghidupkan kembali bayang-bayang organisasi kolonial melalui kedok badan hukum baru adalah bentuk pengabaian terhadap sejarah perjuangan bangsa dan politik hukum dekolonisasi Indonesia.

“Negara sebagai pemegang kedaulatan memiliki dasar hukum yang tak terbantahkan untuk menjalankan kewenangan penertiban. Ini bukan soal administratif belaka, ini soal dimensi ketatanegaraan, politik hukum, dan pelaksanaan kedaulatan,” ujar Fahri di Jakarta, Sabtu (14/6/2026).

Baca juga Detik-Detik Penentuan Nasib Sekolah: Kadisdik Jabar Peringatkan, Tanda Strip (-) Artinya Gagal, Keputusan PCMB 2026 Sifatnya Final!

Ia menekankan bahwa kewenangan negara untuk mengatur, mengawasi, hingga membatasi badan hukum di yurisdiksi nasional adalah manifestasi dari prinsip negara hukum. Selama tindakan tersebut didasarkan pada hukum yang sah dan dilaksanakan sesuai prosedur, maka itu adalah hak prerogatif negara untuk melindungi integritas bangsanya.

Landasan Hukum Kuat: Dari Perppu 1960 hingga UUD 1945

Dalam keterangannya, Fahri membedah landasan hukum yang digunakan Kemenkum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-08.AH.01.43 Tahun 2025. Ia menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 50 Tahun 1960 bukan sekadar aturan usang, melainkan instrumen vital yang lahir dari semangat perlindungan kedaulatan nasional pasca-kemerdekaan.

“Norma-norma dalam Perppu 50/1960 harus dibaca dalam kerangka politik hukum masa pembentukannya, yaitu sebagai benteng melawan dominasi asing dan penegakan dekolonisasi,” tegas Fahri.

Lebih lanjut, ia merujuk pada Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 yang memperkuat penertiban organisasi dan pengamanan aset terkait kepentingan asing. Langkah nasionalisasi dan pembubaran organisasi berbau kolonial pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an, menurut Fahri, adalah implementasi nyata dari amanat Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Baca juga SPMB 2026 Jawa Barat: Ketika “Algoritma” Terasa Lebih Manusiawi daripada Sistemnya Sendiri

Peringatan Keras Bagi Organisasi yang Mengabaikan Sejarah

Melalui kesaksiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Fahri mengirimkan pesan jelas: Indonesia tidak akan mentolerir adanya organisasi yang mencoba meneruskan agenda atau eksistensi entitas kolonial yang telah ditolak oleh bangsa ini.

Kebijakan negara dalam menertibkan PLK dinilai sebagai langkah korektif yang diperlukan untuk menjaga kemurnian sejarah dan kedaulatan hukum Indonesia. Fahri mengingatkan bahwa keberadaan organisasi asing atau penerusnya di tanah air harus tunduk sepenuhnya pada kendali negara, tanpa ruang bagi klaim-klaim historis yang berpotensi menggerus identitas nasional.

Dengan dalil-dalil konstitusional yang kuat, posisi pemerintah dalam mencabut status badan hukum PLK tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga mulia secara substansi ketatanegaraan. Negara hadir bukan untuk menekan, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa kolonialisme yang beroperasi di bawah payung hukum Indonesia modern.

(Redaksi)