April 2026 - Laman 7 dari 10 - jurnaltipikor.com

10 Apr 2026

Halal Bi Halal 21 Syawal 1447 H Yayasan Gapura Sadululur Sajati, Perkuat Sinergitas Dengan Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Budaya Lokal.

Cimahi, JURNAL TIPIKOR — Setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh dan merayakan idul Fitri Yayasan Gapura Sadululur Sajati menggelar kegiatan Halal Bihalal pada 21 Syawal 1447 Hijriah yang bertepatan tanggal 8 April 2026 Masehi. Acara itu berlangsung di kantor sekretariat Jalan Raya Kebon Kopi No. 150, RT 01 RW 09, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh keluarga besar Yayasan Gapura Sadululur Sajati serta perwakilan DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) se-Jawa Barat. Acara berlangsung penuh kehangatan sebagai momentum mempererat tali silaturahmi antar anggota.

Ketua Yayasan Gapura Sadululur Sajati, Ade Irwan Suryana, dalam sambutannya menyampaikan ucapan minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar Gapura. Ia juga menekankan pentingnya seluruh DPW untuk menjalankan visi dan misi organisasi secara maksimal agar sejalan dengan arah kebijakan pusat.

“Jika visi dan misi pusat dapat direalisasikan oleh seluruh DPW, maka kinerja organisasi akan terus berkembang dan maju ke depan,” ujar Ade Irwan.

Acara ini juga dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Cimahi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diwakili oleh Kepala Bidang, Lucky. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa saat ini terjadi penurunan anggaran dari pusat ke daerah, khususnya di sektor kebudayaan dan pariwisata.

“Dengan keterbatasan anggaran, kita harus menyiasatinya dengan memperkuat silaturahmi dan kolaborasi, seperti kehadiran kami dalam kegiatan Halal Bihalal ini,” jelasnya.

Lucky juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah dan Yayasan Gapura dalam upaya pelestarian budaya Sunda. Ia menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, pelestarian budaya harus tetap berjalan, sebagaimana arahan dari pimpinan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pentingnya menjaga ketahanan pangan di Kota Cimahi, mengingat semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.

Sementara itu, Ade Irwan Suryana menyoroti pentingnya untuk menghargai dan memberikan perhatian kepada tokoh budaya lokal seperti Ujang Laip, yang dikenal sebagai pegiat budaya sekaligus pengajar bahasa dan aksara Sunda Buhun. Ia menilai bahwa sosok tersebut merupakan aset berharga yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda.

Ujang Laip sendiri berharap adanya dukungan dari Yayasan Gapura untuk mendorong penggunaan aksara Sunda Buhun pada penamaan jalan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur.

Lebih lanjut, Ade Irwan mengungkapkan keprihatinannya terhadap derasnya pengaruh budaya asing di kalangan generasi muda, khususnya di Kota Cimahi.

“Hampir 95 persen generasi muda lebih mengenal budaya asing dibanding budaya leluhur Sunda. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal,” tegasnya.

Yayasan Gapura Sadululur Sajati saat ini telah memiliki 12 DPW di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat dan bulan Juni 2026 akan rampung pembentukan di 27 Kabupaten dan Kota. Setiap wilayah memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan, seperti sektor perikanan di Pangandaran yang dinilai memiliki peluang besar untuk ditingkatkan hingga menembus pasar ekspor tentunya tidak menghilangkan kearifan lokal

Dengan struktur organisasi yang mencakup bidang hukum, budaya, ekonomi, dan komunikasi, Yayasan Gapura terus berupaya memperluas kolaborasi, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga hingga mancanegara.

Melalui kegiatan Halal Bihalal ini, diharapkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan penguatan ekonomi daerah dapat terus terjaga dan berkembang di tengah tantangan zaman.

(Her)

10 Apr 2026

Gebrakan Menkeu: Barter Aset Geo Dipa demi Rebut PNM dari BRI untuk Bangun ‘Bank UMKM Sejati

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melempar sinyal transformasi radikal dalam ekosistem keuangan negara. Pemerintah tengah menjajaki opsi ambisius untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dengan skema “tukar guling” aset menggunakan PT Geo Dipa Energi.

Langkah berani ini bertujuan untuk memutus ketergantungan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank yang berorientasi laba (*profit-oriented*) menuju lembaga pembiayaan yang sepenuhnya berfokus pada pemberdayaan rakyat.

Strategi Barter dan Kembalinya PNM ke Pangkuan Kemenkeu

Dalam diskusi di Kejaksaan Agung, Jumat, (10/4), Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa opsi menukar Geo Dipa—yang saat ini merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu—menjadi salah satu instrumen negosiasi dengan Danantara Indonesia (induk PNM saat ini).

“Tadi sudah sempat diskusi gimana kalau tukar dengan Geo Dipa. Tapi itu masih kami bicarakan lagi,” tegas Purbaya.

Fokus utama dari aksi korporasi negara ini adalah integrasi penyaluran KUR. Menkeu meyakini bahwa di bawah naungan Kementerian Keuangan, PNM dapat menjelma menjadi ekosistem pembiayaan yang komprehensif tanpa dibebani target profit yang mencekik pelaku usaha kecil.

Melawan Arus Komersialisasi: “Bukan Gila-gilaan Bunganya”

Menkeu secara terbuka membandingkan model bisnis yang diincar dengan sistem perbankan konvensional. Menurutnya, PNM di masa depan harus berbeda dengan BRI yang bersifat komersial.

Visi Baru: Menciptakan bank UMKM yang berkelanjutan tanpa bunga tinggi.
Target Modal: Mengonversi dana KUR senilai Rp40 triliun menjadi modal inti.
Proyeksi 5 Tahun: Membangun bank UMKM raksasa dengan permodalan mencapai Rp200 triliun

“BRI kan profit-oriented, ini (PNM) bukan. Iya nggak rugi, tapi nggak gila-gilaan bunganya. Yang penting adalah pembiayaannya bisa dilakukan berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM,” tambah Purbaya.

Sinyal Hijau dari Istana

Rencana besar ini bukan sekadar wacana di level kementerian. Purbaya mengonfirmasi bahwa usulan transformasi PNM menjadi “Bank UMKM Sejati” telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah mendapatkan sinyal dukungan positif.

Meski demikian, Kementerian Keuangan akan terus mematangkan koordinasi dengan Danantara untuk memastikan transisi ini berjalan mulus secara legal maupun operasional demi kepentingan nasional.(*)

10 Apr 2026

Rekor Fantastis! Satgas PKH Kembalikan Rp371 Triliun ke Kas Negara, 5 Juta Hektare Hutan Direbut Kembali

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Indonesia mencatatkan kemenangan besar dalam upaya penyelamatan aset negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan keberhasilan spektakuler dengan menyelamatkan keuangan dan aset negara senilai total Rp371,1 triliun hanya dalam kurun waktu 14 bulan sejak dibentuk pada Februari 2025.

Angka fantastis ini dikonfirmasi langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, dalam acara “Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI” yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Penyelamatan Aset Terbesar dalam Sejarah

Total nilai Rp371.100.411.043.235 tersebut merupakan akumulasi dari enam tahap penyetoran yang berasal dari denda administratif, penerimaan pajak, hingga pengambilalihan lahan secara fisik dari tangan-tangan ilegal.

“Hari ini kami menyerahkan kembali lahan hutan seluas lebih dari lima juta hektare kepada negara. Ini adalah bukti nyata bahwa negara tidak main-main dalam menertibkan tata kelola hutan kita,” tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Rincian “Kemenangan” Negara (Februari 2025 – April 2026):

Berdasarkan data resmi, berikut adalah rincian dana dan aset yang berhasil dipulihkan:

Tahap I (20 Okt 2025): Rp13,25 Triliun (Kasus korupsi ekspor CPO/Minyak Goreng).
Tahap II (24 Des 2025):** Rp6,62 Triliun (Denda administratif & PNBP Tipikor).
Tahap III (10 Apr 2026):** Rp11,42 Triliun (Denda administratif & PNBP Tipikor).
Tahap IV: Rp2,76 Triliun (Setoran pajak PBB, PNBP, dan pajak PT Agrinas Palma Nusantara).
Tahap V: Rp1 Triliun (Hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma).
Tahap VI (Puncak): Rp336,03 Triliun. Nilai ini merupakan estimasi dari 5.888.233,57 hektare kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara (dengan valuasi rata-rata Rp57,1 juta per hektare).

Sektor Sawit dan Tambang Jadi Sasaran Utama

Keberhasilan penguasaan kembali lahan seluas hampir 6 juta hektare tersebut didominasi oleh dua sektor raksasa:

1. Sektor Perkebunan Sawit: Menjadi kontributor terbesar dalam pemulihan lahan sejak awal operasi Satgas.
2. Sektor Pertambangan: Satgas berhasil merebut kembali kawasan hutan seluas 10.297,22 hektare yang sebelumnya dikelola tanpa izin yang sah.

Langkah tegas Satgas PKH ini mengirimkan pesan kuat kepada para pelaku usaha di sektor sumber daya alam untuk patuh terhadap hukum.

Operasi ini tidak hanya mengembalikan kerugian finansial, tetapi juga memulihkan kedaulatan ekologi Indonesia yang selama ini tergerus oleh okupasi hutan secara ilegal.

Sumber : Antara

Editor: Azi

10 Apr 2026

KPK: Jika Ruang Akademik Kehilangan Integritas, Pondasi Masa Depan Bangsa Runtuh!

SURABAYA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, memberikan peringatan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.

Dalam Studium General Milad ke-42 Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Jumat (10/04/2026), ia menegaskan bahwa perguruan tinggi bukan sekadar tempat mengejar gelar, melainkan benteng terakhir melawan “pembusukan” sistem yang bernama korupsi.

“Korupsi adalah kebusukan yang menggoyahkan sistem. Ia tidak hanya merampok uang negara, tetapi meruntuhkan kepercayaan publik dan merusak moral bangsa hingga ke akarnya,” tegas Ibnu di hadapan sivitas akademika dalam forum bertajuk “Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola Bersih” tersebut.

Darurat Integritas di Kampus: Menyontek hingga Plagiarisme

Ibnu menyoroti fakta pahit bahwa benih korupsi seringkali tumbuh subur di balik tembok kelas. Berdasarkan data yang dipaparkan, pelanggaran integritas di lingkungan pendidikan masih sangat mengkhawatirkan:

58% mahasiswa** mengaku pernah menyontek.
43% kampus masih ditemukan praktik plagiarisme oleh dosen.
30% tenaga pendidik (guru/dosen) menganggap pemberian hadiah atau gratifikasi sebagai hal yang wajar.

“Jika di ruang akademik saja kejujuran dikompromikan, jangan kaget jika di masa depan kita melahirkan koruptor-koruptor baru. Tanpa integritas, masa depan bangsa kehilangan pondasinya,” ujarnya dengan nada lugas.

Korupsi Bukan Sekadar Angka, Tapi Hak Rakyat yang Terampas

Melihat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih jalan di tempat—berada di angka “34 dari 100″—Ibnu mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikorupsi memiliki wajah manusia yang dikorbankan.

Ia mencontohkan megakorupsi e-KTP sebagai bukti nyata.
“Korupsi itu bukan sekadar angka di atas kertas. Anggaran yang dicuri itu seharusnya bisa membangun jalan, sekolah, dan energi untuk rakyat.

Korupsi adalah hilangnya kesempatan rakyat untuk hidup lebih layak,” tambahnya.

Strategi KPK: Membangun Benteng dari Tiga Sisi

Untuk memutus rantai korupsi yang melibatkan ‘1.951 pelaku’ (data 2004-2025), KPK menjalankan tiga strategi simultan:

1. Pendidikan: Membangun nilai agar individu tidak ingin korupsi (*don’t want to corrupt).
2. Pencegahan: Memperbaiki sistem agar tidak ada celah untuk korupsi (can’t corrupt).
3. Penindakan:Memberikan efek jera agar orang takut korupsi (*dare not corrupt).

Komitmen UM Surabaya

Menanggapi hal tersebut, Rektor UM Surabaya, Prof. Dr. Mundakir, S.Kep, M.Kes, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjadikan kampus sebagai zona integritas. Ia menekankan bahwa perjalanan sejarah UM Surabaya yang panjang merupakan modal untuk menanamkan tata kelola yang bersih.

“Pencegahan harus dimulai dari nilai, bukan sekadar ketakutan akan hukum. Kami bekerja sama dengan KPK untuk memastikan edukasi antikorupsi menjadi napas dalam Tridharma Perguruan Tinggi di kampus ini,” pungkas Prof. Mundakir.(*)

9 Apr 2026

A. Tarmizi: Wajah Baru Kontrol Sosial, Mengawal Kebijakan di Tengah Minimnya Kepercayaan Publik

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Nama mulai mencuat dalam sejumlah isu publik yang menyita perhatian masyarakat, khususnya terkait dugaan penyimpangan kebijakan dan pengelolaan anggaran.

Ia dikenal sebagai Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan kebijakan dan advokasi kepentingan publik.

Di tengah meningkatnya sorotan terhadap transparansi pemerintahan, A. Tarmizi hadir sebagai representasi kelompok masyarakat sipil yang mengambil peran aktif dalam fungsi kontrol sosial.

Aktivis Pengawas Kebijakan

Sebagai pimpinan BPKP, A. Tarmizi memposisikan lembaganya sebagai:

watchdog independen terhadap kebijakan pemerintah
penyambung aspirasi masyarakat dalam kasus-kasus publik
penggerak advokasi berbasis kajian hukum

Ia kerap terlibat dalam:

Investigasi awal dugaan penyimpangan anggaran
Pendampingan masyarakat dalam sengketa kebijakan
Penyusunan laporan untuk aparat penegak hukum

Pendekatan yang digunakan tidak hanya berbasis opini, tetapi juga analisa hukum dan dokumen administratif, menjadikan setiap langkahnya lebih sistematis dan terukur.

Gaya Kepemimpinan: Kritis dan Konfrontatif

Dalam sejumlah pernyataan publik, A. Tarmizi dikenal memiliki gaya komunikasi yang:

tegas dan lugas
berani mengkritik kebijakan yang dianggap menyimpang
tidak segan membawa persoalan ke ranah hukum

Karakter ini menjadikannya figur yang cukup menonjol di antara aktivis LSM, terutama dalam isu-isu sensitif seperti:

pengelolaan anggaran daerah
konflik aset dan pertanahan
dugaan penyalahgunaan kewenangan

Peran Strategis di Tengah Krisis Kepercayaan

Kemunculan figur seperti A. Tarmizi tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang lebih luas:
meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Dalam konteks ini, peran yang dijalankan mencerminkan:

fungsi check and balance dari masyarakat sipil
dorongan terhadap penegakan hukum yang lebih terbuka
upaya membangun kesadaran publik terhadap hak-haknya

Kontroversi dan Tantangan

Sebagai aktivis yang bergerak di wilayah sensitif, langkah A. Tarmizi tidak lepas dari:

potensi resistensi dari pihak yang dikritik
tudingan politisasi isu
tantangan validitas data di ruang publik

Namun demikian, posisi ini juga mempertegas perannya sebagai figur yang berada di garis depan dalam dinamika kontrol kebijakan.

Kesimpulan

A. Tarmizi merepresentasikan wajah baru aktivisme kebijakan publik di tingkat lokal menuju nasional—figur yang tidak hanya bersuara, tetapi juga berupaya mendorong proses hukum dan perubahan sistemik.

Di tengah kompleksitas persoalan tata kelola pemerintahan, kehadiran tokoh seperti dirinya menjadi bagian penting dari ekosistem demokrasi:
mengawasi, mengkritisi, dan menekan agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.

(Yazid)

9 Apr 2026

2.340 SPPG Sudah Bersertifikat Halal, Kepala BPJPH “SPPG Harus Mempunyai Penyelia Halal”

Jakarta,Jurnaltipikor.com,-Sebanyak 2.340 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bersertifikat halal. Capaian ini menjadi bagian dari akselerasi sertifikasi halal yang terus diperkuat pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal dapur SPPG merupakan langkah strategis untuk memastikan program MBG tidak hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga terjamin kehalalannya.

“Saat ini data Sihalal mencatat sebanyak 2.340 SPPG telah bersertifikat halal. Dan jumlah ini tentu saja terus bertambah seiring percepatan, karena yang lainnya juga sedang berproses mengurus sertifikasi halal,” ungkap Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, di Gedung BPJPH Jakarta, pada Rabu 11 Februari 2026.

Lebih lanjut, Kepala BPJPH mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari langkah percepatan yang dijalankan secara terencana, terstruktur dan berkesinambungan.

“Kita sedang mengakselerasi sertifikasi halal dapur SPPG. Jadi di setiap SPPG ada Penyelia Halal yang bertanggung jawab atas proses produk halal, yang harus memenuhi standar jaminan produk halal sesuai ketentuan,” lanjut Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.

Strategi percepatan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Kerja BPJPH bersama Komisi VIII DPR RI. Skema yang dijalankan adalah menempatkan Penyelia Halal di setiap dapur SPPG, paralel dengan penguatan kerja sama bersama lembaga-lembaga pelatihan Jaminan Produk Halal (JPH).

“Akselerasi sertifikasi halal dapur SPPG ini program yang musti dan wajib kita jalankan. Caranya begini, semua kepala dapur menjadi penyelia. Jadi mereka kita training para kepala dapur SPPG ini (melalui pelatihan calon Penyelia Halal), untuk menjadi Penyelia Halal (di dapur SPPG),” papar Babe Haikal di hadapan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin 09 februari 2026.

Hingga saat ini, pelatihan tersebut telah menghasilkan 3.198 Penyelia Halal untuk mendukung operasional proses produk halal dapur MBG di seluruh Indonesia.

Jumlah ini terus bertambah seiring pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, jumlah SPPG bersertifikat halal pun meningkat signifikan.

Babe Haikal pun menegaskan, keberadaan Penyelia Halal menjadi kunci penguatan sistem jaminan produk halal di dapur MBG.

“Mereka adalah kepanjangan tangan kita. Jika ada hal yang tidak memenuhi standar di lapangan terkait bahan dan proses produksi, maka mereka bisa segera ambil tindakan. Dan kami akan melihat ini (melakukan pengawasan) secara berkelanjutan,” Jelasnya.

Dengan adanya Penyelia Halal di setiap SPPG, prinsip trustability, traceability, dan transparency dapat diterapkan secara utuh dari hulu hingga hilir. Hal tersebut penting untuk memastikan makanan yang disajikan bagi generasi bangsa benar-benar sehat, aman, bergizi, serta halal dan thayyib.

Sejalan dengan itu, BPJPH terus memperkuat pembinaan pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal secara berkelanjutan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan koordinasi teknis dalam program sertifikasi halal termasuk fasilitasi dan pendampingan. Tujuannya, supaya sertifikasi halal tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi diimplementasikan secara konsisten dalam praktik operasional sehari-hari.

“MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian. Sertifikasi halal memastikan mutu, gizi, dan kehalalan pangan tetap terjaga,” kata Babe Haikal.

“Sejak awal kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan BGN untuk memastikan setiap dapur MBG memenuhi ketentuan jaminan produk halal. Selain melaksanakan amanat Undang-Undang, upaya ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menempatkan aspek halal sebagai prioritas.” pungkasnya.

Sumber : BPJPH

9 Apr 2026

Skandal Hibah Gaya Wakil Rakyat: Main Anggaran, Main Organisasi — Siapa Sebenarnya yang Diawasi?

Bandung, JURNAL TIPIKOR — Dugaan rangkap jabatan Anggota DPRD dalam organisasi penerima hibah APBD kini tak lagi sekadar bisik-bisik. Isu ini mulai mencuat ke permukaan dan memantik sorotan keras dari Badan pemantau kebijakan publik (BPKP).

Melalui Ketua Umumnya, A.Tarmizi secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika. Ini dugaan konflik kepentingan yang terang-benderang. Kalau wakil rakyat ikut ‘bermain’ di dalam penerima hibah, lalu siapa yang mengawasi siapa?” tegasnya.

“Dari Pengawas Jadi Pemain”

Fenomena ini dinilai sebagai ironi dalam sistem demokrasi daerah. DPRD yang seharusnya menjadi pengawas anggaran, justru diduga masuk ke dalam lingkaran penerima manfaat.

Kondisi ini memunculkan sindiran tajam di tengah publik:

Pengawas rasa pemain, APBD pun jadi arena.

Menurut Tarmizi, praktik semacam ini tidak bisa lagi ditoleransi karena berpotensi merusak fondasi tata kelola keuangan daerah, hal tersebut disampaikan kepada Jurnal Tipikor, Kamis (9/4)

Baca juga Gadaikan Hutan Negara demi Rubicon: Bos Inhutani V Divonis 4 Tahun Penjara!

Aroma “Bagi-Bagi Kue” Anggaran

Sorotan juga mengarah pada potensi penyimpangan dalam distribusi hibah. Ketika aktor politik memiliki irisan langsung dengan penerima hibah, maka objektivitas menjadi dipertanyakan.

Indikasi yang mencuat antara lain:

Dugaan pengkondisian penerima hibah
Intervensi dalam pembahasan anggaran
Potensi aliran dana tidak wajar

“Kalau ini dibiarkan, hibah bukan lagi instrumen bantuan, tapi berubah jadi alat distribusi kepentingan,” lanjut A.Tarmizi.

Dari Etika ke Potensi Korupsi

Secara hukum, rangkap jabatan ini tidak hanya bermasalah secara etik, tetapi juga membuka pintu pada dugaan tindak pidana.

Apabila terbukti terdapat:

Penyalahgunaan kewenangan
Upaya menguntungkan diri sendiri atau kelompok

Maka kasus ini berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Hibah atau Bancakan?

Di tengah tekanan ekonomi masyarakat, penggunaan APBD seharusnya tepat sasaran. Namun realitas yang muncul justru memancing sinisme publik.

Apakah hibah masih untuk rakyat, atau sudah berubah menjadi ‘bancakan elit’?

Sindiran ini kian menguat seiring munculnya dugaan keterlibatan oknum legislatif dalam organisasi penerima hibah.

Desakan: Bongkar dan Usut Tuntas

mendesak langkah konkret:

Audit total dana hibah APBD
Penelusuran afiliasi pejabat dengan penerima hibah
Keterbukaan data kepada publik
Penegakan hukum tanpa kompromi

“Kami tidak akan berhenti. Jika ada indikasi kuat, ini harus dibawa ke ranah hukum. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik seperti ini,” tutup A.Tarmizi .

Penutup

Kasus ini menjadi cermin buram tata kelola anggaran daerah. Ketika wakil rakyat mulai bermain di dua sisi—sebagai pengawas dan penerima—maka yang runtuh bukan hanya sistem, tetapi juga kepercayaan publik.

Dan pertanyaannya kini semakin nyaring:
Masihkah ini demokrasi anggaran, atau sudah berubah jadi panggung kepentingan?

(Her)

9 Apr 2026

Revolusi Pajak Jabar: Bayar Pajak Kendaraan Kini Bebas KTP Pemilik Lama, Solusi atau Celah Baru?

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi melakukan terobosan dalam menyederhanakan birokrasi layanan publik. Melalui kebijakan terbaru, masyarakat kini tidak lagi diwajibkan melampirkan KTP asli pemilik lama saat melakukan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun proses balik nama.

Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait rumitnya administrasi saat membeli kendaraan bekas.

Selama ini, syarat KTP pemilik pertama seringkali menjadi “tembok tinggi” bagi pemilik kendaraan tangan kedua, yang kerap berujung pada keengganan membayar pajak tepat waktu.

Dengan kebijakan baru ini, Pemprov Jabar berharap tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat signifikan seiring dengan kemudahan akses yang diberikan.

Baca juga Gadaikan Hutan Negara demi Rubicon: Bos Inhutani V Divonis 4 Tahun Penjara!

Pandangan Pakar: Dilema Antara Kemudahan dan Sinkronisasi Aturan

Menanggapi langkah berani ini, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi Sugandi, memberikan catatan kritis. Menurutnya, kebijakan ini ibarat pisau bermata dua yang harus dikelola dengan sangat hati-hati.

“Kebijakan ini perlu kita lihat dari dua sisi secara berimbang. Di satu sisi, ini adalah upaya jemput bola yang brilian untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Pemerintah daerah menunjukkan sensitivitas terhadap hambatan administratif yang selama ini membebani rakyat,” ujar Yogi.

Namun, di sisi lain, Yogi menekankan pentingnya aspek penegakan hukum dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Beliau menyoroti beberapa poin krusial:

Sinkronisasi Pusat-Daerah: Jabar tidak berdiri sendiri. Aturan ini harus dipastikan selaras dengan regulasi Kepolisian RI (Korlantas) agar tidak terjadi tumpang tindih validasi data kendaraan di tingkat nasional.
Keamanan Data dan Kepemilikan: Penghapusan syarat KTP pemilik lama berisiko membuka celah bagi legalitas kendaraan yang tidak jelas jika tidak dibarengi dengan sistem verifikasi digital yang kuat.
Pendapatan Daerah vs Ketertiban Administrasi: Meski berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, ketertiban pendataan pemilik kendaraan yang akurat tidak boleh dikorbankan.

Menuju Administrasi yang Lebih Manusiawi

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Jawa Barat untuk mentransformasi layanan publik menjadi lebih modern dan tidak berbelit-belit.

Meski demikian, Yogi Suprayogi mengingatkan bahwa efektivitas aturan ini akan sangat bergantung pada pengawasan di lapangan.

“Kuncinya adalah integrasi data. Jika sistem backend-nya kuat, maka kemudahan ini akan menjadi preseden baik bagi provinsi lain. Tapi jika koordinasi dengan pusat lemah, ini justru bisa memicu masalah baru di masa depan,” pungkasnya.

Dengan adanya aturan ini, masyarakat Jawa Barat diharapkan segera memanfaatkan kemudahan tersebut untuk melegalkan status kepemilikan kendaraan mereka tanpa perlu lagi “berburu” identitas pemilik pertama yang sulit ditemui.(*)

9 Apr 2026

Gadaikan Hutan Negara demi Rubicon: Bos Inhutani V Divonis 4 Tahun Penjara!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat resmi menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Direktur Utama PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V periode 2021–2025, Dicky Yuana Rady.

Dicky terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap untuk memuluskan praktik “kongkalikong” pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

Dalam sidang yang digelar Kamis di PN Jakarta Pusat, Hakim Ketua Teddy Windiartono menegaskan bahwa Dicky bersalah karena menerima suap total “199 ribu dolar Singapura” dari pihak swasta guna mengondisikan kerja sama pemanfaatan hutan pada Register 42, 44, dan 46.

Baca juga Wajar Panik! Segini Asumsi Kerugian Koruptor Samsat, Setelah Aturan KDM Diterapkan

Kehilangan Jabatan, Kehilangan Rubicon

Selain pidana badan, hakim juga menjatuhkan hukuman yang memukul telak finansial terdakwa:

Denda Rp200 Juta: Jika tidak dibayar, masa tahanan ditambah 90 hari.
Uang Pengganti 10 Ribu Dolar Singapura: Sebagai kompensasi atas dana suap yang telah dinikmati terdakwa.
Penyitaan Aset: Negara merampas satu unit mobil Jeep Rubicon milik terdakwa yang menjadi simbol sekaligus instrumen dalam transaksi haram tersebut.

Rusaknya Integritas BUMN

Majelis Hakim menyoroti bahwa tindakan Dicky bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan pengkhianatan terhadap tanggung jawab besar dalam menjaga kekayaan alam negara.

Perbuatan terdakwa telah merusak integritas dan objektivitas kepemimpinan di BUMN yang seharusnya mengelola kekayaan alam hutan demi kepentingan negara,” tegas Hakim Teddy dalam pertimbangannya.

Meskipun vonis ini sedikit lebih ringan dari tuntutan jaksa (4 tahun 10 bulan), hukuman ini menjadi peringatan keras bagi para petinggi BUMN.

Sifat kooperatif dan status “belum pernah dihukum” menjadi faktor yang meringankan Dicky dari jeratan hukuman maksimal.

Baca juga Polres Sukabumi Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, 1 Pelaku Diamankan

Barang Bukti yang Kembali ke Negara

Dari total suap yang diterima, sebesar “189 ribu dolar Singapura” telah dikembalikan ke kas negara lantaran belum sempat digunakan oleh terdakwa.

Kasus ini sekaligus membongkar pola pengaturan proyek (kondisi) yang melibatkan PT PML di wilayah Lampung, yang merusak tatanan persaingan sehat di sektor kehutanan.

Dicky dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a ‘juncto’ Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Kasus ini menambah daftar panjang pejabat sektor kehutanan yang harus meringkuk di balik jeruji besi akibat jeratan gratifikasi.(*)

9 Apr 2026

Wajar Panik! Segini Asumsi Kerugian Koruptor Samsat, Setelah Aturan KDM Diterapkan

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Di balik kebijakan revolusioner membebaskan syarat KTP pemilik lama, terselip jerit kepanikan dari balik meja birokrasi. Lahan basah yang selama puluhan tahun menjadi “mesin ATM pribadi” oknum tertentu kini diputus paksa oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Fenomena resistensi terlihat jelas di lapangan. Beberapa Samsat terpantau masih “bimbang” menerapkan aturan Gubernur dengan berbagai dalih teknis.

Salah satunya Samsat Bekasi yang beralasan masih memerlukan koordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Sikap ini memicu kemarahan publik yang menduga kuat adanya upaya menghambat aturan demi mempertahankan pundi-pundi ilegal.

Baca juga Polres Sukabumi Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, 1 Pelaku Diamankan

Simulasi “Uang Haram” yang Hilang

Seberapa besar sebenarnya nilai kerugian para oknum “Tikus Rakus” ini? Berikut adalah simulasi kasar aliran dana pungli yang selama ini diperas dari keringat rakyat:

Kategori Simulasi	Tarif “Tembak” KTP	Setoran Oknum (Nett)	Volume Per Hari	Potensi Kerugian/Bulan
Kelas Teri (Samsat Kecil)	Rp150.000	Rp100.000	50 Berkas	Rp120 Juta
Kelas Kakap (Kota Besar)	Rp300.000	Rp200.000	200 Berkas	Rp960 Juta

Catatan : Angka di atas merupakan asumsi kasar berdasarkan praktik lapangan. Di kota besar, satu kantor Samsat bisa kehilangan hampir Rp1 Miliar per bulan hanya dari satu jenis pungli “tembak” KTP.

Kepanikan Massal di Balik Meja

Melihat angka fantastis tersebut, menjadi sangat logis mengapa ada oknum petugas yang bersikeras mempersulit warga di awal pemberlakuan aturan baru ini.

Yang mereka pertahankan bukan lagi integritas institusi atau aturan negara, melainkan gaya hidup hedonisme yang selama ini ditopang oleh pungutan liar.

Kebijakan bayar pajak tanpa KTP asli pemilik lama ini terbukti bukan sekadar penyederhanaan birokrasi, melainkan “operasi senyap pemberantas korupsi” yang telah mengakar selama puluhan tahun.

Tentang Kebijakan KDM

Kebijakan yang diinisiasi oleh kepemimpinan saat ini (KDM) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara transparan dan meringankan beban masyarakat.

Dengan memotong mata rantai pungli, negara mendapatkan pemasukan yang sah, sementara warga terlindungi dari praktik pemerasan terselubung.(*)