Arsip Kategori: Seputar Jawa Barat

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., meresmikan Kantor Kecamatan Ciemas yang telah selesai direhabilitasi. Peresmian berlangsung di Halaman Kantor Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (26/01/2026).

Bupati mengatakan, bahwa rehabilitasi Kantor Kecamatan Ciemas ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya, kantor kecamatan menjadi garda terdepan pelayanan administrasi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan warga.

"Kecamatan Ciemas merupakan wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Karena itu, dukungan infrastruktur, baik jalan maupun fasilitas perkantoran, harus terus diperkuat," Ucap Bupati.

Baca juga Bupati Sukabumi Resmikan IGD Puskesmas Kalibunder Dan Jembatan Gantung Leuwi Reuming

Bupati juga mengapresiasi peran anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Daerah Pemilihan VI yang dinilai konsisten mendorong kemajuan wilayah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Disebutkan oleh Bupati, Kecamatan Ciemas memiliki posisi strategis terutama dalam pengembangan kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Pembangunan sarana dan prasarana fisik, seperti kantor kecamatan yang representatif, menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik agar semakin dekat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“kemegahan gedung harus sejalan dengan semangat kerja yang produktif, pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan,” ujarnya.

Baca juga Bungkam Usai 7 Jam Dicecar KPK, Tersangka Korupsi Haji ‘Gus Alex’ Lempar Bola Panas ke Penyidik

Bupati berpesan kepada camat beserta seluruh jajaran agar menjadikan kantor tersebut sebagai pusat inovasi pelayanan publik, sejalan dengan visi Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah). Selain itu, gedung baru diharapkan mampu mendorong sinergi antara kecamatan, desa, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mengakselerasi kemajuan sektor pariwisata dan pertanian di Kecamatan Ciemas.

“Saya titip agar gedung yang baru ini dipelihara dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Ciemas, Usep Supelita, menyampaikan bahwa rehabilitasi Kantor Kecamatan Ciemas tidak hanya mencakup perbaikan gedung utama, tetapi juga penambahan aula, gedung sekretariat PKK, mushola, serta penataan halaman kantor.

“Saya sangat bangga dan berterima kasih atas perhatian Bupati Sukabumi sehingga rehabilitasi dan penambahan fasilitas ini dapat terwujud. Ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Ciemas dan Kabupaten Sukabumi,” tandasnya.

Baca juga Rupiah Nyaris Rp17.000, Legislator PDI Perjuangan Desak BPKH Putar Otak Amankan Biaya Haji

Camat menambahkan, selain dikenal sebagai pusat wisata Geopark Ciletuh Palabuhanratu, Kecamatan Ciemas juga berkontribusi terhadap suplai ketahanan pangan nasional. Kontribusi tersebut turut mengantarkan Kabupaten Sukabumi meraih penghargaan dari Presiden sebagai daerah berdaulat pangan.

Pada momen peresmian tersebut, pemerintah kecamatan ciemas menghadirkan sejumlah layanan kepada masyarakat, di antaranya pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga berencana (KB), donor darah, serta pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam kesempatan itu, bupati menyerahkan 1 unit traktor roda 4 dan 1 unit drone untuk sprayer pertanian kepada kepada kelompok tani kecamatan ciemas.

Alamsyah (Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., meresmikan dua fasilitas pelayanan publik yakni Unit Instalasi Gawat Darurat (IGD) UPTD Puskesmas Kalibunder serta Jembatan Gantung Leuwi Reuming yang berada di Desa Sukaluyu, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (26/01/2026).

Jembatan gantung tersebut dibangun dengan panjang sekitar 70 meter dan rampung dikerjakan selama 120 hari menggunakan anggaran APBD Kabupaten Sukabumi. Keberadaan jembatan ini menjadi akses penghubung sekaligus jalur alternatif bagi masyarakat setempat.

Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.

“Saya mengajak seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk bersama-sama merawat dan memelihara fasilitas ini. Semoga bisa digunakan dalam waktu yang lama dan memberikan manfaat sebesar-besarnya,” ujarnya

Baca juga Nyanyian Eks Wamenaker Noel: Ada Partai Berinisial “K” di Balik Pusaran Korupsi Sertifikat K3!

Bupati pun menjelaskan, kehadiran jembatan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas warga. Jika sebelumnya warga harus menempuh jarak hingga puluhan kilometer untuk mencapai Desa Sirnamekar, kini perjalanan dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar lima menit.

“Selamat menikmati akses baru ini kepada masyarakat dan seluruh pengguna jalan. Mudah-mudahan jembatan ini benar-benar bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Kalibunder, Sri Resmiati, menyampaikan bahwa Jembatan Gantung Leuwi Reuming sebelumnya dibangun pada tahun 2020 melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Namun, jembatan tersebut putus akibat banjir bandang yang terjadi pada Desember 2024.

“Forkopimcam bersama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati beserta jajaran yang telah membangun kembali jembatan ini pascabencana,” kata Camat.

Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Rakor Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah

Sri mengakui, keberadaan jembatan penghubung tersebut mampu menghemat waktu tempuh warga sekaligus meningkatkan akses perekonomian, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat di wilayah Kalibunder.

Hal senada disampaikan tokoh masyarakat setempat, Latif Soleh. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang telah mengembalikan akses penghubung antarwilayah tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah membantu kami. Sebelumnya, dari Desa Sirnamekar ke Desa Sukaluyu harus menempuh jarak sekitar 20 kilometer. Sekarang cukup lima menit,” ucapnya.

Baca juga SPPG Yayasan Shaiba Insan Sejahtera Gelar Launching Di Parungkuda Sukabumi

Menurutnya, kembalinya akses jembatan tersebut berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Harga hasil pertanian yang sebelumnya turun akibat sulitnya akses distribusi, kini kembali membaik.

“Alhamdulillah, setelah jembatan ini dibangun kembali, para petani bisa menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih pantas,” pungkasnya.

(Rama)

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR – Hari libur biasanya menjadi waktu untuk beristirahat, namun tidak bagi Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn.

Dengan semangat pengabdian tanpa batas, beliau menerjang jalur sulit menuju pelosok Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru, pada Sabtu (24/1/2026).

Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata kepemimpinan yang “jemput bola” dalam menuntaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Baca juga Senin Depan Di Jadwalkan, Hearing Dengan Dinas Dan DPR Daerah, Prihal Terkait Berikut Ini

Negara Hadir di Garis Depan Kemiskinan

Meski harus menempuh kondisi geografis yang menantang, Wabup Tuti menegaskan bahwa jarak tidak boleh menjadi penghalang bagi keadilan sosial.

Beliau hadir membawa solusi konkret dengan menggandeng Dinas Sosial Kabupaten Kuningan untuk menyalurkan bantuan langsung berupa sembako, perlengkapan mandi, hingga kasur lipat bagi warga yang paling membutuhkan.

“Tidak ada kata mundur untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat. Monitoring ini adalah bagian dari empati dan keberpihakan kita kepada warga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan,” tegas Hj. Tuti Andriani di sela-sela kunjungannya.

Baca juga Wujudkan Swasembada Pangan Era Prabowo, Pj Kades Suryati “Hujani” Lahan Air Kulim dengan Belasan Ribu Bibit Jagung

Bukan Hanya Rumah: Menilik Nadi Ekonomi dan Infrastruktur

Selain fokus pada Rutilahu, Wabup Tuti secara komprehensif membedah problematika Desa Sagaranten. Beliau meninjau langsung:

• Aksesibilitas: Menilai urgensi perbaikan jalan desa sebagai kunci mobilitas dan distribusi hasil tani.
• Ekonomi Lokal: Meninjau aktivitas UMKM yang menjadi tulang punggung masyarakat namun masih terkendala modal dan pemasaran.
• Keberlanjutan Program: Memastikan program pembangunan desa berjalan tepat sasaran dan efisien.

Beliau menekankan bahwa pembangunan Sagaranten tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus lintas sektor agar memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan warga.

Baca juga BPKP Bongkar “Dosa” Tata Ruang KBB: Longsor Bukan Sekadar Takdir, Tapi Kegagalan Mitigasi!

Sinergi Cerdas: Peran Perangkat Desa dan “Jemput Bola”

Dibalik kesuksesan kunjungan ini, terdapat koordinasi berjenjang yang rapi. Samsi Nugraha, Kaur Perencanaan Desa Sagaranten, mengungkapkan bahwa agenda ini adalah hasil komunikasi intensif dengan tokoh pemerhati pembangunan, Firman Azhari, yang kemudian ditindaklanjuti ke jajaran Sekretaris Pribadi Wakil Bupati.

Kepala Desa Sagaranten, Diding, memberikan apresiasi tinggi atas kreativitas perangkat desanya. “Saya selalu menekankan prinsip ‘jemput bola’.

Perangkat desa harus proaktif, tidak boleh hanya menunggu program. Sinergi dengan Pak Firman Azhari dan respon cepat Ibu Wakil Bupati adalah modal besar bagi kemajuan desa kami,” ujar Diding

Baca juga BANDUNG PEDULI! Dinsos Kota Bandung Gerak Cepat Tembus Lokasi Longsor Cisarua Lembang

Pengawalan Ketat Pemerintah Kecamatan

Hadir mendampingi Wakil Bupati, Camat Ciwaru Rusmiadi, AP., S.Sos., M.Si, bersama Kasi Pemerintahan Nanang Faturohman, S.E., M.E.

Kehadiran jajaran kecamatan memastikan bahwa seluruh hasil temuan lapangan akan ditindaklanjuti secara administratif dan teknis agar realisasi bantuan berjalan lebih cepat.

Kunjungan ini diakhiri dengan harapan besar dari Pemerintah Desa Sagaranten agar kolaborasi antara desa dan Pemerintah Kabupaten terus terjalin.

Kehadiran Hj. Tuti Andriani menjadi simbol kuat bahwa pembangunan di Kabupaten Kuningan kini benar-benar bergerak dari pinggiran, merangkul yang terpencil, dan memanusiakan setiap warga.

Tentang Kegiatan:
Monitoring Rutilahu dan Peninjauan Infrastruktur ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

(Deden)

BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) mengeluarkan pernyataan keras terkait rentetan musibah tanah longsor yang terus menghantui Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam kajian terbarunya, BPKP menegaskan bahwa bencana yang menelan kerugian materi hingga nyawa ini bukan murni fenomena alam, melainkan dampak nyata dari karut-marutnya implementasi kebijakan tata ruang.

Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor pada Sabtu (24/1), menyatakan bahwa ada interaksi berbahaya antara kondisi geologis yang labil dengan kebijakan pemerintah daerah yang cenderung abai terhadap aspek keamanan lingkungan.

Baca juga “Jangan Tukar Nyawa dengan Sayur!”: Dedi Mulyadi Berang Lihat Hutan Burangrang Jadi Kebun di Lokasi Longsor Cisarua

Anatomi Bencana: Lereng Terjal dan Tanah Labil

Secara teknis, Tarmizi memaparkan bahwa wilayah seperti Cipongkor, Lembang, dan Gununghalu adalah “bom waktu” geologis.

Dengan kemiringan lereng mencapai 25–40% dan struktur tanah vulkanik muda yang porus, wilayah ini sangat rentan mengalami pergerakan tanah saat diguyur hujan dengan intensitas di atas 100 mm per hari.

“Tanah di KBB itu mudah menyerap air tapi tidak stabil. Begitu hujan ekstrem masuk, tanah menjadi jenuh, bobot massa meningkat, dan seketika meluncur di atas bidang gelincir batuan,” urai Tarmizi.

Baca juga LUMPUHNYA SURGA PAPRIKA: Longsor Maut Terjang Cisarua, 6 Tewas dan 84 Warga Masih Tertimbun

Sorotan Tajam: Alih Fungsi Lahan dan Izin di Zona Merah

BPKP menyoroti tiga celah kritikal dalam kebijakan Pemerintah Daerah KBB sebelum bencana terjadi:

• Pelacuran Tata Ruang (RTRW): Tekanan ekonomi dan pembangunan wisata di Kawasan Bandung Utara (KBU) telah mengalahkan fungsi lindung. “Hutan beralih jadi vila dan kawasan komersial. Akar pohon yang seharusnya mengikat tanah hilang, digantikan beton yang mempercepat bencana,” tegas Tarmizi.
• Izin di ‘Zona Merah‘: BPKP menemukan adanya pembiaran terhadap pembangunan pemukiman di lokasi dengan tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi akibat kurangnya detail mikrozonasi dalam pemberian IMB/PBG.
• EWS dan Mitigasi yang ‘Mati Suri’: Dari sekian banyak titik rawan, pemasangan alat Early Warning System (EWS) masih sangat minim. Bahkan, alat yang ada sering kali tidak berfungsi karena minimnya biaya pemeliharaan.

Tabel Ringkasan Analisa BPKP

Kesimpulan: Butuh Revolusi Tata Ruang

BPKP menyimpulkan bahwa kejadian longsor di Bandung Barat adalah akumulasi dari kegagalan mitigasi yang tertinggal jauh oleh laju pembangunan.

“Kami merekomendasikan pemerintah untuk segera menerapkan disaster-based spatial planning. Zona merah jangan hanya jadi coretan di peta, tapi harus benar-benar dikosongkan dari bangunan permanen jika kita tidak ingin terus-menerus memanen bencana,” tutup A. Tarmizi.

Pewarta : Heryanto

Editor : Azi

BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR – Suasana duka menyelimuti Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pasca dentuman keras menyerupai bom pada Jumat dini hari pukul 02.00 WIB yang meluluhlantakkan pemukiman warga. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke medan bencana untuk meninjau proses evakuasi dan menyoroti akar masalah yang memicu tragedi ini.

Alih Fungsi Lahan: “Hutan Hilang, Bencana Datang”

Di tengah lumpur dan puing bangunan, Gubernur Dedi Mulyadi tidak dapat menyembunyikan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa bencana ini bukan sekadar faktor alam, melainkan dampak nyata dari kerusakan ekosistem di lereng Gunung Burangrang.

Gubernur menunjuk langsung kondisi perbukitan yang kini gundul dan berubah wajah. Vegetasi penahan tanah yang seharusnya kokoh menjaga lereng, kini telah lenyap berganti menjadi komoditas ekonomi jangka pendek.

“Daerah ini seharusnya berisi pohon penahan tanah dan air, tapi kawasannya diubah menjadi kebun bunga dan sayuran. Ini mungkin salah satu faktor penyebab tanah longsor,” tegas Dedi Mulyadi dengan nada bicara yang dalam.

Video Gubernur Jawa Barat sedang Meninjau Musibah Longsor di Kabupaten Bandung Barat

Menurutnya, transformasi hutan pegunungan menjadi taman bunga dan kebun sayur membuat struktur tanah kehilangan "jangkar" alaminya, sehingga menjadi sangat labil saat diguyur hujan deras.

Moratorium dan Evaluasi Total

Merespons kehancuran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas. Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya untuk segera memutus rantai alih fungsi lahan di wilayah rawan bencana.

• Stop Alih Fungsi: Larangan keras bagi perubahan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan di seluruh area perbukitan Jawa Barat.
• Kembalikan Fungsi Hutan: Instruksi kepada jajaran terkait untuk mengevaluasi asal-usul lahan dan mengembalikan fungsinya sebagai hutan pelindung.
• Audit Lingkungan: Peninjauan kembali izin-izin pemanfaatan lahan di lereng gunung untuk memastikan keamanan warga di masa depan.

Baca juga LUMPUHNYA SURGA PAPRIKA: Longsor Maut Terjang Cisarua, 6 Tewas dan 84 Warga Masih Tertimbun

Update Evakuasi: 17 Keluarga Tertimbun

Hingga saat ini, Tim SAR masih berpacu dengan waktu untuk mencari warga yang hilang. Tangis pecah di posko pengungsian, salah satunya dari Ai Siti Jubaedah, warga selamat yang menyaksikan detik-detik mengerikan tersebut. Ia melaporkan sedikitnya 17 keluarga tertimbun material longsor.
Fokus pencarian saat ini tertuju pada satu rumah yang dihuni keluarga Pak Jajang.

Sebanyak 5 orang anggota keluarga, termasuk anak dan cucu, hingga kini belum ditemukan keberadaannya.
Bencana ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa eksploitasi lahan yang mengabaikan keselamatan ekologis harus segera dihentikan sebelum lebih banyak nyawa menjadi taruhannya.(*)

Tim Redaksi

Editor : Azi

BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR -Duka mendalam menyelimuti kaki Gunung Burangrang. Bencana tanah longsor skala besar melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu (24/1/2026) dini hari pukul 02.00 WIB.

Hingga siang ini pukul 12.38 WIB, tercatat 6 orang meninggal dunia dan 84 warga dilaporkan masih hilang tertimbun material tanah.

Bencana ini meluluhlantakkan dua titik utama, yakni Kampung Babakan RT 05/11 dan Kampung Pasir Kuda. Operasi pencarian korban saat ini menjadi perlombaan melawan waktu di tengah medan berlumpur dan ancaman cuaca ekstrem.

Baca juga Hujan Lebat Bukan Menjadi Penghalang, DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Tetap Gelar Santunan Di Jum’at Ke-4 Tahun 2026

Ironi di Balik Desa Mandiri

Desa Pasirlangu bukan sekadar pemukiman biasa. Berada di ketinggian 1.000–1.400 mdpl, desa seluas 1.020 hektar ini merupakan sentra pertanian paprika terbesar di Indonesia.

Melalui Koperasi Mitra Sukamaju, warga Pasirlangu selama ini telah menjadi tulang punggung pemasokan sayuran kualitas unggul bagi Jawa Barat dan nasional.

“Saat ini kondisi Desa Pasirlangu sedang berduka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh instansi terkait sudah berada di lapangan untuk memastikan penanganan darurat berjalan maksimal,” ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.

Baca juga KBB BERDUKA, Lereng Gunung Burangrang Longsor, Puluhan Rumah Tertimbun dan Warga Terjebak

Potret Wilayah dan Dampak Bencana

Bencana ini memutus denyut nadi ekonomi desa yang dihuni oleh 10.926 jiwa tersebut. Selain korban jiwa, kerugian materil diprediksi mencapai angka yang fantastis mengingat banyaknya lahan pertanian paprika dan sayur mayur yang hancur tertimbun longsoran dari lereng Gunung Burangrang.

Secara geografis, Pasirlangu merupakan benteng pengawasan alami. Nama “Pasirlangu” sendiri berasal dari kata Langeu (melihat/mengawasi), yang secara filosofis bermakna menyelesaikan masalah dengan cara “didudukkan perkaranya untuk mencari jalan damai.” Namun kini, warga terpaksa ngalangeu (merenung) di tengah puing-puing rumah mereka yang hancur.

Poin Utama Situasi Terkini:

• Waktu Kejadian: Sabtu, 24 Januari 2026, Pukul 02.00 WIB.
• Korban: 6 Meninggal Dunia, 84 Dalam Pencarian (Status Pukul 12.38 WIB).
• Lokasi Terdampak: Kampung Babakan RT 05/11 dan Kampung Pasir Kuda.
• Tim Penyelamat: Tim SAR Bandung, BPBD KBB, TNI/Polri, dan Relawan.
• Kendala: Medan berlumpur tebal dan potensi cuaca ekstrem susulan.

Pemerintah menghimbau masyarakat di sekitar lereng Gunung Burangrang untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan mengingat curah hujan yang masih tinggi di wilayah Bandung Barat.

Sumber :
Pusat Informasi Bencana KBB / Humas Pemprov Jabar
Editor : Azi

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWO I) Kabupaten Sukabumi, kembali menggelar acara santunan di Jum'at ke-3 tahun 2026. Acara berlangsung di kantor DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi, Perum Pusaka Bumi Parungkuda Blok A-06, Desa Parungkuda, kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jum'at (23/01/2026).

Acara santunan ini merupakan salah satu program DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim piatu dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah.

"Alhamdulillah,meskipun diguyur hujan dari pagi hari tapi acara tetap kami laksanakan dan berjalan lancar. Acara santunan ini adalah bukti kepedulian kami terhadap masyarakat, terutama anak-anak yatim piatu. Kami berharap, bantuan ini dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari," ujar Heriyadi, Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi.

Baca juga KBB BERDUKA, Lereng Gunung Burangrang Longsor, Puluhan Rumah Tertimbun dan Warga Terjebak

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi dan diisi bukan hanya dengan pemberian santunan saja akan tetapi dilakukan pendataan juga terkaiit kebutuhan sekolah anak-anak yatim piatu.

DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program sosial kemasyarakatan di tahun 2026, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan wujud nyata menjadikan Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).

(Rama)

CISARUA, BANDUNG BARAT, JURNAL TIPIKOR – Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memicu bencana besar. Hujan dengan intensitas tinggi selama empat hari terakhir mengakibatkan lereng Gunung Burangrang longsor, menerjang pemukiman warga di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, pada Jumat (23/1/2026) malam hingga Sabtu (24/1/2026) dini hari.

Pemukiman Hancur dalam Sekejap
Material tanah dan terjangan air deras dilaporkan menghantam tiga kampung sekaligus, yakni Kampung Pasirkuning, Pasiran Cikandang, dan Tarikkolot. Luas kawasan yang terdampak diperkirakan mencapai 30 hektare.

“Tiba-tiba saja tanah dan air deras menghantam pemukiman saat warga sedang beristirahat. Hingga kini belum diketahui secara resmi terkait korban jiwa,” tutur Wahyudin (60), salah satu warga setempat yang menyaksikan mencekamnya suasana di lokasi.

Baca juga Skandal 6,5 Miliar: BPKP Endus Bau Amis Proyek Mangkrak SMAN 1 Cibitung, Desak Blacklist Kontraktor!

Data Terkini: 5 Warga Terjebak, Puluhan Rumah Terdampak
Hingga berita ini diturunkan, pendataan masih terus dilakukan di tengah kondisi gelap gulita akibat listrik padam dan cuaca yang masih ekstrem. Berikut adalah poin-poin situasi terkini:

• • Rumah Terdampak: Lebih dari 30 rumah dikabarkan tertimbun/rusak berat.
  • Warga Terjebak: Teridentifikasi 5 warga masih terjebak di dalam reruntuhan rumah dan belum berhasil dievakuasi.
  • Wilayah Terdampak Lain: Longsor juga dilaporkan terjadi di Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, yang memakan 2 korban jiwa.

Kepala Desa Pasirlangu, Nur Awaludin, mengonfirmasi bahwa tim gabungan sedang berupaya keras menembus lokasi.

“Informasi terakhir, ada 5 warga terjebak akibat terjepit di dalam rumahnya. Kami bersama BPBD dan relawan sedang mendata rumah dan korban yang mungkin tertimbun,” jelasnya.

Evakuasi dan Penanganan Darurat
Tim gabungan yang terdiri dari BPBD KBB, BPBD Provinsi Jabar, Polsek Cisarua, TNI, Polhut Perhutani, dan relawan telah dikerahkan ke lokasi.

Fokus utama saat ini adalah:

• • Evakuasi Korban: Menyelamatkan warga yang terjepit material bangunan.
  • Relokasi Aman: Mengevakuasi warga di zona bahaya ke Kantor Desa Pasirlangu untuk menghindari potensi longsor susulan.
  •  Pembersihan Jalur: Membuka akses yang tertutup material tanah dan air.

Pemerintah menghimbau warga di sekitar kaki Gunung Burangrang untuk tetap waspada mengingat curah hujan yang diprediksi masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.(*)

KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR -Pemerintah Desa (Pemdes) Karangkancana bersama Karang Taruna menggelar kegiatan silaturahmi sebagai upaya memperkuat sinergi dan menjaga kondusivitas lingkungan desa. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Desa Karangkancana dan dihadiri oleh Perangkat Desa, pengurus Karang Taruna, BPD, LPM serta perwakilan pemuda. Jum’at (23/1/2026)

Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Desa dan generasi muda, sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat desa.

Kepala Desa Karangkancana Uhen Suhendi, S.IP dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran pemuda, khususnya Karang Taruna, sangat strategis dalam menciptakan suasana desa yang aman dan kondusif. “Karang Taruna merupakan mitra Pemdes dalam menjaga persatuan, mencegah konflik sosial, serta menggerakkan kegiatan positif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Gedor Markas Dana Syariah Indonesia, Bareskrim Buru Bukti ‘Fraud’ Jumbo Rp1,4 Triliun!

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Galih Renaldi Wibowo, S.Pd menegaskan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan Pemdes. Ia menyampaikan bahwa pemuda siap berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menjadi pelopor kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua BPD E. Rasmad dalam hal ini menyampaikan. “saya mengajak kepada para pemuda, mari Bersama-sama kita majukan Desa kita dan jaga kekondusifan di Desa kita, saya berharap ketika ada aspirasi atau kritikan kita sampaikan ke Pemerintahan Desa,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas berbagai isu aktual di lingkungan desa, termasuk pentingnya menjaga toleransi, meningkatkan kepedulian sosial, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan.

Baca juga Gubernur Jabar “Meledak”! Dedi Mulyadi Semprot BUMN Penunggak Rp3,7 Triliun di Bank BJB: “Harusnya Bantu Daerah, Bukan Bebani!”

Babinkamtibmas Karangkancana Bripka Yadi Rustandi, SH sebagai pihak keamanan pun menjelaskan tentang keaman dan ketertiban di Masyarakat. “Polisi Adalah penegak Hukum, saya disini bertugas untuk menjaga kondusivitas, di tahun 2026 ini ada Undang-undang KUHP yang baru sangat menyoroti terkait UU ITE dan UU Pencemaran nama baik, saya berharap kepada Karang Taruna untuk bijak dalam bersosial media, Ketika ada permasalahan dan pertanyaan kita sebaiknya bertanya langsung, jangan sampai ada tuduhan tuduhan yang belum pasti,” jelasnya.

Melalui silaturahmi ini, Pemdes dan Karang Taruna berharap tercipta kolaborasi yang berkelanjutan demi mewujudkan Desa Karangkancana yang aman, damai, dan kondusif, serta menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh warga.

(Deden)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersangkut kemelut utang fantastis di Bank BJB. Tidak tanggung-tanggung, total piutang macet perusahaan pelat merah tersebut menembus angka Rp3,7 triliun, sebuah nilai yang dituding menjadi batu sandungan besar bagi akselerasi pembangunan di Tanah Pasundan.

Pernyataan keras ini disampaikan Dedi dalam diskusi Danantara yang diselenggarakan oleh Nagara Institute di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (22/1). Mantan Bupati Purwakarta ini menyebut fenomena BUMN yang “hobi” berutang namun macet dalam pelunasan sebagai sebuah ironi besar bagi sistem ekonomi nasional.

“Jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang sudah pinjam duit belum bayar. Orang daerah itu harusnya dibantu bukan dipinjam, pinjam enggak bayar lagi. Sekarang mereka tinggal bayar bunganya saja, minta restrukturisasi. Kalau ngomong beban, ini beban!” tegas Dedi dengan nada kecewa di hadapan audiens diskusi.

Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Rakor Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Penanggulangan Bencana Daerah

Infrastruktur dan Farmasi Jadi “Raja” Tunggakan

Dedi menilai, macetnya aliran dana dari raksasa-raksasa BUMN ini telah menyandera likuiditas Bank BJB. Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar, ruang gerak BJB dalam membiayai proyek-proyek strategis lokal menjadi terbatas akibat modal yang “terparkir” di piutang bermasalah tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis, sektor farmasi dan infrastruktur mendominasi daftar penunggak. PT Kimia Farma tercatat berada di posisi puncak dengan estimasi utang mendekati Rp1 triliun.

Tabel: Daftar BUMN Penunggak Utang di Bank BJB (Januari 2026)

Desak Danantara Turun Tangan

Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam. Pemprov Jabar telah melayangkan surat resmi kepada CEO Danantara, Rosan Roeslani. Surat tersebut berisi desakan agar Danantara, sebagai pengelola investasi negara, segera menginstruksikan BUMN-BUMN tersebut untuk membereskan kewajiban finansial mereka.

Dedi mengungkapkan bahwa pihak Danantara telah memberikan respons awal yang positif. “Sudah ada respons positif, mudah-mudahan segera bisa ada realisasi,” pungkasnya.

Langkah berani Dedi Mulyadi mengungkap daftar ini ke publik dipandang sebagai tekanan politik yang kuat demi transparansi. Jika tidak segera dilunasi, dikhawatirkan rasio kesehatan bank pembangunan daerah akan terganggu di tengah ketidakpastian ekonomi global 2026.(*)