Arsip Kategori: Seputar Bandung Raya

Bandung, JURNAL TIPIKOR– Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Komando Distrik Militer (Dandim) 0624 berhasil mengendus dan menindak tegas praktik sewa lahan parkir dengan tarif fantastis di sekitar Stadion Si Jalak Harupat.

Praktik ini terungkap saat berlangsungnya laga Piala Presiden 2025 antara Persib Bandung melawan Port FC pada Sabtu, 6 Juli 2025 kemarin.

Tarif Parkir Tak Wajar dan Alasan Pelaku Berdasarkan rilis berita dari detikJabar, oknum pemilik lahan mematok tarif parkir yang tidak masuk akal, mencapai Rp100.000 per mobil dan Rp50.000 per motor. Tarif ini jauh di atas harga normal yang berlaku di area tersebut.

Baca juga Kejaksaan RI Ajukan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun untuk Tahun 2026

Petugas gabungan dari Polresta Bandung dan TNI segera menegur keras pelaku dan memerintahkan untuk mengganti tarif parkir sesuai dengan harga yang semestinya.

Dalih Pembangunan Masjid
Dalam kejadian yang menarik perhatian, pemilik lahan berdalih mematok harga tinggi tersebut untuk kepentingan pembangunan masjid.

“Ini saya pengen membangun masjid. Saya sudah mencari dana ke mana-kemana susah, sudah kirim di WA group, susah,” jawab pemilik lahan, seperti dikutip dari detikJabar.

Meskipun memiliki niat baik, tindakan mematok tarif parkir yang tidak wajar dan merugikan masyarakat tetap menjadi pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan.

Pihak berwenang akan terus melakukan pengawasan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang, demi kenyamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya saat ada kegiatan besar di Stadion Si Jalak Harupat.

(Red)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyegel sebuah bangunan yang terbukti melanggar aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Tubagus Ismail pada Senin, 7 Juli 2025.

Bangunan yang seharusnya didirikan lima lantai sesuai izin, justru berdiri enam lantai. Selain itu, bangunan yang diduga akan menjadi restoran tersebut juga menyerobot area trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki.

Penyegelan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, didampingi oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar) Bambang Suhari, Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi, serta jajaran Polri dan TNI.

“Kami hadir bukan untuk mengganggu, tapi untuk menertibkan. Kota Bandung ini punya aturan yang harus ditegakkan. Kita ingin semua pembangunan sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat, khususnya pejalan kaki,” tegas Erwin di lokasi.

Baca juga Kejaksaan RI Ajukan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun untuk Tahun 2026

Erwin menjelaskan bahwa penyegelan ini dilakukan secara bertahap dan persuasif, memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk menyelesaikan perizinan dan memperbaiki pelanggaran.

Ia juga mengimbau para pengusaha untuk taat aturan sebelum membangun. “Jangan sampai sudah bangun, ternyata melanggar,” ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan lebih tegas terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air atau sungai, mengingat potensi dampak buruk seperti banjir dan kerusakan lingkungan.

“Kami tidak bertindak semena-mena. Semua kami lakukan step by step dan sesuai aturan. Hari ini kita segel dulu, agar pemilik bisa menunjukkan itikad baik memperbaiki dan menyesuaikan izinnya,” kata Erwin.

Baca juga Musprov Kadin Jabar Diharapkan Lahirkan Ketua Berintegritas, Berpengalaman, dan Berjejaring Global

Masyarakat juga diajak untuk turut serta mengawasi lingkungan. Pemkot Bandung membuka berbagai kanal pelaporan seperti hotline 112, saluran pengaduan jalan rusak dan reklame, hingga WhatsApp pribadi Wakil Wali Kota Bandung.

“Warga Bandung sekarang sudah kritis dan peduli. Laporkan kalau ada bangunan yang mencurigakan atau merugikan. Kita akan tindak sesuai hukum,” tutur Erwin.

Sementara itu, Kepala Dinas Ciptabintar Kota Bandung, Bambang Suhari, menerangkan bahwa dokumen perizinan atau PBG memang telah diajukan, namun tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang saat ini sudah 80 persen berdiri.

“Dari hasil pengawasan lapangan, secara kasat mata jelas ada pelanggaran. Warga juga sudah berkali-kali mengingatkan pemilik, tapi tidak diindahkan. Ini jelas melanggar ketentuan,” ungkapnya.

Baca juga KPK Panggil Wakil Ketua DPRD OKU, Mantan Pj. Bupati, dan Sejumlah Pejabat Lain dalam Kasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR OKU

Saat ini, Pemkot Bandung sedang menghitung ulang Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan melakukan telaah teknis untuk menentukan sanksi lanjutan, yang dapat berupa denda administratif atau pembongkaran sebagian bangunan.

“Kita akan cek apakah pelanggaran ini bisa diperbaiki. Misalnya trotoar harus dikembalikan ke fungsi awal sebagai ruang pejalan kaki. Jangan sampai hak warga diambil. Itu bentuk kedzaliman,” ujar Bambang.

Penyegelan ini akan berlaku selama 7 hari. Selama masa tersebut, pemilik bangunan harus menunjukkan komitmen untuk memperbaiki pelanggaran atau siap menerima sanksi sesuai aturan.

“Keamanan area tetap diawasi oleh petugas, namun tidak diizinkan ada aktivitas pembangunan selama masa penyegelan berlangsung,” tegas Bambang.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa industri kreatif di Kota Bandung tengah berkembang menuju bentuk yang lebih terstruktur.

Menurutnya, meskipun kreativitas bukanlah hal baru di Bandung, kini mulai terbentuk sebagai industri dengan ekosistem yang berkelanjutan.

“Kreativitasnya sudah ada, ekonomi kreatifnya juga. Namun, bahwa sekarang menjadi sebuah bentuk industri, ini yang bisa kita harapkan lahir dari sini, dari Agate, dari ITB Innovation Park,” ujar Farhan di sela kegiatan Indonesian Women in Game Beauty Play Connect di Agate Bandung, Sabtu (5/7).

Baca juga Kepala Desa Hilisimaetano Balaekha Diduga Salurkan BLT Secara Tidak Transparan, Warga dan Tokoh Masyarakat Menuntut Pertanggungjawaban

Farhan menekankan bahwa langkah penting bagi pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang memungkinkan insan kreatif mengembangkan potensinya dan masuk ke arus utama industri.

Ia menyadari spektrum industri kreatif yang luas membutuhkan dukungan dari hulu ke hilir.

Inisiatif Pengarsipan HKI dan Tantangan Infrastruktur

Salah satu inisiatif strategis yang sedang dikembangkan Pemerintah Kota Bandung adalah penyediaan tempat arsip khusus untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diakses secara resmi oleh pelaku industri kreatif.

“Saya sedang berusaha mengembangkan bersama Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai tempat pengarsipan semua hak atas kekayaan intelektual. Jadi nanti kita akan buka pendaftaran, silakan didaftarkan. Siapa pun yang mengklaim punya IP, itu disimpannya di kearsipan Kota Bandung. Jadi resmi,” jelas Farhan.

Baca juga VIRAL DI MEDSOS: RATUSAN INSAN PERS BEKASI RAYA DESAK DEDI MULYADI SEGERA KLARIFIKASI

Sistem pengarsipan ini tidak hanya sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai pengakuan hukum yang kuat bagi pemilik karya atau inovasi.

“Ide-ide ini kita koleksikan. Kalau ada yang klaim sepihak, kita bisa lihat dokumen resmi di kearsipan,” imbuhnya.

Namun, Farhan juga menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar digitalisasi atau kemasan futuristik semata, melainkan juga memperhatikan aspek dasar seperti infrastruktur dan lingkungan yang layak. Ia menyebutkan permasalahan banjir di kawasan timur Bandung, lokasi beberapa pusat industri kreatif baru, sebagai salah satu tantangan besar.

Baca juga Analisis Pengamat: Pemekaran Wilayah, Harapan Baru atau Beban Negara?

Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Bandung akan bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengelola sungai-sungai seperti Derwati dan Cisaranten agar tidak menimbulkan genangan.

Peningkatan Aksesibilitas dengan Skema Land Based Finance

Selain pengelolaan lingkungan, Farhan juga menyoroti pentingnya aksesibilitas menuju kawasan industri kreatif.

“Selama ini, jalan ke sini biasanya macet. Aksesnya harus dipermudah. Walaupun tidak ada di anggaran kita, kita sedang menyiapkan skema pendanaan lewat Land Based Finance (LBF),” jelasnya.

Skema LBF memungkinkan pemerintah memanfaatkan aset tanah sebagai jaminan untuk mendanai infrastruktur, tanpa membebani APBD.

“Pendanaannya bukan dari pemerintah, tapi dari pihak swasta yang terlibat. Kita ciptakan ekosistem yang saling mendukung,” pungkas Farhan.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Jawaban tersebut disampaikan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Paripurna DPRD pada Jumat malam, 4 Juli 2025.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transformasi Digital
Dalam tanggapannya, Wali Kota Muhammad Farhan mengapresiasi masukan fraksi terkait pentingnya penguatan pendapatan daerah, khususnya PAD.

Farhan menegaskan komitmen Pemkot untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak melalui transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

“Digitalisasi pelayanan akan menjadi kunci untuk memperluas basis pajak dan mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal,” ujar Farhan, menanggapi pandangan Fraksi PKB dan Gabungan Nasional Demokrat.

Baca juga Analisis Pengamat: Pemekaran Wilayah, Harapan Baru atau Beban Negara?

Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Menjawab pandangan Fraksi PDIP dan PKS, Farhan menjelaskan bahwa anggaran perubahan 2025 akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar. Ini mencakup normalisasi sungai, pembangunan sistem pengolahan sampah, dan peningkatan kemantapan jalan untuk mengatasi kemacetan.

“Kami terus berupaya agar belanja infrastruktur tidak hanya terserap optimal, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup warga,” jelas Farhan.

Penguatan Ekonomi Kreatif dan Lapangan Kerja

Menanggapi perhatian Fraksi PSI dan Gerindra terhadap dinamika ekonomi daerah, Wali Kota memaparkan program-program Pemkot, termasuk program padat karya dan pelatihan vokasi berbasis kecamatan. Selain itu, sebuah roadmap ekonomi kreatif sedang disusun dengan fokus pada subsektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).

“Kota Bandung harus mampu menjadi magnet ekonomi kreatif nasional. Karena itu kami berinvestasi pada strategi yang tepat guna mendukung industri kreatif dan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.

Inovasi Program Sosial dan Kesehatan Inklusif

Berbagai program sosial juga disampaikan, seperti “Senandung Perdana” untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta “Bandung Nyaah Kaindung” yang didedikasikan bagi lansia perempuan rentan.

Baca juga Kekerasan Tanpa Sentuhan: Ketika Kata-Kata Menjadi Senjata

Di sektor kesehatan, Farhan menekankan komitmen Pemkot untuk menjaga layanan kesehatan inklusif melalui pembangunan trotoar ramah disabilitas dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).

Transparansi Anggaran dan Efisiensi Belanja

Pemkot Bandung memastikan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) akan digunakan secara optimal untuk mendukung program prioritas. Farhan menekankan efisiensi belanja dan pengalihan anggaran ke sektor-sektor produktif seperti kesehatan, sanitasi, pengendalian inflasi, dan cadangan pangan.

Dalam semangat transparansi, seluruh proses perubahan APBD 2025 dapat diakses publik melalui laman resmi bandung.go.id.

Masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan melalui program “Akselerasi Kewilayahan” yang berbasis RW. Belanja pegawai akan terus disesuaikan agar tidak melebihi 30% dari total belanja APBD, sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022.

Baca juga Menteri Kebudayaan Tegaskan Pemerkosaan 1998 Tidak Dihapus dari Penulisan Ulang Sejarah

Dukungan Sektor Sosial Keagamaan
Terkait penguatan sektor sosial keagamaan, Pemkot mengalokasikan dukungan untuk pelatihan dan digitalisasi lembaga pendidikan keagamaan, rumah tahfiz, dan rumah tahsin, sejalan dengan upaya menjadikan Bandung sebagai kota agamis dan inklusif.

Wali Kota Muhammad Farhan menyampaikan terima kasih atas masukan dari seluruh fraksi DPRD Kota Bandung.

Seluruh pandangan tersebut akan dibahas lebih rinci dalam forum teknis bersama Badan Anggaran DPRD.

“Dengan kolaborasi yang solid, kita akan terus bekerja demi mewujudkan Bandung sebagai kota yang unggul, maju, dan berpihak pada seluruh warganya,” tutup Farhan.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hari ini menyampaikan penjelasan resmi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.

Perubahan APBD ini ditegaskan telah disesuaikan dengan visi misi kepemimpinan Kota Bandung saat ini, serta selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan program nasional Asta Cita dari pemerintah pusat.

“Saya baru saja menyampaikan raperda untuk perubahan APBD 2025 yang telah disesuaikan dengan visi misi pemerintahan. Jabar Istimewa dan Bandung Utama sudah dijalurkan dalam raperda ini dan selanjutnya nanti akan dibahas oleh DPRD,” ungkap Wali Kota Farhan.

Baca juga Mahkamah Konstitusi Hapus Larangan “Kegiatan Lain” bagi Pemantau Pemilu, Perkuat Kepastian Hukum

Farhan menjelaskan bahwa penyusunan perubahan APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025.

Raperda Perubahan APBD ini juga merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024–2026.

Proses perubahan APBD ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan program-program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam rancangannya, struktur pendapatan daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp95,72 miliar atau 1,28 persen, menjadi Rp7,58 triliun.

Baca juga KPK Sita Rp5,3 Miliar dan Bilyet Deposito Rp28 Miliar dalam Kasus Korupsi Pengadaan Mesin EDC Bank Pemerintah

Sementara itu, belanja daerah ditargetkan mencapai Rp8,36 triliun, naik Rp551,2 miliar (7,06 persen) dibandingkan APBD murni.

Adapun pembiayaan neto dalam perubahan APBD ini mencapai Rp770,69 miliar, meningkat sebesar Rp455,52 miliar dari APBD murni 2025 yang sebelumnya berjumlah Rp315,16 miliar.

“Diharapkan Raperda yang disampaikan ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan dari dewan yang terhormat. Kami juga berharap pembahasan dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin,” ujar Farhan.

Menanggapi penyampaian tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyatakan bahwa Raperda akan segera masuk dalam tahap pembahasan.

“Selanjutnya akan dibahas dan akan dilakukan Rapat Paripurna Pandangan Fraksi serta Jawaban Wali Kota pada Jumat, 4 Juli 2025,” kata Asep.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) guna memfasilitasi kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja di Kota Bandung.

Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk ASN dan Pekerja yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna, Balai Kota Bandung, Rabu (3/7/2025).

Asisten Administrasi Umum Kota Bandung, Tono Rusdiantono, menyatakan bahwa Pemkot Bandung siap membantu proses pemutakhiran data peserta dan mendorong percepatan akses pembiayaan program Tapera.

“Kami minta agar BKPSDM, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung dapat intens melakukan sosialisasi. Terutama untuk ASN dan pekerja yang belum memiliki rumah agar bisa segera mengakses program Tapera ini,” kata Tono Rusdiantono.

Baca juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengonfirmasi Inisial 13 Orang yang Dicekal dalam Kasus Korupsi Pengadaan Mesin EDC Bank Pemerintah

Tono menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Bandung dalam memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh ASN dan pekerja terkait mekanisme, syarat, prosedur, serta manfaat program Tapera.

Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Kami berharap para narasumber dapat memberikan informasi yang jelas dan konkret kepada peserta. Program ini hadir untuk membantu ASN dan pekerja memiliki rumah pertama mereka, dengan skema yang terjangkau dan berkelanjutan,” ujar Tono.

Baca juga Kejaksaan Agung Sita Rp1,3 Triliun dari Terdakwa Korporasi Kasus CPO, Upaya Kasasi Terus Berlanjut

Sementara itu, Asisten Manajer Pembiayaan Program BP Tapera, Berdi Dwijayanto, memaparkan secara rinci manfaat program Tapera melalui skema FLPP.

“Melalui program FLPP, bunga KPR hanya 5% tetap hingga lunas dengan tenor hingga 20 tahun. Cicilannya sekitar Rp1 jutaan per bulan. Uang muka mulai dari 1% dari harga rumah atau sekitar Rp1,6 juta untuk rumah subsidi di Jawa Barat senilai Rp166 juta. Ditambah bantuan subsidi uang muka dari pemerintah sebesar Rp4 juta,” jelas Berdi.

Berdi menambahkan bahwa kriteria luas tanah yang dapat diajukan minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi dengan luas bangunan antara 21–36 meter persegi.

Baca juga Sekda Kabupaten Sukabumi Bersama KPPBC Bahas Pengawasan BKC Ilegal Dan Optimalisasi Penerimaan Pajak

Untuk penghasilan, batas maksimal di wilayah Jawa bagi pemohon yang belum menikah adalah Rp8,5 juta dan yang sudah menikah Rp10 juta per bulan.
Syarat umum lainnya meliputi Warga Negara Indonesia (WNI), tercatat sebagai penduduk di daerah, belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah, dan memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap.

“Bahkan pegawai honorer dengan masa kerja dua tahun sudah bisa mengajukan lewat Bank BJB,” tambahnya.

Selain itu, peserta Tapera juga akan mendapatkan perlindungan berupa asuransi jiwa (gratis jika peserta wafat), serta asuransi kebakaran dan kredit.
Pemkot Bandung optimis bahwa program Tapera, yang diluncurkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020, akan menjadi solusi konkret dalam mewujudkan impian masyarakat, terutama ASN dan pekerja, untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Tujuan utama program ini adalah menghimpun dana jangka panjang yang murah dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera.
(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR  – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara resmi melantik Evi Hendarin sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung pada hari Rabu, 2 Juli 2025.

Pelantikan ini berlangsung setelah sempat tertunda karena Evi Hendarin baru saja menunaikan ibadah haji.
Sebelumnya, Evi Hendarin menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Ia kini menggantikan posisi Adi Junjunan Mustafa yang telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Baca juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengonfirmasi Inisial 13 Orang yang Dicekal dalam Kasus Korupsi Pengadaan Mesin EDC Bank Pemerintah

Dalam sambutannya, Wali Kota Farhan menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kompetensi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya kepada pejabat yang baru dilantik.

Farhan juga menjelaskan bahwa proses pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilakukan berdasarkan sistem meritokrasi, serta memerlukan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Jabatan ini bukan sekadar formalitas. ASN harus menjadi teladan dalam hal integritas. Jangan hanya loyal kepada pemimpin, tapi pegang teguh hukum dan kode etik sebagai aparatur negara,” tegas Farhan.

Baca juga Kecelakaan Tunggal di Jalan Rangau, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Wali Kota Farhan turut mengapresiasi suasana harmonis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memungkinkan proses rotasi dan promosi pejabat berjalan tanpa gejolak politik. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran birokrasi untuk tetap adaptif dan profesional dalam menghadapi dinamika ketatanegaraan, termasuk terkait penundaan Pilkada serentak.

“Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat tukar kepentingan. Kita harus berpegang pada hukum, bukan pada siapa yang sedang berkuasa,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Muhammad Farhan mengajak seluruh jajaran ASN untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas, dan mendukung penuh visi Kota Bandung sebagai kota yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis (Bandung Utama).

“Selamat kepada Pak Evi. Semoga amanah ini dijalankan dengan baik hingga akhir masa jabatan. Mari kita jaga profesionalisme dan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat Kota Bandung,” tutup Farhan.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak, berkolaborasi dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kota Bandung.

Kesepakatan ini ditegaskan dalam audiensi Forum Puspa dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung pada Rabu, 2 Juli 2025.
Ketua Forum Puspa Kota Bandung, Salmiah Rambe, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani isu perempuan dan anak.

“Kami menjembatani kerja sama antara pemerintah, komunitas perempuan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Puspa hadir untuk memperkuat kolaborasi itu agar intervensi yang dilakukan lebih menyentuh dan tepat sasaran,” ujarnya.

Peran dan Kegiatan Strategis Forum Puspa

Dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.1218-DP3A/2024 dan dilantik pada 16 Oktober 2024, Forum Puspa bertugas memberikan masukan kebijakan, melakukan advokasi, pendampingan, serta memantau program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Baca juga Bandung Catatkan Kinerja Ekonomi Positif di Tengah Tantangan Global

Pada semester pertama tahun 2025, Puspa telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, meliputi:

•  Seminar pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
• Pembinaan keluarga bahagia.
• Distribusi bantuan untuk korban banjir.
•  Kampanye edukatif di tempat ibadah dan sekolah.

“Kami juga terjun langsung mendampingi korban kekerasan seksual, termasuk anak disabilitas di Kecamatan Cidadap. Itu menunjukkan bahwa Puspa tidak hanya bicara di tataran wacana, tapi betul-betul hadir di lapangan,” tegas Salmiah.

Forum ini juga sedang merintis pembentukan Puspa di tingkat kelurahan untuk memperluas cakupan gerakan hingga ke masyarakat akar rumput. Sosialisasi awal telah dilakukan di Kelurahan Gegerkalong dan Cisaranten Endah sebagai proyek percontohan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.

Dukungan Penuh dari Wali Kota Bandung

Menanggapi inisiatif ini, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menilai Forum Puspa sangat potensial sebagai saluran berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung. Ia menyoroti kompleksitas kota dan disparitas sosial yang tinggi, yang membuat perempuan menjadi kelompok paling rentan dan membutuhkan perhatian lebih.

“Kita harus bicara pemberdayaan perempuan dari level mikro. Ini pekerjaan sosial yang strategis dan Puspa bisa memainkan peran besar.

Kami mendukung penuh dan berharap kemitraan dengan swasta juga bisa lebih konkret. Misalnya melalui CSR yang khusus menyasar perempuan dan anak,” pungkas Wali Kota Farhan.

(Her)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi melepas tim Vertical Rescue Indonesia (VRI) untuk dua misi kemanusiaan berskala internasional. Misi tersebut meliputi Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, serta Ekspedisi 1000 Jalur Panjat Tebing di Malaysia.

Pelepasan tim yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ini berlangsung di Pendopo Kota Bandung pada Selasa, 1 Juli 2025. Dalam sambutannya, Erwin menggarisbawahi pentingnya peran para relawan dalam membangun konektivitas dan aksesibilitas di wilayah-wilayah terpencil Indonesia.

“Vertical Rescue Indonesia tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjembatani mimpi dan kebutuhan dasar warga. Ini adalah kontribusi nyata untuk bangsa,” ujar Erwin.

Baca juga Bandung Catatkan Kinerja Ekonomi Positif di Tengah Tantangan Global

Ia menambahkan bahwa jembatan gantung yang akan dibangun di Nduga bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol perjuangan untuk menghubungkan masyarakat yang selama ini terisolasi.

“Setiap jembatan dan jalur panjat tebing ini membawa harapan serta membuka jalan bagi masyarakat untuk lebih mudah beraktivitas dan berinteraksi,” tambahnya.

Erwin juga menyoroti semangat sukarela yang menggerakkan program ini, memuji para relawan VRI sebagai sosok luar biasa yang dengan ikhlas menempuh jalur penuh tantangan demi kemanusiaan.

“Kegiatan ini juga bukti nyata dari kekuatan gotong royong yang melibatkan banyak pihak—pemerintah, masyarakat, komunitas, dan sektor swasta,” kata Erwin.

Baca juga Pengamat Kebijakan Publik Soroti Dugaan Korupsi dalam Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Perguruan Tinggi Negeri

Ia secara simbolis melepas tim ekspedisi sambil mengucapkan doa dan harapan agar perjalanan tim berjalan lancar dan penuh keberkahan, serta “Semoga membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mengharumkan nama baik Indonesia di mata dunia.”

Detail Misi Kemanusiaan

Komandan Vertical Rescue Indonesia, Tedi Ixdiana, menjelaskan bahwa misi ke Papua kali ini akan membangun jembatan ke-220 di Kabupaten Nduga, dari total 1000 jembatan yang direncanakan di seluruh Indonesia.

“Material sudah kami kirim melalui laut dari Tanjung Priok menggunakan KRI Banjarmasin. Diperkirakan tiba di Timika dalam delapan hari ke depan,” ungkap Tedi.

Baca juga Kejaksaan Agung Geledah Kantor Sritex di Sukoharjo, Sita Dokumen dan Uang Tunai Terkait Kasus Korupsi Kredit

Ia menekankan urgensi pembangunan jembatan ini, mengingat anak-anak di Nduga saat ini harus digendong melintasi sungai untuk bisa ke sekolah, bahkan tidak memungkinkan jika debit air naik.

“Kami berharap dalam 10 hari ke depan, jembatan bisa selesai dibangun dan siap digunakan,” ujarnya.

Selain Papua, tim Vertical Rescue Indonesia juga akan bertolak ke Malaysia untuk ekspedisi panjat tebing. Ekspedisi ini akan berlanjut ke Kamboja dan Timor Leste hingga September 2025. Khusus di Timor Leste, tim juga akan menggelar pelatihan vertical rescue pertama bagi potensi lokal.

Saat ini, Vertical Rescue Indonesia tengah menyelesaikan pembangunan jembatan ke-218 di Naringgul dan ke-219 di Kabupaten Bandung Barat. “Dalam satu bulan, kami bisa membangun empat hingga lima jembatan secara paralel di berbagai lokasi,” tutur Tedi.

(Azi)

Bandung, JURNAL TIPIKOR  – Kota Bandung kembali menunjukkan ketangguhan ekonominya dengan mencatatkan capaian positif pada tiga indikator utama pembangunan ekonomi: inflasi yang terkendali, sektor pariwisata yang bergairah, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kinerja ini menandai pemulihan yang solid dan ketahanan ekonomi kota di tengah dinamika global.

Inflasi Terkendali, Daya Beli Terjaga
Pada Juni 2025, Kota Bandung berhasil menjaga laju inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,27 persen, setara dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Angka ini sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 0,19 persen.

Namun, dalam skala yang lebih luas, inflasi tahunan (year-on-year) Kota Bandung jauh lebih rendah, yaitu 1,46 persen, di bawah Jawa Barat (1,78%) dan nasional (1,87%).

Baca juga Kejaksaan Agung Sita Uang Tunai Rp2 Miliar dari Rumah Dirut Sritex terkait Kasus Dugaan Korupsi Kredit

Lebih lanjut, inflasi year-to-date Kota Bandung berada di angka 0,93 persen, menjadikannya wilayah dengan inflasi terendah kedua di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menegaskan,

“Inflasi tetap dalam batas aman dan terkendali, menunjukkan efektivitas pengendalian harga dan distribusi barang kebutuhan pokok di Kota Bandung.”

Meskipun terkendali, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan dengan andil 0,19 persen, didorong oleh kenaikan harga cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit. Sementara itu, inflasi tahunan dipengaruhi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya emas perhiasan, dengan andil 0,53 persen.

Baca juga Komisi Pemberantasan Korupsi Ungkap Keterlibatan Pihak Bank BUMN dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC, 13 Orang Dicegah ke Luar Negeri

Pariwisata Bangkit, Hunian Hotel Lampaui Rata-rata Nasional
Sektor pariwisata Kota Bandung menunjukkan tren pemulihan yang signifikan dan menggembirakan.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel pada Mei 2025 mencapai 53,03 persen, meningkat 1,38 poin dari April 2025. Angka ini jauh melampaui rata-rata TPK Provinsi Jawa Barat (37,59%) maupun nasional (37,06%), menandakan daya tarik Bandung sebagai destinasi wisata unggulan.

Hotel berbintang mencatatkan TPK sebesar 56,91 persen, sementara hotel nonbintang tetap kompetitif dengan angka 38,60 persen. Peningkatan ini tidak terlepas dari beragam agenda dan festival besar yang sukses digelar selama Mei 2025, di antaranya Bandung Kota Angklung, Bandung Color Run, Indonesia Tourism & Trade Investment Expo, Be On Fest, Bazar UMKM Jabar, Bandung Lautan VW, hingga Tau-Tau Festival.

Baca juga KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Sumut dan Kediaman di Medan, Lanjutan OTT Kasus Korupsi Proyek Jalan

Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) juga menunjukkan tren kenaikan, dengan hotel berbintang mencatat RLMT total 1,43 malam dan hotel nonbintang 1,28 malam. Hal ini mencerminkan peningkatan minat wisatawan untuk tinggal lebih lama di Kota Bandung.

Pertumbuhan Ekonomi Tetap Solid
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung pada Triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan 4,80 persen (year-on-year).

Meskipun sedikit mengalami kontraksi -0,11 persen secara kuartalan (q-to-q) akibat pola musiman, Kota Bandung tetap menunjukkan kinerja yang solid di kawasan Bandung Raya, menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat.

Capaian positif pada ketiga indikator ini menegaskan posisi Kota Bandung sebagai salah satu kota dengan pondasi ekonomi yang kuat dan prospek pembangunan yang cerah di Indonesia. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini melalui kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

(Her)