Arsip Kategori: Seputar Bandung Raya

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan kembali penerapan kebijakan jam malam bagi anak-anak dan remaja, seiring dengan dimulainya kembali aktivitas sekolah.

Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk karakter disiplin generasi muda, memastikan mereka memiliki waktu istirahat yang cukup, dan siap menjalani aktivitas positif sejak pagi hari.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan jam malam. Menurutnya, anak-anak, khususnya pelajar SMA, sangat membutuhkan istirahat yang cukup.

“Saya setuju dengan Gubernur soal jam malam. Anak-anak pukul 21.00 malam sudah harus tidur. Mereka sekolah masuk pukul 06.30 pagi,” ujar Erwin usai menghadiri Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Kartika XIX-1 Bandung, Rabu (16/7).

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Tekankan Keselamatan Pelajar dan Pembatasan Penggunaan Gawai di Sekolah

Erwin menjelaskan bahwa disiplin waktu tidur ini krusial agar anak-anak dapat bangun lebih awal, melaksanakan ibadah seperti salat tahajud dan subuh berjamaah, berolahraga, sarapan, dan kemudian berangkat sekolah dengan semangat.

Kebijakan ini bukan semata-mata pembatasan, melainkan bentuk pendidikan karakter yang komprehensif. Tujuannya adalah agar anak-anak Bandung tumbuh menjadi pribadi yang taat beragama, berilmu, mencintai kota Bandung, mampu bergaul, dan aktif dalam organisasi.

Pengawasan Lapangan dan Kolaborasi Masyarakat

Terkait pengawasan di lapangan, Pemkot Bandung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara rutin melakukan patroli malam.

Hasil patroli menunjukkan penurunan signifikan aktivitas anak-anak di luar rumah pada malam hari. “Patroli malam masih berjalan dan alhamdulillah, kita tidak banyak menemukan anak-anak berkeliaran. Artinya, kebijakan ini mulai efektif dan diterima masyarakat,” jelas Erwin.

Erwin juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan semua unsur masyarakat untuk mencari solusi terbaik demi kebaikan bersama. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci. Kita ingin setiap kebijakan yang dibuat bisa memberikan kemaslahatan bagi warga Bandung,” tandasnya.

Baca juga Kejaksaan Agung Lantik 34 Pejabat Baru, Perkuat Komitmen Penegakan Hukum Berintegritas

Dengan pendekatan ini, Pemkot Bandung berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi muda yang sehat, disiplin, dan memiliki karakter kuat.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan larangan bagi siswa untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah jika belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kebijakan ini diambil demi keselamatan pelajar dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan siswa.

Selain itu, Erwin juga menekankan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Siswa tidak diperkenankan menggunakan smartphone selama jam pelajaran berlangsung.

“Bukan melarang sepenuhnya, tapi dibatasi. Saat belajar, HP dititipkan. Supaya siswa fokus, tidak terdistraksi, dan tidak terpapar konten negatif yang beredar di internet,” ujar Erwin saat Dialog Bandung Sore II bertajuk “MPLS Ramah dan Sekolah Aman: Aturan Baru, Semangat Baru” di RRI Bandung, Rabu, 16 Juli 2025.

Baca juga Polres Cianjur Tangkap DPO Kasus Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, Satu Pelaku Masih Buron

Erwin menyoroti pentingnya menyampaikan aturan-aturan ini selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. Ia berharap MPLS tahun ini akan menjadi lebih mendidik, ramah, dan bebas dari perpeloncoan.

“Kami ingin MPLS menjadi momen yang menyenangkan bagi siswa baru. Tidak ada lagi perpeloncoan. Sekolah harus menjadi tempat yang membuat anak bahagia dan siap tumbuh,” tambahnya.
Erwin juga menyatakan bahwa MPLS akan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta pengembangan budaya positif di sekolah.

“Kami pastikan MPLS berjalan humanis. Siswa baru dikenalkan dengan ruang kelas, fasilitas sekolah, aturan tata tertib, dan pola belajar. Ini penting untuk mencegah culture shock, terutama bagi siswa SD yang baru lulus dari TK,” tutup Erwin.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk segera meningkatkan kenyamanan dan kualitas belajar bagi siswa-siswi SMP Negeri 67 Bandung.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat meninjau aktivitas hari pertama masuk sekolah di lokasi sementara SMPN 67, Senin (14/7).

Kunjungan Erwin merupakan respons cepat Pemkot Bandung terhadap aspirasi masyarakat, khususnya Komite Sekolah SMPN 67, yang prihatin dengan kondisi pembelajaran yang masih menumpang di SMPN 47 Bandung.

Wakil Wali Kota Erwin menyatakan, “Alhamdulillah, pagi tadi saya mendapat pesan dari Ibu Nurhayati selaku Ketua Komite SMPN 67. Beliau menyampaikan keinginan agar anak-anak tidak lagi sekolah siang. Saat ini mereka masih menumpang, dan kami memahami harapan ini.”

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik Tiga Pejabat Tinggi, Tekankan Rotasi untuk Peningkatan Kinerja dan Inovasi Daerah

Tiga Opsi Solusi Jangka Panjang Disiapkan

Menanggapi kebutuhan mendesak ini, Pemkot Bandung telah menyiapkan tiga opsi solusi strategis untuk penyediaan fasilitas permanen SMPN 67:

1. Pencarian Lahan Baru: Mencari dan membebaskan lahan baru yang tersedia di sekitar kawasan untuk pembangunan sekolah baru.
2. Kerja Sama Institusional: Menjajaki kerja sama dengan institusi lain atau memanfaatkan lahan milik negara yang dapat digunakan.
3. Pemanfaatan Lahan Tersedia: Memanfaatkan lahan seluas 4.700 meter persegi yang saat ini tersedia, dengan opsi pembangunan vertikal untuk menampung kebutuhan siswa secara maksimal.

“Selama tidak melanggar regulasi, lahan ini bisa dibagi dua untuk SD dan SMP. Bangunannya akan ditingkatkan, dan setelah semua proses perencanaan dan penganggaran selesai, kita bisa mulai pembangunan,” jelas Erwin.

Baca juga Siap Hadapi Putusan, Tom Lembong Serahkan Hasil Sidang Kasus Gula kepada Yang Maha Kuasa

Pemkot Bandung menargetkan pembangunan dapat dimulai paling cepat pada tahun 2026, setelah Detail Engineering Design (DED) dan proses penganggaran rampung.

Solusi Jangka Pendek untuk Kenyamanan Siswa

Meskipun fokus pada solusi jangka panjang, Pemkot Bandung juga tidak berdiam diri dalam mengatasi kebutuhan jangka pendek. Untuk sementara waktu, Pemkot akan melakukan mediasi dengan pihak SMPN 47 agar dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar pagi dan siang secara bergantian, demi kenyamanan siswa SMPN 67.

Ketua Komite SMPN 67, Nurhayati, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas respons cepat pemerintah.

“Kami sangat berharap SMPN 67 segera memiliki bangunan sendiri. Sementara itu, kami mohon dukungan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman, walaupun masih menumpang,” ungkapnya.

Pemkot Bandung menegaskan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, segala bentuk kebutuhan sarana dan prasarana akan diupayakan sebaik mungkin sebagai bentuk keberpihakan kepada masa depan generasi muda Kota Bandung.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Kota Bandung kini resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri.

Peresmian ini ditandai dengan pelantikan Didi Ruswandi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung pada Senin, 14 Juli 2025.

Kehadiran BPBD Kota Bandung dinilai krusial untuk memperkuat kesiapsiagaan kota dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Wali Kota Muhammad Farhan menekankan bahwa pembentukan BPBD bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga persiapan suprastruktur, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.

“Suprastruktur artinya kita sedang mempersiapkan orang-orang agar punya program untuk mengedukasi terhadap terjadinya berbagai macam bencana,” ujar Farhan.

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik Tiga Pejabat Tinggi, Tekankan Rotasi untuk Peningkatan Kinerja dan Inovasi Daerah

Fokus utama penanganan bencana di Kota Bandung adalah bencana hidrometeorologi, khususnya banjir bandang. Farhan menegaskan bahwa kejadian banjir bandang tidak boleh terulang.

“Daerah rawan banjir harus dikosongkan sebelum air datang. Ini soal kesiapan dan perilaku,” tegasnya.
Selain itu, potensi pergerakan tanah juga menjadi perhatian serius.

Farhan menyoroti adanya tanda-tanda awal pergeseran tanah di wilayah sekitar Bandung seperti Sumedang dan Purwakarta, dan mengkhawatirkan kondisi serupa dapat terjadi di Kota Bandung, terutama di kawasan yang dilalui Sesar Lembang.

“Fokus pada Sesar Lembang menjadi penting karena itu potensi yang nyata,” katanya.

Baca juga First Strike Kickboxing Bandung Open Championship 2025 Sukses Digelar, Jaring Bibit Atlet Muda Berbakat

Farhan juga menyoroti pentingnya kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan peringatan BMKG, musim kemarau diperkirakan datang terlambat dan musim hujan akan lebih cepat terjadi.

“Kesiapan mental dan edukasi masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai kita tidak siap saat musim hujan datang lebih cepat,” ucapnya.

Dalam hal koordinasi, BPBD Kota Bandung akan menjalin koordinasi erat dengan BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator utama lintas daerah. Bahkan, komunikasi dengan BPBD provinsi sudah terjalin sebelum pelantikan Didi Ruswandi.

“Terpenting memang koordinasi dengan provinsi dulu,” jelas Farhan.

Pembentukan BPBD ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Kota Bandung dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pascabencana, demi mewujudkan Kota Bandung yang lebih tangguh dan aman dari ancaman bencana.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hari ini melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pelantikan yang berlangsung di Balai Kota pada Senin pagi ini. menegaskan komitmen Pemkot Bandung untuk terus meningkatkan efisiensi dan integritas birokrasi demi kemajuan kota.

Tiga pejabat yang dilantik adalah Didi Ruswandi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rizki Kusrulyadi sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Anton Sunarwibowo sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Dalam sambutannya, Wali Kota Farhan dengan tegas menyatakan bahwa pelantikan ini bukan sekadar bentuk promosi, melainkan sebuah rotasi strategis.

“Apa yang kita lakukan hari ini bukan promosi atau anugerah, melainkan rotasi yang akan membuktikan kompetensi kita sebagai birokrat dan pimpinan administrasi,” ujar Farhan.

Baca juga Pemkot Bandung Pastikan Pengawalan Ketat Renovasi Teras Cihampelas

Ia menekankan bahwa rotasi ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan kompetensi para birokrat dalam menjalankan fungsi administratif dan kepemimpinan publik.

Fokus pada Inovasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Secara khusus, Farhan menyoroti nomenklatur baru yang diemban Anton Sunarwibowo, yaitu ‘inovasi’. Ia menjelaskan bahwa inovasi tidak hanya tentang menemukan hal-hal baru, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dari hal-hal yang sudah ada dan berjalan.

“Pak Anton mendapat tanggung jawab untuk membawa inovasi, yang artinya bukan hanya hal-hal baru, tapi juga optimalisasi terhadap program yang sudah ada,” jelasnya.

Kepada Didi Ruswandi yang kini memimpin BPBD Kota Bandung, Farhan menyoroti pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana, terutama bencana hidrometeorologi dan potensi gempa dari Sesar Lembang.

Ia mengingatkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya soal pencegahan, tetapi juga bagaimana merespons secara cepat dan tepat guna meminimalkan korban dan kerugian.

“Kita belum punya strategi yang tuntas untuk potensi bencana besar dari Sesar Lembang. Mari kita jadikan Bandung sebagai kota tangguh terhadap bencana,” tegas Farhan.

Baca juga First Strike Kickboxing Bandung Open Championship 2025 Sukses Digelar, Jaring Bibit Atlet Muda Berbakat

Sementara itu, untuk Rizki Kusrulyadi, Wali Kota Farhan mengangkat tantangan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama.

“Apapun status jalannya, milik kota, provinsi, atau pusat harus bisa dimanfaatkan maksimal oleh warga Bandung. Itulah tantangan Pak Rizki,” ucap Farhan.

Integritas ASN dan Efisiensi Anggaran
Farhan juga menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah bentuk manuver politik ataupun hasil kompromi kampanye.

Ini adalah bagian dari kelanjutan pelaksanaan APBD Perubahan dan penguatan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Kita punya waktu kurang dari setahun untuk membuktikan bahwa apa yang kita rencanakan dalam APBD Perubahan benar-benar terukur dan bisa dilaksanakan,” katanya.

Baca juga FKUB Kabupaten Sukabumi Dan MUI Kec. Cidahu Informasikan Bahwa Tidak Ada Penutupan Tempat Ibadah di Cidahu Sukabumi

Di akhir sambutannya, Farhan mengingatkan pentingnya menjaga integritas ASN, terutama dalam menghadapi penilaian indeks integritas Kota Bandung yang bahkan belum mencapai skor 78.

“Integritas bukan hanya urusan kantor. Itu dimulai dari rumah. Para ibu yang mendampingi suaminya, bantu jaga agar mereka pulang sebagai ASN yang berintegritas,” pesannya.

Wali Kota Farhan berharap agar para pejabat yang baru dilantik dapat membawa energi baru untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis.

“Selamat bertugas. Mari kita bangun Bandung bersama-sama,” pungkasnya.

(Her)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan Pemerintah Kota Bandung akan terus mengawal berlangsungnya renovasi Teras Cihampelas. Hal ini disampaikannya di tengah kunjungan pada Jumat, 11 Juli 2025.

Farhan menegaskan bahwa pembenahan kawasan ini bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan amanat yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

“Ini bukan cuma proyek renovasi biasa. Teras Cihampelas adalah amanat yang harus dijaga.

Kami ingin mengembalikannya ke fitrahnya: ruang publik yang nyaman, aman, dan benar-benar bisa dinikmati warga,” ujar Farhan.

Baca juga Kejaksaan Agung Cegah Muhammad Riza Chalid ke Luar Negeri dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina

Saat ini, proses renovasi telah memasuki tahap teknis dengan penunjukan perusahaan pelaksana oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).

Selama perbaikan, kawasan Teras Cihampelas akan ditutup selama 24 jam dan dijaga oleh Satpol PP. Para pelaku usaha yang biasa berjualan di sana akan dipindahkan sementara ke lokasi lain yang sedang dalam pencarian.

Perubahan Signifikan dan Fokus Keamanan

Salah satu perubahan mencolok dalam renovasi ini adalah perubahan arah tulisan Teras Cihampelas yang sebelumnya menghadap selatan akan diputar menghadap utara. Ini dilakukan untuk menyelaraskan arah pandang tulisan dengan alur pergerakan pejalan kaki di kawasan tersebut.

Baca juga Pengamat Apresiasi Penetapan Tersangka Riza Chalid: Sinyal Serius Penegakan Hukum Era Prabowo

Selain aspek visual, Pemkot Bandung juga melakukan pengukuran ulang kekuatan konstruksi skywalk. Hal ini penting untuk memastikan kapasitas maksimum dan aspek keamanan bagi para pengunjung.

“Hal yang paling penting bukan cuma bagian atasnya. Bagian bawah juga harus dibenahi. Banyak tiang yang merusak saluran air dan menyebabkan air hujan tidak masuk ke gorong-gorong. Malah ada yang masuk ke permukiman warga,” jelas Farhan.

Pemkot Bandung juga berencana membangun sistem gorong-gorong baru di sepanjang kawasan Cihampelas.

Pembangunannya diprediksi membutuhkan anggaran besar dan waktu bertahap, dengan perkiraan total waktu penyelesaian hingga dua tahun.

Koordinasi dengan Provinsi dan Potensi Masa Depan

Dalam wawancara terpisah, Farhan menyatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait Teras Cihampelas.

“Pak Gubernur hanya minta dua hal: Pemkot bisa menjaga kawasan ini dengan baik, dan konsisten menjaga kawasan ini. Nanti, kami harus bisa serahkan Teras Cihampelas di akhir masa jabatan kami dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang,” ujarnya.

Baca juga DPRD Kota Bandung Setujui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Terkait kemungkinan pembongkaran permanen, Farhan menyebut hal itu masih sangat bergantung pada hasil kajian hukum dan lingkungan.

Jika terbukti keberadaan Teras Cihampelas lebih banyak mudaratnya dibanding manfaat, maka opsi pembongkaran bisa saja dibuka. Namun sejauh ini, belum ada kajian mendalam yang mengarah ke sana.

“Fokus kita sekarang adalah pembenahan, bukan pembongkaran,” tutup Farhan.

(Her)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 telah resmi disetujui dan diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, pada Jumat, 11 Juli 2025.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak dalam merumuskan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca juga Kejaksaan Agung Cegah Muhammad Riza Chalid ke Luar Negeri dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina

Ia mengungkapkan rasa syukur karena Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Bandung berhasil menyelesaikan Raperda Perubahan APBD 2025 sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Farhan menegaskan bahwa proses perubahan ini berjalan lancar, efisien, dan selaras dengan visi pembangunan Kota Bandung.

“Alhamdulillahirobbilalamin, kita berhasil mengesahkan APBD Perubahan 2025. Ada dua momen penting, yaitu lancarnya pergeseran APBD untuk efisiensi sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dari Presiden, serta penetapan perubahan anggaran yang menyesuaikan dengan visi Kota Bandung Utama,” ujarnya.

Baca juga Kejaksaan Agung Geledah Kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek

Ia juga memastikan bahwa perubahan anggaran ini tetap menjaga prinsip anggaran berimbang, mencakup 23 sektor wajib dan 12 sektor pilihan. Menurut Farhan, seluruh penyusunan telah sesuai dengan pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD.

“Prosesnya berlangsung lancar dan kondusif. Semua ini mendukung tema RKPD, yaitu peningkatan daya saing perekonomian dan infrastruktur kota yang inklusif, didukung SDM dan pemerintahan yang andal,” tuturnya.

Salah satu fokus utama dalam perubahan APBD ini adalah perbaikan integrasi data, khususnya yang berkaitan dengan indeks perekonomian Kota Bandung.

Farhan mengungkapkan bahwa masukan dari Kementerian Keuangan menunjukkan kurangnya integrasi data ekonomi Kota Bandung, yang berdampak pada penghitungan indeks pembangunan dan alokasi dana dari pusat.

“Perhitungan indeks yang akurat bisa membantu kita mendapatkan alokasi APBN yang lebih adil. Ini akan memengaruhi besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH),” jelasnya.

Baca juga Kasus Dugaan Pembobolan Internal Guncang Bank bjb Cabang Soreang, Total Kerugian Capai Rp 2,5 Miliar

Untuk itu, Farhan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan akurasi dalam pencatatan, pengumpulan, dan pelaporan data ekonomi secara komprehensif dan tertata dengan baik.

Proses perubahan APBD ini juga bertujuan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan program-program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran, struktur pendapatan daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp26 miliar, menjadi Rp7,589 triliun. Sementara itu, belanja daerah ditargetkan mencapai Rp8,360 triliun, naik Rp482,1 miliar (7,06 persen) dibandingkan APBD murni. Adapun pembiayaan neto dalam perubahan APBD ini mencapai Rp770,693 miliar.

Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Bandung.

(Her)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.

Penegasan ini disampaikan Erwin usai memimpin Forum Kemitraan Kesehatan Kota Bandung yang melibatkan Dinas Kesehatan, perwakilan klinik, rumah sakit, hingga BPJS Kesehatan Kota Bandung.

“Kalau ada warga yang punya KTP Kota Bandung dan sudah tinggal minimal enam bulan, rumah sakit wajib layani dulu, jangan dipilah-pilah. Tujuan kita ini ibadah, membantu warga tanpa melihat mampu atau tidak,” ujar Erwin, Rabu (10/7/2025).

Forum ini bertujuan menyatukan visi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, khususnya dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan skema Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah Kota Bandung sendiri telah menganggarkan Rp284 miliar untuk pelaksanaan UHC pada tahun 2026.

Baca juga Kejaksaan Agung Tetapkan Mantan Pejabat MA Zarof Ricar dan Dua Lainnya sebagai Tersangka Suap Penanganan Perkara

Program ini memungkinkan warga ber-KTP Bandung untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.

Erwin juga berencana mengundang seluruh direktur rumah sakit swasta untuk membahas berbagai kendala di lapangan.

“Pemkot akan hadir untuk memberikan kemudahan. Tidak boleh ada warga yang datang ke rumah sakit lalu tidak dilayani, apalagi hanya karena urusan administratif,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Kota Bandung tidak memiliki tunggakan pembayaran kepada BPJS. Oleh karena itu, Erwin juga meminta agar BPJS tidak memperlambat pencairan klaim kepada rumah sakit. “Kita ingin ada simbiosis mutualisme antara Pemkot, BPJS, dan rumah sakit. Semuanya lancar,” katanya.

Wakil Wali Kota Erwin juga mengimbau warga yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan agar segera melapor. “Laporkan langsung ke kami. Jangan ragu,” pungkas Erwin.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa modernisasi politik tidak bisa hanya mengandalkan teknologi semata, melainkan harus mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan perilaku masyarakat.

Pendekatan ini, yang dikenal dengan istilah sociotechnology, menjadi kunci dalam membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Erwin menyampaikan pandangannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dialog Strategis untuk Transformasi Politik berbasis Sociotechnology” di Best Western Hotel, Jalan Setiabudi, pada Kamis, 10 Juli 2025.

“Modernisasi politik tidak cukup hanya membangun aplikasi atau platform digital. Harus ada keseimbangan antara teknologi, nilai sosial, budaya, serta regulasi. Di situlah pentingnya pendekatan sociotechnology dalam membentuk demokrasi yang sehat dan partisipatif,” ujar Erwin.

Baca juga Kejaksaan Agung Tetapkan Mantan Pejabat MA Zarof Ricar dan Dua Lainnya sebagai Tersangka Suap Penanganan Perkara

Ia menjelaskan bahwa sociotechnology merupakan pendekatan integratif dalam transformasi politik yang tidak hanya memanfaatkan teknologi seperti AI, ICT, dan platform digital, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, kelembagaan, dan perilaku pengguna.

Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan sistem politik yang transparan, efisien, dan partisipatif, sehingga masyarakat lebih terlibat dalam menyampaikan aspirasi dan pengambilan keputusan.

“Melalui media sosial, e-government, dan aplikasi interaktif, masyarakat bisa berdialog langsung dengan kandidat, menyampaikan ide, dan bahkan ikut mengawasi proses politik. Ini bentuk nyata demokrasi digital,” jelas Erwin.

Meskipun teknologi menawarkan berbagai kemudahan, Erwin mengingatkan bahwa demokrasi digital tetap menghadapi tantangan serius.

“Tidak semua pemanfaatan teknologi berujung pada demokrasi yang sehat. Bisa saja justru menimbulkan polarisasi atau disinformasi. Karena itu, penting mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam pemanfaatan teknologi politik,” tegasnya.

Baca juga Benahi Infrastruktur, Kades Tamansari Cikidang Bangun Jalan Desa Di 3 Lokasi Dengan Dana Desa Tahap II TA 2025

Erwin juga menekankan pentingnya memperluas pendidikan politik yang berbasis digital dan merata ke seluruh wilayah. Hal ini dinilai krusial dalam menghadapi Pemilu mendatang, sekaligus mendorong keterlibatan pemilih muda.

“Edukasi politik harus dikembangkan agar tidak hanya mereka yang tinggal di kota besar yang melek digital, tetapi juga masyarakat di desa, kaum muda, hingga pemilih pemula. Itulah cara kita membangun demokrasi yang kuat dari bawah,” tandasnya.

Pendekatan sociotechnology diharapkan menjadi salah satu jalan menuju reformasi politik yang lebih modern, akuntabel, dan terbuka untuk semua kalangan.

Kota Bandung pun siap menjadi laboratorium kecil dalam mendorong adopsi teknologi yang berpihak pada demokrasi yang sehat dan partisipatif.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Demam Berdarah Dengue (DBD) tetap menjadi ancaman serius bagi Kota Bandung. Sepanjang tahun 2025, tercatat 1.653 kasus DBD dengan empat di antaranya berujung pada kematian.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menggencarkan berbagai upaya preventif melalui pendekatan kolaboratif yang mengedepankan edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam dialog publik “Bandung Siang Ini” yang disiarkan RRI Bandung Live dan Radio Sonata pada Rabu, 9 Juli 2025, menegaskan bahwa program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Plus menjadi pilar penting untuk memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti, vektor virus DBD.

“Kami ingin pendekatannya bukan hanya sektoral, tapi ekosentris, di mana semua unsur masyarakat, mulai dari RT, RW, kader kesehatan, hingga perangkat wilayah, harus bergerak bersama,” ujar Erwin.

Baca juga Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Desa Petani Serap Aspirasi Warga

Upaya PSN Plus ini mencakup kampanye “Jumat 10 Menit”, sebuah kebiasaan rutin membersihkan lingkungan rumah setiap Jumat selama 10 menit.

Selain itu, Pemkot Bandung juga telah mengembangkan program “Satu Rumah Satu Jumantik”, di mana setiap rumah memiliki Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang bertugas melakukan pemeriksaan tempat penampungan air secara berkala.

Sebagai inovasi, Pemkot Bandung juga telah menerapkan teknologi biologis Wolbachia, bakteri alami yang disuntikkan ke nyamuk jantan untuk menghambat reproduksi nyamuk penyebar virus DBD.

Uji coba awal di Kecamatan Ujungberung berhasil menurunkan potensi kasus, dan kini program ini tengah dikembangkan ke kecamatan lain seperti Kiaracondong.

“Di Ujungberung, program ini sudah sukses. Sekarang kita ekspansi ke wilayah padat penduduk seperti Kiaracondong, karena di sana banyak saluran air dan genangan yang jadi tempat bersarang nyamuk,” terang Erwin.

Baca juga Dispora Kota Bandung Gelar LKD III, Cetak Pemimpin Muda Berintelektual, Spiritual, dan Emosional

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada edukasi dan penerimaan masyarakat.

Ia menyayangkan masih adanya warga yang melakukan penyemprotan obat anti-nyamuk (fogging) sendiri tanpa takaran dan prosedur yang tepat.

“Penyemprotan itu harus serentak dan menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah. Kalau satu rumah menolak disemprot, ya nyamuknya lari ke sana. Itu tidak efektif,” jelasnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkot Bandung berharap masyarakat aktif melaporkan lokasi rawan DBD dan tumpukan sampah liar yang berpotensi menjadi sarang nyamuk agar segera ditindaklanjuti.

Masyarakat juga diimbau untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, dan melaporkan titik-titik genangan serta TPS liar.

“Kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Kita ingin Bandung keluar dari status endemis. Hari ini merah, insyaallah ke depan tidak merah lagi,” tutur Sony.

(Her)