Arsip Kategori: Seputar Bandung Raya

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra strategis dalam pembangunan kota, bukan hanya sebagai komentator sosial. Hal ini disampaikan Erwin dalam kegiatan Sekolah Advokasi yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bersama Komunitas Warga Intelektual (KWI) di Bandung, Sabtu (26/7/2025).

Dalam sambutannya, Erwin menilai kegiatan ini sebagai bagian krusial dari penguatan kapasitas pemuda dalam memahami tata kelola pemerintahan dan mekanisme kebijakan publik.

“Literasi hukum, kebijakan publik, dan semangat advokasi perlu diperkuat, agar mahasiswa tidak hanya menjadi komentator sosial, tetapi menjadi mitra strategis pembangunan,” tegasnya

Baca juga KPK Dalami Dugaan Adanya Perintah dan Aliran Dana dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Pemerintah Kota Bandung, lanjut Erwin, membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya bagi komunitas pemuda dan organisasi mahasiswa yang ingin berkontribusi konkret.

“Bandung tidak bisa dibangun hanya oleh birokrasi. Perlu pemuda dengan lima kesadaran: kesadaran spiritual, intelektual, sosial, budaya, dan lingkungan. Itulah pilar kepemimpinan masa depan,” ujarnya, sembari mengingatkan mahasiswa untuk memegang teguh nilai-nilai keislaman dan kaidah fiqih saat menjadi pemimpin.

Sementara itu, Ketua KAMMI Kota Bandung, Rian Trianoto, menjelaskan bahwa Sekolah Advokasi yang mengusung tema “Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui Sekolah Advokasi” ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar tidak apatis terhadap dinamika kebijakan dan pembangunan kota.

“Advokasi bukan hanya milik anak hukum, tapi hak semua warga negara. Mahasiswa harus paham arah kebijakan jangka panjang dan menengah Kota Bandung, termasuk RPJP dan RPJMD,” jelas Rian.

Baca juga Sempat Dilarang Meliput Di Hotel Augusta, Puluhan Wartawan Sukabumi Gelar Audensi Dengan Pihak Manajemen

Ia juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai watchdog yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis namun tetap konstruktif.

“Kami ingin membentuk kelompok kecil tapi punya nilai. Minoritas yang kreatif. Menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif untuk membangun Bandung yang lebih baik,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai kampus dan komunitas di Kota Bandung. Para peserta menerima materi seputar advokasi, kebijakan publik, etika demokrasi, serta strategi komunikasi sosial.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, para mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan sadar hukum di tengah masyarakat.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan dukungannya terhadap penguatan literasi hukum dan demokrasi di kalangan mahasiswa. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya pembentukan generasi pemimpin yang tidak hanya kritis dan kolaboratif, tetapi juga adaptif terhadap berbagai tantangan zaman.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan langsung komitmen ini dalam kegiatan Sekolah Advokasi yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bersama Komunitas Warga Intelektual (KWI) di Bandung pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Erwin menilai bahwa kegiatan semacam ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas pemuda dalam memahami tata kelola pemerintahan dan mekanisme kebijakan publik. “Literasi hukum, kebijakan publik, dan semangat advokasi perlu diperkuat, agar mahasiswa tidak hanya menjadi komentator sosial, tetapi menjadi mitra strategis pembangunan,” ujar Erwin.

Lebih lanjut, Erwin menyatakan bahwa Pemkot Bandung membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi komunitas pemuda dan organisasi mahasiswa yang berkeinginan untuk berkontribusi secara konkret dalam pembangunan kota.

“Bandung tidak bisa dibangun hanya oleh birokrasi. Perlu pemuda dengan lima kesadaran: kesadaran spiritual, intelektual, sosial, budaya, dan lingkungan. Itulah pilar kepemimpinan masa depan,” tegasnya.

Baca juga Kemendagri Tekankan Evaluasi Rutin Satgas Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme

Sementara itu, Ketua KAMMI Kota Bandung, Rian Trianoto, menjelaskan bahwa Sekolah Advokasi yang bertema “Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui Sekolah Advokasi” ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar tidak apatis terhadap dinamika kebijakan dan pembangunan kota.

“Advokasi bukan hanya milik anak hukum, tapi hak semua warga negara. Mahasiswa harus paham arah kebijakan jangka panjang dan menengah Kota Bandung, termasuk RPJP dan RPJMD,” jelas Rian.

Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai watchdog yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis namun tetap konstruktif.

“Kami ingin membentuk kelompok kecil tapi punya nilai. Minoritas yang kreatif. Menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif untuk membangun Bandung yang lebih baik,” tambah Rian.

Kegiatan Sekolah Advokasi ini diikuti oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai kampus dan komunitas di Kota Bandung. Para peserta menerima materi seputar advokasi, kebijakan publik, etika demokrasi, serta strategi komunikasi sosial, dengan harapan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan sadar hukum di tengah masyarakat.

(Ray/red)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Warga Komplek Adipura Kota Bandung menyatakan kekecewaannya mendalam terkait belum berfungsinya instalasi air baru yang telah dipasang . Padahal, kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama bagi mereka. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga komplek berinisial AS kepada Jurnal Tipikor, kamis (24/7/2025)

AS menjelaskan bahwa warga Komplek Adipura sangat antusias dengan program instalasi air baru ini yang awalnya digembar-gemborkan akan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Bandung Timur, dan hal itu terjadi pada Tahun 2022

Program ini menjanjikan penyaluran air melalui pipa sepanjang 27 km dari pusat hingga batas akhir wilayah Blok Gedebage, dengan debit air mencapai 700 liter per detik. Yang lebih menarik, pengolahan air bersih ini diklaim berbasis teknologi informasi (IT) dengan layanan 24 jam.

“Awalnya kami tertarik dengan program tersebut dengan iming-iming instalasi air ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di kawasan Bandung Timur yang selama ini belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya,” ujar AS.

“Air ini nantinya akan disalurkan ke rumah warga melalui pipa sejauh 27 Km dari pusat hingga ke batas akhir wilayah Blok Gedebage dengan memiliki debit 700 liter per detik, terlebih pengolahan air bersih ini dijalankan dengan berbasis IT dengan layanan air 24 jam, makanya kami sangat menyambut sangat antusias.”

Baca juga Kejagung Panggil Enam Produsen Beras Terkait Dugaan Pengoplosan, Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo

Kekecewaan warga semakin memuncak karena untuk pemasangan saluran air ini pun tidak gratis, melainkan dipungut biaya. Warga Komplek Adipura mendesak Perumda Tirtawening Kota Bandung untuk segera merealisasikan janji mereka.

“Kami minta kepada pihak Perumda Tirtawening Kota Bandung bisa segera merealisasikan janjinya, karena kami sangat membutuhkannya. Selain itu, untuk pasang saluran pun tidak gratis, kami bayar,” tegas AS.

Warga berharap Perumda Tirtawening dapat segera menindaklanjuti keluhan ini agar pasokan air bersih yang sangat mereka nantikan dapat segera mengalir…

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Tim Yustisi mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran pembagian minuman keras (bir) secara terbuka oleh komunitas Free Runners, yang didukung oleh sponsor Pace and Place, dalam acara Pocari Sweat Run Indonesia (PSRI) 2025. Insiden ini dinilai mencederai etika publik, melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung, dan memicu kegaduhan di masyarakat.

Rapat klarifikasi dan penjatuhan sanksi yang digelar di Balai Kota dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Satpol PP Kota Bandung, perwakilan Pocari Sweat sebagai penyelenggara PSRI, serta perwakilan dari Free Runners dan Pace and Place.

Wakil Wali Kota Erwin menegaskan bahwa pembagian minuman keras di ruang publik secara terang-terangan melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

“Tindakan ini juga mencederai norma agama, sosial, dan budaya. Membagi bir di depan umum menormalisasi maksiat, mengajak orang lain pada hal yang dilarang, dan menurunkan martabat pribadi,” tegas Erwin di Balai Kota.

Baca juga Kejagung Panggil Enam Produsen Beras Terkait Dugaan Pengoplosan, Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo

Erwin menerangkan bahwa Kota Bandung memiliki visi “Bandung Unggul” dengan salah satu nilai utamanya adalah “Agamis.” Oleh karena itu, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan karakter kota dan berpotensi memicu keresahan sosial, terutama di tengah masyarakat yang religius.

Perwakilan Pocari Sweat, Puspita Winawati, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pembagian minuman keras dilakukan tanpa izin dan di luar sepengetahuan penyelenggara resmi.

“Kami sangat menyayangkan insiden ini terjadi di POCARI SWEAT Run Indonesia 2025 dan menegaskan bahwa kejadian tersebut telah memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat dan penyelenggara acara.

Ini murni tindakan sepihak dari Free Runners dan Pace and Place tanpa sepengetahuan kami,” ujar Wina. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Bandung atas penegakan peraturan yang berlaku.

Baca juga KPK Tahan Empat Tersangka Baru dalam Kasus Pemerasan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan

Sementara itu, perwakilan Pace and Place, Ruben, menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa awalnya pihaknya hanya ingin menyediakan “Cheering Zone” bagi komunitas lari. Namun, kondisi di lapangan tidak terkendali, sehingga minuman tersebut terbagi kepada peserta lain di luar komunitas.

“Kami akui ini kesalahan kami. Kami siap menerima dan menjalankan sanksi apa pun sesuai aturan,” ujar Rube.

Senada, perwakilan Free Runners, Aji, juga menyatakan permintaan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa tindakan itu dilakukan tanpa izin dari penyelenggara resmi.

Dalam forum tersebut, Kepala Satpol PP Kota Bandung menyampaikan sanksi yang telah dijatuhkan:

• Pace and Place dikenakan denda administratif sebesar Rp5 juta sebagai biaya paksaan penegakan hukum. Mereka juga wajib menyatakan permintaan maaf terbuka melalui media massa dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran.
• Komunitas Free Runners diwajibkan menyatakan permintaan maaf secara terbuka, menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran, serta menjalani kerja sosial selama dua minggu membersihkan area Balai Kota Bandung sebagai bentuk sanksi sosial.

Wakil Wali Kota Erwin menyampaikan bahwa insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, termasuk komunitas dan penyelenggara acara, agar lebih berhati-hati dalam merancang kegiatan publik.

“Kami mengimbau agar seluruh kegiatan mengikuti prosedur perizinan resmi dan tidak melakukan improvisasi di luar aturan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ucapnya.

Pemkot Bandung juga akan memperkuat koordinasi antara Satpol PP, penyelenggara event, komunitas, serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai etika di ruang publik.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Sebanyak 151 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bandung secara resmi diluncurkan hari ini sebagai bagian dari inisiatif nasional 80.081 Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih.

Peluncuran serentak yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ini menandai dimulainya gerakan besar penguatan ekonomi kerakyatan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung, mengikuti peluncuran secara daring dari Bandung Command Center, Balai Kota Bandung.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Tinjau Lokasi Kebakaran Gudang Utara, Pastikan Bantuan dan Pemulihan Cepat Bagi Warga Terdampak

Dalam sambutannya, Wali Kota Farhan menekankan bahwa pembentukan KKMP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Koperasi ini bukan simpan pinjam biasa, tapi sistem yang berbasis setoran wajib dan simpanan sukarela, untuk memberdayakan usaha kecil di tingkat kelurahan,” jelas Farhan.

Ia menambahkan, KKMP adalah program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat ekonomi berbasis komunitas di tingkat kelurahan dan desa.

Di Kota Bandung, proses pembentukan 151 KKMP telah melalui musyawarah kelurahan yang dilaksanakan pada 19-27 Mei 2025, dan seluruh koperasi tersebut telah resmi berbadan hukum per 20 Juni 2025.

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Rapat Paripurna Yang Digelar DPRD Kabupaten Sukabumi, 2 Poin Penting Dibahas, Ini Dia Poinnya

“Semoga ini dapat menjadi magnet untuk membangun ekonomi lokal berbasis koperasi. Kami berharap KKMP Bandung dapat menjadi model yang efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuh Farhan.

Ke depan, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus mendukung KKMP melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.

Rencananya, akan ada pelatihan pengelolaan koperasi bagi empat angkatan, masing-masing mencakup 40 koperasi per angkatan untuk pengurus dan pengawas. Pemerintah juga membuka peluang pendanaan bagi koperasi percontohan melalui dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dengan plafon hingga Rp5 miliar per koperasi dan masa pinjaman maksimal 10 tahun.

Visi Presiden untuk Kebangkitan Koperasi Indonesia

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa peluncuran ini menjadi tonggak baru kebangkitan koperasi Indonesia dan dimulainya gerakan besar untuk mendorong kemandirian ekonomi dari tingkat akar rumput.

“Hari ini hari bersejarah. Kita memulai suatu usaha besar dengan meluncurkan kelembagaan 80.081 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menganalogikan konsep koperasi dengan seikat lidi yang jika disatukan akan menjadi kuat. “Konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Orang kuat tidak mau berurusan, mereka bikin holding. Tapi koperasi menyatukan yang lemah menjadi kekuatan besar,” jelasnya.

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Rapat Paripurna Yang Digelar DPRD Kabupaten Sukabumi, 2 Poin Penting Dibahas, Ini Dia Poinnya

Menurut Presiden Prabowo, Koperasi Merah Putih akan menjadi instrumen negara untuk memastikan keadilan distribusi dan penguatan ekonomi lokal. Ia berharap koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam, tetapi juga menjadi pusat distribusi dan produksi masyarakat.

Peluncuran koperasi ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan kelembagaan yang menyebar hingga ke desa dan kelurahan, koperasi diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi rakyat.

“Ini bukan sekadar program, tapi gerakan. Sebuah gerakan yang harus dijaga, dikawal, dan dikuatkan oleh kita semua,” pungkas Presiden Prabowo.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, meninjau langsung lokasi kebakaran yang melanda permukiman warga di kawasan Gudang Utara, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, pada Senin, 21 Juli 2025.

Didampingi sejumlah pejabat dinas terkait, Camat Sumur Bandung, serta unsur kewilayahan, Erwin menyampaikan rasa prihatin mendalam dan menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membantu pemulihan kondisi warga terdampak secepatnya.

Kebakaran yang terjadi beberapa hari sebelumnya tersebut menghanguskan sedikitnya 12 rumah, dengan 10 unit mengalami rusak berat dan 2 unit rusak ringan. Berdasarkan keterangan warga di lokasi, api awalnya berasal dari sebuah gudang di belakang kompleks yang kemudian dengan cepat menjalar ke permukiman padat penduduk.

“Berdasarkan laporan, api itu awalnya dari gudang. Waktu kami dengar teriakan dan keluar, api sudah menjalar,” ujar salah seorang warga.

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Rapat Paripurna Yang Digelar DPRD Kabupaten Sukabumi, 2 Poin Penting Dibahas, Ini Dia Poinnya

Menanggapi keluhan terkait respons awal, Erwin menyampaikan permohonan maaf dan memastikan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap kesiapsiagaan tim pemadam kebakaran.

Verifikasi Cepat dan Bantuan

Multisektoral Jadi Prioritas
Dalam kunjungannya, Erwin menyampaikan bahwa proses verifikasi rumah terdampak akan segera dilakukan.

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan menjadi skema bantuan utama untuk rumah-rumah yang mengalami rusak berat, memastikan warga memiliki hunian yang layak kembali.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga menaruh perhatian besar pada kelanjutan pendidikan anak-anak yang terdampak.

“Kami akan bantu seragam sekolah untuk anak-anak di sini. Jangan sampai musibah ini mengganggu semangat belajar mereka,” tutur Erwin,

Baca juga UPTD Peternakan Dan Puskeswan Wilayah I Sukabumi Lakukan Vaksinasi PMK & Pemberian Vitamin Di KPUD Gemah Ripah Sukalarang

menunjukkan komitmen Pemkot dalam mendukung aspek pendidikan.
Warga juga banyak mengeluhkan hilangnya dokumen-dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan ijazah akibat kebakaran. Menanggapi hal ini, Erwin langsung merespons dengan memastikan bahwa seluruh proses administrasi akan dipermudah.

“Saya jamin semua akan kami bantu. KTP, KK, ijazah, semua akan difasilitasi. Tidak boleh ada yang dipersulit,” tegasnya.

Pendekatan Kolaboratif “Ekosentris” dalam Penanganan Pascakebakaran
Erwin menjelaskan bahwa penanganan pascakebakaran ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antardinas yang disebutnya sebagai pendekatan “ekosentris”, bukan sektoral. Artinya, semua dinas terkait akan bekerja bersama dalam satu gerak, memastikan bantuan terkoordinasi dan komprehensif.

“Semua OPD kami hadir di sini untuk membantu. Minimal mendoakan, tapi tentu juga akan bantu secara nyata. Kita gotong royong,” kata Erwin, menekankan semangat kebersamaan dalam menghadapi musibah ini.

Baca juga KPK Jelaskan Kronologi Pemeriksaan Gubernur Khofifah di Polda Jatim: Demi Efisiensi, Bukan Pengistimewaan

Pesan Empati dan Bantuan Darurat Langsung DiberikannKepada warga yang terdampak, Wakil Wali Kota menyampaikan pesan empati dan spiritual.

Ia mengajak warga untuk bersabar dan tetap semangat dalam menghadapi cobaan ini.

“Saya doakan harta yang hilang diganti Allah seribu kali lipat. Di balik musibah insyaallah ada berkah. Kami hadir untuk membantu Ibu Bapak semua,” ucapnya, memberikan dukungan moral.

Sebagai bentuk perhatian langsung, Pemkot Bandung juga menyerahkan bantuan darurat berupa selimut, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya kepada warga.

Penanganan lanjutan akan terus dikawal oleh Pemerintah Kota Bandung, mulai dari pendataan, perbaikan rumah, bantuan pendidikan, hingga pemulihan dokumen.

Untuk memastikan komunikasi yang efektif, Pemkot juga membuka jalur komunikasi langsung bagi warga. “Silakan jika ada kebutuhan bisa langsung ke Pak RW, Bu Camat, atau WA saya langsung. Kami siap bantu,” pungkas Erwin, menunjukkan keterbukaan dan kesiapan pemerintah dalam melayani masyarakat.

(Her)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Kota Bandung kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah provinsi dengan meraih Juara 1 Anugerah Peragaan Produk Kriya Terbaik Dekranasda se-Jawa Barat dalam ajang Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) dan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2025. Acara bergengsi ini berlangsung meriah di Trans Studio Mall Bandung, Jumat (18/7).

Yang menjadi sorotan utama dalam gelaran ini adalah partisipasi langsung Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, bersama sang istri, Fitriana Dewi Erwin, sebagai peserta peragaan busana.

Keduanya tampil memukau mengenakan busana karya pelaku UMKM Kota Bandung yang memadukan sentuhan etnik kontemporer. Keharmonisan penampilan mereka, dipadukan dengan kualitas desain dan nilai budaya yang tinggi, berhasil memikat hati para juri dan audiens.

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Tegaskan Kembali Pemberlakuan Jam Malam untuk Disiplin Generasi Muda

Penampilan Wakil Wali Kota Bandung dan istrinya menjadi salah satu momen paling ikonik dalam acara tersebut. Tidak hanya menampilkan busana dengan detail kriya yang kaya, tetapi juga secara nyata menyampaikan pesan tentang pentingnya dukungan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif.

Usai acara, Erwin menyatakan bahwa partisipasinya bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk komitmen konkret Pemerintah Kota Bandung dalam mendorong pelaku UMKM untuk menembus pasar nasional, bahkan internasional.

“Kegiatan seperti ini sangat berarti bagi para pelaku UMKM. Saya berharap, dari ajang ini akan lahir lebih banyak pengusaha Bandung yang tumbuh besar dan menjadi pelaku usaha sukses di tingkat kota, nasional, bahkan mancanegara. Bandung punya potensi luar biasa dan kita akan terus dorong bersama,” ujar Erwin penuh semangat.

Baca juga Hasto Kristiyanto Tegaskan Ketidakhadirannya Harun Masiku Bukan Kesalahannya, Minta KPK Segera Tangkap Tersangka

Peragaan busana ini menjadi salah satu mata acara utama dalam KKJ dan PKJB 2025, yang tahun ini diselenggarakan secara terpadu dengan tiga agenda besar. Ketiganya adalah Karya Kreatif Jawa Barat, yang telah memasuki tahun ketujuh sejak dimulai pada 2019; West Java Syariah Economic Festival, yang berlangsung sejak 2022; serta Pekan Kerajinan Jawa Barat, yang telah menjadi tradisi sejak 1995 dan kini memasuki tahun ke-18 penyelenggaraannya.

Acara ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor ekonomi kreatif dan kerajinan. Tujuan utamanya adalah memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang berbasis kearifan lokal melalui digitalisasi dan promosi produk unggulan UMKM.

Dalam suasana pemulihan ekonomi dan transformasi digital, KKJ dan PKJB menjadi panggung strategis untuk memajukan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi inklusif dan berdaya saing.

Kegiatan ini menghadirkan beragam agenda menarik seperti expo produk unggulan UMKM dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, talk show dan seminar edukatif, workshop interaktif, serta kompetisi kreatif.

Di antara semua kegiatan tersebut, fashion show Bandung Fashion Trend menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu, karena menghadirkan kepala daerah sebagai model yang memperagakan karya UMKM masing-masing wilayah.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan kembali penerapan kebijakan jam malam bagi anak-anak dan remaja, seiring dengan dimulainya kembali aktivitas sekolah.

Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk karakter disiplin generasi muda, memastikan mereka memiliki waktu istirahat yang cukup, dan siap menjalani aktivitas positif sejak pagi hari.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan jam malam. Menurutnya, anak-anak, khususnya pelajar SMA, sangat membutuhkan istirahat yang cukup.

“Saya setuju dengan Gubernur soal jam malam. Anak-anak pukul 21.00 malam sudah harus tidur. Mereka sekolah masuk pukul 06.30 pagi,” ujar Erwin usai menghadiri Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Kartika XIX-1 Bandung, Rabu (16/7).

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Tekankan Keselamatan Pelajar dan Pembatasan Penggunaan Gawai di Sekolah

Erwin menjelaskan bahwa disiplin waktu tidur ini krusial agar anak-anak dapat bangun lebih awal, melaksanakan ibadah seperti salat tahajud dan subuh berjamaah, berolahraga, sarapan, dan kemudian berangkat sekolah dengan semangat.

Kebijakan ini bukan semata-mata pembatasan, melainkan bentuk pendidikan karakter yang komprehensif. Tujuannya adalah agar anak-anak Bandung tumbuh menjadi pribadi yang taat beragama, berilmu, mencintai kota Bandung, mampu bergaul, dan aktif dalam organisasi.

Pengawasan Lapangan dan Kolaborasi Masyarakat

Terkait pengawasan di lapangan, Pemkot Bandung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara rutin melakukan patroli malam.

Hasil patroli menunjukkan penurunan signifikan aktivitas anak-anak di luar rumah pada malam hari. “Patroli malam masih berjalan dan alhamdulillah, kita tidak banyak menemukan anak-anak berkeliaran. Artinya, kebijakan ini mulai efektif dan diterima masyarakat,” jelas Erwin.

Erwin juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan semua unsur masyarakat untuk mencari solusi terbaik demi kebaikan bersama. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci. Kita ingin setiap kebijakan yang dibuat bisa memberikan kemaslahatan bagi warga Bandung,” tandasnya.

Baca juga Kejaksaan Agung Lantik 34 Pejabat Baru, Perkuat Komitmen Penegakan Hukum Berintegritas

Dengan pendekatan ini, Pemkot Bandung berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi muda yang sehat, disiplin, dan memiliki karakter kuat.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan larangan bagi siswa untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah jika belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kebijakan ini diambil demi keselamatan pelajar dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan siswa.

Selain itu, Erwin juga menekankan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Siswa tidak diperkenankan menggunakan smartphone selama jam pelajaran berlangsung.

“Bukan melarang sepenuhnya, tapi dibatasi. Saat belajar, HP dititipkan. Supaya siswa fokus, tidak terdistraksi, dan tidak terpapar konten negatif yang beredar di internet,” ujar Erwin saat Dialog Bandung Sore II bertajuk “MPLS Ramah dan Sekolah Aman: Aturan Baru, Semangat Baru” di RRI Bandung, Rabu, 16 Juli 2025.

Baca juga Polres Cianjur Tangkap DPO Kasus Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, Satu Pelaku Masih Buron

Erwin menyoroti pentingnya menyampaikan aturan-aturan ini selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. Ia berharap MPLS tahun ini akan menjadi lebih mendidik, ramah, dan bebas dari perpeloncoan.

“Kami ingin MPLS menjadi momen yang menyenangkan bagi siswa baru. Tidak ada lagi perpeloncoan. Sekolah harus menjadi tempat yang membuat anak bahagia dan siap tumbuh,” tambahnya.
Erwin juga menyatakan bahwa MPLS akan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta pengembangan budaya positif di sekolah.

“Kami pastikan MPLS berjalan humanis. Siswa baru dikenalkan dengan ruang kelas, fasilitas sekolah, aturan tata tertib, dan pola belajar. Ini penting untuk mencegah culture shock, terutama bagi siswa SD yang baru lulus dari TK,” tutup Erwin.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk segera meningkatkan kenyamanan dan kualitas belajar bagi siswa-siswi SMP Negeri 67 Bandung.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat meninjau aktivitas hari pertama masuk sekolah di lokasi sementara SMPN 67, Senin (14/7).

Kunjungan Erwin merupakan respons cepat Pemkot Bandung terhadap aspirasi masyarakat, khususnya Komite Sekolah SMPN 67, yang prihatin dengan kondisi pembelajaran yang masih menumpang di SMPN 47 Bandung.

Wakil Wali Kota Erwin menyatakan, “Alhamdulillah, pagi tadi saya mendapat pesan dari Ibu Nurhayati selaku Ketua Komite SMPN 67. Beliau menyampaikan keinginan agar anak-anak tidak lagi sekolah siang. Saat ini mereka masih menumpang, dan kami memahami harapan ini.”

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik Tiga Pejabat Tinggi, Tekankan Rotasi untuk Peningkatan Kinerja dan Inovasi Daerah

Tiga Opsi Solusi Jangka Panjang Disiapkan

Menanggapi kebutuhan mendesak ini, Pemkot Bandung telah menyiapkan tiga opsi solusi strategis untuk penyediaan fasilitas permanen SMPN 67:

1. Pencarian Lahan Baru: Mencari dan membebaskan lahan baru yang tersedia di sekitar kawasan untuk pembangunan sekolah baru.
2. Kerja Sama Institusional: Menjajaki kerja sama dengan institusi lain atau memanfaatkan lahan milik negara yang dapat digunakan.
3. Pemanfaatan Lahan Tersedia: Memanfaatkan lahan seluas 4.700 meter persegi yang saat ini tersedia, dengan opsi pembangunan vertikal untuk menampung kebutuhan siswa secara maksimal.

“Selama tidak melanggar regulasi, lahan ini bisa dibagi dua untuk SD dan SMP. Bangunannya akan ditingkatkan, dan setelah semua proses perencanaan dan penganggaran selesai, kita bisa mulai pembangunan,” jelas Erwin.

Baca juga Siap Hadapi Putusan, Tom Lembong Serahkan Hasil Sidang Kasus Gula kepada Yang Maha Kuasa

Pemkot Bandung menargetkan pembangunan dapat dimulai paling cepat pada tahun 2026, setelah Detail Engineering Design (DED) dan proses penganggaran rampung.

Solusi Jangka Pendek untuk Kenyamanan Siswa

Meskipun fokus pada solusi jangka panjang, Pemkot Bandung juga tidak berdiam diri dalam mengatasi kebutuhan jangka pendek. Untuk sementara waktu, Pemkot akan melakukan mediasi dengan pihak SMPN 47 agar dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar pagi dan siang secara bergantian, demi kenyamanan siswa SMPN 67.

Ketua Komite SMPN 67, Nurhayati, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas respons cepat pemerintah.

“Kami sangat berharap SMPN 67 segera memiliki bangunan sendiri. Sementara itu, kami mohon dukungan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman, walaupun masih menumpang,” ungkapnya.

Pemkot Bandung menegaskan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, segala bentuk kebutuhan sarana dan prasarana akan diupayakan sebaik mungkin sebagai bentuk keberpihakan kepada masa depan generasi muda Kota Bandung.

(Her)