Arsip Kategori: Seputar Bandung Raya

BANDUNG, JURNAL — Ribuan peserta memadati halaman Balai Kota Bandung pada Minggu, 3 Agustus 2025, dalam acara DocFestRun 2025, sebuah ajang lari massal yang sukses digelar berkat kolaborasi antara komunitas pelari Kedodorun dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bandung.

Acara ini bukan hanya sekadar lomba lari, tetapi juga menjadi wadah kampanye untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat.

DocFestRun 2025 secara resmi dibuka oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Dalam seremoni yang penuh semangat, ia melepas para pelari.

“Semangat untuk Kota Bandung, kota yang paling enakeun untuk lari-larian. Silakan masing-masing kejar podiumnya!” seru Farhan, memberikan motivasi kepada ribuan peserta yang siap berlari.

Baca.juga Pernyataan Resmi Menteri HAM Terkait Larangan Pengibaran Bendera Fiksi Anime “One Piece”

Mengusung tema “Bring Happiness for Everyone”, DocFestRun 2025 hadir sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental.

Acara ini bertujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tenaga kesehatan, untuk aktif bergerak dan menerapkan gaya hidup sehat.Lebih dari sekadar lomba, acara ini juga dirancang untuk menciptakan pengalaman lari yang menyenangkan dan aman.

Para peserta disuguhkan dengan jalur lari yang profesional, fasilitas yang lengkap, dan suasana meriah yang membangkitkan semangat.

DocFestRun 2025 juga menjadi ajang silaturahmi lintas komunitas dan profesi, menunjukkan kontribusi nyata dunia kesehatan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih aktif dan bahagia.

Baca juga Kejaksaan Tinggi Bengkulu Sita Aset Milik Tersangka Korupsi Tambang, Kerugian Negara Mencapai Miliaran Rupiah

Partisipasi terbuka untuk semua kalangan, menjadikan acara ini ruang inklusif untuk menyebarkan semangat hidup sehat di lingkungan medis dan masyarakat luas.

Keberhasilan DocFestRun 2025 menandai semangat Bandung sebagai kota yang mendukung gaya hidup sehat dan penuh solidaritas, menjadi ruang bersama untuk berlari dan berbagi kebahagiaan.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bandung hari ini mengadakan acara silaturahmi di Pendopo Walikota Bandung, Minggu (3/8).

Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan jajaran pengurus baru FKDM untuk periode 2025-2029.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bandung, jajaran Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, serta seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) FKDM se-Kota Bandung.

Baca juga Analisis Kebijakan Publik: Hubungan Gubernur, Walikota, dan Bupati dalam Otonomi Daerah

Dalam sambutannya, Ketua FKDM Kota Bandung yang baru, Brigjen (P) Patut Sudarsono, menyampaikan rasa terima kasih dan syukurnya atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin forum tersebut. Ia juga menekankan peran strategis FKDM sebagai “mata dan telinga Walikota Bandung.”

“Kita semua harus mampu mendeteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang berpotensi mengganggu kondusivitas di Kota Bandung,” ujar Patut Sudarsono. Ia menekankan bahwa kewaspadaan dini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan kota.

Acara silaturahmi ini ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustad Abdul Hamid Algozali, S.Pd.I.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Suara angklung kembali mengalun merdu dan penuh kehangatan di Gedung De Majestic, Jalan Braga, Bandung, pada Sabtu malam (2/8/2205).

Acara bertajuk Intimate Concert Saung Angklung Udjo ini bukan hanya menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi juga menjadi momen peluncuran buku “Angklung: Dari Tradisi ke Industri”.

Buku ini mengisahkan perjalanan luar biasa angklung, dari alat musik bambu di desa-desa Sunda hingga menjadi warisan budaya dunia yang mendunia.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam sambutannya menyatakan bahwa konser dan peluncuran buku ini merupakan wujud nyata dari semangat pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.

Baca juga KPK Umumkan Tersangka Korupsi Dana CSR Bank Indonesia dan Segera Tahan 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Ia menyebut, “Transformasi angklung menjadi bagian dari industri kreatif budaya adalah perjalanan panjang yang layak dikenang dan dirayakan.”

Erwin menekankan bahwa angklung bukan hanya sekadar alat musik tradisional, melainkan simbol harmoni dan warisan leluhur yang mampu menyatukan masyarakat lintas generasi dan bangsa.

Menurutnya, peluncuran buku ini adalah tonggak penting karena mendokumentasikan sejarah dan transisi angklung dari ekspresi budaya lokal menjadi instrumen diplomasi internasional.

“Angklung bukan hanya bunyi bambu yang digetarkan. Ia adalah suara Indonesia yang mendunia,” tegas Erwin.

Baca juga KPK Akan Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia Agustus Ini

Kolaborasi dan Tanggung Jawab Melestarikan Budaya
Buku “Angklung: Dari Tradisi ke Industri” adalah hasil kolaborasi antara seniman, budayawan, akademisi, dan keluarga besar Saung Angklung Udjo.

Buku ini tidak hanya mencatat sejarah, tetapi juga merekam bagaimana angklung menjadi sarana edukasi, ekspresi kreatif, dan kekuatan ekonomi.
Erwin menyebut buku ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama setelah UNESCO menetapkan angklung sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia pada tahun 2010.

“Pengakuan itu bukan akhir, tapi awal dari tugas kita untuk terus merawat, menginspirasi, dan mengedukasi generasi berikutnya,” ujarnya.

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Agenda “Pengambilan Keputusan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat”

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Saung Angklung Udjo, yang disebutnya sebagai institusi budaya tak tergantikan. Selama puluhan tahun, Saung Udjo telah menjadi rumah bagi pelestarian budaya, pendidikan seni, dan laboratorium inovasi angklung.

“Bandung sebagai kota kreatif sangat beruntung memiliki institusi seperti Saung Angklung Udjo. Di sinilah kolaborasi antara tradisi dan inovasi menemukan tempatnya,” kata Erwin.

Angklung sebagai Jembatan Generasi dan Diplomasi

Konser intim yang diselenggarakan menampilkan berbagai komposisi, mulai dari musik klasik hingga kontemporer, yang dibawakan dengan sentuhan angklung modern. Harmoni bambu yang memukau berhasil menghipnotis para tamu undangan.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya pelestarian budaya sejak dini.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Tegaskan Studi Tur SD-SMP Tidak Wajib dan Tidak Boleh Membebani Orang Tua

Ia mengajak agar anak-anak usia sekolah dikenalkan pada angklung, karena menurutnya, memori masa kecil akan membentuk kesetiaan terhadap warisan budaya hingga dewasa.

“Bermain angklung itu kuncinya patuh pada aturan. Begitu pun dalam kehidupan bernegara, kalau semua patuh pada regulasi, maka semuanya akan tertib,” ujar Buky.

Ia juga menyoroti peran angklung yang luar biasa sebagai alat pendidikan dan diplomasi budaya. “Kalau musik Indonesia mau maju, maka bahan bakunya adalah musik tradisi. Dari sinilah bisa lahir karya-karya luar biasa,” pungkas Buky.
(rob/Red)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mewacanakan pembangunan venue khusus untuk cabang olahraga bela diri. Rencana ini muncul sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan olahraga bela diri yang terus menunjukkan prestasi gemilang, khususnya dari para atlet muda di Kota Bandung.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan apresiasinya terhadap semangat dan prestasi para pelaku olahraga bela diri di Bandung. Hal ini disampaikannya pada acara Taekwondo di Gymnasium UPI, Jumat, 1 Agustus 2025.

“Saya sangat mengapresiasi semangat dan pencapaian para atlet Taekwondo di Kota Bandung. Mudah-mudahan dari kegiatan seperti ini akan lahir atlet-atlet yang bisa mendominasi kejuaraan tingkat nasional bahkan internasional,” ujar Erwin.

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Agenda “Pengambilan Keputusan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat”

Menurut Erwin, antusiasme dan prestasi yang terus tumbuh dari cabang olahraga bela diri perlu diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Untuk itu, Pemkot Bandung sedang mempertimbangkan pembangunan venue khusus sebagai bentuk dukungan dan penghargaan.

“Kita punya aset lahan, kenapa tidak kita manfaatkan untuk membangun tempat khusus bagi olahraga bela diri? Ini bentuk penghargaan dan investasi jangka panjang untuk prestasi anak-anak kita,” tuturnya.

Erwin akan segera melaporkan gagasan ini kepada Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan akan mengoordinasikan rencana tersebut ke dinas terkait seperti Dispora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Tegaskan Studi Tur SD-SMP Tidak Wajib dan Tidak Boleh Membebani Orang Tua

“Saya akan sampaikan langsung ke Pak Wali. Banyak atlet kita juara, ini harus kita fasilitasi. Saya juga apresiasi kepada KONI dan Dispora yang terus mendampingi perkembangan olahraga bela diri,” tambahnya.

Erwin menegaskan, dengan banyaknya peminat bela diri di Bandung, sudah saatnya kota ini memiliki venue khusus yang dapat digunakan oleh semua cabang olahraga bela diri.

“Bela diri di Kota Bandung sangat berkembang. Kita punya rencana besar, pertama itu tempat, pusat pelatihan, satu arena untuk semua cabang bela diri,” pungkasnya.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung hari ini mengukir langkah penting dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna.

Kedua Raperda krusial tersebut adalah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD Kota Bandung, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus (Pansus) 10, atas kerja keras mereka dalam merampungkan pembahasan dua Raperda strategis ini.

“Persetujuan hari ini menjadi bentuk komitmen kita bersama dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Farhan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.

Baca juga Wali Kota Bandung Tekankan Regenerasi dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Menurut Farhan, pelaksanaan APBD 2024 mencerminkan upaya maksimal seluruh perangkat daerah dalam memanfaatkan anggaran demi tercapainya target pembangunan. Meskipun ada ruang untuk perbaikan, pelaksanaan anggaran secara umum dinilai telah memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi.

Sementara itu, dokumen RPJMD Kota Bandung 2025–2029 yang telah disetujui disusun berlandaskan Permendagri Nomor 8 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Farhan menekankan bahwa RPJMD ini tidak hanya berisi target teknokratis, tetapi juga diperkaya dengan pendekatan transformatif berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat.

 Baca juga KPK Tahan Dua Mantan Direktur Pertamina dalam Kasus Korupsi LNG

Dokumen RPJMD yang terbagi dalam lima bab utama ini mengusung visi “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis melalui Pemerintahan yang Berorientasi Melayani serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pembangunan Nasional.

” Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan yang menjadi panduan utama bagi kemajuan Kota Bandung:

• Mewujudkan kualitas hidup warga Kota Bandung yang unggul.
• Mewujudkan Bandung sebagai kota yang terbuka, inklusif, setara, dan berkeadilan.
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang amanah, profesional, akuntabel, dan inovatif.
• Mewujudkan Kota Bandung yang maju, kreatif, dan berdaya saing dalam perekonomian dan infrastruktur yang merata serta berkelanjutan.
• Membentuk karakter warga Kota Bandung yang agamis, moderat dan toleran.

“RPJMD ini memiliki lima tujuan pembangunan, delapan indikator tujuan, delapan sasaran, serta 17 indikator sasaran yang terukur. Ini menjadi acuan kinerja kepala daerah hingga tahun 2029,” papar Farhan.

Baca juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Panggil Komisaris Utama Sinarmas Sekuritas dan Sejumlah Saksi Lain dalam Kasus Korupsi PT Insight Investments Management (IIM)

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandung akan menyampaikan Raperda RPJMD tersebut kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum RPJMD ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

“Ini merupakan tonggak awal pemerintahan yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah dan DPRD Kota Bandung atas kerja keras luar biasa ini,” tutup Farhan.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya peran generasi penerus dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bandung. Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung pada Rabu, 30 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Farhan secara khusus meminta kepada para tokoh FKUB untuk mulai mempersiapkan kader generasi penerus.

“Kearifan yang sudah lama dibangun harus diturunkan kepada penggantinya,” ujar Farhan. Ia menegaskan bahwa posisi di FKUB bukanlah jabatan politik atau karier, melainkan sebuah amanah untuk menjaga kedamaian di tengah keberagaman.

“FKUB itu bukan jabatan karier, tapi amanah. Maka harus ada regenerasi yang siap untuk melanjutkan,” tambahnya.

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Tegaskan Penanggulangan Bencana adalah Tanggung Jawab Bersama dalam Konsep Pentahelix

Farhan menyoroti pentingnya manajemen perbedaan di tengah potensi konflik yang masih bisa terjadi. “Ancaman konflik antar umat beragama itu masih ada. Biasanya ditangani secara represif. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebar ke mana-mana. Karena itu, semangat masing-masing kelompok dalam menjaga kebenaran keyakinannya harus dikelola dengan bijak,” jelasnya.

Ia menilai FKUB sebagai forum strategis yang peranannya harus menyentuh hingga ke tingkat masyarakat.

“Terima kasih dan penghargaan untuk FKUB yang terus menjaga kerukunan di Kota Bandung. Kita pastikan tidak ada pelanggaran terhadap kerukunan umat beragama di sini,” pungkas Farhan,

Baca juga Kejati Bengkulu Periksa Gubernur Helmi Hasan sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi Mega Mall dan PTM Kota Bengkulu

mengapresiasi kontribusi FKUB.
Menanggapi hal tersebut, Ketua FKUB Kota Bandung, Ahmad Suherman, menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat yang heterogen.

“Forum ini hadir untuk memastikan suasana damai tetap terjaga. Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan keyakinannya,” ujar Herman.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini disampaikannya di Balai Kota Bandung, Rabu (30/7).

“Pengelolaan bencana tidak boleh hanya menjadi tugas satu instansi semata. Ini tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat. Itulah konsep pentahelix yang harus kita jalankan bersama,” ujar Erwin.

Erwin juga memaparkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana. Ini termasuk penguatan sistem peringatan dini di kawasan rawan bencana serta sosialisasi dan edukasi kebencanaan sejak dini melalui sekolah dan komunitas.

Baca juga Kejati Bengkulu Periksa Gubernur Helmi Hasan sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi Mega Mall dan PTM Kota Bengkulu

Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah Forum Zakat Jawa Barat, Angga Nugraha, menyampaikan bahwa kolaborasi antara Forum Zakat dan Pemkot Bandung telah terjalin erat, khususnya dalam isu kebencanaan dan kemanusiaan.

“Forum Zakat adalah wadah koordinasi bagi 37 lembaga zakat di Kota Bandung. Saat ini kami sudah terhubung dengan BPBD Jabar dalam satu grup. Kami siap bantu melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan dan amil zakat,” jelas Angga.

Ia menambahkan, sinergi ini tidak hanya terbatas pada penanganan bencana, tetapi juga mencakup program sosial yang lebih luas.

“Kami merasa terbantu dengan kehadiran Pemkot Bandung. Harapannya, sinergi ini bisa terus tumbuh. Bantuan infak dan sedekah yang kami salurkan juga bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengemukakan bahwa pendekatan utama yang dilakukan oleh BPBD adalah membangun kapasitas masyarakat secara langsung.

Baca juga KPK Cegah Tiga Orang Terkait Dugaan Korupsi di Perusahaan Patungan RI-Jepang

BPBD Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui berbagai program edukasi dan simulasi.
“Kami fokus pada pembangunan kapasitas masyarakat dengan pola simulasi. Tujuannya agar warga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi,” ujar Didi.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan ini dilakukan melalui tiga aspek utama: komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan. “Kami ingin masyarakat bisa menyelamatkan diri dengan baik. Salah satu kuncinya adalah pemahaman mitigasi sejak dini,” tambahnya.

Selain kesiapsiagaan, BPBD juga memprioritaskan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama untuk daerah rawan bencana. “Kami juga fokus pada rehabilitasi lahan kritis, termasuk penguatan lereng yang berpotensi longsor serta penanganan pasca bencana,” pungkas Didi.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KIP Jabar) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) secara resmi meluncurkan Program Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Peluncuran yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 29 Juli 2025, ini diikuti oleh seluruh badan publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Jawa Barat.

Acara penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak, didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan peran krusial informasi publik dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat.

“Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat masih belum optimal. Informasi yang dikelola dengan baik bisa menjadi alat pengambil keputusan yang berdampak nyata,” ujar Herman.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Tegaskan Studi Tur SD-SMP Tidak Wajib dan Tidak Boleh Membebani Orang Tua

Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan harus berorientasi pada dampak.

Herman Suryatman juga mengungkapkan target Pemprov Jabar untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi istimewa yang ditopang oleh tata kelola informasi publik yang kuat pada tahun 2029.

Senada dengan hal tersebut, Ketua KIP Jabar, Husni Farhani Mubarak, menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian integral dari tata kelola yang baik dan harus dibudayakan di lingkungan birokrasi.

“Keterbukaan informasi adalah kewajiban, kepatuhan, dan pada akhirnya menjadi budaya. Kami berharap keterbukaan ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Husni.

Ia menambahkan bahwa tema Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun ini adalah “Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat.”

Baca juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Cabut Paspor Riza Chalid, Upaya Pemulangan Terus Berlangsung

Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti, menyampaikan apresiasinya terhadap peluncuran E-Monev ini.

“Kami dari Kota Bandung sangat mengapresiasi peluncuran E-Monev 2025 ini. Ini merupakan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujar Susi.

Ia juga menegaskan kesiapan Diskominfo Kota Bandung bersama Tim PPID Utama untuk mendukung penuh seluruh tahapan proses E-Monev, termasuk pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), presentasi uji publik, dan pengembangan inovasi keterbukaan informasi.

“Kami siap berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan. Prinsip keterbukaan informasi sudah menjadi komitmen dan bagian dari tata kelola pemerintahan di Kota Bandung,” tambahnya.

Baca juga KPK Dalami Perintah Pemberian Suap dalam Kasus Proyek Jalan di Sumut

Peluncuran E-Monev ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dari Kota Bandung, turut hadir Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Diseminasi Informasi,

Subkoordinator Penguatan KIP, serta Tim PPID Utama. Program E-Monev ini diharapkan dapat semakin mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik di Jawa Barat demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali menegaskan bahwa kegiatan studi tur bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung tidak bersifat wajib dan dilarang membebani orang tua murid.

Penegasan ini disampaikan Erwin di Balai Kota Bandung pada Selasa, 29 Juli 2025, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Bandung terkait pelaksanaan studi tur di sekolah.

“Saya tidak akan melebihi apa yang sudah disampaikan Pak Wali. Sebagai wakil, saya mendukung kebijakan beliau. Terpenting adalah bagaimana kita menjaga agar kegiatan ini tidak memberatkan masyarakat,” ujar Erwin.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Ajak Mahasiswa Jadi Mitra Strategis Pembangunan Kota Lewat Sekolah Advokasi

Erwin menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan tingkat SD dan SMP berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, sementara SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, kebijakan studi tur khusus untuk SD dan SMP diatur sedemikian rupa agar tidak memberatkan.

“Kota Bandung hanya mengatur SD dan SMP. Maka dari itu, kebijakan studi tur juga diatur agar tidak menjadi beban. Tidak ada kewajiban studi tur. Ini harus jadi perhatian,” terangnya.

Lebih lanjut, Erwin juga mengemukakan bahwa istilah “studi tur” perlu diubah di masa mendatang karena kegiatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan nilai akademik siswa.

“Studi tur ini tidak masuk nilai akademik. Jangan sampai ada sekolah yang memaksakan, apalagi sampai ada surat edaran yang bersifat paksaan. Kita tahu tidak semua orang tua mampu. Kita harus bijaksana,” tegasnya.

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Sampah dengan PT Adhi Karya, Targetkan Olah 700 Ton Sampah Harian

Meskipun demikian, Erwin tidak melarang sekolah atau siswa untuk mengadakan kegiatan di luar kelas seperti piknik atau wisata edukatif, selama kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak dikaitkan dengan penilaian akademik siswa.

“Kalau mau piknik atau wisata, silakan saja. Tapi jangan dikaitkan dengan nilai akademik. Itu yang penting,” imbuhnya.

Menyikapi status Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, Erwin menambahkan bahwa Pemkot Bandung akan terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum. Hal ini bertujuan agar berbagai destinasi di Bandung dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wisatawan, termasuk untuk kegiatan edukatif non-akademik.

“Bandung ini kota tujuan wisata. Alhamdulillah sekarang banyak event, kita evaluasi terus. Kita juga akan dorong wisata tematik, makanya fasilitas publik seperti taman dan kawasan heritage kita perbaiki. Sistem juga kita benahi. Lihatlah sisi positifnya,” pungkas Erwin.

(Yan/red)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung berhasil menggerebek sebuah rumah di Komplek Mekar Wangi, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dijadikan tempat penyimpanan jutaan butir obat keras terlarang.

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Minggu (27/7) tersebut, petugas menyita sekitar 1.271.700 butir obat-obatan berbahaya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan seorang pengedar obat keras. Petugas kemudian membuntuti tersangka hingga masuk ke rumah yang menjadi lokasi penyimpanan utama.

“Ternyata di rumah itu ditemukan kurang lebih 1.271.700 butir obat-obatan terlarang, terdiri dari trihexyphenidyl, tramadol, double Y, heximer, dextro, dan nexax,” ujar Kombes Budi Sartono saat merilis pengungkapan kasus di Bandung, Selasa (29/7).

Baca juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Cabut Paspor Riza Chalid, Upaya Pemulangan Terus Berlangsung

Sayangnya, pemilik rumah berinisial AZ berhasil melarikan diri saat penggerebekan berlangsung. AZ kini telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pengejaran.

“Tersangka sempat kabur melalui pintu belakang. Setelah anggota masuk, ditemukan barang bukti dalam jumlah besar. Di lokasi ini juga tertinggal berbagai identitas, mulai dari mobil, KTP, hingga SIM,” tambahnya.

Peredaran obat keras terlarang ini diduga menyasar wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, sebagaimana informasi yang diperoleh dari pengedar yang lebih dulu ditangkap.

“Ini berawal dari penjual kecil yang kita buntuti, ternyata masuk ke sini dan terungkap bahwa rumah ini adalah tempat distributor,” jelas Kombes Budi.

Baca juga KPK Dalami Perintah Pemberian Suap dalam Kasus Proyek Jalan di Sumut

Saat ini, jajaran Polrestabes Bandung masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memburu pelaku utama dan membongkar jaringan distribusi obat keras terlarang tersebut hingga ke akarnya.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin turut mengapresiasi kinerja jajaran Polrestabes Bandung. Ia menilai pengungkapan kasus ini sangat vital dalam upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat keras.

“Saya berterima kasih kepada Kapolrestabes dan Kasat Narkoba karena telah menyelamatkan anak-anak muda. Obat-obatan seperti ini bisa menyebabkan kekacauan, dan yang disita ini jumlahnya jutaan,” kata Erwin.

(Her)