Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi, S.E., memberikan rapor merah sekaligus kritik pedas terhadap kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilainya kian melucu.

Dalam pernyataan resminya, Tarmizi menyoroti fenomena “maling berdasi” yang kini jauh lebih terhormat dan mendapatkan panggung ketimbang rakyat kecil yang jujur.

Korupsi: Bukan Lagi Kejahatan, Tapi Ritual

Tarmizi menyatakan bahwa korupsi di negeri ini telah mengalami pergeseran makna—dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menjadi ritual tak tertulis yang diwariskan antar-jabatan.

“Di negeri yang katanya kaya raya ini, jujur itu dianggap naif, bersih itu dicurigai aneh. Tapi kalau lihai ‘bermain’, Anda akan dielu-elukan. Kita sedang menyaksikan sebuah sirkus di mana korupsi bukan lagi aib, tapi syarat kelulusan dalam birokrasi,” ujar Tarmizi dengan nada satir.

Baca juga Kado “Wisata Api” di Jalur Madinah: Kemenhaj Tagih Ganti Rugi Atas Hangusnya Koper dan Doa Jamaah

Drama ‘Pura-Pura’ di Panggung Hukum

BPKP menyoroti pola klasik yang selalu berulang setiap kali ada pejabat yang tertangkap tangan. Tarmizi menyebutnya sebagai “Trilogi Sandiwara”: Pura-pura kaget, pura-pura sakit, dan pura-pura lupa.

“Lucu sekali. Mereka bicara pengabdian di depan kamera, tapi tangan sibuk menggerogoti anggaran di balik meja.

Begitu tertangkap, tiba-tiba jadi religius atau mendadak butuh kursi roda. Seolah-olah korupsi itu musibah yang datang tiba-tiba seperti hujan, bukan keserakahan yang dipupuk bertahun-tahun,” tegasnya.

Supremasi Hukum atau Supremasi Naskah

Lebih lanjut, Tarmizi mengkritik keras penegakan supremasi hukum yang kini dianggap masyarakat tak lebih dari panggung sandiwara.

Ia menilai hukum hanya tajam bagi mereka yang tidak punya relasi, namun tumpul dan penuh kompromi bagi mereka yang mampu membeli naskah perkara.

“Jangan salahkan rakyat kalau mereka kehilangan hormat. Hukum kita sekarang mirip bioskop; yang punya uang bisa beli tiket VVIP dan menentukan akhir ceritanya, sementara rakyat kecil hanya penonton yang dipaksa tepuk tangan melihat ketidakadilan,” tambah Tarmizi.

Baca jugab BREAKING NEWS: Bandung Tambah Wahana Baru, “Simpang Maut Setiabudhi” Resmi Dibuka untuk Umum!

Peringatan Keras: Kebangkrutan Moral

Menutup pernyatannya, Ketua Umum BPKP ini memperingatkan bahwa jika pemberantasan korupsi hanya sebatas slogan kosong dan seremoni megah tanpa keberanian nyata untuk memotong rantai permainan, maka Indonesia sedang menuju kebangkrutan yang lebih ngeri dari sekadar masalah finansial.

“Yang akan bangkrut bukan cuma keuangan negara, tapi moral bangsanya. Kalau moral sudah runtuh, jangan mimpi negeri ini bisa berdiri tegak.

Pertanyaannya sederhana: Masih adakah yang benar-benar berani, atau semua sudah terlalu nyaman dalam kubangan yang sama?” pungkasnya.
(Her)

BHATIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR – Tampaknya slogan “Pencegahan dan Pemberantasan” (P4GN) belum sepenuhnya sampai ke telinga para pengunjung KTV Brotherhood.

Alih-alih menjadi tempat melepas penat dengan bernyanyi, tempat hiburan malam di Jalan Lintas Duri–Dumai ini justru nyaris berubah menjadi apotek berjalan bagi para pemuja zat haram.

Sabtu (28/3/2026) dini hari, saat dentuman musik masih memekakkan telinga, tim Opsnal Reskrim Polsek Mandau datang memberikan “kejutan” yang tidak ada dalam daftar putar lagu. Hasilnya? Dua wanita berinisial F.A. (32) dan R.M. (28) gagal menikmati malam minggu setelah kedapatan mengoleksi total 93 butir ekstasi.

Baca juga “Goyang Transfer” Obat Terlarang: Ketika Stempel Kepemudaan Diduga Jadi Tameng Bisnis Haram

Dompet Pink dan Kotak Rokok: Brankas Amatir Narkoba

Kapolsek Mandau, mewakili Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, mengungkapkan betapa kreatifnya para tersangka dalam menyembunyikan barang bukti:

• F.A. tertangkap tangan menyimpan 3 butir ekstasi di dalam kotak rokok Esse. Sebuah kombinasi “nikotin dan halusinasi” yang berakhir di jeruji besi.
• R.M. tidak kalah mencengangkan. Di kamar yang diduga milik seorang DPO berinisial A, polisi menemukan 90 butir sisanya. Dompet berwarna pink yang seharusnya berisi kartu belanja justru menjadi gudang mini pil setan.

 “Kami mengamankan total 93 butir pil ekstasi. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang gerah dengan aktivitas ‘mencurigakan’ di lokasi hiburan tersebut,” ujar Kapolsek Mandau.

Janji Manis Brotherhood, Pahit di Sel Tahanan

Ironis memang, tempat yang menyandang nama “Brotherhood” (Persaudaraan) ini justru menjadi saksi bisu “permufakatan jahat”. Selain puluhan butir ekstasi, polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp700.000 yang diduga kuat merupakan hasil dari transaksi barang haram tersebut.

Kini, kedua wanita tersebut harus menukar gemerlap lampu diskotik dengan redupnya lampu sel tahanan. Mereka dijerat dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 132 ayat 1 jo Pasal 114 ayat 1).

Ancaman hukumannya? Cukup lama untuk merenungi mengapa mereka memilih menjadi kurir daripada sekadar penyanyi karaoke.

Polsek Mandau menegaskan tidak ada ruang bagi “bisnis lendir dan narkoba” berkedok hiburan malam. Sementara itu, sosok berinisial A kini resmi menjadi buronan, membuktikan bahwa dalam dunia gelap narkoba, “Brotherhood” hanyalah nama, dan setiap orang akan lari menyelamatkan diri masing-masing saat borgol mulai berbunyi.

(Irwansyah Siregar)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Isu dugaan aliran dana ilegal yang menyeret salah satu pengurus tingkat kecamatan di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi terus menjadi perhatian publik. Meski telah ada klarifikasi resmi dari pihak organisasi, sejumlah temuan di lapangan justru memunculkan pertanyaan baru yang belum sepenuhnya terjawab.

Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa, menegaskan bahwa tuduhan terhadap salah satu Ketua KNPI kecamatan terkait penerimaan dana dari aktivitas peredaran obat-obatan terlarang tidak benar. Ia mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang dituduh untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

“Saya sudah menghubungi langsung yang bersangkutan. Ia menyatakan tidak pernah menerima uang jasa keamanan seperti yang dituduhkan. Bahkan wilayah yang disebutkan bukan menjadi tanggung jawabnya,” ujar Yandra, Selasa (24/3/2026).

Baca juga LOWONGAN KERJA ATAU LELANG JABATAN? Mau Jadi Buruh Saja Harus ‘Investasi’ 18 Juta: Selamat Datang di Dunia Tipu-Tipu Calo Sukabumi!

Lebih lanjut, Yandra menjelaskan bahwa persoalan tersebut telah difasilitasi oleh aparat kepolisian setempat, yakni di salah satu polsek. Dalam proses tersebut, pihak yang dituduh telah memberikan klarifikasi secara resmi, sementara pihak penuduh disebut telah menyampaikan permintaan maaf.

“Yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi dengan difasilitasi pihak kepolisian. Ia tetap pada pernyataannya, tidak merasa melakukan seperti yang dituduhkan,” tambahnya.

Namun demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam polemik. Di tengah masyarakat, beredar informasi yang diklaim sebagai bukti transfer dana ke rekening pihak yang bersangkutan. Temuan ini memicu spekulasi lanjutan dan mendorong publik untuk mempertanyakan transparansi serta kejelasan penanganan kasus tersebut.

Baca juga BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP) “Tiang Listrik Ambruk di Bandung: Alarm Keras Bagi Pengawasan Infrastruktur Publik”

Sejumlah pihak menilai bahwa klarifikasi internal organisasi saja belum cukup untuk menutup perkara. Mereka mendesak agar dilakukan penelusuran lebih mendalam oleh aparat penegak hukum guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan aktivitas ilegal yang dituduhkan.

“Kalau memang tidak ada, harus dibuka secara terang. Tapi kalau ada indikasi, jangan ditutup-tutupi. Publik butuh kejelasan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Yandra sendiri menegaskan bahwa KNPI tetap berkomitmen menjaga integritas organisasi. Ia memastikan bahwa jika di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka sanksi tegas akan dijatuhkan tanpa pandang bulu.

“Kalau memang ada oknum yang terbukti melanggar AD/ART, tentu akan kami tindak, bahkan sampai pemberhentian. Tapi hari ini tidak ada bukti atau putusan resmi yang menyatakan yang bersangkutan bersalah,” tegasnya.

Baca juga  BPJS ‘Rasa’ Mandiri di Puskesmas Jampang Tengah: Bayar Oksigen Tanpa Saturasi, Obat Tanpa Bungkus, SOP Pun Jadi ‘Hiasan’

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran KNPI agar tidak menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Menurutnya, menjaga marwah organisasi adalah tanggung jawab bersama.

Di sisi lain, desakan publik agar kasus ini dibuka secara transparan terus menguat. Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada mediasi atau klarifikasi semata, melainkan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan yang beredar, termasuk menelusuri aliran dana yang menjadi sorotan.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak kepolisian terkait validitas bukti transfer yang beredar di masyarakat. Kondisi ini membuat kasus tersebut masih menjadi “bola liar” yang berpotensi memperkeruh situasi jika tidak segera ditangani secara terbuka dan profesional.

Publik pun kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk mengungkap secara terang benderang duduk perkara yang sebenarnya, demi menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan tidak ada praktik ilegal yang berlindung di balik institusi kepemudaan.

(Tim)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali membuktikan bahwa sektor pertambangan Indonesia adalah “tambang emas” sesungguhnya bagi para pemburu rente.

Pada Jumat (27/3), penyidik resmi menetapkan Samin Tan (ST) sebagai tersangka dalam drama kolosal dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) periode 2016-2025.

Seolah tak puas dengan catatan masa lalunya, sang taipan kini harus menukar kenyamanan jet pribadinya dengan fasilitas negara di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Baca juga LOWONGAN KERJA ATAU LELANG JABATAN? Mau Jadi Buruh Saja Harus ‘Investasi’ 18 Juta: Selamat Datang di Dunia Tipu-Tipu Calo Sukabumi!

Samin Tan dijadwalkan menjalani “masa orientasi” selama 20 hari ke depan untuk merenungkan bagaimana tata kelola batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, bisa begitu kreatif hingga merugikan negara.

Poin-Poin Penting Operasi “Pembersihan” Tambang:

• Tersangka: Samin Tan (ST), sosok yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga para penegak hukum dan pengamat komoditas.
• Lokus Kejahatan: Pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Murung Raya, Kalimantan Tengah.
• Durasi “Main Mata”: Mencakup periode panjang hampir satu dekade (2016-2025).
• Status Terkini: Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung demi kepentingan penyidikan agar tidak ada “keajaiban” hilangnya barang bukti.

Ironi di Balik Emas Hitam

Kasus ini menjadi pengingat pedas bahwa di balik gemerlapnya angka ekspor batu bara, seringkali terselip praktik main belakang yang merampas hak rakyat atas kekayaan alamnya sendiri.

Penetapan Samin Tan sebagai tersangka seolah menegaskan bahwa hukum terkadang—meski perlahan—bisa menangkap mereka yang selama ini merasa berada di atas awan.

Kejaksaan Agung mengisyaratkan bahwa Samin Tan mungkin bukan aktor tunggal dalam simfoni korupsi ini. Publik kini menunggu, siapa lagi kawan duet yang akan menyusulnya mengenakan seragam kebesaran berwarna oranye tersebut

“Korupsi di sektor tambang bukanlah tentang kekurangan uang, tapi tentang ketidakterbatasan ketamakan yang difasilitasi oleh celah regulasi.”
(Red)

SUKABUMI, JURNAL TIPIKOR – Sepertinya gelar “Pahlawan Devisa” atau “Pejuang Nafkah” sudah tidak lagi relevan di Sukabumi. Gelar yang lebih cocok mungkin adalah “Investor Penderitaan.” Bagaimana tidak? Untuk sekadar mendapatkan hak dasar bekerja di perusahaan manufaktur ternama seperti PT. Nike GSI, seorang pelamar pria diduga harus merogoh kocek hingga Rp18 juta, sementara wanita “didiskon” menjadi Rp8 juta.

Fenomena ini mencuat setelah tangkapan layar percakapan WhatsApp berbahasa Sunda viral, memperlihatkan betapa transparannya praktik “jual beli kursi” di pabrik tersebut.

Harga 18 juta rupiah ini bahkan sudah menyalip harga motor matic terbaru, namun bedanya, uang ini bukan untuk kendaraan operasional, melainkan tiket masuk untuk mencicipi lelahnya lantai produksi.

Kesetaraan Gender Versi Calo: Pria Lebih Mahal!

Dalam percakapan yang beredar, terungkap sebuah ironi yang menggelitik:

“Pami pameget mah lumayan nyaeta kana 18jt an tapi dijamin pasti lebet,” tulis oknum tersebut.

Tampaknya, di mata calo, keringat pria dihargai lebih mahal di muka. Dengan uang sebesar itu, seorang pelamar seharusnya sudah bisa membuka usaha UMKM mandiri. Namun, demi label “karyawan pabrik,” banyak yang terjebak dalam skema “bayar dulu, kerja kemudian, utang belakangan.”

Pabrik atau Dealer Jabatan?

Praktik ini seolah mengonfirmasi bahwa kompetensi dan ijazah hanyalah tumpukan kertas tak berguna jika tidak dibarengi dengan tumpukan uang kertas. Prinsip keadilan dalam dunia kerja telah bergeser menjadi prinsip “Ada Uang, Ada Loker.”

Masyarakat pun bertanya-tanya: apakah perusahaan sebesar ini benar-benar tidak tahu, atau pura-pura buta bahwa di luar gerbang mereka, ada “pasar gelap” yang memperdagangkan nasib manusia?

Catatan Merah untuk Keadilan

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak manajemen PT. Nike GSI. Namun, publik sudah terlanjur skeptis. Di tengah angka pengangguran yang mencekik, para oknum ini justru berpesta di atas keputusasaan rakyat kecil.

Jika masuk kerja saja sudah harus berutang puluhan juta, butuh berapa tahun gaji hanya untuk melunasi “tiket masuk” tersebut? Ini bukan lagi rekrutmen tenaga kerja, ini adalah perbudakan modern yang dibungkus dengan administrasi rapi.

Pesan untuk para pencari kerja:

Berhati-hatilah. Jika Anda diminta membayar belasan juta untuk sebuah pekerjaan, Anda bukan sedang melamar kerja, Anda sedang dirampok secara halus.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Diduga terjadi penarikan biaya pada pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi.

Peristiwa ini dialami oleh seorang pasien bernama Suharso, warga Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, pada 19 Maret 2026 lalu.

Padahal kita ketahui, Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., tepatnya pada Hari Senin, 05 Mei 2025 telah meluncurkan salah satu programnya yaitu pelayanan kesehatan gratis ditingkat puskesmas se-Kabupaten Sukabumi.

Baca juga Rp. 6 Juta/Hari Insentif Bagi SPPG, Tidak Dibayarkan Jika SPPG Berstatus Suspend

Pada saat itu, H. Asep Japar menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan gratis ini merupakan salah satu program unggulannya selama masa menjabat bagi masyarakat. Dimana, masyarakat cukup membawa KTP saja ke Puskesmas yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Namun lain halnya yang terjadi di puskesmas Jampang tengah yang diduga terjadinya penarikan biaya pada pasien Pengguna BPJS Kesehatan.

Berdasarkan keterangan keluarga, pasien datang ke Puskesmas sekitar pukul 02.00 WIB dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan medis segera. Saat itu, pasien mendapatkan tindakan berupa pemberian oksigen dan nebulizer (nebu). Namun, pihak keluarga menilai penanganan yang diberikan kurang maksimal dan tidak disertai arahan maupun rujukan medis lanjutan.

“Pasien datang dalam kondisi kritis, tetapi tidak ada penjelasan atau rujukan untuk perawatan lebih lanjut. Sekitar pukul 07.00 WIB, pasien diperbolehkan pulang,” ungkap pihak keluarga.

Baca juga METRO JABAR TRANS: PROYEK “HIBRIDA” ATAU BOM WAKTU UTANG? BPKP PERINGATKAN RISIKO PROYEK ASAL-ASALAN DI BANDUNG RAYA

Yang menjadi sorotan, lanjut keluarga, adalah adanya kewajiban pembayaran sebesar Rp. 325.000, meskipun pasien menggunakan BPJS Kesehatan. Biaya tersebut disebutkan oleh petugas sebagai tarif penggunaan oksigen dan layanan nebulizer.

“Petugas menyampaikan bahwa BPJS hanya menanggung biaya perawatan dan rawat inap, sementara oksigen dihitung per jam dan nebu dikenakan biaya tersendiri. Total yang kami bayarkan Rp325 ribu, namun tidak diberikan kwitansi resmi,” ujar keluarga pasien.

Selain itu, keluarga juga mengeluhkan aspek pelayanan yang dinilai kurang humanis. Mereka menyebutkan tidak adanya keramahan dari petugas, serta pemberian obat yang dinilai tidak sesuai standar pelayanan.

“Obat diberikan begitu saja tanpa kemasan yang layak, bahkan tidak dimasukkan ke dalam kantong. Hal ini sangat kami sesalkan,” tambahnya.

Baca juga MONUMEN KEGAGALAN DI JALAN IBRAHIM ADJIE: BPKP KOTA BANDUNG SEBUT PROYEK BRT DEPAN BORMA SEBAGAI ‘WARISAN KEKACAUAN’

Setelah kondisi pasien tidak menunjukkan perbaikan, pihak keluarga kemudian berinisiatif membawa pasien ke RS Bunut. Di rumah sakit tersebut, pasien mendapatkan penanganan intensif selama dua hari sebelum akhirnya meninggal dunia.

“Kami mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik di RS Bunut. Selain ramah, seluruh biaya ditanggung BPJS tanpa ada pungutan tambahan,” jelas anak pasien.

Perbandingan pelayanan antara kedua fasilitas kesehatan tersebut menjadi perhatian serius keluarga. Mereka berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, khususnya di Puskesmas Jampang Tengah.

Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan lebih ketat terhadap seluruh fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar, transparan, dan tidak memberatkan pasien, khususnya pengguna BPJS Kesehatan.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat, harus mengedepankan profesionalitas, empati, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

(Rama)

DENPASAR, BALI, JURNAL TIPIKOR – Rupanya, definisi “pelayanan konsumen” telah mengalami pergeseran paradigma yang cukup radikal di Bali. Pada Selasa (25/3/2026), sebanyak 16 pria dengan dedikasi tinggi yang berprofesi sebagai debt collector mendemonstrasikan metode “komunikasi persuasif” terbaru mereka di Jalan Pidada II, Ubung, Denpasar Utara.

Alih-alih menggunakan argumen hukum atau dokumen yang sah, kelompok ini memilih menggunakan instrumen yang lebih “berisik”: kunci roda dan kepalan tangan.

Kronologi Keajaiban di Jalan Pidada

Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WITA ini menimpa I Wayan Suta, seorang warga yang memiliki “kesalahan” fatal karena merasa dirinya sudah membayar cicilan dengan benar.

Baca juga Hara Mati, Nurani Hidup? Saat Kebijakan Lebih Liar dari Satwa yang Dilindungi

Saat Wayan menolak menyerahkan mobil Honda Brio miliknya, para penagih ini memberikan respons yang sangat “hangat”:

• Seminar Teriak: Korban dibentak dan dipaksa turun dari kendaraan pribadi miliknya.
• Terapi Fisik Tanpa Izin: Karena Wayan bersikeras pada haknya, ia dihadiahi luka memar di kepala, dada, perut, hingga punggung.
• Modifikasi Ekstrem: Tidak puas dengan tubuh korban, para pelaku memutuskan untuk memberikan “desain ulang” pada mobil korban. Hasilnya? Kaca depan hancur, spion lepas, dan ban pecah menggunakan kunci roda.

Koleksi ‘Kenang-kenangan’ Polresta Denpasar

Sayangnya, aksi teater jalanan ini harus berakhir prematur. Polresta Denpasar rupanya tidak berbagi selera humor yang sama dengan ke-16 pelaku tersebut. Dalam waktu singkat, tim kepolisian berhasil mengamankan seluruh rombongan ini dari berbagai sudut kota Denpasar.

Kini, para pelaku tidak lagi sibuk mengejar target cicilan, melainkan sibuk menghitung jeruji besi. Polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil Honda Brio yang sudah berbentuk abstrak dan kunci roda legendaris yang digunakan sebagai alat “negosiasi”.

“Kami tegaskan bahwa penarikan kendaraan tidak boleh menggunakan gaya premanisme. Ada jalur hukum yang harus ditaati, bukan jalur kekerasan,” tegas Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Wisnu Prabowo.

Pesan Untuk Masyarakat

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak ragu melapor jika bertemu dengan kelompok yang mengaku sebagai “utusan resmi” namun bertingkah laku layaknya aktor film aksi beranggaran rendah.

Penarikan kendaraan di Indonesia masih memerlukan sertifikat fidusia dan putusan pengadilan, bukan sekadar jumlah massa yang banyak dan suara yang keras.

Sumber :
Humas Polresta Denpasar
Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menyoroti tajam ketidakjelasan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Pasca dikonfirmasi menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdalih tersangka kasus korupsi kuota haji tersebut masih menjalani pemeriksaan kesehatan intensif di RS Bhayangkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak Senin malam (23/3) hingga Selasa pagi (24/3) sebagai prosedur sebelum Yaqut dikembalikan ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara KPK. Namun, publik menangkap sinyal adanya keistimewaan perlakuan terhadap tersangka yang diduga merugikan negara sebesar Rp622 miliar tersebut.

Baca juga Prabowo: Saya Keliling Dunia Bukan untuk Gaya-gayaan, Tapi Jaga Isi Piring Rakyat!

Spekulasi “Hilangnya” Tersangka

Isu mengenai ketidakhadiran Yaqut di Rutan pertama kali mencuat dari keterangan Silvia Rinita Harefa, istri terdakwa Immanuel Ebenezer, saat menjenguk suaminya pada Sabtu (21/3).

Silvia membeberkan bahwa Yaqut tidak terlihat di dalam sel, bahkan saat pelaksanaan Shalat Idul Fitri pada 21 Maret 2026.

“Informasinya keluar Kamis malam. Semua tahanan tahu dan bertanya-tanya, karena tidak mungkin ada pemeriksaan menjelang malam takbiran,” ungkap Silvia kepada awak media.

Baca juga Guncang Samudra! ‘Mata’ Baru TNI AL KRI Prabu Siliwangi-321 Tiba di Jakarta, Siap Amankan Kedaulatan Bawah Laut

Privilese Tahanan Rumah di Tengah Kerugian Ratusan Miliar

Keputusan KPK mengabulkan permohonan keluarga untuk menjadikan Yaqut tahanan rumah pada 17 Maret lalu dinilai mencederai rasa keadilan. Mengingat statusnya sebagai tersangka utama dalam sengkarut kuota haji 2023-2024, langkah KPK yang membiarkannya keluar dari Gedung Merah Putih memicu tanda tanya besar mengenai ketegasan lembaga antirasuah tersebut.

Ketua Umum BPKP, A.Tarmizi menegaskan bahwa KPK harus transparan mengenai kondisi kesehatan Yaqut. Jangan sampai alasan medis menjadi “pintu darurat” bagi para pejabat untuk menghindari dinginnya jeruji besi rutan.

Proses Hukum Harus Terbuka

Meski KPK mengklaim penyidikan mengalami kemajuan positif dan sedang melengkapi berkas untuk tahap penuntutan, desakan publik agar Yaqut segera dikembalikan ke Rutan semakin menguat.

“Rakyat berhak tahu apakah ini murni masalah kesehatan atau sekadar drama untuk mengulur waktu. Kasus haji menyangkut hak umat, jangan ada kompromi,” pungkas pernyataan organisasi pemantau kebijakan tersebut.
(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Sebuah tragedi memilukan mengguncang keluarga besar seniman legendaris Betawi, almarhumah Mpok Nori. Siti Darmawati (Wati), sang cucu, ditemukan tewas mengenaskan di rumah kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu (22/3/2026).

Wati menjadi korban pembunuhan keji yang dilakukan oleh suami sirinya sendiri, Muhammad Adam (M. Adam).
Motif Asmara dan Cemburu Buta
Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, aksi nekat M. Adam dipicu oleh kekesalan yang memuncak.

Pelaku mengaku naik pitam karena korban menolak diceraikan dan justru menyatakan keinginan untuk kembali ke pelukan mantan suaminya. Tak hanya itu, dugaan perselingkuhan juga disebut-sebut menjadi pemantik emosi pelaku hingga gelap mata menghabisi nyawa perempuan yang dinikahinya secara siri tersebut.

Baca juga MAKI Endus Bau Amis Suap Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas, Desak Dewas KPK Bongkar ‘Main Mata’ Aparat

Modus Keji: Dicekik Lalu Dicor Beton

Kekejaman M. Adam tidak berhenti pada penghilangan nyawa semata. Setelah mencekik Wati menggunakan tangan kosong dan seutas tali hingga tewas, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan cara yang sangat dingin.

• Penyembunyian Jasad: Jasad korban dimasukkan ke dalam sebuah drum plastik berukuran besar.
• Pengecoran: Pelaku kemudian menuangkan adukan semen beton ke dalam drum tersebut hingga menutupi seluruh tubuh korban, bertujuan agar aroma busuk tidak tercium dan jasad sulit ditemukan.

Terungkap Berkat Laporan Ibu Kandung

Skandal berdarah ini akhirnya terbongkar justru melalui informasi dari keluarga terdekat pelaku. Ibu kandung M. Adam, yang diduga mengetahui perbuatan putranya, melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat. Laporan ini menjadi kunci bagi kepolisian untuk membongkar “makam beton” di dalam kontrakan tersebut.

Baca juga Deklarasi Nasionalisme: Integritas Harga Mati, Jaga Kedaulatan NKRI!

Penangkapan Pelaku

M. Adam sempat melarikan diri sesaat setelah melakukan aksinya. Namun, pelariannya berakhir di Tegal, Jawa Tengah. Tim buser berhasil melacak dan meringkus pelaku tanpa perlawanan berarti.

Saat ini, M. Adam tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tidak manusianya.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) secara resmi melayangkan somasi dan aduan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengusut tuntas dugaan praktik lancung di balik status tahanan rumah mantan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas.

MAKI menduga ada aroma suap dan gratifikasi yang membuat tersangka korupsi proyek sistem informasi tersebut mendapat “perlakuan istimewa” dari aparat penegak hukum.

Keistimewaan yang Mencurigakan
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa keputusan Bareskrim Polri untuk tidak menjebloskan Yaqut ke Rumah Tahanan (Rutan) adalah anomali besar dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Baca juga Deklarasi Nasionalisme: Integritas Harga Mati, Jaga Kedaulatan NKRI!

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2024, Yaqut melenggang dengan status tahanan rumah, sebuah kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan publik.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa, tapi penanganannya kok seperti pilih kasih? Kami menduga ada kekuatan uang atau gratifikasi di balik keputusan tidak menahan Yaqut di sel. Ini jelas melanggar standar prosedur penahanan tersangka korupsi yang biasanya sangat ketat,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Kamis (21/3).

KPK Dipertanyakan: Mandeg atau Sengaja Dihentikan?

Langkah MAKI ini juga dipicu oleh rekam jejak penanganan kasus yang membingungkan. KPK diketahui pernah mengendus kasus pengadaan sistem informasi yang sama, namun secara misterius tidak menindaklanjutinya hingga akhirnya ditangani oleh Bareskrim.

MAKI mempertanyakan apakah ada “koordinasi bawah tangan” antara oknum di KPK dan Bareskrim sehingga kasus ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Poin Utama Aduan MAKI ke Dewas KPK:

1. Audit Investigatif: Meminta Dewas memeriksa pimpinan KPK terkait alasan penghentian atau lambatnya penanganan kasus Yaqut di masa lalu.
2. Dugaan Gratifikasi: Mendesak Dewas untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada oknum penyidik yang memuluskan status tahanan rumah bagi tersangka.
3. Transparansi Publik: Menuntut penjelasan terbuka mengapa tersangka korupsi proyek vital negara diberikan kelonggaran yang tidak didapatkan oleh tersangka korupsi lainnya.

“Surat resmi sudah kami kirimkan ke Dewas KPK hari ini. Kami tidak akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja hanya karena sosok tersangka yang memiliki pengaruh politik. Hukum harus tegak, bukan malah ‘rebahan’ karena suap,” tegas Boyamin.

(Azi)