JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo melontarkan kritik tajam terhadap fenomena “no viral no justice” yang semakin sering terjadi dalam berbagai kasus hukum di Indonesia. Menurutnya, kondisi ini merupakan peringatan keras bagi sistem penegakan hukum nasional yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab rasa keadilan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat memberikan kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum di , Jakarta, Sabtu, (7/3).
Ia menilai ungkapan “tidak viral, tidak ada keadilan” mencerminkan kekecewaan publik terhadap proses hukum yang dianggap lambat, bahkan baru bergerak setelah sebuah perkara menjadi viral di media sosial dan mendapat tekanan opini publik.
“Ungkapan tersebut adalah sinyal kuat bahwa ada persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum kita. Masyarakat merasa kasusnya baru ditangani serius setelah viral,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga CELOTEH “MANG AKJUR”, Ritual “Petak Umpet” Konstitusi
Menurutnya, pembaruan hukum di Indonesia harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang berakar pada konstitusi, nilai-nilai lokal, serta relevan dengan tantangan zaman.
Bamsoet menjelaskan, ketika masyarakat merasa laporan mereka tidak mendapat respons yang memadai dari aparat penegak hukum, media sosial akhirnya menjadi ruang alternatif untuk mencari keadilan.
Situasi ini, kata dia, harus dibaca sebagai peringatan serius bagi negara bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap proses hukum sedang diuji.
Di satu sisi, fenomena no viral no justice memang memiliki dampak positif karena memperkuat kontrol publik terhadap aparat penegak hukum. Media sosial memungkinkan masyarakat ikut mengawasi kinerja aparat negara dan mendorong transparansi dalam penanganan perkara.
Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Muhibah Ramadhan Masjid Besar Assalam Karang Tengah Cibadak
Namun di sisi lain, ketergantungan pada viralitas juga berpotensi menimbulkan masalah serius bagi prinsip negara hukum.
Jika penegakan hukum terlalu dipengaruhi tekanan opini publik, proses hukum bisa berubah menjadi trial by social media atau “pengadilan oleh media sosial”. Kondisi ini dinilai berisiko merusak asas praduga tak bersalah serta independensi lembaga peradilan.
“Penegakan hukum tidak boleh bergantung pada seberapa viral sebuah kasus. Hukum harus berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang adil,” tegas Bamsoet.
Ia mengingatkan, jika keadilan hanya hadir setelah kasus menjadi viral, maka akan muncul kesan bahwa hukum bekerja berdasarkan popularitas, bukan profesionalitas.
Karena itu, Bamsoet menekankan pentingnya menjadikan fenomena no viral no justice sebagai momentum untuk melakukan pembaruan hukum secara menyeluruh, baik dari sisi struktural, kultural, maupun teknologi.
Reformasi hukum, lanjutnya, harus memastikan setiap laporan masyarakat diproses secara cepat, transparan, dan akuntabel tanpa harus menunggu tekanan media sosial.
Baca juga TNI Hadir Untuk Rakyat, Melalui Program TMMD Ke-127 Jalan Sepanjang 300 Meter di Parakanlima Disulap Jadi Mulus
Menurut Bamsoet, pembaruan hukum juga tidak bisa hanya mengandalkan perubahan undang-undang. Banyak inovasi hukum justru lahir dari tafsir pengadilan, praktik profesi hukum, hingga gerakan sosial masyarakat.
Ia juga menyoroti peran lembaga peradilan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga batas konstitusi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Pembaharuan hukum harus memastikan setiap laporan masyarakat diproses secara transparan dan dapat dipantau,” ujarnya.
Ke depan, Bamsoet mendorong pengembangan sistem pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan perkara secara terbuka.
Baca juga Vonis Mati Gagal Dijatuhkan, DPR Apresiasi Hakim PN Batam: Keadilan Tak Boleh Dikalahkan Tekanan Publik
Selain itu, reformasi hukum juga harus memperkuat sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum guna mencegah praktik penegakan hukum yang diskriminatif atau tebang pilih.
Dalam negara hukum modern, tegasnya, keadilan harus dapat diakses seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, kekuasaan, maupun kemampuan memviralkan sebuah kasus.
“Negara hukum yang sehat adalah negara di mana masyarakat mendapatkan keadilan tanpa harus memviralkan kasusnya terlebih dahulu. Keviralan seharusnya menjadi alat transparansi, bukan syarat mendapatkan keadilan,” pungkas Bamsoet.(*)
