Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat mediasi bersama 13 kepala desa dari Kecamatan Cikidang dan Cibadak terkait proses pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN Sukamaju, Selasa (25/11/2025).
Mediasi ini digelar menyusul adanya desakan dari para kepala desa yang menilai HGU perusahaan tersebut telah kadaluarsa sejak 2005.
Kita ketahui kementrian ATR/BPN terus menyeruarakan tentang plasma 20% dari total luas HGU lahan yang harus di keluarkan untuk kepentingan masyarakat dari perpajangan HGU baik swasta ataupun yang di kelola BUMN karna dasar tanah nya sama dan mengacu pada aturan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Baca juga GEGER! BPKP SOROT ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG RANGKAP JABATAN DI ORGANISASI PENERIMA HIBAH APBD: “POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN DAN KKN!”
Dimana, dalam Pasal 58 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa “Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari : (a) area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau (b). areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari luas lahan tersebut.
Aturan dasar pokok pokok agraria (UUPA) aturan baru yang lagi di godog sekarang plasma bertambah 30% kementerian ATR/BPN menjelaskan jangka waktu HGU dari sebelumnya 25 tahun perpanjangan 35 tahun total waktu HGU 60 tahun, menjadi 25 tahun dan perpajangan ke dua 35 tahun dan perpajangan ke tiga, 35 tahun menjadi 95 tahun jangka waktu HGU. Tentu plasma juga ikut bertambah dari sebelumnya 20% pada perpanjangan ke dua bertambah 10% pada perpanjangan ke tiga jadi total plasma yang harus di keluarkan adalah 30% dari total luas lahan HGU, swasta ataupun PTPN (BUMN).
Baca juga TNI AD Kerahkan 21.707 Prajurit, Perkuat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Tiga Provinsi Sumatra
Ketua JWI sukabumi raya, Lutfi Yahya, melontarkan statmentnya, bahwa Reforma agraria tentang plasma HGU mewajibkan perusahaan perkebunan sawit untuk menyisihkan minimal 20% dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) mereka untuk masyarakat sekitar sebagai kebun plasma. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan hak atas tanah yang sudah di kuasai masyakarat baik untuk kawasan pemukinan dan kawasan kebun masyarakat , sehingga mereka dapat memiliki dan mengelola lahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini menjadi bagian dari program Reforma Agraria dan perusahaan yang tidak patuh dapat dikenai sanksi pencabutan HGU.
“Seperti hal nya HGU PT. panyinangan yang di akuisisi oleh PT. DSN tbk. pada saat perpanjangan HGU tahun 2023 mereka tidak menyerahkan plasma sesuai aturan, menurut pengakuan mereka untuk HGU yang berada di kecamatan cikidang 190 hektar sementara mereka menyerahkan plasma hanya 17 hektar terbagi dari dua lokasi desa cikidang dan desa cijambe kecamatan cikidang , yang seharusnya 38 hektar mengacu pada aturan plasma 20% untuk di berikan kepada masyarakat, masih ada kurang sekitar 21 hektar yang belom di keluarkan oleh PT. Panyinangan, saya meminta pihak terkait mencabut ijin HGU PT. Panyinangan karna tidak mentatati aturan mengenai plasma,” Ujar Lutfi.
Pertemuan berlangsung di aula Bidang SDA dan dipimpin langsung jajaran Komisi I DPRD, para Kepala Desa, yang dikomandoi oleh Suhendi, Kepala Desa Cijambe.
Baca juga Kapolri Pastikan Bantuan Logistik dan Personel Berhasil Jangkau Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera
Suhendi pun menegaskan, bahwa kedatangan mereka bukan untuk meminta perpanjangan, melainkan mendesak pembaharuan HGU yang dianggap telah terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian.
“HGU PTPN Sukamaju ini sudah habis sejak 2005. Jadi yang terjadi hari ini bukan perpanjangan, tetapi pembaharuan. Kami bersikap tegas meminta perusahaan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Perpres 2023 terkait kewajiban plasma atau penyisihan lahan minimal 20 persen,” ujar Suhendi.
Suhendi menambahkan, masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian manfaat dari keberadaan perkebunan tersebut. Suhendi juga menyoroti persoalan CSR yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dana bagi hasil sawit DBH sawit merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak dari perkebuna sawit yang berada di wilayah Kecamatan Cikidang dan Cibadak namun kenyataanya pembangunan malah di arahkan ke Kecamatan lain yang tidak terdampak oleh aktifitas aktifitas perkebunan yang merugikan masyarakat , seperti jalan rusak, kelangkaan air, dan permasalahan lingkungan lainnya dari aktifitas perkebunan.
“Masa kita yang berada di lingkar perkebunan sawit justru tidak mendapatkan program CSR, sementara wilayah lain mendapatkannya. Ini tidak adil. Kami meminta CSR diberikan sesuai aturan dan tepat sasaran, apa perlu kami bersurat kepada bapak presiden agar hak-hak masyarakat yang sudah menempati tanah PTPN ini segera di berikan hak atas tanah untuk masyarakat dan memberikan tanah tersebut kepada masyarkat, ada yang sudah di jadikan kebun oleh masyarakat ada yang di jadikan tempat pemukiman oleh masyarakat dan ada juga yang di jadikan fasilitas umum oleh masyarakat. Sekarang begini, kalau tanah PTPN di berikan kepada masyarakat mengacu pada plasma 20% dari total tanah, lantas masyarakat bisa memiliki sertifikat tanah, maka masyarakat bisa memperbaiki ekonominya kenapa mereka bisa menjaminkan tanah nya untuk modal usaha mereka ke Bank, UMKM bisa meningkat di cikidang dan perekonomian akan bergeliat menuju kesejahteran sesuai amanat bapak presiden Prabowo Subianto, rakyat harus kita pentingkan dan kita sejahterakan,” tegasnya.
Baca juga Menhut Raja Juli Antoni Tinjau Langsung Bencana Sumatera: Fokus Utama Evakuasi dan Penyelamatan, Evaluasi Dilakukan Pasca Tanggap Darurat
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak PTPN Sukamaju yang diwakili Aldi, bagian pertanahan PTPN I Regional II, menyampaikan bahwa perusahaan siap memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia mengakui bahwa masa HGU memang sudah habis dan perusahaan sedang menyiapkan proses pembaharuan sesuai regulasi terbaru.
“Tadi sudah dibahas terkait Perpres, dan tentu PTPN akan mengacu pada aturan tersebut. PTPN Sukamaju memang sedang mengajukan proses pembaharuan HGU, bukan perpanjangan. Insya Allah semua akan kami penuhi sesuai ketentuan,” kata Aldi.
Mediasi ini menjadi langkah awal bagi penyelesaian sengketa administratif dan pemenuhan hak masyarakat desa sekitar perkebunan.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi berkomitmen, untuk mengawal proses ini hingga seluruh pihak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum yang adil. Dan tentunya, akan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan hak masyarakat terhadap lahan plasma yang peruntukan nya buat masyarakat.
(Rama)
