Arsip Tahunan: 2026

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah pertemuan yang penuh dengan basa-basi birokratis namun menyimpan ironi setajam silet, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) baru saja menyadari sebuah “fakta mengejutkan”. Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, seolah baru terbangun dari tidur panjang ketika menerima audiensi Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Strategis Nasional (FSPPSN) pada Selasa (28/4/2026).

Dengan nada setengah tak percaya, Ghoffar menyebut bahwa jumlah laporan terkait ketenagakerjaan yang masuk ke lembaga pengawas pelayanan publik tersebut hanyalah 1.125 laporan selama lima tahun terakhir (2021-2025).

“Angka tersebut dinilai masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia,” ujar Ghoffar, seolah lupa bahwa di negara ini, mengeluh kepada institusi negara sering kali sama efektifnya dengan berteriak di dalam botol tertutup.

Baca juga Operasi Boyong Besar-besaran: Dari Bima ke Jakarta, Mantan Kasat Narkoba dan Eks Kapolres ‘Dijemput Paksa’ untuk Kursi Panas di Bareskrim

Ironi di Atas Kertas

Narasi yang dibangun pun menjadi lucu sekaligus tragis. Di satu sisi, Ombudsman merasa perlu “sosialisasi” karena masyarakat dianggap belum kenal mereka. Di sisi lain, Ketua Umum FSPPSN, Farudi, datang membawa segunung masalah yang justru membuktikan bahwa masyarakat terlalu mengenal realitas pahit, namun mungkin sudah lelah berharap pada kertas laporan.

Masalah yang dibawa FSPPSN bukan soal kopi di ruang tunggu yang dingin, melainkan isu klasik yang tak kunjung usai meski berganti kabinet:

1. BUMN Pelanggar Aturan: Masih ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dengan santainya mengabaikan kewajiban jaminan sosial. Ironisnya, BUMN yang seharusnya jadi teladan, malah jadi terdakwa diam-diam.
2. Upah di Bawah Standar: Pekerja pelabuhan dan industri strategis, tulang punggung logistik nasional, masih digaji dengan angka yang mungkin hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup layak.
3. Ketidakpastian Hukum: Hubungan industrial yang lebih mirip hubungan asmara toxic; penuh ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak.

Bca juga Gelombang Desakan Munaslub Menguat, Anggota APJATEL: “Organisasi Ini Tidak Boleh Dikuasai Segelintir Elite”

Sinergi atau Sekadar Foto Bersama?

Ghoffar lantas menyatakan ORI siap “membuka tangan lebar-lebar” dan menawarkan mediasi. “Kami bersyukur apabila terdapat laporan yang dapat ditindaklanjuti,” katanya. Kalimat ini terdengar indah di atas kertas rilis pers, namun bagi pekerja yang sudah bertahun-tahun terjepit di antara mesin kontainer dan target bongkar muat, pertanyaan besarnya adalah: Lalu apa yang berubah setelah foto bersama ini?

Pertemuan yang konon membahas Good Corporate Governance (GCG) di sektor strategis ini berakhir dengan harapan agar pemerintah dan Ombudsman bisa “bersinergi”. Sinergi yang diharapkan tentu bukan sekadar sinergi dalam menekan tombol shutter kamera untuk dokumentasi kegiatan, melainkan sinergi nyata yang memaksa BUMN nakal untuk patuh dan memastikan upah pekerja tidak lagi menjadi bahan negosiasi yang menyedihkan.

Satu Pertanyaan untuk Publik

Jika laporan yang masuk hanya 1.125 dari ratusan juta penduduk dan jutaan pekerja, apakah ini tanda bahwa pelayanan publik kita sudah sempurna? Atau justru ini adalah indikator bahwa kepercayaan publik terhadap mekanisme pengaduan resmi sudah sedemikian tipisnya hingga lebih memilih diam, pasrah, atau mencari jalan lain di luar koridor hukum yang berbelit?

Baca juga “Ringkasan Bukan Rincian”: Mediasi Jilid Dua Gagal Total, BPKP Nyatakan Perang Transparansi Melawan Diskominfo yang Main ‘Petak Umpet’ Data

Ombudsman meminta dukungan civil society. Mungkin yang dibutuhkan bukan sekadar dukungan moral, tapi keberanian bersama untuk menampar realitas bahwa selama masih ada BUMN yang melanggar hak pekerjanya, fungsi pengawasan tidak bisa hanya berjalan di atas meja rapat yang ber-AC di Jakarta Selatan.

Selamat bekerja, wahai para pengawas. Semoga laporan berikutnya bukan sekadar menambah angka statistik, tapi benar-benar mengubah nasib mereka yang lapor.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Dalam sebuah pertunjukan drama hukum yang seolah mengambil inspirasi dari sinetron kriminal kelas kakap, tiga figurที่เคย berjaya di kepolisian Kota Bima akhirnya harus rela meninggalkan kenyamanan zona nyaman mereka. Dengan iring-iringan yang lebih mirip konvoi artis daripada prosesi hukum biasa, Mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Malaungi, digelandang dari Polda NTB menuju Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Kamis (7/5).

Tujuan perjalanan jauh ini bukan untuk wisata kuliner atau sekadar silaturahmi, melainkan untuk menghadiri “pesta pemeriksaan” eksklusif yang diselenggarakan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri. Agenda utamanya? Mengupas tuntas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang akarnya tertanam subur di ladang subur peredaran narkoba.

“Kami dari Polda NTB, ya. Ini kita membawa berdasarkan permintaan Bapak Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri,” ujar Kompol Bowo Tri Handoko, Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB, dengan nada datar di lobi Gedung Bareskrim. Kalimat tersebut terdengar seperti skrip standar dalam film di mana bawahan dengan setia mengantar atasan (atau mantan atasan) ke ruang interogasi.

Baca juga Pelepasan Calon Haji Kloter 13, Bupati “Jaga Kesehatan Dan Doakan Untuk Kebaikan Sukabumi”

Tak hanya Malaungi yang mendapat undangan khusus ini. Ais Setiawati, mantan istri dari bandar narkoba kondang Erwin Iskandar alias Koko Erwin, juga ikut serta dalam rombongan “wisata hukum” tersebut. Seolah belum cukup ramai, penyidik juga berencana memanggil Didik Putra Kuncoro, mantan Kapolres Bima Kota yang dulunya merupakan atasan langsung Malaungi.

“Nanti mungkin dengan Mantan Kapolres Bima Kota juga, Pak Didik yang akan kami proses,” tambah Bowo, menyiratkan bahwa rantai komando di masa lalu kini telah berubah menjadi rantai tersangka di masa kini.

Dari “Uang Keamanan” hingga “Uang Atensi”: Kamus Baru Korupsi Kepolisian

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketiganya kini berstatus tersangka dugaan TPPU dengan tindak pidana asal penyalahgunaan narkoba. Kasus ini membuka tabir baru tentang bagaimana uang haram dialirkan dengan lancar di tubuh penegak hukum.

Baca juga Gelombang Desakan Munaslub Menguat, Anggota APJATEL: “Organisasi Ini Tidak Boleh Dikuasai Segelintir Elite”

Didik Putra Kuncoro, sang mantan Kapolres, diduga telah menerima “uang keamanan” sebesar Rp1 miliar dari Koko Erwin. Istilah “uang keamanan” di sini tampaknya memiliki definisi yang sangat ironis: uang yang dibayarkan agar merasa aman dari operasi polisi, yang justru membuat pembayarnya tidak aman secara hukum.

Sementara itu, Malaungi, yang saat itu menjabat sebagai Kasat Narkoba di bawah komando Didik, ternyata berperan sebagai kurir kepercayaan. Ia diduga menerima “uang atensi” sebesar Rp1,8 miliar dari tersangka Abdul Hamid alias Boy. Kata “atensi” di sini sepertinya mengalami distorsi makna yang parah; dari yang seharusnya berarti perhatian, berubah menjadi perhatian dalam bentuk transfer miliaran rupiah. Uang fantastis tersebut kemudian diserahkan dengan tangan terbuka kepada Didik, melengkapi mosaik transaksi gelap yang melibatkan jabatan strategis.

Baca juga “Ringkasan Bukan Rincian”: Mediasi Jilid Dua Gagal Total, BPKP Nyatakan Perang Transparansi Melawan Diskominfo yang Main ‘Petak Umpet’ Data

Keluarga Besar Koko Erwin: Satu Bandar, Banyak Tersangka

Sebelum rombongan dari Bima tiba di Jakarta, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sudah lebih dulu menetapkan tiga tersangka lain dari lingkaran dalam Koko Erwin. VVP, sang istri, serta dua anak Koko Erwin berinisial HSI dan CA, telah lebih dahulu merasakan dinginnya status tersangka TPPU.

Kini, dengan bergabungnya Malaungi, Ais, dan Didik ke dalam daftar panjang tersebut, kasus ini semakin menyerupai pohon keluarga yang rimbun, di mana setiap cabangnya berbuah tersangka.

Publik kini menunggu dengan napas tertahan: Apakah kursi panas di Bareskrim akan meluluhkan hati para mantan penjaga hukum ini, ataukah mereka masih menyimpan “uang atensi” dan “uang keamanan” lainnya yang belum terungkap? Satu hal yang pasti, perjalanan dari Bima ke Jakarta ini bukanlah liburan, melainkan awal dari babak baru di mana seragam cokelat harus bertekuk lutut di hadapan fakta hitam di atas putih.

Sumber : Antara

Editor : Azi

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah pertunjukan sulap industrial yang paling memukau tahun ini, PT Adira Dinamika Finance Tbk Cabang Baleendah berhasil membuktikan bahwa tanda tangan di atas materai dan sistem digital perusahaan hanyalah ilusi optik belaka. Redy Bahari Akbar, seorang karyawan outsourcing berkinerja “di atas rata-rata”, baru saja menjadi korban utama dari trik sulap bernama “Perpanjang Kontrak Hari Ini, Lempar ke Jalan Besok”.

Ironi tingkat dewa terjadi ketika Redy, yang bekerja melalui PT Swakarya Insan Mandiri, resmi menandatangani perpanjangan kontrak kerja (No. 005167/KTRK/IV/2026) pada 14 April 2026. Dokumen sakral tersebut menjamin keberlangsungan hidupnya hingga April 2027. Namun, bagi manajemen cabang Baleendah, dokumen itu tampaknya hanya berlaku selama empat hari—atau mungkin hanya valid jika dibaca di bawah sinar bulan purnama.

Hanya berselang empat hari pasca-penandatanganan, tepatnya 18 April 2026, Redy dipanggil bukan untuk merayakan kontrak barunya, melainkan dihadapkan pada tuduhan bombastis: melakukan penarikan angsuran nasabah secara ilegal. Tanpa bukti, tanpa investigasi internal yang transparan, dan tanpa proses due diligence yang wajar, vonis moral langsung dijatuhkan.

“Saya tidak pernah melakukan itu. Tidak ada bukti, tidak ada klarifikasi sebelumnya, tiba-tiba saya dituduh,” ujar Redy, yang seolah-olah sedang berbicara dalam bahasa asing bagi pihak manajemen yang lebih fasih berbahasa “ancaman”.

Baca juga “Ringkasan Bukan Rincian”: Mediasi Jilid Dua Gagal Total, BPKP Nyatakan Perang Transparansi Melawan Diskominfo yang Main ‘Petak Umpet’ Data

Di bawah tekanan psikologis yang intens dan suasana intimidatif yang khas ala film noir, Redy dipaksa menandatangani surat pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebuah tanda tangan yang lahir dari rasa takut, bukan kesadaran penuh, kini dijadikan alat legitimasi oleh perusahaan untuk menutupi ketidakberesan prosedural mereka.

Mari kita lihat rekam jejak “kejahatan” Redy: Bekerja sejak November 2024, kinerjanya begitu cemerlang hingga kontraknya diperpanjang tiga kali berturut-turut. Logika bisnis normal akan mengatakan ini adalah aset berharga. Namun, logika “Adira Baleendah Edition” berkata lain: “Kinerja bagus? Baguslah, kalau sudah ada kontrak baru, tinggal pecat saja. Efisiensi!”

Puncak dari drama absurd ini terjadi pada 28 April 2026, ketika Redy menerima informasi sepihak bahwa kontraknya “tidak diperpanjang”. Padahal, dokumen yang mereka pegang sendiri secara eksplisit menyatakan kontrak aktif hingga 2027. Apakah terjadi kesalahan dimensi waktu di kantor cabang tersebut? Ataukah konsep “janji” dalam kamus perusahaan ini memiliki definisi yang sangat fleksibel, bisa melar dan menyusut sesuka hati direksi?

Baca juga Terjadi Longsor di KM 72, Jalan Tol Bocimi Arah Sukabumi Ditutup Sementara

Upaya Redy membawa kuasa hukum untuk menuntut transparansi justru dijawab dengan sikap menghindar yang elegan. Pintu kantor ditutup, komunikasi diputus, dan hak untuk membela diri dikubur dalam-balam birokrasi yang kabur.

Kasus Redy Bahari Akbar ini bukan sekadar sengketa individu; ini adalah tamparan keras bagi prinsip keadilan industrial di Indonesia. Ia menjadi simbol betapa rapuhnya perlindungan tenaga kerja outsourcing di hadapan raksasa korporasi. Ketika kontrak tertulis saja bisa diubah statusnya menjadi “kertas bekas” hanya dalam hitungan hari karena tuduhan tanpa bukti, maka sesungguhnya tidak ada satu pun pekerja yang aman.

Hingga berita ini diturunkan pada Rabu, 6 Mei 2026, PT Adira Dinamika Finance Tbk masih memilih untuk bungkam seribu bahasa. Mungkin mereka sedang menunggu inspirasi untuk narasi berikutnya, atau sekadar berharap publik lupa bahwa di era digital tahun 2026 ini, keadilan masih bisa dipermainkan seperti mainan anak-anak.

Redy masih menunggu itikad baik yang konon menjadi nilai luhur perusahaan. Namun, sambil menunggu keajaiban itu, pertanyaan besar menggantung di udara: Jika kontrak sampai tahun 2027 saja bisa menguap dalam 4 hari, lantas apa jaminan hukum yang tersisa bagi rakyat kecil di negeri ini?

(Red)