Arsip Bulanan: Juli 2026

GOWA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah panasnya sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang mengambil sikap tegas. Ia menegaskan bahwa proses politik di parlemen tidak akan sedikitpun mengganggu fokusnya dalam melayani masyarakat. Lebih jauh, ia memberikan peringatan keras agar pembahasan angket tidak melenceng menjadi alat untuk menyerang privasi pribadi.

“Sidang pansus hak angket tetap berjalan dan kami menghormati itu. Namun, saya sebagai bupati tetap fokus pada tugas sebagai kepala daerah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan demi kesejahteraan masyarakat Gowa,” ujar Sitti Husniah di Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu.

Bagi Sitti Husniah, hak angket adalah mekanisme demokrasi yang sah, dan ia siap memenuhi panggilan jika diminta memberikan keterangan terkait kebijakan publik. Namun, garis merah telah ia tetapkan: pengawasan harus tetap pada koridor kebijakan pemerintahan, bukan menjurus ke urusan pribadi yang tidak relevan dengan tata kelola daerah.

“Saya sangat menghargai tugas anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tapi, saya menolak keras jika pembahasan pansus telah melenceng ke ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik,” tandasnya dengan nada serius.

Baca juga Sumur Minyak Tradisional di Aceh Timur Terbakar, Bupati Iskandar: Belum Ada Korban Jiwa, Api Mulai Terkendali

Sikap tegas ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Sitti Husniah telah melaporkan dua saksi sidang Pansus berinisial ZA dan AH ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut diduga kuat terkait pencemaran nama baik dan pemberian keterangan palsu selama persidangan berlangsung. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi dan integritas jabatannya.

“Hak atas privasi setiap individu harus dihormati. Tidak semestinya hal-hal pribadi menjadi materi pembahasan apabila tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

Bupati yang akrab disapa Husniah ini juga menyatakan kesiapan penuh menghadapi segala konsekuensi hukum yang muncul dari polemik angket tersebut. Baginya, transparansi dalam pengelolaan daerah adalah prioritas, namun hal itu tidak boleh disalahartikan sebagai izin untuk mengobrak-abrik kehidupan pribadi pejabat publik.

Dengan sikap ini, Sitti Husniah mengirimkan pesan jelas kepada DPRD Gowa: jalankan fungsi pengawasan dengan profesional, jangan jadikan angket sebagai panggung untuk drama pribadi yang merugikan pelayanan publik.

(Red)

INDRAMAYU, JURNAL TIPIKOR– Keadilan akhirnya berbicara dengan lantang di tengah duka yang masih menganga. Pengadilan Negeri Indramayu hari ini (3/7) menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Priyo Bagus Setiawan, terdakwa utama dalam kasus pembunuhan berencana yang merenggut nyawa lima anggota satu keluarga. Putusan ini bukan sekadar angka hukuman, melainkan tamparan keras bagi siapa pun yang berniat mengubah nyawa manusia menjadi komoditas harta benda.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wimmy D. Simarmata secara tegas menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya meminta pidana 20 tahun. Bagi majelis hakim, kejahatan yang dilakukan Priyo bukanlah tindak pidana biasa, melainkan extraordinary crime—kejahatan luar biasa yang mencabik-cabik nilai kemanusiaan hingga ke akarnya.

Baca juga  “Penjaga Pintu Negara” Dijual seharga Rp78,81 Miliar: Tiga Eks-Petinggi Bea Cukai Didakwa Buka Jalan Impor Barang Tiruan

Rencana Dingin, Eksekusi Biadab

Narasi persidangan mengungkapkan betapa dinginnya kalkulasi Priyo. Sejak 24 Agustus 2025, ia bersama rekannya, Ririn Rifanto, telah menyusun skenario kematian. Lima hari sebelum eksekusi, waktu tidak digunakan untuk berbuat baik, melainkan untuk memodifikasi palu menjadi alat pembunuh, mematangkan strategi pendekatan, dan menentukan momen paling tepat untuk menghabisi korban.

Yang paling mengerikan adalah detail eksekusi yang diungkap hakim. Priyo tidak hanya menyerahkan palu kepada Ririn untuk menghantam kepala Budi Awaludin (45), tetapi juga secara aktif terlibat dalam pembunuhan terhadap korban yang paling tak berdaya: seorang bayi berusia delapan bulan. Bayi itu dibawa ke kamar mandi dan ditenggelamkan dalam bak air hingga tewas. Kekejaman ini, ditambah dengan pembunuhan terhadap Sahroni, Euis Dwitasari, dan anak berusia 7 tahun (RK), menunjukkan hilangnya empati total dari diri terdakwa.

“Kontribusi terdakwa mempunyai arti yang sangat menentukan terhadap terwujudnya seluruh peristiwa,” tegas Ketua Majelis Hakim Wimmy D. Simarmata saat membacakan amar putusan.

Baca juga Amplop Bupati Kuansing Jadi ‘Bahan Bakar’ Baru Penyidikan KPK: Menhut Raja Juli Antoni Akui Terima Uang, Klaim Sudah Dikembalikan Lewat Kapolda

Harta Buta, Hati Membatu

Motif di balik darah yang tumpah ternyata dangkal: penguasaan harta benda. Kerja sama erat antara Priyo dan Ririn berlanjut bahkan setelah kelima jenazah ditemukan. Mereka mengubur korban dalam satu liang lahat dan berupaya menghilangkan barang bukti, seolah-olah nyawa lima manusia bisa dikubur bersama rahasia mereka.

Namun, hukum tidak tertipu. Majelis hakim menilai perbuatan Priyo telah menyisakan duka mendalam yang tak terukur bagi keluarga korban dan menimbulkan trauma psikologis berat di masyarakat. “Perbuatan terdakwa termasuk kategori kejahatan paling serius dan sangat tercela,” tambah Wimmy.

Dengan dasar Pasal 459 KUHP baru juncto Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, vonis seumur hidup menjadi simbol bahwa negara tidak akan mentolerir kekerasan sistematis terhadap keluarga, apalagi yang melibatkan anak-anak.

Sementara nasib rekan konspiratornya, Ririn Rifanto, masih menunggu keputusan pada sidang 8 Juli mendatang, Priyo Bagus Setiawan kini harus menghadapi sisa hidupnya di balik jeruji besi. Sebuah pengingat pahit: ambisi buta terhadap harta mungkin bisa dibeli, tetapi harga sebuah nyawa tak pernah bisa ditawar.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ironi terbesar dalam penegakan hukum terjadi ketika “penjaga pintu negara” justru menjadi pihak yang membukanya lebar-lebar bagi penyelundupan. Tiga mantan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan resmi didakwa menerima suap dan gratifikasi fantastis senilai total Rp78,81 miliar.

Dakwaan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026). Ketiganya dituduh mengorbankan integritas kepabeanan demi memuluskan impor barang tiruan milik perusahaan Blueray Cargo pada periode 2025–2026.

Tiga terdakwa tersebut bukan sekadar pegawai biasa, melainkan otak-otak intelijen dan penindakan di tubuh Bea Cukai:
1. Rizal, Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
2. Sisprian Subiaksono, Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
3. Orlando Hamonangan, Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

Baca juga Amplop Bupati Kuansing Jadi ‘Bahan Bakar’ Baru Penyidikan KPK: Menhut Raja Juli Antoni Akui Terima Uang, Klaim Sudah Dikembalikan Lewat Kapolda

Transaksi Kotor di Balik Meja Intelijen

Dalam dakwaannya, JPU Takdir Suhan menggambarkan skema korupsi yang sistematis dan terstruktur. Para mantan pejabat ini tidak hanya diam, tetapi aktif “mengupayakan” agar barang-barang impor bermasalah milik Blueray Cargo lolos dari pengawasan ketat dengan lebih cepat.

“Mereka melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yakni menerima hadiah atau janji dan gratifikasi,” tegas Takdir saat membacakan surat dakwaan.

Uang haram mengalir deras dari pemilik Blueray Cargo, John Field, bersama Manajer Operasional Custom Clearance, Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi, Andri. Imbalannya? Kelancaran birokrasi yang seharusnya menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional.

Baca juga Wujudkan Desa Aktif dan Sehat, Pemerintah Desa Muara Sahung Resmikan Pembangunan Lapangan Bola Voli Berstandar Modern

Pembagian Kue Korupsi: Dari Dolar Singapura hingga Hiburan Mewah

Nilai suap yang diterima mencapai angka yang mencengangkan. Total suap tunai dan non-tunai mencapai Rp61,74 miliar dalam bentuk mata uang Dolar Singapura (SGD), ditambah Rp1,85 miliar dalam bentuk hiburan dan barang mewah.

Pembagian “jatah” korupsi pun terungkap secara rinci:

• Rizal diduga mengantongi bagian terbesar, yakni Rp14 miliar (dalam SGD).
• Sisprian Subiaksono menerima Rp7 miliar (dalam SGD).
• Orlando Hamonangan mendapat Rp4,05 miliar (dalam SGD) serta fasilitas mewah senilai Rp1,52 miliar.

Selain suap langsung, ketiganya juga terseret dalam jeratan gratifikasi senilai total Rp15,22 miliar. Gratifikasi ini datang dalam berbagai bentuk mata uang asing dan tunai, termasuk:

• Uang tunai sebesar Rp7,52 miliar.
• 314.755 SGD (setara Rp4,38 miliar).
• 182.800 USD (setara Rp3,28 miliar).
• Serta sejumlah kecil dalam Dolar Hong Kong dan Ringgit Malaysia.

Pelanggaran Berat Undang-Undang

Atas perbuatannya yang mencederai kepercayaan publik dan merusak tatanan kepabeanan, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001).

Selain itu, dakwaan juga menyertakan Pasal 606 ayat (2) jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi Bea Cukai. Bagaimana bisa para pemimpin unit intelijen dan penindakan—yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan selundupan—justru menjadi komplotan utama dalam meloloskan barang tiruan? Publik kini menunggu ketegasan pengadilan untuk menjatuhkan vonis yang setimpal dengan besarnya kerugian negara dan rusaknya reputasi instansi.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dakwaan dalam waktu dekat.

((Red)