JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dugaan korupsi dalam tata kelola program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026, semakin mengerucut pada skandal pengadaan barang fiktif senilai ratusan miliar rupiah. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, secara tegas mengungkapkan adanya kontrak pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan alat pemindai sidik jari yang tidak pernah terwujud secara fisik, meski anggarannya telah mengalir deras.

Pengungkapan ini disampaikan oleh kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan intensif selama sembilan jam sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kamis (18/6/2026).

Baca juga Rumah “Cik Cik Bum Bum” Disita KPK: Jejak Korupsi Rp19 Miliar Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Arafiq Terus Terkuak

Kontrak Raksasa Sebelum Jabatan Dimulai

Krisna Murti menyoroti anomali waktu dalam kontrak tersebut. Ia menyatakan bahwa kontrak pengadaan dengan pihak ketiga (outsourcing) untuk instalasi CCTV dan alat sidik jari sudah ada sebelum Sony Sonjaya resmi bergabung dengan BGN. Nilai kontrak tersebut fantastis, mencapai lebih dari Rp300 miliar.

“Sistem dirancang agar setiap penerima manfaat melakukan pemindaian sidik jari yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan asumsi lima unit CCTV per SPPG, total kebutuhan mencapai sekitar 5.000 unit CCTV beserta perangkat sidik jari,” jelas Krisna.

Namun, realitas di lapangan bertolak belakang dengan dokumen kontrak. Ketika masa kontrak mendekati akhir pada 19 Februari 2026, Sony Sonjaya meminta klarifikasi dan bukti fisik pemasangan di salah satu sekolah. Hasilnya nihil. Vendor tidak mampu menunjukkan bukti pemasangan.

“Artinya, 5.000 CCTV dengan sidik jari untuk penerima manfaat tidak terpasang. Ini adalah total loss atau kerugian total yang diduga fiktif,” tegas Krisna.

Baca juga Jaring KPK Makin Ketat: Politisi PDIP Riyan Dediano Diperiksa, Skandal Suap Kereta Api Kemenhub Terancam Bongkar Jaringan Besar

Lima Tersangka, Satu Jaringan Korupsi?

1. Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus yang merugikan negara ini, yakni:
   1. Dadan Hindayana (Mantan Kepala BGN)
2. Lodewyk Pusung (Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan)
3. Sony Sonjaya (Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi)
4. Asep Yusuf Soemantri (Pihak Swasta)
5. Andri Mulyono (Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal)

Meski statusnya sebagai tersangka, Sony Sonjaya memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan kepada media setelah keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung. Namun, melalui kuasa hukumnya, ia justru melempar bola panas dengan mengindikasikan bahwa kerugian negara mungkin jauh lebih besar dari yang terungkap, mengingat infrastruktur teknologi senilai Rp300 miliar tersebut hanyalah “hantu” di atas kertas.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi integritas pengelolaan anggaran negara, khususnya untuk program yang menyentuh hajat hidup orang banyak seperti gizi anak bangsa. Publik kini menunggu kejelasan: apakah alat-alat canggih itu benar-benar tidak pernah ada, atau hanya dialihkan ke kantong oknum tertentu?

(Tim Redaksi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegakkan ketukan palu hukumnya terhadap Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR). Setelah sebelumnya menggemparkan publik dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di bulan suci Ramadhan, kini penyidik menyita aset strategis milik terduga koruptor tersebut, termasuk sebuah rumah mewah di Semarang, Jawa Tengah.

Penyitaan ini menjadi bukti konkret bahwa dugaan korupsi senilai Rp19 miliar dalam skema pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026 bukan sekadar wacana, melainkan kejahatan sistematis yang telah merugikan negara.

Baca juga Jaring KPK Makin Ketat: Politisi PDIP Riyan Dediano Diperiksa, Skandal Suap Kereta Api Kemenhub Terancam Bongkar Jaringan Besar

Sita Aset di Semarang dan Plangisasi di Pekalongan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6), mengonfirmasi langkah tegas penyidik.

“Penyidik menyita salah satu rumah saudari FAR yang berlokasi di wilayah Semarang,” ujar Budi.

Tidak berhenti di situ, untuk memastikan aset-aset hasil korupsi tetap aman dari penggelapan atau pemindahtanganan ilegal, tim penyidik pada 15-16 Juni 2026 juga melakukan pemasangan tanda penyitaan (plang sita) pada tiga unit bangunan komersial di Pekalongan. Bangunan-bangunan tersebut meliputi toko retail waralaba dan sebuah salon yang diduga merupakan bagian dari jaringan pencucian uang atau penampungan hasil korupsi.

Budi memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak: “Jangan ada yang mencoba menutup maupun merusak tanda penyitaan yang telah KPK pasang. Setiap upaya menghalangi proses hukum akan berujung pada pidana tambahan.”

Baca juga Tambah Kapasitas Produksi, Perumda AM TJM Sukabumi Kebut Pembangunan IPA, Progres Tembus 70%

Dari Panggung Lagu ke Balik Jeruji Besi

Kasus ini mencuri perhatian nasional tidak hanya karena nilai kerugiannya, tetapi juga karena profil tersangkanya. Fadia Arafiq, yang dikenal luas sebagai penyanyi dengan hits “Cik Cik Bum Bum”, ditangkap pada 3 Maret 2026 bersama ajudan dan orang kepercayaannya di Semarang. Penangkapan itu merupakan bagian dari OTT ketujuh KPK di tahun 2026, yang dilakukan secara mengejutkan tepat di tengah kesibukan ibadah bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Sehari setelah penangkapan, 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka tunggal. Dakwaan utamanya berat: konflik kepentingan masif. Fadia dituduh memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan perusahaan milik keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), dalam sejumlah tender Pemkab Pekalongan.

Peta Aliran Uang Korupsi Rp19 Miliar

Investigasi KPK berhasil membongkar aliran dana haram tersebut dengan rinci:

• Rp13,7 miliar: Dinikmati langsung oleh Fadia Arafiq dan keluarganya.
•  Rp2,3 miliar: Dibagikan kepada Direktur PT RNB yang juga berstatus Asisten Rumah Tangga (ART), Rul Bayatun.
• Rp3 miliar: Berupa hasil penarikan tunai yang belum didistribusikan, disita sebagai barang bukti.

Total kerugian negara dan keuntungan ilegal yang dicapai mencapai angka fantastis Rp19 miliar. Angka ini menggambarkan betapa dalamnya cengkeraman nepotisme dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Fadia Arafiq.

Dengan disitanya aset-aset properti di Semarang dan Pekalongan, KPK mengirimkan pesan jelas: harta hasil korupsi tidak akan pernah bisa dinikmati dengan tenang. Proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas, tanpa pandang bulu, meski tersangkanya adalah seorang kepala daerah yang juga figur publik.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengencangkan cengkeramannya pada kasus dugaan suap proyek strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut memeriksa politisi PDI Perjuangan, Riyan Dediano (RYD), sebagai saksi kunci, menandakan bahwa investigasi telah menembus lapisan elit politik dan birokrasi yang selama ini diduga menjadi “payung” bagi praktik korupsi sistematis.

Pemeriksaan terhadap Riyan Dediano berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (18/6). Kedatangan RYD pukul 09.46 WIB menjadi sorotan tajam, mengingat kasus ini bukan lagi sekadar penyimpangan teknis pengadaan, melainkan dugaan rekayasa tender masif yang melibatkan jaringan pejabat negara, pengusaha, hingga anggota DPR.

Dari Operasional ke Politik: Eskalasi Kasus yang Mengkhawatirkan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan RYD dilakukan dalam kapasitas saksi untuk mendalami alur dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Selain RYD, KPK juga memanggil saksi dari pihak swasta berinisial WPW.

Baca juga Tambah Kapasitas Produksi, Perumda AM TJM Sukabumi Kebut Pembangunan IPA, Progres Tembus 70%

Langkah ini merupakan kelanjutan logis dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023 lalu di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah (kini Semarang). Apa yang awalnya terungkap sebagai kasus suap di tingkat teknis, kini berkembang menjadi skandal nasional yang melibatkan 21 tersangka, termasuk mantan anggota Komisi V DPR RI, Sudewo.

Modus Operandi: Rekayasa Tender Sejak Fase Administrasi

Berdasarkan penyidikan, modus operandi yang digunakan sangat terstruktur dan canggih. KPK menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa proses pengadaan, mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender. Proyek-proyek yang menjadi sasaran empuk korupsi ini mencakup infrastruktur vital seperti:

• Jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
• Pembangunan jalur kereta api di Makassar.
• Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur.
• Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Hadirnya nama-nama besar seperti dosen Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) Dandun Prakosa, serta pengusaha sekaligus Ketua Kadin Kota Surakarta Ferry Septha Indrianto, dalam daftar saksi yang diperiksa pekan ini, semakin memperkuat indikasi bahwa kolusi antara birokrat, akademisi, dan pelaku usaha telah berjalan lama.

Baca juga Jemaah Haji Kabupaten Sukabumi Tiba di Pusbangdai, Satu Jemaah Meninggal Dunia Di Tanah Suci

Publik Menuntut Transparansi Total

Dengan bertambahnya jumlah tersangka menjadi 21 orang dan dua korporasi, serta keterlibatan aktif politisi partai berkuasa, publik mempertanyakan sejauh mana integritas pengawasan di Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan terhadap Riyan Dediano bukan hanya tentang satu individu, tetapi merupakan ujian bagi komitmen negara dalam memberantas korupsi yang mengakar di proyek-proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah.

KPK diharapkan tidak berhenti pada level eksekutor lapangan atau pejabat menengah. Masyarakat menunggu langkah tegas berikutnya: apakah ada “otak” di balik layar yang masih bebas berkeliaran? Dan yang lebih penting, bagaimana uang rakyat yang seharusnya membangun konektivitas bangsa ini dikorupsi demi kepentingan segelintir oknum?

Kasus DJKA Kemenhub ini harus menjadi peringatan keras: tidak ada tempat berlindung bagi koruptor, terlepas dari jabatan atau afiliasi politik mereka.

(Azi)