Bandung, JURNAL TIPIKOR — Praktik jual beli jabatan yang melibatkan Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan lokal menjadi sorotan tajam Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP).

Lembaga ini menilai bahwa transaksi ilegal tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) murni yang merusak pondasi tata kelola pemerintahan.

Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, pada Sabtu (13/12), menegaskan bahwa penempatan pejabat yang tidak didasarkan pada kredibilitas dan akuntabilitas adalah dampak langsung dari praktik suap ini, yang pada akhirnya melumpuhkan roda pemerintahan.

“Jual beli jabatan adalah salah satu bentuk suap-menyuap paling merusak. Dampaknya sistemik, karena posisi strategis diisi oleh orang yang membayar, bukan yang kompeten. Ini adalah kejahatan terhadap rakyat dan pemerintahan yang bersih,” ujar A. Tarmizi.

Baca juga Pengadaan Obat Di Rumah Sakit Kabupaten Kaur Menuai Dugaan Korupsi

Jual Beli Jabatan = Suap-Menyuap: Jerat Pidana bagi Kedua Pihak

Berdasarkan analisis dan kajian hukum BP-KP, praktik jual beli jabatan secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap-menyuap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

BPKP menekankan bahwa dalam kasus ini, hukum pidana korupsi menjerat kedua belah pihak yang terlibat:
1. Jerat Pidana Bagi Penerima Suap (Kepala Daerah/Pejabat)
Pejabat atau Penyelenggara Negara yang menerima uang untuk menempatkan seseorang dijerat sebagai Suap Pasif.

• Pasal Relevan: Pasal 12 huruf a atau b, serta Pasal 11 UU Tipikor. Dalam kasus tertentu, bisa dikualifikasikan sebagai Pemerasan (Pasal 12 huruf e) atau Gratifikasi yang dianggap suap (Pasal 12B).
• Ancaman Pidana: Jauh lebih berat, yaitu penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp1.000.000.000,00.

Baca juga Kajari Sukabumi Raih Penghargaan di Sukabumi Award 2025

2. Jerat Pidana Bagi Pemberi Suap (ASN/Calon Pejabat)

Pihak yang memberi uang atau janji untuk mendapatkan posisi, yang kerap kali merupakan ASN atau calon ASN, dijerat sebagai Suap Aktif.

• Pasal Relevan: Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b UU Tipikor. Pasal ini secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban bagi setiap orang yang menjanjikan sesuatu kepada Penyelenggara Negara dengan maksud agar pejabat tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
• Ancaman Pidana: Penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, dan/atau denda minimal Rp50.000.000,00 dan maksimal Rp250.000.000,00.

Kesimpulan BPKP: Tak Ada Ampun, Keduanya Harus Dipidana

A. Tarmizi menyimpulkan bahwa sesuai dengan prinsip Tipikor sebagai bi-lateral crime (kejahatan dua pihak), baik yang disuap (penerima, dalam hal ini Kepala Daerah) maupun si penyuap (pemberi, dalam hal ini ASN) secara hukum harus dipertanggungjawabkan.

“Praktik penegakan hukum oleh KPK telah membuktikan konsistensi dalam menjerat kedua pihak. Jual beli jabatan adalah transaksi koruptif yang mensyaratkan perbuatan aktif dari dua sisi yang sama-sama melanggar hukum. BPKP mendesak agar penegak hukum tidak pandang bulu dan terus memberantas kejahatan ini hingga ke akar-akarnya,” tutup A. Tarmizi.

(Her)

Kaur, JURNAL TIPIKOR – Masyarakat Kabupaten Kaur mengungkapkan kekhawatiran terkait pengadaan obat-obatan di Rumah Sakit Kabupaten Kaur yang kini berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasien yang berobat di rumah sakit tersebut sering dianjurkan untuk membeli obat di luar apotek, meskipun obat-obatan tersebut tersedia dalam jumlah besar di rumah sakit. Dugaan kuat bahwa ada permainan dalam pengadaan obat-obatan ini, sehingga merugikan keuangan daerah.

Pauzan, seorang warga Kabupaten Kaur, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengadaan obat-obatan di Rumah Sakit Kabupaten Kaur tidak transparan. “Obat-obatan yang dibeli melalui anggaran daerah tidak jelas keberadaannya, sedangkan pasien dianjurkan membeli obat di luar,” kata Pauzan.

Selain itu, Pauzan juga mengungkapkan kekhawatiran tentang pengelolaan makan dan minum pasien di rumah sakit. “Diduga bahwa biaya makan dan minum pasien dianggarkan untuk lima hari, padahal pasien hanya dirawat selama tiga hari di UGD,” kata Pauzan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada permainan dalam pengelolaan anggaran rumah sakit.

Baca juga Janji Perbaikan Tak Terlihat, Proyek Irigasi Sabajior Kian Jadi Teka-Teki Menjelang Tenggat

Rumah Sakit Kabupaten Kaur yang berstatus sebagai BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, namun juga menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang. “Karena rumah sakit sekarang sudah menjadi BLUD, maka pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan tanpa harus menunggu proses tender yang panjang,” kata Pauzan. Namun, hal ini juga dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Masyarakat Kabupaten Kaur berharap agar penegak hukum dapat mengawasi anggaran rumah sakit dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Kami berharap agar pihak penegak hukum dapat mengawasi anggaran rumah sakit dan memastikan bahwa keuangan daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Pauzan

(JSjurnaltipikor.com/)

MADINA, JURNAL TIPIKOR – Polemik proyek irigasi Sabajior kembali mencuat setelah janji perbaikan dari PPK OPD BWS Sumut II, Dedek Ardiansyah, tak kunjung terlihat di lapangan. Sebelumnya, PPK menegaskan telah memerintahkan konsultan untuk meninjau dan memperbaiki seluruh kekurangan konstruksi, bahkan siap membongkar pekerjaan jika dinyatakan tidak sesuai standar.

Proyek yang disebut memiliki dua mata anggaran, masing-masing sekitar Rp190 juta dengan total kurang lebih Rp380 juta, mencakup pengerjaan dua jalur saluran sepanjang 140 meter dan 160 meter. Berdasarkan informasi yang diterima awak media, masa pengerjaan kedua proyek tersebut tinggal sekitar dua minggu, sehingga lambannya perbaikan menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen penyelesaian serta mutu pekerjaan.

Sejak awal, proyek ini sudah menuai sorotan publik. Temuan di lapangan menunjukkan kualitas konstruksi yang dipertanyakan serta dugaan tumpang tindih anggaran yang belum terjawab.

Baca juga Jaga Kebugaran, Rutan Manna Laksanakan Senam Irama Bersama Pegawai dan WBP

Saat tim media melakukan investigasi lanjutan pada Kamis (11/12/2025), lokasi proyek tampak tanpa aktivitas. Tak satu pun pekerja maupun konsultan terlihat di area yang sebelumnya dijanjikan akan segera diperbaiki. Retakan pada dinding saluran, cor yang mudah rapuh, hingga penggunaan material tidak layak seperti tanah lembek dan pasir lepas masih tampak jelas.

Papan proyek untuk kedua kegiatan ini pun tidak ditemukan sejak awal pengerjaan, membuat publik tidak mengetahui sumber anggaran, kontraktor pelaksana, jadwal, maupun pihak penanggung jawab resmi.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pernyataan PPK Dedek Ardiansyah, yang awal pekan lalu menyatakan kesiapannya turun ke lapangan serta membongkar pekerjaan jika ditemukan kesalahan konstruksi.

“Kita tidak akan menerima pekerjaan seperti itu. Minggu depan kami turun ke lokasi,” ujar Dedek, sembari meminta agar persoalan ini tidak dipolitisasi.

Baca juga Kajari Sukabumi Raih Penghargaan di Sukabumi Award 2025

Namun hingga pemeriksaan terakhir, tidak ada tanda-tanda pergerakan. Saat dimintai klarifikasi ulang, Dedek hanya menyebut telah menerima laporan dari konsultan Patma.

Sementara itu, Kepala Desa Sabajior, Rahmat Saleh, menyampaikan bahwa pihak desa belum mendapatkan komunikasi resmi dari BBWS maupun konsultan terkait progres perbaikan ataupun kejelasan sumber anggaran.

“Kami hanya ingin pekerjaan yang benar dan sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegasnya.

Dengan adanya dugaan tumpang tindih anggaran, kualitas pekerjaan yang dinilai buruk, alasan banjir yang tidak terbukti, absennya papan proyek, serta sisa waktu pengerjaan yang hanya tinggal dua minggu, warga menilai banyak hal yang perlu dibuka secara transparan.

Kini publik menunggu langkah nyata dari BBWS Sumatera II—bukan hanya pernyataan yang berubah-ubah dan berpotensi “memanjang bak kisah Pinokio” saat fakta tidak sejalan dengan ucapan.

(Lubis)