Arsip Kategori: Seputar Jawa Barat

CIANJUR, JURNAL TIPIKOR-Kontingen Gema Tunas atau Pramuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM dan Sanggar Kreasi Belajar SKB Kabupaten Cianjur meraih juara terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat.

Gema Tunas merupakan program dari Forum PKBM Jawa Barat yang dilaksanakan tiap tahun. Peserta Gema Tunas dari PKBM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat.

Sedangkan Gema Tunas PKBM tahun ini merupakan kegiatan ke 4 yang dilaksanakan di Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat selama tiga hari Jumat Sabtu dan Minggu 3 4 dan 5 Oktober 2025.

Baca juga DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026

Kepala Bidang Paudni Disdikpora Kabupaten Cianjur, Jajang Sutisna menyampaikan, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas dukungan dan partisipasinya, sehingga kontingen PKBM dan SKB Cianjur meraih prestasi terbaik dalam perlombaan di tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Kami atas nama Disdikpora mengucapkan selamat kepada kontingen Cianjur atas prestasi yang telah dicapai,” papar Jajang yang ikut kegiatan dari awal sampai akhir.

Jajang menerangkan, PKBM merupakan sekolah non formal yang menyelenggarakan pendidikan sekolah paket A setara SD, paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.

“Meski pendidikan non formal tapi PKBM mampu meraih prestasi di tingkat Jawa Barat. Ini membuktikan eksistensi PKBM di bidang pendidikan non formal,” ujarnya.

Baca juga Diduga Palsukan Tanda Tangan Dokumen SKT, Wanita Paruh baya Di Kecamatan Muara Sahung Divonis 8 Bulan Penjara Oleh Majelis Hakim. ‎ ‎

Sementara itu, Ketua Kontingen Gema Tunas Kabupaten Cianjur, yang juga Ketua Forum PKBM, Deni Abdul Kholik menerangkan, PKBM yang mengikuti kegiatan Gema Tunas diwakili 4 PKBM dan SKB.

” Dari mulai PKBM Auladul Mustofa Cilaku, PKBM Bahtera Al Fath Cilaku, PKBM Pasir Parahu Sukaluyu dan Sanggar Kreasi Belajar SKB Ciranjang,” kata Deni yang juga mantan Sekretaris PWI Cianjur ini.

Deni mengaku bersyukur kontingen telah meraih juara terbaik tingkat Jawa Barat. Sebelumnya, kontingen telah mempersiapkan berbagia lomba dengan matang.

” Ini kebanggaan dan anugerah luar biasa bagi Kabupaten Cianjur,” ucapnya.

Baca juga Diduga Proyek Siluman, Ada Apa Dengan SD Islam Mutmainah, Guru-Guru Terkesan Bungkam “Kami Tidak Tahu Pak Terkait Pembangunan”

Deni menjelaskan, prestasi yang diraih merupakan hasil keberhasilan seluruh elemen. “Hasil juara dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Cianjur khususnya pejuang pendidikan kesetaraan,” paparnya.

Untuk tahun depan, tambah Deni, Gema Tunas tingkat Jawa Barat akan dilaksanakan di Kabupaten Cianjur.

“Cianjur tahun depan akan menjadi tuan rumah. Insa Allah kami siap dan akan mempersiapkan segala kegiatan dengan matang,” tutupnya. (**)

Sukabumi,jurnaltipikpr.com,-Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWO-I) Kabupaten Sukabumi kembali menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menggelar acara santunan bagi anak-anak yatim piatu di Kp. Cisalada RT. 004 RW. 002, Desa Wanajaya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jum’at (17/10)2025).

Acara ini dihadiri oleh Pemerintah Desa Wanajaya yang diwakili Kepala Dusun, Jojo dan anak-anak yatim piatu di wilayah Kp. Cisalada.

Ketua DPD IWO I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyampaikan bahwa acara santunan ini digelar dalam rangka memberikan bantuan dan juga dukungan kepada anak-anak yatim piatu. Ia pun berharap melalui kegiatan santuan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kepedulian sosial.

“Alhamdulillah, saat ini kami dari DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi dapat berbagi kepada anak-anak yatim piatu di Lampung Cislada. Semoga kegiatan ini mendapat Ridho dadi Allah SWT,” ujarnya.

Baca juga DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Bagikan Santunan dan Baju Pramuka kepada Anak-Anak Yatim Piatu

Dilokasi yang sama, pemerintah Desa wanajaya yang diwakili oleh Kepala Dusun, jojo, menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPD IWO I Kabupaten Sukabumi atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat Wanajay khususnya kepada anak-anak yatim piatu di kampung cisalada.

“terimakasih kepada DPD IWO I Kabupaten Sukabumi yang sudah memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di wilayah kami, semoga DPD IWO I Kabupaten Sukabumi semakin jaya dan juga penuh keberkahan,” pungkasnya.

Dengan digelaenya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap anak-anak yatim piatu dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Santunan ini merupakan salah satu program DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya bagi anak-anak yatim piatu.

(Rama)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Aliansi Bandung Melawan, sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, aktivis konservasi, kaum muda, dan pejuang warisan Sunda, hari ini, Sabtu, 11 Oktober 2025, menyatakan kecaman keras dan penolakan total terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di bawah Walikota Muhammad Farhan.

Kebijakan ini dinilai tidak bijaksana dalam menyikapi konflik sengketa dan indikasi penggusuran Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo), yang berujung pada penutupan paksa selama dua bulan terakhir.

Aliansi menilai tindakan Walikota yang menyegel dan berupaya mengambil alih Bandung Zoo, yang dikelola oleh Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), merupakan langkah sepihak yang mencederai sejarah dan supremasi hukum.

Baca juga BPKP Soroti Penutupan Kebun Binatang Bandung: Potensi “Ketidaktepatan Fatal” Ancaman Kesejahteraan Satwa

Warisan dan Supremasi Hukum Diabaikan

Didirikan sejak 1933, Bandung Zoo adalah situs kebanggaan dan aset sejarah perjuangan tokoh Sunda, Rd. Ema Bratakoesoema.

“Upaya kriminalisasi terhadap ahli waris keluarga Bratakoesoema kami nilai sebagai upaya mengambil alih kepemilikan Bandung Zoo,” tegas Aliansi.

Perlawanan warga didukung oleh fakta hukum yang kuat: Mahkamah Agung telah memenangkan YMT (versi Bisma Bratakoesoema) dalam perkara kasasi, menolak seluruh tuntutan Pemkot Bandung terkait sewa hingga pengosongan lahan.

Baca juga Listyo Sigit Prabowo dan Desakan Reformasi Polri: “Ikan Busuk, Dimulai dari Kepalanya”

Tindakan penyegelan dan pemasangan police line oleh Pemkot dinilai sebagai pelanggaran supremasi hukum dan kontradiktif terhadap putusan hukum tertinggi di Indonesia.

Krisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pelanggaran HAM

Aliansi menyoroti ironi di mana Kota Bandung dipromosikan sebagai “Kota Kreatif”, namun ruang edukatif dan konservatif rakyat justru disegel.

Kreativitas tanpa penghormatan HAM, menurut Aliansi, hanyalah hiasan semu. Pelanggaran HAM terjadi ketika:

•  Akses warga terputus dari ruang publik.
• Satwa telantar akibat penutupan.
• Pekerja kehilangan penghidupan.
  Kota Bandung menghadapi krisis RTH akut.

Dari kewajiban UU No. 26 Tahun 2007 untuk memiliki minimal 30% RTH (sekitar 5.019 hektar), kota ini baru mencapai 12,56% atau sekitar 2.100 hektar.

Bandung Zoo seluas 14 hektar, bersama Babakan Siliwangi (3,8 hektar), adalah satu-satunya zona hijau pusat kota yang tersisa.

Bandung Zoo: Paru-Paru Kota yang Terancam

Data Aliansi menegaskan fungsi vital Bandung Zoo sebagai penyangga hidup kota:

• Ekosistem: Menyimpan lebih dari 75.000 pohon, banyak yang berumur ratusan tahun.
• Konservasi: Rumah bagi 710 satwa (600 jenis endemik/langka), berfungsi sebagai wahana edukasi keanekaragaman hayati.
• Fungsi Ekologis: Vital sebagai serapan karbon, pendinginan mikroklimat, penyedia air tanah, dan mitigasi bencana banjir.

“Keberlangsungan Bandung Zoo bukan sekadar polemik hukum, melainkan soal keberlanjutan hidup dan keadilan ekologis warga Bandung,” tegas Aliansi.

Baca juga Arief Rosyid Hasan: Prabowo Subianto Sangat Kedepankan Regenerasi Kepemimpinan Anak Muda Demi Kemajuan Bangsa

Konflik dualisme pengelolaan, klaim sepihak, dan intervensi kepentingan oligarki telah mengancam eksistensi benteng terakhir paru-paru kota ini.

Tuntutan Mendesak Aliansi Bandung Melawan

Menyikapi krisis ini, Aliansi mengajukan tuntutan mendesak kepada Pemkot Bandung:

1. Segera buka police line di Bandung Zoo dan kembalikan pengelolaan pada pewaris sah, sesuai putusan Mahkamah Agung.
2. BPKAD dan Pemkot harus berhenti menjadi alat kepentingan oligarki dan akui serta jalankan putusan hukum tertinggi.
3. Seluruh kebijakan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak asasi warga atas ruang hijau, bukan sekadar angka Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4.  Menolak upaya penghilangan hak kelola kolektif warga atas RTH melalui komersialisasi atau privatisasi tersembunyi.

“Bandung Zoo adalah simbol sisa harapan, perlawanan, dan keberlanjutan hidup kota. Jika ruang hijau terakhir ini jatuh ke tangan modal dan politik, sejarah akan mencatat Pemkot Bandung sebagai rezim perampas masa depan cucu-cicit warga kota,” tutup pernyataan Aliansi. (*)

#SAVEBANDUNGZOO #SELAMATKANKEBUNBINATANGBANDUNG #RTHADILUNTUKRAKYAT #BANDUNGNUURANG #MENOLAKBINASA

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ( FORKI ) Kabupaten Sukabumi menggelar acara pelantikan kepengurusan masa priode 2025-2029 yang bertempat di Aula Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perumda AM TJM) Jl. Karang Tengah Cirendeu, Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jum'at (10/10/2025).

Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan hangat kepada pengurus baru FORKI Kabupaten Sukabumi.

Asep Japar menyampaikan, dengan digelarnya pelantikan kepengurusan baru FORKI Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat membawa semangat baru dalam mengembangkan olahraga karate di Kabupaten Sukabumi dan dapat meningkatkan prestasi atlet-atlet karate lokal.

Baca juga Tingkatkan Kualitas Sekolah, 273 Lembaga PKBM Cianjur Menjadi Sasaran Akreditasi

H. Asep Japar pun berharap, FORKI Kabupaten Sukabumi dapat terus meningkatkan prestasi dan membina atlet-atlet muda untuk menjadi generasi penerus olahraga karate di Kabupaten Sukabumi.

“Dengan kepengurusan baru ini semoga dapat meningkatkan prestasi dan membina atlet-atlet muda karate di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

(Rama)

Cianjur, JURNAL TIPIKOR– Sebanyak 273 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kabupaten Cianjur menjadi sasaran akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) .
BAN-PDM adalah sebuah badan mandiri dan profesional yang melaksanakan penilaian terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan.

Ketua Forum PKBM Kabupaten Cianjur, Deni Abdul Kholik mengatakan, akreditasi PKBM meliputi peningkatan mutu dan kelayakan program pendidikan keaksaraan serta pendidikan kesetaraan, pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemenuhan standar nasional pendidikan.

“ Tujuannya adalah untuk mengukur kualitas PKBM agar memenuhi standar minimum, membantu masyarakat memilih lembaga pendidikan yang terpercaya, dan memberikan pengakuan terhadap kualitas program yang dijalankan,” kata Deni.

Baca juga BPKP Soroti Penutupan Kebun Binatang Bandung: Potensi “Ketidaktepatan Fatal” Ancaman Kesejahteraan Satwa

Deni menerangkan, sebelum dilaksanakan akreditasi, terlebih dahulu ada pendampingan akreditasi oleh asesor dan pengawas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora.

Pendampingan dibagi dalam 10 wilayah di Kabupaten Cianjur. “Para kepala sekolah dan operator PKBM didampingi oleh asesor dari mulai penginputan Sispena PDM Dasar, dan Pendidikan Menengah), dan persiapan lainnya,” imbuhnya.

Deni yang juga mantan Sekretaris PWI Cianjur ini menerangkan, banyak manfaat bagi pkbm yang sudah terakreditasi . Bagi masyarakat dapat membantu, terutama anak putus sekolah dan masyarakat usia lanjut, dalam memilih lembaga pendidikan yang terpercaya dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Baca juga Pererat Hubungan Sosial, Pemkot Bandung Gencarkan Program “Bandung Nyaah Ka Indung”

Bagi PKBM dapat memberikan masukan untuk perbaikan kualitas program secara berkelanjutan dan mengukur akseptabilitas program pendidikan yang ditawarkan dan dapat menyelenggarakan ujian PKBM secara mandiri.

“Bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang delapan standar PKBM yang harus diwujudkan dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi,” imbuhnya.

Deni berharap, pkbm yang sudah terakreditasi, ke depan diharapkan pemerintah pusat dan kabupaten dapat memperhatikan PKBM terutama nasib tenaga totor yang belum ada kejelasan statusnya dan bantuan sarana dan prasarana PKBM.

“Melalui akreditasi ini diharapkan pemerintah lebih serius lagi memperhatikan PKBM baik kepada tutor dan lembaga PKBM,” pungkasnya.(**)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Kecelakaan beruntun terjadi di Tanjakan Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa, 7 Oktober 2025, sekitar pukul 09:45 WIB.

Lima kendaraan terlibat dalam kecelakaan tersebut, diantaranya truk, angkot, dan juga minibus, sehingga menyebabkan kemacetan panjang di ruas Jalan Nasional Sukabumi-Bogor.

Polres Sukabumi melalui Kastlantas Polres Sukabumi, Arief Saepul Haris, S.T., menjelaskan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi sesaat setelah mendapatkan laporan segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan mengatur arus lalu lintas. Sistem buka tutup jalur diterapkan untuk memperlancar proses evakuasi dan menjaga keamanan pengguna jalan.

"Saat mendapat laporan, kami langsung ke TKP dan melakukan evakuasi, pengaturan arus lalulintas dengan menerapkan sistem buka tutup," ujarnya.

Baca juga Ratusan Pemuda Pancasila dan Warga Bandung Gelar Aksi Bersih-Bersih Sungai Cikapundung

Lanjut Arief, tidak ada korban jiwa dalam insiden tabrakan beruntun tersebut. Saat ini, kami masih mendalami apa yang menjadi penyebab terjadinya lakalantas beruntun ini.

Arief pun menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk bersabar, tetap tertib, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Saat ini, petugas masih berada di lapangan untuk menangani situasi dan mengembalikan kondisi lalu lintas ke keadaan normal,”pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan sosial dengan membagikan santunan dan Baju Pramuka kepada anak-anak yatim piatu yang bertempat di Kantor DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi, Jln. Pakuwon, Perum Pusaka Bumi Parungkuda, Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Jum'at (03/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial organisasi DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi terhadap anak-anak yatim piatu.

Ketua DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian organisasi wartawan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim piatu.

"Kami dari DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan ini untuk memberikan bantuan dan juga dukungan kepada anak-anak yatim piatu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap anak yatim piatu,"ujarnya.

Baca juga Profile singkat mengenai latar belakang dan tujuan Komunitas Peci Hitam didirikan di Kota Bandung.

Heriyadi pun berharap, dengan digelarnya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak yatim piatu dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepedulian sosial.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., menghadiri acara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sukabumi masa Bhakti 2025-2028, yang bertempat di Gedung Grand Sulanjana, Jln. Selabintana, Warnasari, Kabupaten Sukabumi, Selasa (16/09/25).

Acara diawali dengan Pelantikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa, Oleh Wakil Ketua I DPD KNPI Jawa Barat, H. Budi Muftahudin.

Dalam sambutannya, Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa, mengatakan bahwa jabatan sebagai ketua adalah amanah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan mengedepankan soliditas dan kekompakan antar pengurus.

“Insya Allah, KNPI akan menjadi fasilitator kepemudaan di Kabupaten Sukabumi. Sehingga, pemuda Sukabumi menjadi pemuda hebat dan inspiratif di masa depan,”ucapnya.

Baca juga Yudi Suryadikrama, S.H., Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dari Fraksi PDIP Gelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2025

Sementara itu, Wakil Ketua I DPD KNPI Jabar, H. Budi Muftahudin, menyampaikan bahwa sepertiga penduduk di Jawa Barat merupakan anak muda produktif. Oleh karena itu, KNPI harus bisa berkolaborasi dalam membangun dan mendorong aktivitas pemuda yang Kolaboratif dan Inovatif.

“Selamat kepada pengurus DPD KNPI Kabupaten Sukabumi terpilih, selamat bekerja dan berkontribusi terutama untuk menunjang indek pembangunan pemuda,” katanya.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, S.E., memberikan ucapan selamat kepada pengurus DPD KNPI Kabupaten Sukabumi periode 2025-2028. Andreas pun menegaskan kepada semua harus bisa lebih cermat dan cerdas dalam melihat peluang. Apalagi, Kabupaten Sukabumi memiliki sumber daya alam yang melimpah.

“Kalau cermat dalam melihat peluang, bonus demografi bisa diisi pemuda yang sangat handal,”ungkapnya

Baca juga KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah Terkait Kasus Kuota Haji

Wabup juga menekankan Kedepan harus menguatkan kolaborasi untuk membangun Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul Berbudaya dan Berkah.

Diakhir acara Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menerima Plakat dari DPD KNPI Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yudi Suryadikrama, S.H., menggelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2025 yang bertempat di MD. Mat Laul Hoer, Kp. Lemah Putih Rt. 05 Rw. 06, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Selasa (16/09/2025).

Kegiatan Reses ini dihadiri oleh Kepala Desa Ambarjaya, Eman Sulaeman, beserta jajaran dan juga masyarakat setempat.

Adapun tujuan dari kegiatan reses ini ialah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan juga memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD.

Baca juga Camat Bathin Solapan, Kapolsek, dan Koramil Hadiri Pelantikan Peserta STQ Desa Air Kulim

Yudi Suryadikrama berharap, bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Ambarjaya.

Dalam kegiatan reses ini, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya terkait Pembangunan infrastruktur yang dimana Masyarakat berharap bahwa pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di wilayah Desa Ambarjaya serta Pelayanan kesehatan dan juga Pembuatan BPJS Kesehatan yang masih dirasakan sulit.

Yudi Suryadikrama berjanji akan berusaha mewujudkan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dan juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Desa Ambarjaya. Ia juga berjanji untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Saya akan perjuangkan apa yang sudah menjadi aspirasi masyarakat sampai terwujud,” pungkasnya.

(Rama)

Bandung, JURNAL TIPIKOR— Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat menyatakan dukungan penuhnya terhadap Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang sedang digodok.

RUU ini dianggap sangat vital untuk melindungi lebih dari 38 juta pengguna perangkat digital di Jawa Barat, yang merupakan populasi pengguna digital terbesar di Indonesia.

Kepala Diskominfo Jabar, Mas Adi Komar, menekankan bahwa RUU ini akan menjadi payung hukum yang krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di ruang siber.

“Kita tahu penduduk Jawa Barat itu banyak ya, 1 juta lebih, dan pengguna gadget, pengguna handphone yang kami catat itu kurang lebih ada 38 juta,” ujar Adi Komar setelah uji publik RUU KKS di Gedung Sate, Bandung.

“Jadi ini sangat strategis apabila memang RUU ini segera ditetapkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna media sosial atau pengguna fasilitas-fasilitas lainnya.”

Baca juga Masyarakat Siak Mendesak Perombakan Total PT BSP: “Sapu Bersih Fenomena Gaji Buta dan Nepotisme SDM Kekeluargaan”

Urgensi Perlindungan Siber di Jabar
Dengan populasi digital yang masif, Jawa Barat sangat rentan terhadap berbagai ancaman siber, mulai dari peretasan data pribadi, gangguan layanan publik, hingga kerugian ekonomi yang signifikan.

Menurut Adi Komar, keamanan digital tidak bisa lagi dianggap remeh. RUU KKS diharapkan mampu mengakomodasi berbagai layanan digital dan memperkuat ketahanan siber nasional.

“Dan kita ingin RUU ini juga menyimpul sampai dengan sektor-sektor ya,” tambahnya. “Jadi sektor transportasi, sektor keuangan, sektor administrasi pemerintahan, sampai dengan layanan publik lainnya.”

Uji Publik sebagai Bentuk Partisipasi Publik

Jawa Barat menjadi tuan rumah uji publik RUU KKS, sebuah forum penting untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak.

Baca juga ANGGOTA KODIM WONOSOBO TEWAS SAAT LERAI PERTIKAIAN

Acara ini melibatkan akademisi, perangkat daerah, dan perwakilan TNI, yang diharapkan dapat memperkuat substansi dari calon undang-undang tersebut.

Adi Komar mengungkapkan harapannya agar semua unsur yang diundang dapat memberikan masukan berharga dalam uji publik ini, memastikan bahwa RUU KKS benar-benar komprehensif dan efektif dalam implementasinya.(*)