Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas mempertahankan tuntutannya terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel. Dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Senin (25/5/2026), JPU menuntut Noel dengan pidana penjara selama lima tahun terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sikap keras JPU ini merupakan tanggapan atas nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh tim kuasa hukum Noel maupun Noel sendiri sebelumnya. JPU KPK, Dame Maria Silaban, menilai bahwa seluruh bantahan yang dibangun oleh pihak terdakwa hanyalah asumsi belaka yang tidak memiliki dasar kuat dalam persidangan.

“Di mana alat bukti yang telah diberikan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi-saksi yang mendukung bantahan-bantahan tersebut tidak dihadirkan oleh para penasihat hukum,” ujar Dame saat membacakan repliknya.

Baca juga EKSPANSI PENYIDIKAN KPK: 13 Saksi Dipanggil, Jejak Gratifikasi Sugiri Sancoko Merambah ke Puskesmas hingga RSUD Ponorogo

Menurut JPU, dakwaan dan tuntutan yang disusun telah melalui proses verifikasi ketat berdasarkan bukti sah yang hadir di pengadilan, meliputi keterangan saksi, dokumen surat, serta bukti elektronik. Karena ketidakmampuan pihak pembela mematahkan analisis yuridis JPU dengan bukti konkret, jaksa meminta majelis hakim untuk mengesampingkan pledoi tersebut dan menerima tuntutan sebagaimana dibacakan pada sidang sebelumnya, 18 Mei 2026.

Selain hukuman penjara lima tahun, Noel juga dituntut membayar denda sebesar Rp250 juta dengan subsider 90 hari penjara, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp4,43 miliar dengan subsider dua tahun penjara.

Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi K3 dengan total nilai mencapai Rp6,52 miliar, serta menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Wamenaker. Gratifikasi tersebut diduga berupa uang tunai senilai Rp3,36 miliar dan satu unit sepeda motor mewah Ducati Scrambler berwarna biru dongker, yang diterima dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan serta pihak swasta.

Baca juga BPKP Dorong Evaluasi Mekanisme Verifikasi Pokir demi Kepastian Hukum dan Ketertiban Administrasi di Kota Cimahi

Kasus ini tidak hanya menyeret Noel, tetapi juga melibatkan sepuluh terdakwa lainnya yang diduga menjadi bagian dari sindikat pemerasan tersebut. Mereka adalah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Tuntutan bagi para rekan Noel bervariasi, mulai dari tiga tahun hingga tujuh tahun penjara. Hery Sutanto mendapat tuntutan terberat di antara para rekan kerjanya, yaitu tujuh tahun penjara, sementara Irvian Bobby Mahendro Putro dituntut enam tahun penjara. Sebagian besar terdakwa lainnya, termasuk Subhan, Gerry, Sekarsari, Anitasari, dan Supriadi, masing-masing dituntut lima tahun enam bulan penjara.

Nilai uang pengganti yang dituntut terhadap para terdakwa lain juga sangat fantastis, mencerminkan besarnya aliran dana ilegal yang berhasil dilacak KPK. Irvian Bobby Mahendro Putro misalnya, dituntut membayar uang pengganti hingga Rp60,32 miliar, diikuti oleh Sekarsari Kartika Putri sebesar Rp42,67 miliar, dan Supriadi sebesar Rp19,81 miliar.

Modus operandi yang terungkap menunjukkan adanya praktik pungli sistematis di mana para pemohon sertifikasi K3 dipaksa membayar sejumlah uang agar proses lisensi mereka berjalan lancar. Noel sendiri diduga mendapatkan keuntungan pribadi sebesar Rp70 juta dari skema pemerasan tersebut, di luar gratifikasi besar yang ia terima secara terpisah.

Dengan ditahannya sikap JPU yang tidak bergeser sedikit pun dari tuntutan awal, bola kini sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Putusan yang akan dijatuhkan nantinya menjadi penentu apakah eks pejabat tinggi negara tersebut akan menghadapi jeruji besi selama lima tahun atau mendapatkan keringanan hukuman. Sidang putusan dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat.

(Azi)

KARAWANG, JURNAL TIPIKOR – Gelombang kemarahan kembali menghantam dunia pendidikan Karawang. Kali ini, sorotan tajam ditujukan kepada SMPN 1 Jatisari setelah salah seorang anggota komite sekolah, Salya, diduga melontarkan pernyataan yang sangat merendahkan martabat almarhum Amri Malau, seorang wartawan senior, dengan label provokatif “wartawan tidak jelas”.

Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik, namun dianggap sebagai serangan pribadi yang tidak berdasar. Salya dilaporkan mempertanyakan legitimasi Amri Malau baik sebagai wartawan maupun aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta menuding adanya ketiadaan karya tulis yang dapat dibuktikan. Tuduhan tanpa data valid terhadap sosok yang telah meninggal dunia ini sontak memicu indignasi luas dari berbagai kalangan, khususnya komunitas jurnalis yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran etika berat dan hilangnya rasa kemanusiaan.

Di tengah memanasnya situasi, respons dari pihak institusi pendidikan justru menambah bahan bakar kekecewaan publik. Kepala SMPN 1 Jatisari, Tony Andika Aryawan, ketika dimintai tanggapannya, memilih sikap defensif dengan menyatakan, “Kepala sekolah tidak bertanggung jawab atas pernyataan komite.”

Baca juga BONGKAR SKANDAL POKIR “TANAH ORANG LAIN”: BPKP DESAK AGUNG ROHANA SHODIQ JELASKAN INDIKASI MALADMINISTRASI & POTENSI PIDANA

Pernyataan lepas tangan tersebut dinilai banyak pihak sebagai bentuk abdicatio responsibility (pelepasan tanggung jawab) yang tidak lazim dalam tata kelola lembaga pendidikan. Komite sekolah, sebagai mitra strategis yang melekat pada institusi, secara moral dan reputasional turut membawa nama baik sekolah. Sikap kepala sekolah yang seolah-olah ingin membersihkan diri dari kontroversi yang melibatkan mitranya sendiri justru dinilai arogan dan tidak mendidik.

Menanggapi hinaan terhadap mendiang rekannya, Pimpinan Redaksi Sinar Suryanews, Wattanasin Navretta, menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa ucapan Salya mencerminkan krisis empati dan degradasi moral.

“Sesama manusia seharusnya memiliki empati, apalagi terhadap orang yang sudah meninggal. Pernyataan seperti itu sangat disayangkan,” tegas Wattanasin.

Baca juga SIKAP TEGAS DPRD SIAK: LAHAN WARISAN KESULTANAN SIAK DIUBAH JADI “BALAI KAYANG SQUARE”, RAKYAT MENOLAK!

Ia mengingatkan publik bahwa almarhum Amri Malau bukanlah sosok sembarangan. Selama puluhan tahun, Amri telah mendedikasikan hidupnya untuk jurnalisme, menjadi pilar penting dalam perjalanan media Sinar Suryanews, dan berkontribusi nyata dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Mengabaikan jejak perjuangan dan pengorbanan seorang veteran pers dengan sebutan pejorative adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Almarhum adalah wartawan senior yang telah lama berkarya. Hingga hari ini, kerja keras dan pengorbanan beliau masih menjadi bagian dari perjalanan media kami untuk terus berkarya dan menyampaikan informasi kepada publik,” imbuhnya.

Tekanan kini semakin kuat mengarah pada pihak SMPN 1 Jatisari dan anggota komitenya. Wattanasin memberikan ultimatum tegas: waktu 2 x 24 jam bagi Salya untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga almarhum dan seluruh insan pers. Lebih dari itu, ia mendesak Kepala Sekolah Tony Andika Aryawan untuk tidak lagi bersikap pasif.

“Lembaga pendidikan semestinya menjadi contoh dalam menjaga etika dan moral. Karena itu, kami berharap persoalan ini dapat disikapi secara bijaksana dan bertanggung jawab,” pungkas Wattanasin.

Publik kini menanti apakah pihak sekolah akan tetap bersikap dingin atau akhirnya menunjukkan integritas dengan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan polemik ini. Jika dibiarkan, noda etik ini berpotensi merusak kredibilitas SMPN 1 Jatisari sebagai tempat yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai luhur, hormat-menghormati, dan kebenaran. (Tim)

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Camat Cisolok, Okih Pazri Assidiq, S.Ag.,KP., angkat bicara saat dikonfirmasi awak media jurnaltipikor.com terkait kondisi Kepala Desa yang juga merangkap sebagai Ketua P2SP pada proyek revitalisasi SMP 3 Cisolok senilai Rp 1,14 miliar, yang dinilai sulit dihubungi saat dimintai konfirmasi.

Saat didatangi ke kantor desa, kepala desa yang juga menjabat sebagai Ketua P2SP tidak berada di tempat. Pesan melalui WhatsApp dan panggilan telepon juga belum mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Menanggapi hal tersebut, Camat Cisolok, Okih Pazri Assidiq, S.Ag.,KP., mengatakan, terkait pelaksanaan program revitalisasi SMP PGRI 3 Cisolok yang bersumber dari program pemerintah pusat dan dilaksanakan secara swakelola, pada prinsipnya kami di Kecamatan Cisolok mendukung penuh setiap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan sarana pelayanan masyarakat.

Baca juga Kades Sukarame Selaku Ketua P2SP Bungkam Saat Dikonfirmasi Terkait Pelaksanaan Proyek Revitalisasi SMP PGRI 3 Cisolok Senilai Rp 1,14 Miliar, Ada Apa ?

Namun demikian, kami juga memandang bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Komunikasi yang baik kepada masyarakat maupun rekan-rekan media juga menjadi bagian penting dalam menjaga keterbukaan informasi publik agar tidak menimbulkan persepsi yang beragam di tengah masyarakat.

Okih menjelaskan, terkait adanya pemberitaan dan pertanyaan kepada Ketua Panitia Pelaksana yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukarame, kami menghormati proses klarifikasi yang sedang berjalan. Tentunya, kami berharap pihak pelaksana kegiatan dapat memberikan penjelasan yang proporsional dan terbuka sesuai kewenangan dan data yang dimiliki, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi utuh dan berimbang.

“Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan, kami mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam proyek dapat memberikan klarifikasi yang jelas kepada rekan-rekan wartawan dan masyarakat,” ujar Camat.

Baca juga BONGKAR SKANDAL POKIR “TANAH ORANG LAIN”: BPKP DESAK AGUNG ROHANA SHODIQ JELASKAN INDIKASI MALADMINISTRASI & POTENSI PIDANA

Okih menegaskan, bahwa Kecamatan Cisolok sendiri terus mendorong agar seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap aturan, serta menjaga kondusivitas bersama.

“Apabila terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi, tentu terdapat mekanisme dan instansi teknis yang berwenang untuk melakukan pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan,” ucapnya.

Okih pun mengajak semua pihak, baik pelaksana kegiatan, masyarakat, maupun media, untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta mengutamakan penyampaian informasi yang objektif dan membangun demi kemajuan pendidikan dan pembangunan di Kecamatan Cisolok.

“Mari kita jaga bersama suasana yang kondusif demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sukabumi khususnya di Kecamatan Cisolok,” pungkasnya.

(Rama)

KOTA CIMAHİ, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) melalui Ketua Umumnya, A. Tarmizi, secara resmi menyoroti dan mendesak evaluasi tegas atas dugaan maladministrasi serius dalam penyaluran dana Program Khusus (Pokir) oleh Anggota DPRD Kota Cimahi, Agung Rohana Shodiq, S.H., LL.M. (Fraksi Golkar-PAN).

Sorotan ini merespons temuan fakta di lapangan terkait pelaksanaan program “Kurtilahu” (Bedah Rumah) untuk warga bernama Rosmayanti di Blok Nyontrol, RT 05 RW 03, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Fakta mencengangkan terungkap: bantuan negara tersebut dieksekusi di atas tanah yang secara legalitas sertifikat (SHM) masih tercatat atas nama Turgandi, tanpa adanya dokumen peralihan hak atau izin tertulis yang sah dari pemilik asli kepada penerima bantuan.

A. Tarmizi: “Ini Bukan Sekadar Salah Admin, Ini Pelanggaran Substansi Hukum”

Dalam keterangannya, A. Tarmizi menegaskan bahwa dalih “hanya mengusulkan” yang dilontarkan oleh pihak Agung Rohana Shodiq tidak dapat diterima sebagai pembenaran atas kelalaian fatal dalam verifikasi data.

“Anggota dewan bukanlah sekadar ‘tukang pos’ yang meneruskan amplop usulan. Mereka adalah filter pertama anggaran rakyat. Ketika seorang legislator bergelar hukum merekomendasikan bantuan di atas tanah sengketa atau tanah orang lain tanpa verifikasi kepemilikan, itu adalah indikasi kuat maladministrasi dan kelalaian profesional,” tegas A. Tarmizi.

Tarmizi menambahkan, jika dibiarkan, praktik ini akan membuka keran penyimpangan anggaran yang lebih besar. “Uang APBD digunakan untuk memperbaiki bangunan di tanah yang bukan milik penerimanya? Ini preseden buruk. Jika besok ada gugatan dari pemilik sah (Turgandi), siapa yang bertanggung jawab? Negara yang rugi, rakyat yang dirugikan, dan integritas dewan yang hancur.”

Baca Juga Soroti Tertib Administrasi Bantuan Bedah Rumah, DPRD Cimahi Diminta Transparan dalam Verifikasi Data Penerima

Indikasi Pidana & Perdata: Dalih “Damai Keluarga” Tidak Menghapus Dosa Negara

Menanggapi isu bahwa pihak pemilik tanah (Turgandi) dan penerima bantuan (Rosmayanti) telah melakukan pendekatan kekeluargaan, BPKP melalui A. Tarmizi memberikan peringatan keras:

1. Aspek Pidana Tetap Mengancam: Perdamaian antar-warga tidak menghapus unsur pidana jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen dalam proses pengajuan Pokir (misalnya: melampirkan SHM palsu atau surat keterangan tidak benar). Tindak pidana terhadap integritas dokumen negara adalah kejahatan publik yang tidak bisa “di-damai-kan” secara privat.
2. Maladministrasi Tetap Ada: Kesalahan prosedur verifikasi oleh Panitia Reses dan eksekutif (DPKP) tetap merupakan pelanggaran disiplin penyelenggara negara. Perdamaian warga tidak membatalkan fakta bahwa anggaran negara telah dialirkan melalui pintu yang salah.
3. Risiko Gugatan Perdata Masa Depan: Tanpa akta notariil atau surat hibah/izin pakai yang sah, status penguasaan tanah tetap rentan. “Damai lisan” hari ini bisa menjadi sengketa mahal di masa depan, yang pada akhirnya akan menyeret nama baik institusi dewan sebagai pihak yang memfasilitasi konflik.

Tuntutan BPKP: Evaluasi Total & Transparansi Data

Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menuntut langkah konkret berikut:

1. Evaluasi Mendalam oleh DPRD Kota Cimahi: Membentuk panitia ad-hoc atau bekerja sama dengan Inspektorat Daerah untuk mengaudit seluruh usulan Pokir Agung Rohana Shodiq dan fraksinya, khususnya terkait validitas legalitas objek bantuan (tanah/bangunan).
2. Klarifikasi Publik: Agung Rohana Shodiq wajib menjelaskan secara terbuka mengapa usulan dengan cacat administrasi mendasar (tanpa bukti peralihan hak) bisa lolos dari filter Panitia Lokal Reses.
3. Penegakan Hukum: Jika ditemukan unsur pemalsuan dokumen atau rekayasa data untuk meloloskan usulan, BPKP mendesak aparat penegak hukum (Polri/Kejaksaan) untuk bertindak tegas sesuai Pasal 263/264 KUHP (Pemalsuan Surat) dan UU Prp No. 51 Tahun 1960.
4. Perbaikan SOP: Pemkot Cimahi dan DPRD harus segera merevisi SOP Pengusulan Pokir dengan mewajibkan lampiran bukti kepemilikan tanah yang clear-and-clean (SHM + KTP pemilik + Surat Izin/Peralihan Hak) sebelum disetujui.

Baca juga Kades Sukarame Selaku Ketua P2SP Bungkam Saat Dikonfirmasi Terkait Pelaksanaan Proyek Revitalisasi SMP PGRI 3 Cisolok Senilai Rp 1,14 Miliar, Ada Apa ?

Penutup: Stop Politik “Cuci Tangan”

A. Tarmizi menutup pernyataannya dengan pesan tajam: “Jangan jadikan rakyat kecil sebagai tameng kegagalan pengawasan dewan. Jika anggota dewan tidak mampu membedakan tanah milik sendiri dan tanah orang lain dalam usulannya, maka rakyat berhak mempertanyakan kompetensi dan integritasnya. Pokir harus bersih dari noda sengketa tanah dan maladministrasi.”

BPKP akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap menempuh jalur hukum serta advokasi kebijakan jika tidak ada tindak lanjut serius dari instansi terkait.

(Tim Jurnal Tipikor)

BPKPSorotiPokir #StopMaladministrasi #CimahiBersih #AgungRohanaShodiq #TertibAgraria #PengawasanAnggaran

Sukabumi, JURNAL TIPIKOR -Pelaksanaan proyek revitalisasi SMP PGRI 3 Cisolok menelan anggaran sebesar Rp 1,14 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Diduga, pelaksanaan proyek tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan.

Informasi yang terpampang dari papan proyek menerangkan, proyek tersebut berupa bantuan pemerintah program revitalisasi satuan Pendidikan yang bersumber dari anggaran APBN 2026 dengan nilai Rp. 1.149.127.000 untuk pembangunan dan rehabilitasi satuan pendidikan.

Adapun temuan tersebut muncul setelah tim awak media melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek, pada Selasa (19/05/2026). Awak media melihat beberapa pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan standar pelaksanaan, serta minimnya penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja yang merupakan bagian dari K3.

Baca juga Rotasi Jabatan di Polres Sukabumi, Kapolres Tegaskan Profesionalisme dalam Bertugas

Upaya konfirmasi kepada Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) saat dilokasi belum membuahkan hasil Ketua P2SP sedang tidak ada di lokasi proyek.

Awak media pun mencoba mengonfirmasi melalui sambungan Chat Whatsapp dan juga tlp namun Ketua P2SP tidak kunjung merespon.

Proyek revitalisasi SMP PGRI 3 Cisolok merupakan program untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Anggaran sebesar Rp 1,14 miliar bersumber dari dana pemerintah pusat.

Seyogyanya, pekerjaan yang didanai dari anggaran pemerintah pusat tersebut dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi dan mengutamakan keselamatan pekerja serta siswa.

Baca juga Puncak Hari Nelayan Palabuhanratu Ke-66, Bupati “Mari Kita Jaga Laut Dan Lestarikan Budaya Untuk Generasi Penerus”

Publik meminta dinas terkait dan tim pengawas untuk segera turun ke lapangan melakukan pengecekan administrasi maupun teknis. Tujuannya, memastikan dana Rp 1,14 miliar digunakan sesuai peruntukan dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua P2SP yang menjabat sebagai Kades Sukarame belum juga memberikan tanggapan terkait dugaan ketidaksesuaian spek dan pengabaian K3 tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan Ketua P2SP yang terkesan bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait program pemerintah pusat.

(Rama)

SERANG, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melanjutkan kajian mendalam terkait potensi risiko korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada tahun 2026 ini, fokus utama kajian tersebut diarahkan pada aspek penganggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, dalam media briefing yang digelar di Serang, Banten, pada Rabu (20/5/2026).

Aminudin menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif KPK dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah. “Pada tahun 2026, kajian kami berfokus dari sisi penganggaran. Kami ingin memastikan bahwa alokasi dana untuk program MBG dikelola secara tepat sasaran, efisien, dan bebas dari kebocoran atau penyalahgunaan,” ujar Aminudin.

Baca juga Soroti Tertib Administrasi Bantuan Bedah Rumah, DPRD Cimahi Diminta Transparan dalam Verifikasi Data Penerima

KPK menilai bahwa pengawasan terhadap mekanisme penganggaran menjadi kunci penting dalam mencegah praktik korupsi sejak dini. Dengan memantau aliran dana dan struktur biaya dalam program MBG, KPK berharap dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistem yang dapat memperkuat integritas penyelenggaraan program tersebut.

KPK juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, untuk bersinergi membangun sistem pengawasan yang kuat. Transparansi dalam pengadaan, distribusi, serta pelaporan realisasi anggaran menjadi poin krusial yang akan terus dipantau oleh institusi antirasuah ini.

Hingga saat ini, KPK terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan data dan menganalisis potensi kerentanan dalam implementasi program MBG di berbagai daerah. Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menyempurnakan tata kelola program demi kepentingan rakyat.

(Red)

Cimahi, JURNAL TIPIKOR – Program Pokok Pikiran Rakyat (Pokir) berupa bantuan bedah rumah (Kurtilahu) yang diusulkan oleh anggota dewan kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini, sorotan tertuju pada usulan bantuan atas nama Rosmayanti di Blok Nyontrol, RT 05 RW 03, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, yang direkomendasikan oleh Agung Rohana Shodiq, S.H., LL.M., anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Golkar-PAN.

Masyarakat dan pengamat tata kelola pemerintahan menyayangkan adanya indikasi ketidaksesuaian data administratif dalam proses pengajuan tersebut. Berdasarkan penelusuran awal, sertifikat hak milik (SHM) tanah lokasi bangunan masih tercatat atas nama Turgandi, bukan atas nama penerima bantuan, Rosmayanti. Hal ini memicu pertanyaan mengenai surat pelimpahan hak atau persetujuan tertulis dari pemilik sah tanah sebelum bantuan disetujui.

“Prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi sangat penting dalam penyaluran bantuan negara agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari,” ungkap Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A.Tarmizi

Ia menekankan bahwa tanpa kejelasan status kepemilikan atau peralihan hak, bantuan tersebut berpotensi dianggap tidak tepat sasaran atau bahkan melanggar ketentuan pertanahan.

Menanggapi hal tersebut, tim dari Agung Rohana Shodiq memberikan klarifikasi. Dalam pernyataannya, Agung menegaskan bahwa peran anggota dewan terbatas pada penyampaian aspirasi masyarakat hasil reses. “Anggota Dewan hanya sebatas menyampaikan usulan hasil reses dari masyarakat. Masalah proses verifikasi lapangan, eksekusi, serta disetujui atau tidaknya usulan tersebut, sudah menjadi domain eksekutif atau Pemkot Cimahi,” jelas Agung.

Agung menambahkan, pihaknya tidak memiliki intervensi terhadap keputusan akhir dinas terkait. Ia mengajak masyarakat untuk mengonfirmasi langsung ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKP) Kota Cimahi atau kepada penerima bantuan jika memiliki keraguan.

Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pemangku kepentingan untuk memperkuat mekanisme verifikasi data sebelum realisasi bantuan, guna memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi pertanahan yang berlaku.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Batas antara kepedulian keluarga dan campur tangan yang mematikan ternyata sangat tipis. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung resmi menjerat tersangka berinisial CM dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atas kasus tewasnya Nanda Tritami, yang tak lain adalah adik iparnya sendiri. Ancaman hukuman penjara seumur hidup kini menghantui pelaku, sebuah konsekuensi berat atas aksi brutal yang dipicu oleh rasa tersinggung akibat urusan rumah tangga.

Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, menegaskan bahwa penyidikan telah menemukan unsur perencanaan yang kuat dalam kasus ini. Bukan sekadar emosi sesaat, melainkan niat dingin untuk menghabisi nyawa korban.

“Ada unsur perencanaannya kami lihat di sini. Penyidik menerapkan pasal berencana karena pelaku sudah menyiapkan diri dengan niat spesifik untuk menghabisi nyawa korban,” tegas AKBP Anton di Mapolrestabes Bandung, Jumat (15/5).

Baca juga DARURAT “VIRUS X” ATAU DARURAT PASAL KARET? Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan: Jangan Sampai Mencret Jadi Alasan Lockdown

Selain Pasal 340 KUHP, tersangka juga dijerat dengan subsider Pasal 339 KUHP dan Pasal 338 KUHP. Langkah hukum ini diambil setelah penyelidikan mengungkap motif gelap di balik tragedi tersebut: kecemburuan sosial dalam lingkup keluarga. Pelaku, yang telah menikah selama lima tahun, merasa terganggu oleh kehadiran Nanda yang dianggap terlalu ikut campur dalam rumah tangganya, termasuk dugaan upaya korban menghalangi pelaku bertemu dengan anaknya.

Puncak kemarahan itu meletus pada Sabtu, 9 Mei 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. Pelaku secara aktif mencari keberadaan Nanda hingga akhirnya bertemu. Pertemuannya bukan untuk berdialog, melainkan untuk eksekusi.

“Saat bertemu, keduanya terlibat percekcokan yang berujung aksi penusukan di dalam mobil korban,” ujar Anton.

Yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah fakta bahwa pelaku datang dengan “persiapan tempur”. Ia membawa senjata tajam sebelum menemui korban, sebuah indikator jelas bahwa kekerasan bukanlah impuls spontan, melainkan skenario yang telah disusun.

“Dia sudah membawa alat-alat yang memang dia niatkan untuk melakukan kekerasan kepada korban,” tambah Anton.

Baca juga Sempat Viral Mencemari Lingkungan, BGN Suspend SPPG Cikidang Cikidang Di Sukabumi

Hasil autopsi forensik menggambarkan kebrutalan serangan tersebut. Tubuh Nanda ditemukan dengan delapan luka tusukan di berbagai bagian vital. Namun, satu tusukan di bagian dada menjadi penyebab kematian langsung, saat mata pisau menembus paru-paru korban.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat bahwa konflik domestik, jika dibiarkan membusuk dan dikelola dengan amarah serta senjata, dapat berakhir dengan tragedi irreversible. Polrestabes Bandung berkomitmen penuh untuk menuntaskan proses hukum ini hingga tuntas, memastikan bahwa keadilan bagi Nanda Tritami tidak hanya sekadar wacana, tetapi realitas hukum yang tegak.

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Dalam sebuah pengakuan yang terlambat namun dramatis, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akhirnya membuka mata publik: hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online (judol). Angka ini termasuk 80.000 balita dan anak di bawah 10 tahun—usia di mana mereka seharusnya masih bingung membedakan antara Cocomelon dan kenyataan pahit bahwa ayah mereka baru saja kehilangan uang sekolah karena slot gacor.

Dalam acara bertema “Gaspol Tolak Judol” di Medan, Rabu (13/5), Menkomdigi menyebut fenomena ini sebagai “alarm serius.” Namun, bagi banyak keluarga yang sudah kehabisan alarm karena disita bank, pernyataan ini terasa seperti sirine ambulans yang datang setelah pasien meninggal dunia.

Scam Berkedok Hiburan

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi,” tegas Meutya. Sebuah penemuan ilmiah yang menakjubkan, mengingat algoritma judi online memang dirancang oleh matematikawan jahat untuk memastikan bandar tetap kaya sementara pemain menjual ginjal secara cicilan.

Meutya menekankan bahwa pemberantasan tidak cukup hanya dengan takedown situs atau pemutusan akses. “Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini,” ujarnya. Faktanya, masyarakat sudah tahu. Mereka tahu sejak iklan judol menyapa mereka lebih sering daripada ucapan selamat ulang tahun dari ibu kandung sendiri. Iklan-iklan tersebut muncul di Instagram, TikTok, dan YouTube dengan agresivitas yang membuat spam email terlihat sopan.

Baca juga Transformasi TNI Angkatan Darat: Dari Kekuatan Tempur Menuju Kekuatan Strategis Nasional di Era Ketidakpastian Global

Keluarga Hancur, Literasi Digital Jadi Tameng Tipis?

Menkomdigi menyoroti dampak destruktif judol terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Kami mendengar banyak cerita pilu,” kata Meutya. Cerita pilu itu bukan lagi fiksi; itu adalah realitas harian di mana gaji bulanan lenyap dalam hitungan detik karena godaan “maxwin” yang sebenarnya adalah “max-minus”.

Solusi yang ditawarkan? Literasi digital dan peran serta orang tua. “Jadilah benteng utama di rumah,” ajak Meutya kepada para ibu dan keluarga.

Namun, pertanyaan kritis mengemuka: Bagaimana menjadi benteng ketika serangan udara berupa iklan judol datang dari segala arah, didukung oleh algoritma media sosial yang lebih mengenal kecanduan pengguna daripada psikolog mereka sendiri? Apakah literasi digital cukup kuat menahan gempuran dopamin instan yang dijual oleh platform digital global yang enggan bersikap tegas?

Baca juga GUNCANGKAN DUNIA PENDIDIKAN: Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara & Ganti Rugi Triliunan Rupiah dalam Skandal Korupsi Chromebook

Kolaborasi Lintas Sektor atau Sekadar Pindah Tanggung Jawab?

Meutya mengakui bahwa Kemkomdigi tidak bisa berjalan sendiri. Ia meminta dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan platform digital. “Kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul,” akunya.

Ini adalah pengakuan implisit bahwa selama ini, pendekatan yang ada bersifat reaktif, bukan preventif. Situs diblokir, tapi akar masalahnya—yaitu kemudahan akses, promosi terselubung, dan lemahnya penegakan hukum terhadap aktor intelektual—masih dibiarkan tumbuh subur seperti jamur di musim hujan.

Satire Realitas

Di tengah seruan “Tolak Judol, Jauhi Judol,” ironi terbesar tetap ada: Platform digital yang sama yang diminta Menkomdigi untuk membersihkan konten judol, adalah pihak yang paling diuntungkan dari lalu lintas data dan iklan yang dihasilkan oleh industri ini. Selama profit masih lebih suci daripada moral, anak-anak Indonesia akan tetap menjadi target empuk.

200.000 anak bukan sekadar statistik. Mereka adalah korban dari ekosistem digital yang membiarkan predator berkeliaran bebas di halaman depan rumah mereka. Seruan pemerintah untuk “menjadi garda edukasi” adalah langkah awal, tetapi tanpa tindakan tegas terhadap sumber pendapatan bandar dan kelalaian platform digital, seruan itu hanyalah teriakan di tengah badai algoritma.

Pesan untuk para orang tua: Awasi anak Anda. Tapi jangan lupa, awasi juga iklan di ponsel Anda, karena seringkali, pintu masuk judol bukan berasal dari rasa ingin tahu anak, melainkan dari jari orang dewasa yang lelah mencari jalan pintas menuju kekayaan instan.

(Redaksi)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– GUNCANGKAN DUNIA PENDIDIKAN: Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara & Ganti Rugi Triliunan Rupiah dalam Skandal Korupsi Chromebook

Jakarta, 13 Mei 2026 – Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat hari ini mencatat sejarah kelam bagi dunia pendidikan Indonesia. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung resmi menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, dengan hukuman pidana penjara selama 18 tahun.

Tuntutan berat ini dijatuhkan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2,18 triliun.

Baca juga GEMPITA DI JABAR! Gubernur Dedi Mulyadi Gebrak Pajak Kendaraan: Dihapus Total, Diganti Sistem Jalan Berbayar – “Yang Pakai Bayar, Yang Nggak Pakai Gratis

Tuntutan Berat: Penjara, Denda, dan Uang Pengganti Fantastis

Dalam pembacaan surat tuntutan setebal 1.597 halaman, JPU Kejaksaan Agung, Roy Riady, menyatakan Nadiem bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selain ancaman 18 tahun penjara, Nadiem juga dihadapkan pada sanksi finansial yang mencengangkan:

1. Pidana Denda: Rp1 miliar, dengan subsider 190 hari penjara jika tidak dibayar.
2. Uang Pengganti: Pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar.
3. Kerugian Negara Lainnya: Tuntutan pengembalian kerugian negara sebesar Rp4,87 triliun dengan subsider 9 tahun penjara.

Nadiem didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga KPK Beberkan Harta Prabowo Capai Rp2,06 Triliun di LHKPN 2025: Teladan Transparansi Pejabat Publik

Pengkhianatan Terhadap Sektor Strategis Bangsa

JPU menekankan bahwa perbuatan Nadiem bukan sekadar kejahatan ekonomi, melainkan pengkhianatan terhadap sektor strategis pembangunan bangsa. “Perbuatan terdakwa dilakukan di bidang pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas, namun justru mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia,” tegas JPU dalam sidang.

Jaksa menilai Nadiem mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, dasar, dan menengah demi keuntungan pribadi. Hal ini tercermin dari peningkatan harta kekayaan Nadiem yang tidak seimbang dengan penghasilan sahnya, termasuk perolehan harta berupa surat berharga senilai Rp5,59 triliun dalam LHKPN 2022.

Modus Operandi dan Keterlibatan Pihak Lain

Kasus ini mengungkap aliran dana dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB), yang sebagian besar dananya berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS. Nadiem diduga menerima suap sebesar Rp809,59 miliar melalui PT Gojek Indonesia. Ini

Nadiem didakwa berkolusi dengan tiga terdakwa lain yang sedang menjalani persidangan terpisah, yakni Ibrahim Arief (Ibam), Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan yang masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). JPU mencatat keterangan berbelit-belit yang disampaikan Nadiem di persidangan sebagai faktor pemberat, selain besarnya kerugian negara dan dampak negatif terhadap program digitalisasi pendidikan.

Baca juga Mengabdi dengan Hati, H. Lili Suherman Siap Lanjutkan Kepemimpinan Tiga Periode di Desa Kalangsurya

Satu-satunya faktor meringankan yang dipertimbangkan pengadilan adalah status Nadiem yang belum pernah dihukum sebelumnya. Saat ini, Nadiem menjalani status tahanan rumah setelah permohonannya dikabulkan hakim dengan pertimbangan kesehatan.

Sidang putusan diperkirakan akan digelar dalam waktu dekat. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara tentang integritas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Tentang Kasus:
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK berupa laptop Chromebook dan CDM di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

Catatan: Rilis ini disusun berdasarkan data sidang tuntutan pada 13 Mei 2026. Segala perkembangan hukum lebih lanjut akan mengikuti putusan pengadilan.(*)