Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Sebuah temuan mengejutkan kembali mengguncang tata kelola anggaran di Jawa Barat. Hasil kajian mendalam berbasis forensic auditing terhadap proyek operasional di kawasan Rumah Dinas Rancabentang mengungkap indikasi kuat adanya tindakan fraud (kecurangan) berjamaah. Praktik ini diduga melibatkan pelanggaran sistematis terhadap enam asas fundamental pengelolaan APBD, dengan total kerugian negara yang membengkak hingga Rp 2.354.941.584 (Rp 2,354 Miliar).

Temuan ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan pola rekayasa yang terstruktur untuk mengelabui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kontradiksi Administrasi: Bukti Awal Rekayasa KAK

Analisis data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) menemukan anomali yang mencolok dari dua paket pekerjaan yang saling terkait namun dipisahkan secara artifisial:

1. Paket Konstruksi: “Rangka Atap Lapangan Tenis Rancabentang – Rumah Dinas” dengan pagu Rp 2.256.641.584, menggunakan metode E-Purchasing dengan klaim “Aspek Sosial: Ya”.
2. Paket Pengawasan: “Jasa Konsultansi Pengawasan Lapangan Tenis Rancabentang – Rumah Dinas” dengan pagu Rp 98.300.000, menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan klaim “Aspek Sosial: Tidak”.

Para ahli forensik anggaran menyoroti kontradiksi fatal ini. “Bagaimana mungkin sebuah proyek fisik mengklaim memiliki aspek sosial untuk kepentingan publik, sementara pengawasnya menyatakan proyek tersebut tidak memiliki aspek sosial? Ini adalah bukti nyata manipulasi Kerangka Acuan Kerja (KAK) agar paket-paket tersebut lolos verifikasi tanpa scrutiny yang ketat,” ujar R. Wempi Syamkarya, salah satu anggota tim kajian independen.

Baca juga GUGUR! Kasus Korupsi Dr. Erwin dan Rendiana Awangga Kandas di Tengah Jalan, Kejaksaan Nyatakan “Bukti Tak Cukup” Meski Sempat Jadi Tersangka

Enam Lapisan Pelanggaran Hukum: Dari Mark-Up Gila-gilaan hingga Kebohongan Publik

Kajian hukum dan teknis sipil mengupas tuntas enam lapisan pelanggaran berat yang menjadikan proyek ini sebagai kasus potensial Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):

1. Fraud Splitting: Pecah Paket untuk Hindari Tender Terbuka
Pemisahan paket konstruksi dan pengawasan diduga sengaja dirancang untuk menghindari lelang terbuka yang transparan. Melanggar Pasal 38 Perpres No. 16/2018, pemecahan pekerjaan yang merupakan satu kesatuan utuh ini memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

2. Mark-Up Sistemis Hingga 206%: Perampokan Anggaran Negara
Berdasarkan standar International Tennis Federation (ITF), luas lapangan tenis standar adalah 669 m² (dibulatkan 670 m²). Audit harga pasar tahun 2025/2026 untuk material rangka baja WF, pipa, spandek 0,35 mm, dan jasa pasang berkisar antara Rp 950 ribu – Rp 1,1 juta per m².
* Harga Wajar: 670 m² x Rp 1,1 juta = Rp 737 Juta.
* Pagu Anggaran Pemprov: Rp 2,256 Miliar.
* Dugaan Mark-Up: Rp 1,519 Miliar (Pembengkakan 206%).

Selisih fantastis ini mengindikasikan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi lain, yang berpotensi melanggar Pasal 2 UU Tipikor.

3. Kebohongan Publik & Pemalsuan Substansi
Klaim “Aspek Sosial: Ya” dalam dokumen RUP dinilai sebagai pemalsuan substansi. Lokasi proyek berada di dalam kompleks Rumah Dinas yang berpagar tinggi dan dijaga ketat, sehingga mustahil diakses masyarakat luas. Dokumen elektronik yang bertentangan dengan fakta sosiologis ini dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.

4. Hilangnya Sense of Crisis: Menabrak Asas Kepatutan
Di tengah data BPS Jawa Barat yang mencatat 3,7 juta warga miskin, 22% jalan provinsi rusak berat, dan 1.200 sekolah dalam kondisi memprihatinkan, prioritas pembangunan atap lapangan tenis eksklusif dinilai mencederai Teori Keadilan Distributif. Tindakan ini secara tegas melanggar Pasal 3 PP No. 12/2019 tentang Asas Kepatutan dan Kemanfaatan APBD.

Baca juga Gaji Hanya ‘Uang Jajan’: KPK Bongkar Skandal Rp366 Miliar di Tubuh Imipas, 97% Uang Haram dari Jual-Beli Izin WNA

5. Penyalahgunaan Tameng E-Purchasing
Sistem E-Purchasing disalahgunakan sebagai legitimasi atas harga yang tidak wajar. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal menjalankan kewajiban sesuai Pasal 50 Perpres No. 12/2021 untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar serta melakukan audit kewajaran melalui BPKP atau price benchmark LKPP.

6. Gratifikasi Terselubung Fasilitas Negara
Sesuai PP No. 27/2014, rumah dinas berfungsi untuk hunian dan kegiatan kedinasan, bukan fasilitas rekreasi privat mewah. Pengadaan atap lapangan tenis ini berpotensi dikategorikan sebagai gratifikasi terselubung yang melanggar Pasal 12B UU Tipikor.

Dampak Moral: Kriminalisasi Kemiskinan Struktural

Di balik angka-angka dingin tersebut, terdampar realitas sosial yang pahit. Anggaran Rp 2,354 Miliar yang digelontorkan untuk atap tenis pejabat tersebut setara dengan:
* 470.000 paket sembako murah untuk keluarga prasejahtera, ATAU
* Gaji satu tahun untuk 4.700 guru honorer yang selama ini berjuang mengajar dengan fasilitas minim.

“Ini adalah bentuk kriminalisasi kemiskinan secara struktural. Pesan moral yang dikirimkan kepada publik sangat jelas dan menyakitkan: kenyamanan olahraga pejabat di bawah atap yang sejuk lebih penting daripada nasib rakyat yang masih kehujanan di jalanan rusak dan belajar di sekolah yang bocor,” tegas juru bicara koalisi pemantau anggaran.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk segera menurunkan tangan, mengamankan bukti elektronik SIRUP, serta memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak untuk mengembalikan kepercayaan publik.

(Azi)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pagi hari yang seharusnya tenang bagi Eko Bayu Ismayadi (30-an), seorang anggota klub motor di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, berubah menjadi mimpi buruk berdarah pada Sabtu (30/5/2026). Tanpa peringatan, ia menjadi sasaran kemarahan brutal seorang pria berinisial ‘I’, yang diduga membalas dendam atas masa lalunya di balik jeruji besi.

Kronologi kejadian terungkap begitu mencekam. Saat Eko baru saja membuka mata dari tidurnya, ia mendapati sosok ‘I’ sudah berada di dalam rumahnya. Pelaku sempat pergi, namun hanya berselang lima menit, ia kembali dengan niat yang lebih gelap. Tanpa basa-basi, ‘I’ menghujamkan sebilah golok ke arah kepala dan punggung Eko. Korban pun tersungkur, bersimbah darah, dan harus segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis.

Dendam Beracun dari Balik Penjara

Motif di balik aksi nekat ini diduga kuat berasal dari dendam lama yang tak kunjung padam. Sopian, rekan korban, mengungkapkan bahwa beberapa tahun silam, pelaku pernah mendekam di penjara karena kasus pencurian mobil milik Eko.

“Kemungkinan motif dendam. Dulu si pelaku dipenjara karena bawa kabur mobil si korban. Nah, sekarang pelaku sudah keluar penjara, dia langsung datang dengan niat ingin membunuh,” ujar Sopian saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Baca juga DPRD Kabupaten Sukabumi Ucapkan Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026

Alih-alih merasa jera atau berusaha memperbaiki diri pasca-bebas, ‘I’ justru memilih jalan kekerasan. Bahkan, setelah laporan resmi diserahkan ke Polsek Bojongsoang dengan nomor registrasi B/STBLP/90/V/2026/SPKT/POLSEK BOJONGSOANG/POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR, teror tidak berhenti. Pelaku masih berani mengirimkan pesan ancaman melalui WhatsApp kepada korban, menunjukkan arogansi yang mencengangkan.

Korban Terjepit Birokrasi, Pelaku Masih Buron

Hingga berita ini diturunkan, pelaku ‘I’ masih buron. Kebebasan pelaku di tengah luka fisik dan trauma psikis yang diderita Eko menimbulkan tanda tanya besar bagi publik dan keluarga korban.

Situasi semakin rumit bagi keluarga Eko ketika mereka mencoba mengurus hasil visum et repertum dari rumah sakit. Mereka terjebak dalam kebingungan birokrasi antara pihak rumah sakit dan kepolisian.

“Kami ada kebingungan saat mau minta hasil visum. Dari rumah sakit tidak diberi dengan alasan harus diambil oleh polisi. Sedangkan dari pihak Polsek Bojongsoang, kami diberitahu bahwa hasil visum harus diambil oleh pihak pelapor (keluarga),” keluh perwakilan keluarga.

Baca juga Pemda Sukabumi Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila, Bupati Ajak Kuatkan Komitmen Kebangsaan

Kondisi push-and-pull administratif ini dinilai menghambat proses pemulihan korban dan potentially memperlambat pengumpulan bukti kuat untuk menjerat pelaku dengan Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan berat.

Publik mendesak Polresta Bandung dan Polsek Bojongsoang untuk bergerak lebih cepat. Penangkapan terhadap ‘I’ bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman bagi warga Bojongsoang bahwa dendam pribadi tidak boleh diselesaikan dengan golok di siang bolong.

Ke mana gerakah aparat? Apakah birokrasi akan terus menjadi tameng bagi pelaku yang masih bebas meneror? Warga menunggu jawaban nyata, bukan sekadar status laporan.

(AZI)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Era permainan belakang layar dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) resmi berakhir. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bersama 18 lembaga negara strategis lainnya telah menandatangani komitmen berdarah-darah: memastikan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan objektif, transparan, dan tanpa celah bagi praktik diskriminasi atau korupsi.

Pesan tersebut disampaikan secara gamblang oleh Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, di Jakarta, Sabtu (30/5). Dengan nada tegas, Nuzran menyatakan bahwa ORI tidak lagi hanya menjadi penonton pasif. Pengawasan akan dilakukan secara totalitas, menggerus setiap potensi kecurangan mulai dari tahap pra-pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pascapelaksanaan.

“Jangan harap ada ruang untuk manipulasi. Kami mengawal penuh dari hulu ke hilir,” tegas Nuzran.

Langkah keras ini bukan tanpa alasan. Sepanjang 2025, ORI mencatat sebanyak 194 laporan masyarakat terkait dugaan ketidakberesan dalam SPMB. Angka ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pendidikan sebelumnya. Sebagai respons, ORI telah menggempur sistem dengan sejumlah rekomendasi perbaikan sistemik kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pemerintah daerah.

Baca juga Pulang Bawa “Oleh-Oleh” Strategis: Prabowo Kunci 4 Kesepakatan Besar dengan Prancis, Pertahanan dan Energi Jadi Prioritas

Komitmen ini semakin mengerucut dengan penandatanganan “Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027” pada Kamis (21/5). Ini bukan sekadar seremonial basa-basi. Penandatanganan ini melibatkan spektrum kekuasaan negara yang lengkap: dari Kantor Staf Presiden, Komisi X DPR RI, DPD RI, hingga lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hadirnya Mabes TNI, Bakom RI, hingga Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan KPAI dalam dokumen tersebut mengirimkan sinyal jelas: SPMB 2026 adalah urusan keamanan nasional, hak asasi manusia, dan integritas bangsa. Setiap pelanggaran akan berhadapan dengan mesin negara yang terintegrasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyambut langkah represif-positif ini dengan apresiasi tinggi. Menurutnya, kehadiran seluruh elemen negara ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah tidak main-main dalam memberantas penyakit kronis penerimaan siswa baru.

“Kehadiran bapak/ibu merupakan bukti dukungan personal dan kelembagaan untuk memastikan SPMB berjalan sebaik-baiknya. Mari kita laksanakan bersama-sama, tanpa kompromi,” ujar Abdul Mu’ti.

Baca juga BPKP SOROTI KRISIS TPA SARIMUKTI DAN PERTANYAKAN DASAR HUKUM KEBIJAKAN PEMBATASAN SAMPAH DLH JAWA BARAT

Jadwal Ketat, Awasi Setiap Detik

Masyarakat diingatkan untuk waspada dan cermat. Berdasarkan data ANTARA, mekanisme SPMB 2026/2027 telah masuk fase krusial:

* April–Mei 2026: Fase prapendaftaran dan verifikasi dokumen. Ini adalah momen rawan pemalsuan data.
* Awal–Pertengahan Juni 2026: Pendaftaran Jalur Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Jalur ini sering menjadi sarang nepotisme jika tidak diawasi ketat.
* Pertengahan–Akhir Juni 2026: Pendaftaran Jalur Zonasi/Domisili. Integritas data domisili akan menjadi ujian utama.
* Akhir Juni–Awal Juli 2026: Pengumuman hasil dan daftar ulang.

Untuk wilayah Jakarta, pertarungan data daring dimulai 15 Juni hingga awal Juli 2026. Namun, masyarakat di seluruh Indonesia harus memahami bahwa jadwal teknis dapat bervariasi sesuai petunjuk teknis daerah.

Dengan dikerahkannya “pasukan gabungan” lembaga negara ini, pesan untuk para oknum pejabat, kepala sekolah, atau pihak yang berniat curang sangat sederhana: SPMB 2026 adalah zona merah. Siapa yang mencoba mengotori proses ini, akan berhadapan dengan hukum dan pengawasan yang tak kenal ampun.

Transparansi adalah harga mati. Keadilan pendidikan tidak bisa ditawar.(*)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Ketegangan hukum seputar siapa yang paling berwenang menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi mendadak mereda. Permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 603 yang menyinggung peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), resmi dicabut oleh para pemohon.

Pencabutan perkara bernomor 107/PUU-XXIV/2026 ini disampaikan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dalam sidang lanjutan, Selasa (26/5/2026). Langkah ini diambil sebelum majelis hakim sempat mendengarkan keterangan lengkap dari pihak terkait seperti BPK dan Mahkamah Agung (MA), yang sebelumnya telah dijadwalkan hadir.

“Agenda siang hari seharusnya mendengarkan keterangan MA dan BPK. Namun, sebelum itu, kami menerima surat pencabutan dari pemohon,” ujar Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta.

Baca juga “DPR RI Anwar Sadad Diseret KPK: Peran Kunci dalam Skandal Korupsi Dana Hibah Jatim Terkuak”

Alasan Strategis dan Menghindari “Kegaduhan”

Kuasa hukum pemohon, Ranto Sibarani, mewakili Naslindo Siraet dan Yeasy Darmawaynto, menjelaskan bahwa keputusan mencabut gugatan bukan tanpa alasan. Ada tiga pertimbangan matang di balik langkah mundur tersebut.

Pertama, pemohon menyadari bahwa Pasal 603 KUHP adalah norma baru yang masih dalam masa transisi. Mereka menilai pemerintah dan DPR RI perlu diberi ruang untuk melakukan sinkronisasi aturan turunan terkait lembaga audit keuangan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Kedua, isu kewenangan BPK dalam menentukan kerugian negara memiliki dampak sistemik yang luas bagi penegakan hukum korupsi nasional. Pemohon khawatir, jika dipaksakan, akan timbul kegaduhan hukum dan multitafsir yang justru mengganggu stabilitas pemberantasan korupsi.

“Para pemohon merasa perlu melakukan kajian mandiri yang lebih komprehensif. Jika diperlukan, pengujian bisa diajukan lagi di masa depan,” kata Ranto.

Ketiga, pencabutan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi kerja MK. Mengingat ada beberapa permohonan serupa yang sedang berjalan, pemohon menilai perkara lain mungkin lebih mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Baca juga MA Pangkas Hukuman Bos PT Bliss dalam Kasus Korupsi LCC: Dari 8 Tahun Jadi 5 Tahun, Denda dan Uang Pengganti Tetap Bertaji

MK: Pencabutan Hentikan Proses Sidang Pleno

Menanggapi pencabutan tersebut, Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa dengan ditariknya permohonan, maka tidak ada lagi dasar hukum bagi MK untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Sebelumnya, MK membawa perkara ini ke Sidang Pleno karena menganggap isu kewenangan BPK sangat krusial dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik. MK bahkan telah memanggil sejumlah lembaga tinggi negara seperti KPK, Polri, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan.

“Ini kembali kepada adanya pencabutan. Ketika permohonan dicabut, ya Mahkamah tidak ada dasar untuk meneruskan,” tegas Suhartoyo.

Meski demikian, Suhartoyo menyebutkan bahwa majelis hakim akan tetap menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutuskan sikap resmi terhadap permohonan pencabutan tersebut. Sementara itu, keterangan dari pihak BPK dan MA yang sempat dijadwalkan, untuk sementara waktu ditunda atau di-hold menunggu kepastian putusan MK terkait status pencabutan ini.

Langkah pencabutan ini menutup sementara babak perdebatan konstitusional mengenai otoritas tunggal BPK dalam menghitung kerugian negara, meski isu tersebut kemungkinan besar akan kembali muncul seiring dengan implementasi penuh KUHP baru di masa depan.(*)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang dunia politik nasional dengan mendalami peran Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, Anwar Sadad (AS), dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Langkah ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi koruptor untuk bersembunyi di balik jabatan atau kekuasaan.

Dalam konferensi persnya pada Selasa (26/5/2026), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa lembaga antirasuah telah memeriksa enam saksi terkait pengelolaan dana hibah dan pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat (pokmas). Saksi-saksi tersebut berasal dari berbagai yayasan dan pokmas yang diduga terlibat dalam aliran dana ilegal selama tahun anggaran 2019-2022.

“Semua saksi hadir. Pemeriksaan saksi terkait tersangka AS, dan didalami soal pengelolaan dana maupun pelaksanaan kegiatan pokmas,” ujar Budi.

Baca juga MA Pangkas Hukuman Bos PT Bliss dalam Kasus Korupsi LCC: Dari 8 Tahun Jadi 5 Tahun, Denda dan Uang Pengganti Tetap Bertaji

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Desember 2022 terhadap Sahat Tua Simanjuntak, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim. Setelah melalui proses penyidikan intensif, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka pada Oktober 2025. Namun, salah satu tersangka, Kusnadi (KUS), mantan Ketua DPRD Jatim, meninggal dunia sehingga penyidikannya dihentikan. Kini, tersisa 20 orang tersangka yang terdiri dari tiga penerima suap dan 17 pemberi suap.

Anwar Sadad menjadi sorotan utama karena posisinya sebagai wakil ketua dewan saat itu. Ia bersama dua rekannya, Achmad Iskandar (AI) dan stafnya Bagus Wahyudiono (BGS), ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara itu, para pemberi suap mencakup anggota DPRD, pejabat lokal, hingga pihak swasta dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Sampang, Probolinggo, Tulungagung, Bangkalan, Pasuruan, Sumenep, Gresik, dan Blitar.

Skandal ini mencoreng citra pemerintahan daerah dan menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas para wakil rakyat. Bagaimana bisa dana hibah yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat justru diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu? Apakah ini hanya puncak gunung es dari praktik korupsi sistematis di Jawa Timur?

Baca juga Darurat Independensi: Komnas HAM Tolak Keras Draf Revisi UU HAM yang Dinilai “Mandulkan” Fungsi Pengawasan Negara

Publik kini menantikan transparansi penuh dari KPK dalam mengungkap jaringan korupsi ini. Kasus ini juga menjadi ujian bagi institusi legislatif untuk membuktikan bahwa mereka mampu membersihkan diri dari praktik-praktik kotor yang merugikan negara dan rakyat.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, langkah tegas KPK harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Tidak ada tempat bagi mereka yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat demi kepentingan pribadi. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

Sumber : Antara

Editor : Azi

Mataram, JURNAL TIPIKOR – Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan kasasinya secara resmi mengubah vonis hukuman terhadap Isabel Tanihaha, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera, dari delapan tahun menjadi lima tahun penjara. Perubahan ini terkait kasus korupsi kerja sama operasional (KSO) pembangunan dan pengelolaan Lombok City Center (LCC).

Putusan dengan nomor register 3710 K/PID.SUS/2026 tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, Kelik Trimargo, pada Selasa (26/5/2026). Ia menegaskan bahwa data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah memperbarui status pidana terdakwa sesuai amar putusan majelis hakim kasasi yang diketuai oleh Jupriyadi.

“Ya, sesuai tampilan di SIPP Pengadilan Negeri Mataram, yang bersangkutan kini divonis penjara lima tahun,” ujar Kelik.

Baca juga Darurat Independensi: Komnas HAM Tolak Keras Draf Revisi UU HAM yang Dinilai “Mandulkan” Fungsi Pengawasan Negara

Dalam putusannya, Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi baik dari penuntut umum maupun terdakwa, namun melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan sanksi. Isabel Tanihaha dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsider yang berkaitan dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perubahan Signifikan dalam Vonis

Putusan MA ini membalikkan sebagian keputusan Pengadilan Tinggi Mataram sebelumnya. Pada tingkat banding (perkara nomor 29/PID.TPK/2025/PT MTR), hakim justru memberatkan hukuman Isabel dari lima tahun di tingkat pertama menjadi delapan tahun penjara. Namun, di tingkat kasasi, hakim agung memangkasnya kembali menjadi lima tahun.

Meski masa tahanan berkurang, beban finansial bagi terdakwa tetap berat. Majelis Hakim Kasasi menetapkan denda sebesar Rp200 juta dengan subsider dua bulan kurungan. Sementara itu, kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara tetap mengacu pada putusan tingkat pertama, yakni sebesar Rp418 juta dengan subsider satu tahun kurungan jika tidak mampu membayar.

Sebagai perbandingan, pada tingkat banding, denda yang dijatuhkan adalah Rp400 juta dengan subsider empat bulan kurungan, sedangkan uang pengganti tetap Rp418 juta.

Baca Juga “Big Tech” AI Dipaksa Bayar Upah: Pemerintah Siapkan Lembaga Khusus Pungut Royalti dari Data Kreator

Tuntutan Awal Lebih Berat

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Isabel dengan hukuman sembilan tahun penjara, denda Rp800 juta, serta uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar. Tuntutan ini didasarkan pada dugaan kerugian negara akibat kontribusi tetap yang tidak dibayarkan oleh PT Bliss kepada PT Tripat (Perusda Pemkab Lombok Barat) selama pengoperasian LCC.

Lombok City Center merupakan pusat perbelanjaan strategis yang berlokasi di perbatasan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Kerugian negara dalam kasus ini dinilai berasal dari kegagalan PT Bliss memenuhi kewajibannya dalam skema KSO yang dimulai sejak 2013.

Dengan putusan kasasi ini, proses hukum terhadap Isabel Tanihaha dalam perkara korupsi LCC telah mencapai tahap inkrah (berkekuatan hukum tetap), kecuali jika ada upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK) yang diajukan dan diterima.(*)

LJAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melayangkan peringatan keras terhadap pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) revisi atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga negara independen ini menilai draf yang beredar saat ini bukan memperkuat, melainkan berpotensi “mematikan” fungsi strategis Komnas HAM sebagai pengawas kekuasaan negara.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa revisi regulasi haruslah menjadi momentum untuk memperkokoh mandat konstitusional lembaga, bukan justru mereduksinya demi kepentingan birokratis semata.

“Revisi UU HAM harus menjamin penguatan mandat Komnas HAM yang luas dan strategis. Kami memiliki posisi penting dalam Konstitusi. Jika fungsi kami dilemahkan, siapa yang akan mengawasi negara ketika terjadi pelanggaran?” tegas Anis dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Baca juga “Big Tech” AI Dipaksa Bayar Upah: Pemerintah Siapkan Lembaga Khusus Pungut Royalti dari Data Kreator

Potensi Kemunduran Demokrasi

Dalam catatan kritisnya, Komnas HAM menyoroti adanya upaya penghapusan fungsi penelitian dan penyuluhan HAM dalam draf baru. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pelemahan sistematis terhadap kemampuan lembaga dalam melakukan pencegahan pelanggaran HAM dan membangun kesadaran kritis aparatur negara.

“Penghapusan fungsi ini jelas melemahkan kemampuan Komnas HAM dalam melakukan pengawasan terhadap negara. Ini adalah kemunduran bagi demokrasi kita,” ujar Anis.

Lebih jauh, Komnas HAM menekankan pentingnya batas yang tegas antara peran Komnas HAM sebagai lembaga independen dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari eksekutif. Kaburnya garis pemisah ini dikhawatirkan akan merusak sinergi yang sehat dan konstruktif, serta menggerus independensi lembaga dalam memberikan pendapat hukum (amicus curiae) di pengadilan.

Baca juga Setara TNI dan Jaksa, DPR Sahkan Kenaikan Usia Pensiun Polri: Dasco Tegaskan Bukan “Hadiah” untuk Kapolri

Abaikan Prinsip Paris, Ancaman Degradasi Internasional

Komnas HAM juga mengingatkan bahwa setiap perubahan regulasi harus tetap berpedoman pada Paris Principles, standar internasional yang menjadi dasar akreditasi status A (kompatibel penuh) bagi lembaga HAM nasional Indonesia di mata dunia.

“Jika revisi ini tidak sejalan dengan Paris Principles, kita bertaruh dengan reputasi Indonesia di kancah internasional. Independensi adalah nyawa dari lembaga HAM nasional,” tambah Anis.

Hingga saat ini, Komnas HAM menyatakan belum dilibatkan secara penuh dalam pembahasan draf awal. Oleh karena itu, lembaga ini mendesak adanya ruang dialog yang inklusif dan transparan yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan media.

Dengan lebih dari 2.500 pengaduan pelanggaran HAM yang masuk setiap tahunnya, Komnas HAM menegaskan bahwa semangat perubahan UU HAM harus berlandaskan itikad baik untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, bukan sekadar formalitas legislasi yang merugikan korban dan masyarakat.

Tentang Komnas HAM:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga negara mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengumumkan bahwa sidang pembacaan pledoi (nota pembelaan) mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook akan disiarkan secara langsung melalui platform YouTube resmi pengadilan. Langkah bersejarah ini diambil untuk memenuhi permintaan publik yang sangat tinggi, termasuk respons terhadap ajakan para influencer media sosial untuk menggelar acara “nonton bareng” sidang tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Husnul Khotimah, menegaskan bahwa siaran langsung ini merupakan wujud komitmen pengadilan terhadap transparansi proses hukum. “Kami membuka live streaming, selain dari rekan-rekan media yang melakukan pemberitaan,” ujar Husnul dalam taklimat media, Senin (25/5/2026). Menurutnya, masyarakat dapat menyaksikan jalannya persidangan secara utuh tanpa perlu memadati gedung pengadilan.

Sidang pledoi dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 Juni 2026. Mengingat keterbatasan fisik, kapasitas ruang sidang dibatasi ketat hanya untuk 70 orang, yang terdiri dari 20 anggota keluarga terdakwa, 10 tokoh publik, dan 40 wartawan terpilih. Masyarakat umum diimbau untuk mengikuti perkembangan sidang secara real-time melalui saluran resmi YouTube @PengadilanNegeriJakartaPusat.

Tuntutan Berat dan Kerugian Negara Triliunan Rupiah

Nadiem Makarim menghadapi tekanan hukum yang signifikan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntutnya dengan hukuman penjara selama 18 tahun, denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp5,67 triliun. Tuntutan ini berkaitan dengan dakwaan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,18 triliun dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

Baca juga “Demi CPO, Mantan Komisioner Ombudsman Yeka Hendra Fatika Ditangkap Kejaksaan Agung: Laporan Diubah, Uang Diterima”

Rincian kerugian negara meliputi Rp1,56 triliun dari program pengadaan Chromebook dan sekitar Rp621,39 miliar (setara 44,05 juta dolar AS) dari pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang dinilai tidak diperlukan serta tidak memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. JPU mendakwa Nadiem menerima suap sebesar Rp809,59 miliar dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB), yang sebagian dananya diduga berasal dari investasi Google.

Skema Korupsi Kerah Putih

Kasus ini mengungkap dugaan skema kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang kompleks, melibatkan pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Nadiem didakwa melakukan perbuatan melawan hukum bersama tiga terdakwa lainnya: Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara itu, satu terdakwa lain, Jurist Tan, hingga kini masih dalam status buron.

Hakim telah menetapkan besaran kerugian negara berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan keterangan jaksa penuntut umum. Dakwaan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menanti Pembelaan Akhir

Sidang pledoi menjadi momen krusial bagi tim hukum Nadiem Makarim untuk membacakan nota pembelaan sebelum pengadilan memasuki tahap putusan. Kubu pertahanan Nadiem sebelumnya menyatakan optimisme atas kebebasan kliennya, meski menghadapi tuntutan yang sangat berat. Publik kini menantikan argumen pembelaan yang akan disampaikan secara terbuka, baik di ruang sidang terbatas maupun melalui layar kaca bagi jutaan warga Indonesia.

Transparansi proses hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara negara dalam mengelola anggaran publik secara akuntabel.

Tentang Kasus:
Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM di Kemendikbudristek merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang menyeret mantan pejabat setingkat menteri dalam era digitalisasi pendidikan. Proses persidangan telah berlangsung sejak penetapan tersangka pada September 2025.

(Azi)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Gelombang kejutan kembali mengguncang lembaga pengawas pelayanan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026, Yeka Hendra Fatika (YHF), sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya tahun 2022. Penetapan ini menandai babak baru dari skandal yang melibatkan manipulasi laporan negara demi kepentingan korporasi raksasa.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa Yeka Hendra diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum terhadap para terdakwa korupsi CPO. Modus operandinya dinilai sangat sistematis dan merugikan negara.

“Tim penyidik menetapkan Saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai 2026 sebagai tersangka,” ujar Syarief di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Manipulasi Laporan Negara untuk Kepentingan Bisnis

Inti dari dakwaan terhadap Yeka Hendra terletak pada dugaan perubahan materi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI. Awalnya, LHP tersebut disusun untuk menanggapi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat. Namun, Yeka diduga mengubah narasi laporan tersebut menjadi isu pencabutan Domestic Market Obligation (DMO) untuk kepentingan ekspor.

Padahal, kebijakan DMO yang dilanggar tersebut merupakan bagian integral dari perbuatan melawan hukum dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Dengan mengubah fokus laporan, Yeka diduga memberikan amunisi hukum bagi pihak-pihak tertentu.

“YHF memberikan LHP kepada Saudara MS (Marcella Santoso) dan tim dari AALF Legal yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk materi gugatan tata usaha negara (TUN) dan materi gugatan perdata kepada Kementerian Perdagangan,” jelas Syarief.

Langkah ini secara tidak langsung membantu Marcella Santoso, advokat yang sebelumnya telah terbukti bersalah memberikan suap untuk mengondisikan putusan lepas perkara bagi tiga korporasi besar: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Marcella Santoso sendiri telah divonis bersalah atas tindak pidana suap dan pencucian uang (TPPU) pada 2025.

Aliran Dana dari Korporasi Tersangka

Yang membuat kasus ini semakin serius adalah dugaan adanya transaksi finansial. Yeka Hendra diduga menerima sejumlah uang dari Wilmar Group, salah satu pihak berperkara dalam kasus korupsi CPO tersebut. Hal ini menguatkan indikasi bahwa intervensi terhadap laporan negara dilakukan bukan tanpa imbalan.

Atas perbuatannya, Yeka Hendra disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman yang menghadangnya cukup berat, mencerminkan seriusnya pelanggaran terhadap integritas lembaga negara.

Proses Hukum dan Penahanan

Penetapan tersangka ini merupakan puncak dari penyelidikan panjang yang telah berlangsung sejak awal tahun 2026. Pada Maret 2026, penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di rumah Yeka Hendra di Cibubur serta kantor Ombudsman RI, dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang relevan.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada Senin sore, Yeka Hendra hadir memenuhi panggilan penyidik di Jampidsus pada pagi hari untuk diperiksa sebagai saksi. Usai penetapan status tersangka, Yeka langsung digiring petugas menuju mobil tahanan dan akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara bahwa posisi strategis di lembaga pengawasan tidak boleh disalahgunakan untuk melindungi kepentingan oligarki atau korporasi yang bertentangan dengan hukum. Publik kini menunggu transparansi penuh dari proses hukum selanjutnya untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

(AZI)