Skandal 6,5 Miliar: BPKP Endus Bau Amis Proyek Mangkrak SMAN 1 Cibitung, Desak Blacklist Kontraktor!

SUKABUMI, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) secara resmi mengeluarkan peringatan keras terhadap proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Proyek prestisius di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai kontrak fantastis Rp 6.586.161.000 dari APBD 2025 ini diduga kuat mengalami kemacetan pembangunan (mangkrak) yang mencederai hak pendidikan rakyat.

Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, menegaskan bahwa keterlambatan pengerjaan oleh CV. Putra Putri Mandiri bukan sekadar kendala teknis biasa, melainkan potensi skandal besar yang merugikan keuangan negara.

Indikasi Wanprestasi dan Ancaman Pidana

Berdasarkan kajian hukum awal BPKP, proyek dengan durasi 140 hari kalender ini menunjukkan deviasi negatif yang signifikan antara realisasi lapangan dengan target kurva-S. Tarmizi memperingatkan bahwa jika target gagal terpenuhi, proyek ini akan bertransformasi menjadi pintu masuk penyelidikan tindak pidana korupsi.

“Kami mencium adanya Red Flags atau sinyal bahaya. Jika ada pencairan termin yang tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan, atau pembayaran dilakukan mendahului prestasi pekerjaan, itu adalah delik pidana korupsi yang nyata sesuai UU No. 31 Tahun 1999,” tegas A. Tarmizi dalam keterangan persnya hari ini, Jumat (23/1).

Baca juga Gubernur Jabar “Meledak”! Dedi Mulyadi Semprot BUMN Penunggak Rp3,7 Triliun di Bank BJB: “Harusnya Bantu Daerah, Bukan Bebani!”

Desak Sanksi Daftar Hitam dan Denda Harian

Sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, BPKP mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bertindak tegas dan tidak berkompromi dengan kontraktor “nakal”.

BPKP menuntut langkah ekstrem:

• Sanksi Denda: Pemberlakuan denda keterlambatan sebesar 1/1000 per hari, atau setara Rp 6,5 juta per hari.
• Putus Kontrak: Segera memutus kontrak jika penyedia terbukti tidak memiliki kapasitas manajerial dan finansial.
• Blacklist: Memasukkan CV. Putra Putri Mandiri ke dalam Daftar Hitam nasional agar tidak lagi “memangsa” proyek negara lainnya di masa depan.

Tiga Titik Kritis yang Dibidik

BPKP meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi maupun Unit Tipikor Polres Sukabumi, untuk segera memeriksa tiga poin krusial:

1. Kredibilitas Penyedia: Apakah CV. Putra Putri Mandiri memiliki modal kerja asli atau hanya sekadar praktik “pinjam bendera”?
2. Audit Progres Fisik: Memastikan tidak ada selisih (mark-up progres) antara uang negara yang telah cair dengan nilai bangunan yang berdiri.
3. Manipulasi Alasan: Memastikan kendala cuaca di Sukabumi tidak dijadikan “tameng hukum” atas mismanajemen proyek.

Rekomendasi Tegas: Audit Tujuan Tertentu

BPKP merekomendasikan agar Inspektorat dan BPK RI segera melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong segera melakukan klaim Jaminan Pelaksanaan guna menyelamatkan uang rakyat.

“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah dari pajak rakyat hanya menjadi puing-puing beton tak bertuan, sementara anak bangsa di Cibitung kehilangan kesempatan belajar di gedung yang layak.

Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja hijau jika ditemukan indikasi kerugian negara,” tutup Tarmizi dengan nada tinggi.

Pewarta: Rama

Editor : Azi