Hetifah Sjaifudian: Jangan Biarkan Rakyat Menunggu Janji Manis, BNPB Harus Turun Gunung dan Buktikan Taring!
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Pelantikan Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis (15/10) kemarin, bukan sekadar seremonial pergantian garda depan. Bagi Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi VIII DPR RI, ini adalah lonceng peringatan keras bagi lembaga yang tengah terluka.
Di tengah bayang-bayang skandal korupsi yang menggerus kepercayaan publik dan darurat kabut asap yang mencekik Kalimantan, Hetifah menantang kepemimpinan baru ini untuk tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi harus “turun gunung” dengan keberanian.
“Kasus dugaan korupsi yang mencoreng BNPB sebelumnya adalah hutang moral yang harus dilunasi. Kristomei Sianturi tidak punya kemewahan untuk ragu. Ini momentum pembuktian: apakah BNPB akan kembali menjadi lembaga yang dipercaya rakyat, atau terus tenggelam dalam ketidakpercayaan? Saya menuntut transparansi total dan pembersihan total dari praktik kotor,” tegas Hetifah dalam keterangan persnya, Jumat (16/10).
Kalimantan Menjerit, BNPB Jangan Hanya Kirim Surat
Sebagai wakil rakyat dari dapil Kalimantan Timur, Hetifah menyuarakan urgensi yang tak bisa ditunda lagi. Ia menilai respons BNPB selama ini terhadap bencana Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) masih belum cukup membumi dan menyentuh akar masalah di lapangan.
“Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan, saya secara khusus menagih perhatian serius. Karhutla dan kabut asap masih melanda, menyiksa paru-paru warga, anak-anak, dan lansia. BNPB tidak boleh hanya sibuk di balik meja Jakarta. Perkuat kerja sama dengan Pemda dan BPBD, dengarkan jeritan mereka, dan kirimkan dukungan nyata: personel, alat berat, dan anggaran yang cair tepat waktu! Jangan biarkan rakyat kami menjadi tumbal kelalaian,” desak Hetifah.
Hetifah mengingatkan bahwa pencegahan dan mitigasi bukan lagi wacana, melainkan nyawa. Perlindungan bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.
Komisi VIII Siapkan ‘Interogasi’ Total
Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga memberikan sinyal keras bahwa Komisi VIII DPR RI tidak akan memberikan “karpet merah” bagi kesalahan. Fungsi pengawasan akan diperketat, terutama terkait aliran dana siap pakai dan pengadaan barang yang rawan kebocoran.
“Dalam Raker terdekat, kami tidak akan menerima laporan normatif. Kami minta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur. DPR akan memastikan setiap rupiah anggaran kebencanaan sampai ke tangan yang membutuhkan, bukan menguap ke kantong oknum. Jika Kristomei Sianturi ingin sukses, ia harus berani memotong rantai birokrasi yang menghambat bantuan,” tutup Hetifah.
Penunjukan Kristomei Sianturi kini menjadi sorotan tajam. Rakyat tidak lagi membutuhkan janji, mereka membutuhkan aksi nyata di tengah asap yang kian pekat dan noda korupsi yang harus dihapus.(*)
