Arsip Kategori: Nasional

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dinamika internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasuki fase kritis pasca pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang digeser dalam rotasi kabinet mendadak, Suahasil tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sinyal tegas: evaluasi total atas kebijakan “bongkar-pasang” masif yang dilakukan pendahulunya.

Langkah Suahasil ini secara implisit mengonfirmasi spekulasi publik bahwa gejolak mutasi ratusan pejabat di era Purbaya menjadi salah satu pemicu utama ketidakpercayaan Istana terhadap stabilitas manajemen bendahara negara sebelumnya.

Warisan Kontroversi: 350 Kepala Berganti dalam Sekejap

Sebelum posisinya berakhir, Purbaya Yudhi Sadewa telah melakukan perombakan struktural besar-besaran pada Kamis (10/9/2026). Sekitar 350 pejabat setingkat Eselon III, mulai dari Pejabat Tinggi Pratama hingga Fungsional, dipindahkan secara serentak.

Saat itu, Purbaya mencoba meredam kecurigaan dengan menyebut langkah ekstrem tersebut sebagai hal biasa. “Jadi cukup banyak. Ini kan biasa reorientasi lah. Setahun sekali seperti itu… Jadi ini bukan hal yang khusus,” tegas Purbaya kala itu, bersikeras bahwa mutasi massal diperlukan untuk adaptasi kinerja.

Namun, narasi “rutinitas tahunan” tersebut kini runtuh. Keputusan Istana untuk mengganti Purbaya hanya berselang singkat setelah mutasi besar-besaran itu menimbulkan pertanyaan serius: Apakah ini benar-benar reorientasi rutin, atau gejala ketidakstabilan internal yang memaksa intervensi Presiden?

Baca juga Guncangan Kabinet Merah Putih: Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara Jadi Menkeu Ketiga, Purbaya Diganti Belum Genap Setahun

Suahasil: Evaluasi Mendalam, Bukan Sekadar Teruskan

Menanggapi warisan kontroversial tersebut, Suahasil Nazara memilih sikap terukur namun bernada peringatan keras. Usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, ia menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) pelantikan pejabat era Purbaya tidak akan otomatis diterima begitu saja.

“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu. Dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” ujar Suahasil.

Pernyataan ini menandakan bahwa Suahasil berpotensi membatalkan, merevisi, atau melakukan audit ulang terhadap legitimasi ratusan pejabat yang baru saja dilantik Purbaya. Ini adalah pesan jelas bagi birokrasi Kemenkeu: loyalitas buta pada atasan lama tidak menjamin posisi aman di bawah kepemimpinan baru.

Baca juga “Kursi Kuliah Dijual, Masa Depan Digadaikan: DPR Desak KPK Bongkar Mafia Penerimaan Mahasiswa di Seluruh Indonesia”

Fokus pada Stabilitas di Tengah Badai Birokrasi

Di tengah sorotan tajam publik terhadap drama mutasi ini, Suahasil menekankan prioritas utamanya: menjaga agar mesin ekonomi nasional tidak macet akibat gejolak internal. Dengan armada 77.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, ia optimistis institusi dapat tetap berfungsi optimal meski sedang dalam masa transisi kepemimpinan yang sensitif.

“Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia,” tambah Suahasil.

Meski demikian, mata publik kini tertuju pada langkah konkret Suahasil. Apakah ia akan membongkar kembali struktur yang baru saja disusun Purbaya? Ataukah ia akan menemukan kompromi baru? Satu hal yang pasti: Era “mutasi dadakan” di Kemenkeu telah berakhir, digantikan oleh era evaluasi strategis yang dingin dan kalkulatif.

Tentang Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyusunan APBN, pengawasan fiskal, dan stabilitas makroekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan gebrakan besar-besaran di lini ekonomi pemerintahan. Dalam seremoni khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, Prabowo secara resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang masa jabatannya terbilang sangat singkat.

Pelantikan ini menandai babak baru sekaligus ketegangan politik di balik layar Kabinet Merah Putih. Suahasil menjadi menteri keuangan ketiga yang duduk di kursi strategis tersebut sejak awal pemerintahan Prabowo periode 2024–2029, sebuah frekuensi pergantian yang jarang terjadi dan mencerminkan standar tinggi serta tekanan berat yang dihadapi tim ekonomi presiden.

Langkah ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan, yang diteken Prabowo pada 14 September 2026. Keputusan ini secara efektif mengakhiri tugas Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan legenda fiskal Sri Mulyani. Artinya, Purbaya hanya memegang kendali selama kurang lebih satu tahun sebelum digeser oleh Suahasil.

Baca juga Kapolres Bengkalis Pimpin Sertijab Tiga Kapolsek, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan kepada Masyarakat

Dalam prosesi pelantikan, Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan dengan tegas, dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Suahasil.

Usai pengambilan sumpah, Suahasil menandatangani berita acara pelantikan disaksikan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah menteri koordinator juga hadir menyaksikan momen penting ini, memberikan legitimasi penuh atas reshuffle mendadak tersebut.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil dan keluarganya, sinyal dukungan penuh dari kepala negara bagi arah kebijakan fiskal baru yang akan dibawa oleh mantan wakil menteri keuangan era Jokowi ini.

Kehadiran Suahasil Nazara diharapkan dapat membawa stabilitas dan terobosan baru di tengah tumpukan tantangan ekonomi global. Namun, pergantian cepat dari Sri Mulyani ke Purbaya, lalu kini ke Suahasil, meninggalkan pertanyaan besar di publik: apakah ini merupakan strategi penyesuaian cepat Prabowo menghadapi dinamika ekonomi, atau cerminan dari gesekan internal kabinet yang belum sepenuhnya padam?

Satu hal pasti, mata dunia kini tertuju pada Suahasil Nazara untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar pengganti, melainkan arsitek fiskal yang mampu menjawab tuntutan zaman di sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Era kebocoran subsidi negara tampaknya akan segera berakhir. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang akan mengawasi operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) secara ketat. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan penyaluran barang subsidi berjalan transparan dan benar-benar menyentuh masyarakat desa, bukan lagi dinikmati oleh oknum-oknum penyeleweng.

Satgas ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Bendahara Negara, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan Kementerian Koperasi. Melalui tim gabungan ini, Pemerintah menjamin bahwa seluruh distribusi barang subsidi akan difokuskan melalui kanal Kopdes, memotong rantai distribusi ilegal yang selama ini merugikan negara.

“Tidak ada lagi tukang kumpul barang subsidi itu. Jadi semuanya lewat Kopdes. Dengan itu saja kalau dipastikan berjalan benar, Kopdes-nya sudah pasti untuk hidup,” tegas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Purbaya menegaskan bahwa kehadiran satgas ini bukan sekadar formalitas. Ia yakin dengan pengawasan intensif dari Danantara dan Kementerian Koperasi, integritas penyaluran subsidi dapat dijaga. “Jadi kita sudah agak bentuk tim gabungan kami, Danantara, dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan itu yang terjadi,” tambahnya.

Baca juga Bom Waktu 200 Juta Rekening Baru: FKBI Peringatkan Celah Besar untuk Judi Online dan Rekening Tidur

Penghematan Signifikan dari Penutupan Celah Kebocoran

Bagi Bendahara Negara, kebijakan ini adalah solusi logis untuk menghentikan hemoragi anggaran. Purbaya mengklaim bahwa pengalihan mekanisme subsidi ke Kopdes akan menghasilkan penghematan yang signifikan bagi APBN. Selama bertahun-tahun, barang-barang subsidi sering kali bocor dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab sebelum sampai ke tangan penerima yang berhak.

“Jadi saya akan ekspek penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi, yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang,” ungkap Purbaya.

Ia optimistis bahwa dalam kurun waktu satu tahun ke depan, dampak positif dari efisiensi ini akan terlihat jelas dalam postur anggaran negara. “Enggak besok ya, sambil jalan, sambil persiapkan semuanya. Tapi setahun ke depan cukup banyak subsidi yang kita bisa hemat,” imbuhnya.

Baca juga Rp240 Triliun untuk Perut Bangsa: Pemerintah Gontorkan Dana Fantastis demi 72 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis di 2027

Negara Tanggung Gaji 30.000 Manajer Kopdes

Untuk memastikan profesionalisme pengelolaan, Pemerintah juga mengambil langkah berani dengan menanggung gaji sekitar 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui APBN selama dua tahun ke depan. Langkah ini bertujuan agar manajemen koperasi berjalan standar dan akuntabel sejak hari pertama.

“Penggajian manajer kopdes sampai dua tahun ditanggung negara. Ada hitungannya enggak besar-besar amat,” jelas Purbaya, menepis kekhawatiran bahwa beban ini akan memberatkan kas negara.

Lebih penting lagi, Purbaya memberikan jaminan penuh bahwa skema ini tidak akan merugikan aset desa. Sebaliknya, ini adalah strategi pemberdayaan ekonomi desa jangka panjang. Setelah masa inkubasi dan pembinaan selesai, kepemilikan koperasi sepenuhnya akan diserahkan kembali kepada desa.

“Tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap koperasinya diserahkan ke desa. Yang punya desa itu koperasinya. Keuntungannya desa,” pungkas Purbaya.

Dengan kombinasi pengawasan ketat, insentif manajemen, dan transfer aset, Pemerintah berharap Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi saluran subsidi, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi desa yang mandiri dan bebas dari praktik korupsi.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Rencana pemerintah untuk membuka 200 juta rekening bank baru dinilai menyimpan risiko sistemik yang mengkhawatirkan. Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyebut kebijakan tersebut berpotensi menciptakan “ladang subur” bagi praktik judi online (judol) melalui mekanisme rekening dormant atau rekening tidur.

Dalam pernyataannya pada Minggu (13/9/2026), Tulus menyoroti ketidakefektifan dari penciptaan rekening massal tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak semua dari 200 juta rekening yang direncanakan akan aktif digunakan untuk menerima bantuan sosial (bansos) atau mendorong budaya menabung masyarakat.

“Sebab dari 200 juta rekening yang dibuat tersebut, tidak semuanya menerima bansos. Dan belum tentu mendorong masyarakat gemar menabung di bank,” ujar Tulus.

Baca juga Rp240 Triliun untuk Perut Bangsa: Pemerintah Gontorkan Dana Fantastis demi 72 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis di 2027

Paradoks Kebijakan Anti-Judol

Tulus mengungkap ironi dalam kebijakan ini. Di satu sisi, pemerintah mengklaim berkomitmen memblokir rekening dormant karena dinilai sebagai sarana transaksi para pelaku judi online. Namun, di sisi lain, pemerintah justru secara masif menciptakan potensi rekening dormant baru dalam jumlah raksasa.

“Persoalan rekening dormant tidak berhenti pada rekening yang tidak digunakan. Kondisi tersebut juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan rekening untuk transaksi judi online. Karena berpotensi menjadi rekening dormant, buntutnya rekening tersebut justru bisa disalahgunakan oleh praktik judi online. Padahal pemerintah sendiri mengklaim akan memblokir rekening dormant,” kritik Tulus tajam.

Kondisi ini menciptakan paradoks kebijakan di mana langkah yang diambil justru dapat memperburuk masalah yang ingin diberantas. Tulus mendesak adanya kajian mendalam untuk memastikan rekening-rekening tersebut benar-benar jatuh ke tangan sasaran yang tepat dan digunakan secara aktif, bukan sekadar menjadi angka statistik perbankan.

Baca juga Kurangi Ketergantungan pada Tengkulak, PKM UPI Y.A.I Kembangkan Wisata Edukatif Margaluyu

Monopoli Dua Bank dan Alternatif Reaktivasi

Selain risiko keamanan, Tulus juga menyoroti aspek persaingan usaha. Keputusan pemerintah yang hanya menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra pembukaan rekening massal dinilai mencederai prinsip kompetisi sehat di industri perbankan.

Alih-alih terburu-buru mencetak rekening baru, Tulus menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mereaktivasi rekening yang sudah ada. Ia mengingatkan bahwa precedent baik pernah terjadi saat pandemi Covid-19, di mana pemerintah menggunakan rekening Bank Mandiri untuk penyaluran bantuan upah kerja.

“Sebaiknya pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut. Cobalah [rekening lama] direaktivasi kembali saja, daripada membuat rekening baru,” saran Tulus.

Langkah reaktivasi dinilai lebih aman, efisien, dan meminimalisir risiko penyalahgunaan data serta akun fiktif yang kerap dimanfaatkan sindikat kejahatan siber dan judi online.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tidak ada kompromi dalam perang melawan stunting dan degradasi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah resmi mengunci pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Angka kolosal ini bukan sekadar statistik birokrasi, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa nutrisi adalah hak dasar, bukan privilese.

Anggaran raksasa ini didedikasikan hampir seluruhnya untuk menyokong kelangsungan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total dana tersebut, struktur alokasi menunjukkan ketegasan pemerintah untuk meminimalisir kebocoran administratif: 97 persen atau sekitar Rp232,88 triliun langsung disuntikkan ke sektor Pemenuhan Gizi Nasional.

Dana senilai ratusan triliun rupiah ini akan menjadi nyawa bagi puluhan juta penerima manfaat. Sasarannya jelas dan mendesak: anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita—kelompok rentan yang selama ini sering terpinggirkan dalam akses nutrisi berkualitas.

Baca juga Kurangi Ketergantungan pada Tengkulak, PKM UPI Y.A.I Kembangkan Wisata Edukatif Margaluyu

Hanya 3 Persen untuk Birokrasi

Di tengah sorotan publik terhadap besarnya pos belanja pegawai di instansi pemerintah, BGN menampilkan anomali yang menarik. Hanya sekitar 3 persen dari total anggaran, atau setara Rp7,08 triliun, yang dialokasikan untuk operasional dan manajemen lembaga, termasuk belanja pegawai.

Meski terlihat besar secara nominal, alokasi gaji ini sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia di garis depan. Dana ini diperlukan untuk membayar gaji dan tunjangan puluhan ribu kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka adalah ujung tombak yang memastikan piring makan anak-anak Indonesia tidak kosong.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa desain anggaran ini sengaja dibuat “ramping” di bagian atas agar “gemuk” di bagian bawah.

“97 persennya adalah untuk makan, untuk program makannya. Jadi operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu,” tegas Sudaryono, membantah narasi miring tentang pemborosan birokrasi.

Baca juga Darurat Radikalisasi Gamer Muda: BNPT & Kemendikdasmen Barikade Pelajar dari Jeratan Ekstremisme Digital

Melampaui Target RPJMN

Dengan suntikan dana ini, BGN menargetkan lebih dari 72 juta orang akan menerima manfaat langsung pada tahun 2027. Angka ini secara signifikan melampaui target dasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), menunjukkan ambisi pemerintah untuk melakukan intervensi gizi secara masif dan menyeluruh.

Secara konklusif, penetapan anggaran Rp240,20 triliun ini adalah bukti konkret komitmen negara. Di saat banyak program hanya berhenti di atas kertas, BGN memilih jalan lain: mengubah uang negara menjadi kalori, protein, dan mikronutrien yang masuk ke dalam tubuh generasi penerus bangsa. Ini bukan sekadar belanja barang; ini adalah investasi darurat untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dari ancaman stunting dan kemiskinan gizi.(*)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR — Ruang digital dan platform game online kini resmi menjadi medan tempur baru melawan radikalisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatukan kekuatan untuk membendung gelombang ekstremisme berbasis kekerasan yang secara agresif mulai menyasar anak-anak usia sekolah.

Ancaman ini bukan lagi sekadar potensi teoritis, melainkan kenyataan pahit. Kepala BNPT Eddy Hartono mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, hasil mitigasi bersama Densus 88 dan Komdigi mendeteksi ratusan anak di bawah umur telah terpapar paham ekstremis. Media sosial hingga ruang obrolan game online kini dimanfaatkan oleh kelompok radikal sebagai pintu masuk utama untuk mengikis mental dan karakter generasi muda.

Menanggapi situasi kritis tersebut, BNPT dan Kemendikdasmen langsung mengunci sinergi lewat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) 2026–2029 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Fokus utamanya adalah membangun benteng ketahanan peserta didik dari infiltrasi narasi berbahaya.

“Pendekatan kolaboratif ini krusial. Potensi paparan ekstremisme berkembang sangat cepat di berbagai ruang interaksi, terutama lingkungan pendidikan dan media digital,” tegas Eddy Hartono.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menimpali bahwa perlawanan terhadap doktrinasi digital ini butuh benteng pertahanan yang berlapis. Sekolah dan negara tidak bisa berjalan sendirian tanpa keterlibatan aktif dari unit terkecil masyarakat.

“Pencegahan ini butuh pendekatan komprehensif. Selain satuan pendidikan, keluarga memegang peranan kunci dalam memantau dan mendampingi anak-anak saat berinteraksi dengan konten digital,” ujar Abdul Mu’ti.

Sebagai langkah konkret, kedua lembaga siap meluncurkan deklarasi bersama yang melibatkan komite sekolah, tenaga pendidik, hingga peserta didik di seluruh Indonesia. Langkah ini bukan sekadar seremoni di atas kertas, melainkan komitmen nasional untuk memastikan ekosistem pendidikan tetap inklusif, toleran, dan memiliki daya tangkal yang kuat dari jerat radikalisme modern.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di balik menurunnya intensitas letusan permukaan yang mungkin menenangkan sebagian pihak, Gunung Anak Krakatau menyimpan ancaman laten yang jauh lebih serius. Badan Geologi Kementerian ESDM menegaskan bahwa penurunan aktivitas erupsi di permukaan bukanlah tanda bahaya telah berlalu, melainkan sekadar perubahan pola dari “teriakan” magma menjadi “desisan” tekanan tinggi dari kedalaman bumi.

Meski episode erupsi menerus selama 25 jam pada awal September 2026 telah berakhir dan beralih menjadi erupsi Strombolian yang lebih sporadis, status gunung ini tetap dikunci pada Level III (Siaga). Keputusan ini bukan tanpa alasan. Data seismik mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan: sementara gempa permukaan melandai, gempa vulkanik dalam justru mengalami peningkatan signifikan.

“Peningkatan gempa vulkanik dalam adalah sinyal jelas bahwa suplai magma dari dapur magma utama masih terus berlangsung agresif,” tegas Kepala Badan Geologi, Lana Saria, dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Baca juga “Ruang Informasi Tak Pernah Kosong”: Qodari Peringatkan Pemerintah, Jika Diam Data, Pihak Lain yang Akan Mendikte Narasi

Artinya, mesin vulkanik Anak Krakatau tidak sedang mati; ia sedang mengisi ulang amunisi. Erupsi Strombolian yang tercatat sebanyak 14 kali pasca-episode besar hanyalah gejala pelepasan gas, bukan indikator bahwa sistem tekanan telah stabil. Potensi erupsi susulan yang lebih dahsyat tetap mengintai setiap saat.

Keterbatasan alat pemantauan akibat dampak erupsi sebelumnya juga menambah kerumitan situasi. Namun, Badan Geologi menolak alasan teknis untuk mengurangi kewaspadaan. Pemantauan tetap dijalankan secara ketat melalui stasiun yang masih berfungsi dan observasi visual, dengan prioritas mutlak pada keselamatan petugas. Perbaikan peralatan akan dilakukan bertahap hanya ketika kondisi benar-benar memungkinkan.

Bagi masyarakat, nelayan, dan wisatawan, pesan pemerintah sangat jelas dan tidak bisa ditawar: Jauhkan diri dari radius 3 kilometer dari kawah aktif. Zona ini adalah garis merah antara hidup dan mati, mengingat potensi lontaran material pijar, hujan abu tebal, hingga awan panas yang dapat terjadi tanpa peringatan panjang.

“Menurunnya intensitas di permukaan bukan berarti aktivitas berhenti. Ini adalah jeda, bukan akhir,” peringatan Lana Saria harus menjadi pengingat keras bagi siapa saja yang tergoda untuk mendekati kawasan tersebut demi sensasi atau kepentingan ekonomi sesaat.

Di tengah arus informasi yang kadang simpang siur, publik diminta untuk hanya mempercayai data resmi dari Badan Geologi dan MAGMA Indonesia. Ketenangan di Selat Sunda saat ini adalah ketenangan yang menipu; kewaspadaan adalah satu-satunya asuransi terbaik menghadapi amarah alam yang masih belum puas.(*)

MAKASSAR, JURNAL TIPIKOR – Di tengah sorotan keras terhadap kerusakan ekosistem perairan Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Jamaluddin Jompa memberikan mandat yang tegas dan tak ambigu kepada Pusat Studi Kepolisian Unhas yang baru saja diresmikan: Fokus utama adalah menuntaskan praktik pengeboman ikan.

Pernyataan ini disampaikan Prof. JJ sesaat setelah penandatanganan kesepakatan pembentukan pusat studi tersebut bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Makassar, Rabu (9/9/2026). Bukan sekadar seremonial akademik, langkah ini merupakan respons langsung terhadap krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan di wilayah perairan Sulsel.

“Bagaimana menyelesaikan pengeboman ikan di perairan? Kita tidak hanya mengkaji pasalnya, tetapi bagaimana pusat studi ini bisa menjadikan persoalan tersebut sebagai fokus kajian utama dan mencari solusi dengan pendekatan disiplin ilmu dan lintas disiplin,” tegas Prof. JJ dengan nada serius.

Baca juga DPR Tuding Desain Operasional MBG “Sakit Sejak Lahir”, Efektivitas Pengawasan BPOM Dinilai Ilusi Tanpa Perombakan Total

Prof. JJ menekankan bahwa pendirian Pusat Studi Kepolisian Unhas—yang pertama kali digagas di lingkup kampus di Indonesia—tidak boleh terjebak dalam menara gading. Dengan basis utama di Fakultas Hukum namun melibatkan pendekatan lintas disiplin, pusat studi ini dituntut untuk membedah akar masalah secara komprehensif. Mulai dari aspek hukum, sosiologi, hingga ekologi, semua harus dikerahkan untuk menemukan solusi nyata bagi masalah seperti kenakalan remaja, balap liar, dan yang paling mendesak: kejahatan lingkungan di laut.

Sikap tegas Rektor Unhas ini mendapat respons positif dari jajaran kepolisian. Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengakui bahwa penanganan pelanggaran di wilayah perairan, termasuk bom ikan, adalah masalah kompleks yang selama ini sulit diselesaikan hanya dengan pendekatan rutin.

“Setiap hasil penelitian dari pusat studi akan menjadi acuan kami. Jadi, kita tidak hanya berdasarkan rutinitas dan pengalaman, tetapi berpacu pada data dan hasil penelitian,” ujar Irjen Pol. Djuhandhani.

Kapolda menegaskan bahwa sosialisasi dan pemantauan yang telah dilakukan selama ini belum cukup efektif. Diperlukan terobosan berbasis data dan riset ilmiah untuk merumuskan kebijakan yang lebih tajam dan eksekusi lapangan yang lebih presisi. Kolaborasi antara akademisi dan polisi ini diharapkan menjadi ujung tombak baru dalam memerangi kejahatan lingkungan yang selama ini merugikan negara dan merusak masa depan biodiversitas Indonesia.

Dengan dimulainya tugas awal berupa kajian mendalam terhadap kasus bom ikan, mata publik kini tertuju pada apakah Pusat Studi Kepolisian Unhas mampu mengubah tumpukan data riset menjadi tindakan nyata yang menghentikan ledakan-ledakan destruktif di dasar laut Sulsel.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Sorotan tajam kembali menghantam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara terbuka meragukan efektivitas keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menekan lonjakan kasus keracunan massal, jika mekanisme teknis di lapangan tidak dibenahi secara mendasar. Kritik ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan peringatan keras bahwa program tersebut sedang berjalan di atas fondasi operasional yang rapuh.

Kekhawatiran ini disuarakan tegas oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPOM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Charles menyoroti bahwa akar masalah bukan lagi terletak pada lemahnya pengawasan di tingkat hulu, melainkan pada desain operasional yang cacat sejak awal.

Kesalahan Fatal: Mengemas Makanan Panas

Salah satu kekeliruan teknis paling fatal yang disorot Charles adalah pola pengemasan makanan. Praktik membungkus sajian yang baru matang langsung dalam kondisi masih panas ke dalam kemasan rapat dinilai sebagai “bom waktu” bagi kesehatan siswa. Kondisi anaerobik dan suhu hangat menciptakan lingkungan ideal bagi perkembangbiakan bakteri patogen secara drastis.

“Apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk bisa menurunkan atau menghentikan keracunan dalam program MBG? Karena di awal ya, beberapa waktu yang lalu saya sebetulnya punya harapan, punya keyakinan bahwa dengan melibatkan Badan POM angka keracunan bisa turun drastis,” ujar Charles, membuka sesi kritiknya.

Namun, harapan itu kini pupus. Setelah mempelajari alur distribusi dan pengolahan yang berjalan selama ini, Charles menyatakan skeptisisme mendalam.

“Setelah mempelajari desainnya ya, dan program ini berjalan selama ini, kok saya sekarang tidak yakin. Karena permasalahannya bukan lagi atau bukan saja ada di hulu, tetapi desain keseluruhannya sudah tidak ideal,” tambahnya.

Baca juga Di Balik “Alasan Kesehatan”, KPK Genjot Hitung Kerugian Rp223 Miliar Kasus Iklan Bank BJB; Eks Dirut Yuddy Renaldi Diperiksa Ketat

BPOM Membentur Tembok Tebal

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa tanpa perubahan mendasar pada mekanisme distribusi dan pengolahan, kehadiran BPOM hanya akan menjadi simbolis. Pengawasan ketat pun akan tetap membentur “tembok tebal” kesalahan prosedural di lapangan.

“Jadi saya sebetulnya sudah tidak lagi melihat apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk memperbaiki situasi ini kecuali mengubah desainnya secara total,” tegas Charles dengan nada serius.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa solusi tambal sulam atau penambahan frekuensi inspeksi tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah revolusi dalam tata kelola logistik pangan program MBG.

Data Klinis Menguatkan Kecurigaan

Keresahan DPR ini bukan tanpa dasar. Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 menunjukkan gambaran yang mengerikan: tercatat sebanyak 50.059 orang menjadi korban keracunan makanan dari 560 kejadian yang tersebar di 245 kabupaten/kota. Angka ini bukan statistik biasa, melainkan bukti nyata kegagalan sistemik dalam menjamin keamanan pangan jutaan penerima manfaat.

Baca juga Dito Ariotedjo Dipanggil KPK: Saksi Kunci Bongkar “Konspirasi” Kuota Haji 20.000, Kontradiksi Fatal Terungkap

Desakan Redesain Total

Menutup RDP, DPR mendesak BPOM dan instansi terkait untuk berhenti sekadar menebar janji pengawasan rutin. Langkah konkret yang dituntut adalah keberanian untuk merombak total tata kelola program MBG, mulai dari standar pengemasan, rantai dingin (cold chain), hingga protokol pendinginan sebelum distribusi.

Tanpa redesain menyeluruh yang berbasis ilmu pengetahuan dan keamanan pangan yang benar, gelombang kasus keracunan di berbagai daerah dikhawatirkan akan terus berulang, mengubah program yang seharusnya mencerdaskan bangsa menjadi sumber penyakit massal.

(Red)