Dua Tahun Prabowo-Gibran: Visi Visoner Kepala Negara Terancam Rapuh di Tangan Lemahnya Pengawasan Kepala Pemerintahan
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Evaluasi dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu sorotan mendalam terkait jurang pemisah antara gagasan besar di tingkat atas dan realitas eksekusi di lapangan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melemparkan kritik tajam mengenai efektivitas tata kelola kabinet yang dinilai timpang akibat lemahnya pengawasan teknis operasional.
Mahfud menilai, Presiden Prabowo sejatinya memiliki visi, ide, dan keberanian politik yang luar biasa sebagai Kepala Negara. Namun, fungsi kepemimpinan tersebut tidak diimbangi dengan kedetailan dan ketegasan pengawasan di tingkat Kepala Pemerintahan, sehingga berisiko menciptakan masalah-masalah baru di tengah masyarakat.
Menolak Klaim Tanpa Solusi Matang
Salah satu poin krusial yang disorot adalah keberlangsungan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga kini masih diwarnai persoalan serius pada tataran implementasi. Mahfud mengkritik keras klaim-klaim keberhasilan yang tidak sejalan dengan dinamika di lapangan.
“Kalau Pak Prabowo menyatakan sudah menyelesaikan ratusan masalah, ya mungkin juga menimbulkan ratusan masalah. Keracunan itu masih berlangsung terus-menerus sampai 2 hari lalu nih,” tegas Mahfud MD.
Ia menekankan bahwa seorang kepala pemerintahan dituntut memiliki kecermatan tinggi dalam mengawal setiap keputusan. Kebijakan publik tidak boleh sekadar dinilai selesai di atas kertas atau diklaim sukses secara sepihak, melainkan harus menghasilkan solusi yang matang dan aman bagi publik.
Kesenjangan Gagasan dan Operasional
Celah paling mendasar dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menurut Mahfud, terletak pada ketidakseimbangan antara formulasi visi dan eksekusi operasional. Ketidakberadaan pengawasan teknis yang presisi membuat program-program strategis rentan mengalami malabstraksi dan kegagalan eksekusi.
“Kalau sebagai kepala negara idenya bagus-bagus, visinya Pak Prabowo. Lalu kemudian sebagai kepala pemerintahan dia tidak detail, tidak ngawasi,” imbuhi Mahfud, menyoroti pentingnya kontrol ketat eksekutif terhadap kementerian dan lembaga bawahannya.
Apresiasi dan Catatan Kritis Penegakan Hukum
Meski memberikan catatan kritis yang menohok, apresiasi tetap diberikan atas beberapa langkah berani pemerintah. Kehadiran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) diakui sebagai bentuk ketegasan negara dalam merebut kembali aset-aset strategis dari cengkeraman korporasi nakal.
Namun demikian, keberanian politik saja tidak cukup. Pemerintah didorong untuk segera melakukan perbaikan fundamental pada aspek penegakan hukum dan transparansi anggaran. Tanpa adanya transparansi dan pengawasan yang menyeluruh, arah pembangunan nasional berisiko melenceng dari tujuannya semula, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.(*)
