Arsip Kategori: Lintas Daerah

Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Tony Kuswoyo dipastikan akan menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur secara definitif. Kepastian ini diperoleh setelah digelarnya rapat pleno antar komisioner KPU Kabupaten Kaur pada Kamis, 29 Oktober 2025.

Keputusan tersebut diambil demi menjaga kelangsungan organisasi KPU Kabupaten Kaur yang saat ini mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pemilu berikutnya.

Sekretaris KPU Kabupaten Kaur, Rusdan Tapsiri, menjelaskan bahwa hasil kesepakatan rapat pleno itu akan segera disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, KPU RI akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tony Kuswoyo sebagai Ketua KPU Kabupaten Kaur.

“Meskipun SK dari KPU RI belum kami terima, sudah bisa dipastikan bahwa Tony Kuswoyo akan menggantikan Mukhlis Ariyanto yang sebelumnya dinonaktifkan oleh DKPP RI karena pelanggaran kode etik,” ujar Rusdan.

Baca juga Kepala Desa Parungkuda Hadiri Acara Pemberian Santunan Anak-Anak Yatim Piatu yang Digelar DPD IWO I Kabupaten Sukabumi

Sebelum keputusan pleno tersebut ditetapkan, jabatan Ketua KPU Kabupaten Kaur sempat dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt), yaitu Jailani. Namun, dalam waktu dekat, Tony Kuswoyo akan resmi memimpin KPU Kabupaten Kaur dan menyelesaikan masa jabatan hingga tahun 2028.
(JS)

‎Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Disaksikan langsung oleh beberapa oknum wartawan dan masyarakat, WK I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur yang diketahui berasal dari Fraksi Partai Gerindra memberikan bantuan langsung material berupa 10 sak semen kepada masyarakat Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur. Kamis, (30/10/2025).
‎
‎Bantuan material tersebut diberikan Dian guna membantu masyarakat di dua desa, yakni Desa Bukit Makmur dan Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung, yang mana mereka akan melaksanakan goro membangun jalan rabat beton dibagian titik yang dianggap rawan dan diketahui jalan tersebut adalah milik Pemda Kaur.
‎
‎Selaku salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kaur, Herdian Sapta Nugraha, S.H Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kaur memberikan bantuan tersebut yakni bukti rasa kepeduliannya terhadap masyarakat di Kecamatan Muara Sahung khususnya, mengingat kondisi akses jalan apabila hujan deras, jalan tersebut susah untuk dilewati kendaraan, sementara daerah tersebut terkenal salah satu penghasil pertanian yakni kopi dan sawit.

Baca juga Usut Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK dan BPK Lakukan Sampling Mesin EDC di Pulau Jawa

‎Disisi lain, salah seorang masyarakat desa Cinta Makmur yang enggan disebut namanya, ketika dikonfirmasi langsung oleh wartawan media online jurnaltipikor.com/ terkait kegiatan goro ini mengatakan kekecewaannya terhadap pihak pemerintahan desa Cinta Makmur.
‎
‎”Kegiatan ini untuk sumber dananya yakni dari sumbangan masyarakat yang ada di dua desa, Bukit Makmur dan Cinta Makmur, namun sayangnya Kepala desa kami sendiri sampai saat ini belum ada memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun terhadap kegiatan ini”, Ujar warga tersebut.
‎
‎Di tempat yang sama, M. Zahri Aziz, S.E selaku Kepala Desa Bukit Makmur yang sekaligus mewakili seluruh masyarakat desa Bukit Makmur, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua lapisan masyarakat, dan Herdian Sapta Nugraha, S.H Wakil Ketua I DPRD Kaur atas bantuan material kepada masyarakat kami.
‎
‎”Terima kasih banyak saya tujukan kepada semua lapisan masyarakat desa Bukit Makmur serta Cinta Makmur, dan juga Bapak Herdian Sapta Nugraha, S.H selaku Wakil Ketua I DPRD Kaur atas bantuan material semen kepada kami dalam kegiatan gotong royong pembangunan jalan rabat beton ini”, Ucap Aziz.

(JS)

Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Pemerintah Kabupaten Kaur kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan di lingkungan birokrasi daerah. Sebanyak 21 pejabat struktural dilantik langsung oleh Bupati Kaur, Gusril Pausi, S. Sos, M. AP, dalam sebuah acara yang digelar di Aula Setda Kaur pada Senin, 27 Oktober 2025.

Pelantikan ini mencakup 14 pejabat eselon II, 4 pejabat eselon III, dan 3 pejabat eselon IV. Pejabat eselon II yang dilantik menempati posisi strategis, termasuk Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati, sementara rotasi eselon III dan IV bertujuan memperkuat struktur organisasi di tingkat bidang dan seksi.

Dalam sambutannya, Bupati Gusril Pausi menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah daerah serta bagian dari evaluasi kinerja.

“Saya berharap pejabat yang dilantik hari ini agar dapat bekerja dengan cepat, tanggap, serta berorientasi pada pelayanan publik,” tutur Bupati.

Baca juga Satuan Samapta Polres Sukabumi Polda Jabar Cepat Tanggap Membantu Pengguna Jalan yang Terjebak Banjir di Cikakak

Bupati juga menekankan pentingnya loyalitas, integritas, serta komitmen terhadap visi pembangunan daerah bagi pejabat yang baru dilantik.

Beliau berharap mereka dapat segera beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan tantangan tugas di bidang masing-masing.

“Saya berharap pejabat yang baru dilantik, mulai hari ini hingga ke depan dapat segera bekerja dan beradaptasi serta menyesuaikan diri masing-masing terhadap lingkungan tempat kalian bekerja,” tegasnya.

Baca juga “BANDUNG TERJEBAK DI LINGKARAN SETAN BANJIR: SOLUSI TAK HANYA POMPA, TAPI KOMITMEN TOTAL!”

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Ir. Hiftario Syaputra, ST, menambahkan bahwa pelantikan kali ini telah memperhatikan hasil evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi.

“Rotasi ini telah melalui proses seleksi yang panjang serta pertimbangan yang matang. Kita ingin memastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensi dan pengalaman masing-masing,” tambah Hiftario.

Daftar Pejabat yang Dilantik (Eselon II B):

1. Lisarmawan, MAP (Kadis Penbud)
2. Junaidi, ST, MM (Kadis LH)
3. Erliza Feryanti, S.IP, M.Si (Kadis PMD)
4. Sastriana, S.STP, M,Si (Kepala BKPSDM)
5. Robi Antomi, S.Pi, M.Ling (Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Pemerintahan Setda Kaur)
6. M. Adhar Cilas S,Pd, M.Si (Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDA Setda Kaur)
7. Ifrianto, SE (Kepala Dinas Perikanan)
8. Sipta Miarip, SE (Kepala Dinas Kesehatan)
9.  Usadi Dinata, S.Pd (Kepala Kesbangpol)
10. Apen Ardiansyah, SP (Kepala Damkar)
11. Sasmadi, M.Si (Kadis Dishub)
12. Ujang Syafiri, S.IP (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)
13. Dodi Haryono, S.Pd (Kadis Pertanian)
14. Three Marnope, S.Pd, M.TPd (Sekretaris DPRD Kaur)

Rangkaian acara pelantikan berlangsung lancar dan khidmat, diakhiri dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara.

Dengan rampungnya pelantikan ini, masyarakat Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar roda pemerintahan dapat bekerja semakin efektif, solid, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.
(JS)

Kaur, Bengkulu – JURNAL TIPIKOR // Hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Pemerintah Desa (Pemdes) di sejumlah wilayah kini mulai menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apa yang semestinya menjadi fungsi pengawasan, perlahan berubah menjadi hubungan yang “terlalu akrab”, hingga menimbulkan kesan bahwa audit dana desa hanya menjadi formalitas belaka.

Dalam praktiknya, setiap tahun Inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, hasil audit yang seharusnya menjadi alat kontrol transparansi dan akuntabilitas, kini sering kali tidak lebih dari tumpukan laporan tanpa makna, berhenti di meja tanpa tindak lanjut.

Banyak pihak menilai, hubungan yang terlalu “mesra” antara auditor dan perangkat desa menjadikan fungsi pemeriksaan kehilangan taring. “Kalau sudah akrab, kritik berubah jadi basa-basi. Kesalahan jadi seolah kekeliruan administratif kecil, bukan pelanggaran serius,” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.

Baca juga Beberapa Mantan Pejabat Distan Beserta Kontraktor Di Kabupaten Kaur Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsi Puskeswan.

Kondisi ini memperparah persepsi publik bahwa pengawasan internal pemerintah daerah tidak lagi independen. Inspektorat yang seharusnya menjadi penjaga integritas keuangan desa, justru terjebak dalam praktik saling menguntungkan dan saling menjaga rahasia. Akibatnya, penyimpangan kecil di tingkat desa sering luput dari teguran, sementara penyalahgunaan anggaran yang lebih besar jarang sampai ke aparat penegak hukum.

Padahal, audit bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari sistem akuntabilitas publik. Ketika hasil audit hanya menjadi hiasan di atas kertas tanpa tindak lanjut, maka semangat transparansi yang diusung Dana Desa sejak awal menjadi sia-sia.

Beberapa pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa untuk mengembalikan kepercayaan publik, perlu ada pemisahan tegas antara fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan.

“Selama Inspektorat masih berperan ganda, sulit berharap audit berjalan objektif. Karena di satu sisi mereka membina, di sisi lain mereka memeriksa,” ujar seorang pemerhati kebijakan desa, M Suryadi, S. Sos.

Baca juga KPK Beri Isyarat Sosok Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kini, masyarakat desa mulai sadar bahwa akuntabilitas bukan sekadar laporan rapi atau tanda tangan pejabat, tetapi keberanian membuka data, menindak kesalahan, dan memperbaiki sistem.

Jika hubungan Inspektorat dan Pemdes terus berlangsung “terlalu harmonis”, maka audit hanya akan menjadi hiasan di atas kertas, sementara uang rakyat terus menguap tanpa jejak.

Red. (JS)

Bhatin Solapan, Jurnal Tipikor – Pemerintah Desa Pematang Obo, Kecamatan Bhatin Solapan, telah sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025.

Acara ini menandai tahapan krusial dalam proses penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2026.

Musrenbang Desa Pematang Obo yang berlangsung di Aula Kantor Desa Pematang Obo bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026, serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga Wakil Walikota Erwin Tinjau Gorong-Gorong di Babakan Ciparay, Tegaskan Bangunan di Atas Saluran Harus Dibongkar

Acara dibuka secara resmi oleh Kasi PMD Kecamatan Bhatin Solapan, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP., yang mewakili Camat Bhatin Solapan, Bapak M. Rusydy. Pembacaan doa disampaikan oleh Ustadz Abdul Manaf, dan sambutan awal disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Saferi Barus.

Pj. Kepala Desa Pematang Obo, Bapak Harzulkifli S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang Desa ini merupakan momen penting dalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Musrenbangdes adalah wadah partisipatif untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Pemkot Bandung dan Unpas Kolaborasi Dorong Transformasi Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Bandung Berkelanjutan

Senada dengan hal tersebut, Kasi PMD Kecamatan Bhatin Solapan, Bapak Romona Weka Denata, S.STP., menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbang Desa merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Tujuannya adalah dalam rangka penetapan skala prioritas RKP Desa Tahun 2026 di pemerintah Desa,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh beragam unsur, termasuk Pj. Kepala Desa Pematang Obo, Sekdes, Ketua BPD beserta anggota, Korcam Pendamping Desa, perwakilan UPT, Kepala Dusun, RT/RW se-Desa Pematang Obo, Kepala Sekolah SD dan SMP se-Desa Pematang Obo, Perangkat Desa, Ketua BUMDES, Kader Posyandu, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat undangan lainnya.

Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Pematang Obo dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran, memastikan bahwa program yang akan dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

(Irwansyah)

Bhatin Solapan, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bhatin Solapan, pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Acara krusial ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2027.

Musrenbang Desa Tambusai Batang Dui yang bertempat di Aula Kantor Desa Batang Dui bertujuan utama untuk membahas, menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026, serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Anak Yatim Piatu di Wanajaya Cisolok

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Arsya Fadillah, Pj. Kepala Desa Tambusai Batang Dui, Desy Susanty, S.H., Sekretaris Desa, Ketua dan anggota BPD, pendamping desa, UPT, Kepala Dusun, RT/RW, Kepala Sekolah SD dan SMP se-Desa Tambusai Batang Dui, Perangkat Desa, Ketua BUMDES, kader posyandu, tokoh pemuda, tokoh agama, serta seluruh masyarakat undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Pj. Kepala Desa Desy Susanty, S.H., menyampaikan bahwa Musrenbangdes ini merupakan momen penting dalam proses pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Diharapkan seluruh usulan prioritas dapat menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes dan selanjutnya diusulkan ke tingkat kecamatan maupun Bengkalis. Semua usulan yang disampaikan oleh setiap masyarakat melalui RT/RW dan dusun di Musrenbangdes hari ini akan ditampung,” jelasnya.

Baca juga KPK Periksa Lima Saksi Meringankan Atas Permintaan Tersangka Wawan Kristiawan dalam Kasus Dana Hibah Jatim

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Arsya Fadillah, menegaskan komitmennya untuk membangun Desa Tambusai Batang Dui. “Kepada masyarakat sampaikanlah usulan dan aspirasi, terkait 10 prioritas insyaallah kita akan upayakan,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy MR, S.STP, M.Si., menyampaikan bahwa Musrenbang Desa adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

“Tujuannya adalah dalam rangka penetapan skala prioritas RKP Desa Tahun 2026 di pemerintah Desa Tambusai Batang Dui,” tutur Camat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh Kepala Desa Tambusai Batang Dui, Desy Susanty, S.H., Ketua BPD, dan Camat Bathin Solapan, Muhammad Rusydy MR, S.STP, M.Si.

Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Tambusai Batang Dui dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.

(Irwansyah)

BHATIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor – Pemerintah Desa Balai Makam menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) pada hari Kamis, 16 Oktober 2025.

Acara krusial ini menandai komitmen bersama seluruh elemen desa dalam merencanakan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran, sekaligus menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2027.

Musrenbang Desa Balai Makam yang dilaksanakan di Balai Kantor Desa ini bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026 serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga Disperdagin Kabupaten Bandung Percepat Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lewat Sosialisasi Model Bisnis Perdagangan

Acara dibuka secara resmi oleh Camat Bhatin Solapan, Bapak M. Rusydy, yang diwakili oleh Kasi PMD, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP. Setelah pembacaan doa oleh Ustadz Amran, sambutan awal disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Arsaja Mulyadi.

Turut hadir dalam Musrenbang ini Korcam, Babinsa, serta berbagai unsur masyarakat desa seperti BPD, LPMD, UPT Puskesmas, Korcam, UPT Kementerian Sosial, RW, RT, tokoh masyarakat, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tokoh agama, kader desa, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda, menunjukkan keterlibatan yang luas dalam proses perencanaan.

Dalam paparannya, Kepala Desa Balai Makam yang diwakili oleh Sekretaris Desa, Bapak Baharuddin, menyampaikan kemajuan 10 titik pengerjaan infrastruktur yang telah berjalan.

Baca juga “LECEHKAN LIRBOYO DAN KIAI, PW IPNU JATENG: ULAMA BUKAN BAHAN OLOK-OLOK, TRANS7 HARUS INTROSPEKSI!”

Setelah itu, beliau memberikan kesempatan kepada perwakilan UPT untuk menyampaikan usulan-usulan program mereka demi sinergi pembangunan.

Diskusi dalam Musrenbang fokus pada pembahasan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2027, khususnya meliputi pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil musyawarah ini berhasil menetapkan 10 prioritas kegiatan perencanaan pembangunan.
Para peserta, termasuk perwakilan UPT,

secara aktif memberikan masukan dan usulan-usulan konstruktif terkait prioritas pembangunan yang diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup warga Desa Balai Makam.

Acara ditutup oleh Kasi PMD Kecamatan, Bapak Ramona Weka Denata S.STP, dan perwakilan tokoh masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang ini secara tegas menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Balai Makam dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.

(Irwansyah)

Bhatin Solapan, Riau – Jurnal Tipikor – Pemerintah Desa Air Kulim, Kecamatan Bhatin Solapan, pada hari Rabu, 15 Oktober 2025, telah sukses menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Acara ini merupakan tahapan krusial dalam proses penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) untuk tahun anggaran 2027.

Musrenbang Desa Air Kulim yang berlangsung di Balai Kantor Desa Air Kulim bertujuan utama untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan tahun 2026 serta merumuskan daftar usulan kegiatan pembangunan untuk DU RKP Desa tahun 2027 yang akan diajukan ke forum Musrenbang Kecamatan.

Baca juga Disperdagin Kabupaten Bandung Percepat Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lewat Sosialisasi Model Bisnis Perdagangan

Acara dibuka secara resmi oleh Camat Bhatin Solapan, Bapak M. Rusydy, yang diwakili oleh Kasi PMD, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP. Pembacaan doa disampaikan oleh Ustadz H. Herman, dan sambutan awal disampaikan oleh Ketua BPD, Bapak Suparno.

Musrenbang dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk perwakilan Camat Bhatin Solapan, Bapak Ramona Weka Denata, S.STP, Pj. Kepala Desa Air Kulim, Ibu Suryati SOS M.S.I, serta perwakilan dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti UPT Perikanan, UPT Pertanian, UPT Puskesmas, Dinas Pendidikan, UPT Dukcapil, UPT Perhubungan, dan UPT Bapenda.

Baca juga KPK Panggil Eks Kepala Dinas PU Papua sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap Dana Penunjang Operasional

Turut hadir pula Korcam serta unsur masyarakat desa seperti BPD, LPMD, tokoh masyarakat, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), tokoh agama, kader desa, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Baca juga “LECEHKAN LIRBOYO DAN KIAI, PW IPNU JATENG: ULAMA BUKAN BAHAN OLOK-OLOK, TRANS7 HARUS INTROSPEKSI!”

Dalam paparannya, Pj. Kepala Desa Air Kulim, Ibu Suryati SOS M.S.I, memaparkan kemajuan 13 titik pengerjaan infrastruktur yang telah berjalan. Beliau kemudian memberikan kesempatan kepada perwakilan UPT untuk menyampaikan usulan-usulan program mereka demi sinergi pembangunan.

Diskusi dalam Musrenbang fokus pada pembahasan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2027, khususnya meliputi pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Telah ditetapkan 10 prioritas kegiatan perencanaan pembangunan.

Para peserta, termasuk perwakilan UPT, secara aktif memberikan masukan dan usulan-usulan konstruktif terkait prioritas pembangunan yang diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup warga Desa Air Kulim.

Baca juga KPK Sita 18 Aset Tanah Tersangka Jamal Shodiqin di Karanganyar, Total Aset yang Disita Kini 44 Bidang

Acara ditutup oleh Kasi PMD Kecamatan, Bapak Ramona Weka Denata S.STP, dan tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Air Kulim, Bapak Salim.

Pelaksanaan Musrenbang ini menegaskan komitmen bersama Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Air Kulim dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.

(Irwansyah)

SIAK, JURNAL TIPIKOR – Kondisi Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kabupaten Siak dinilai jauh dari standar pelabuhan internasional, dengan fasilitas yang terbengkalai dan pengelolaan yang dicap tidak profesional.

Sorotan tajam ini muncul seiring dugaan kuat bahwa potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak dari sektor strategis ini tidak tergarap maksimal, bahkan hasilnya diduga kuat "dikuras" untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Penilaian kritis ini disampaikan oleh Direktur Pengawas Teritorial (Dirwastwe) BPKP Provinsi Riau, Farizal SE, kepada Jurnal Tipikor pada Jumat (10/10).

Farizal mengatakan, KITB sejatinya diyakini mampu menjadi sumber pundi-pundi PAD yang signifikan bagi daerah. Namun, ada dugaan serius bahwa hasil dari aktivitas pelabuhan selama ini tidak masuk secara maksimal ke kas daerah, melainkan dinikmati oleh kelompok atau kepentingan tertentu.

“Mestinya Pelabuhan KITB bisa menjadi motor ekonomi daerah, tapi faktanya tidak mencerminkan wajah pelabuhan internasional. Hasilnya diduga dikuras untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar sumber yang mengetahui pengelolaan pelabuhan tersebut.

Kualitas pengelolaan KITB saat ini dipertanyakan. Bahkan, untuk perawatan fasilitas pelabuhan saja, diduga pengelola tidak mampu menyisihkan anggaran yang memadai, meskipun dana dari aktivitas di Pelabuhan KITB disebut-sebut cukup besar. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel.

Baca juga BPKP Soroti Tolak Ukur Keberhasilan Kepala Daerah, Sebut IKKD Kemendagri Jadi Instrumen Kunci

Tuntutan Publik: Serahkan KITB ke Pengelola Profesional

Ke depan, masyarakat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bersikap tegas terhadap pengelolaan pelabuhan tersebut. Publik mendesak agar pengelolaan diserahkan kepada pihak yang profesional dan memiliki integritas, sehingga PAD dari sektor pelabuhan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya untuk pembangunan daerah.

“Kalau dikelola dengan baik dan transparan, Pelabuhan Tanjung Buton bisa menjadi sumber pemasukan besar bagi pembangunan di Siak. Jangan sampai aset strategis ini terus dibiarkan dikelola tanpa manfaat nyata,” tegasnya.

Sorotan terhadap kinerja pengelola pelabuhan kian menguat. Publik menilai, evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap pihak yang selama ini dipercaya mengelola KITB agar potensi besar yang ada tidak terus terbuang percuma, melainkan menjadi penopang utama perekonomian Siak.

(Tim)

MANDAU, JURNAL TIPIKOR– Gubernur Riau Abdul Wahid, M.Si., bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol. Herry Heryawan, memimpin langsung kegiatan penanaman jagung dalam rangka mendukung Program Swasembada Pangan Nasional 2025.

Kegiatan ini berlangsung di lahan ketahanan pangan Kelompok Tani Desa Bhatin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pada Rabu (8/10/2025).

Dalam upaya optimalisasi lahan pertanian Polri, peninjauan dan penanaman simbolis ini dilakukan di lahan seluas 345 hektare yang dipersiapkan untuk penanaman jagung hibrida Kwartal IV tahun 2025.

Baca juga o9Lanal Bintan Gagalkan Penyelundupan 9 Kg Bahan Baku Narkotika di Perairan Selat Riau

Apresiasi Sinergi untuk Kemandirian Pangan.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sinergi yang terjalin antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta dalam mendukung percepatan program ketahanan pangan nasional.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., terkait optimalisasi lahan pertanian Polri guna mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Kapolda Irjen Pol. Herry Heryawan.

Ia menegaskan pentingnya sektor pertanian dalam memperkuat kemandirian pangan masyarakat dan menyatakan bahwa pemanfaatan lahan ini adalah wujud nyata kontribusi Polri dalam mendukung program pangan berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong partisipasi aktif seluruh jajaran wilayah Polres Bengkalis dan Polsek-Polsek untuk terus mendukung program ketahanan pangan, sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat dalam mengatasi ancaman krisis pangan nasional,” tambah Kapolda.

Baca juga Polda Jatim Tegaskan Proses Hukum Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny Akan Berjalan Setelah Proses Identifikasi Selesai

Kapolda juga mengajak seluruh Kelompok Tani dan elemen masyarakat, khususnya para petani, untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Bupati Bengkalis Turut Hadir dan Mendukung Penuh

Turut hadir mendampingi Gubernur dan Kapolda adalah Bupati Bengkalis Kasmarni beserta jajaran Forkopimda dan sejumlah Pejabat Utama Polda Riau.

Setelah penanaman jagung secara simbolis, kegiatan dilanjutkan dengan meninjau langsung kesiapan lahan di Kampung Desa Bhatin Betuah.

Usai acara, Gubernur Riau dan Kapolda Riau juga menyempatkan diri mengunjungi pasar murah beras Bulog 5 kg yang dijual seharga Rp62.000, menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Provinsi dan Kepolisian dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

(Irwansyah)