Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

INDRAMAYU, JURNAL TIPIKOR– Keadilan akhirnya berbicara dengan lantang di tengah duka yang masih menganga. Pengadilan Negeri Indramayu hari ini (3/7) menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Priyo Bagus Setiawan, terdakwa utama dalam kasus pembunuhan berencana yang merenggut nyawa lima anggota satu keluarga. Putusan ini bukan sekadar angka hukuman, melainkan tamparan keras bagi siapa pun yang berniat mengubah nyawa manusia menjadi komoditas harta benda.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wimmy D. Simarmata secara tegas menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya meminta pidana 20 tahun. Bagi majelis hakim, kejahatan yang dilakukan Priyo bukanlah tindak pidana biasa, melainkan extraordinary crime—kejahatan luar biasa yang mencabik-cabik nilai kemanusiaan hingga ke akarnya.

Baca juga  “Penjaga Pintu Negara” Dijual seharga Rp78,81 Miliar: Tiga Eks-Petinggi Bea Cukai Didakwa Buka Jalan Impor Barang Tiruan

Rencana Dingin, Eksekusi Biadab

Narasi persidangan mengungkapkan betapa dinginnya kalkulasi Priyo. Sejak 24 Agustus 2025, ia bersama rekannya, Ririn Rifanto, telah menyusun skenario kematian. Lima hari sebelum eksekusi, waktu tidak digunakan untuk berbuat baik, melainkan untuk memodifikasi palu menjadi alat pembunuh, mematangkan strategi pendekatan, dan menentukan momen paling tepat untuk menghabisi korban.

Yang paling mengerikan adalah detail eksekusi yang diungkap hakim. Priyo tidak hanya menyerahkan palu kepada Ririn untuk menghantam kepala Budi Awaludin (45), tetapi juga secara aktif terlibat dalam pembunuhan terhadap korban yang paling tak berdaya: seorang bayi berusia delapan bulan. Bayi itu dibawa ke kamar mandi dan ditenggelamkan dalam bak air hingga tewas. Kekejaman ini, ditambah dengan pembunuhan terhadap Sahroni, Euis Dwitasari, dan anak berusia 7 tahun (RK), menunjukkan hilangnya empati total dari diri terdakwa.

“Kontribusi terdakwa mempunyai arti yang sangat menentukan terhadap terwujudnya seluruh peristiwa,” tegas Ketua Majelis Hakim Wimmy D. Simarmata saat membacakan amar putusan.

Baca juga Amplop Bupati Kuansing Jadi ‘Bahan Bakar’ Baru Penyidikan KPK: Menhut Raja Juli Antoni Akui Terima Uang, Klaim Sudah Dikembalikan Lewat Kapolda

Harta Buta, Hati Membatu

Motif di balik darah yang tumpah ternyata dangkal: penguasaan harta benda. Kerja sama erat antara Priyo dan Ririn berlanjut bahkan setelah kelima jenazah ditemukan. Mereka mengubur korban dalam satu liang lahat dan berupaya menghilangkan barang bukti, seolah-olah nyawa lima manusia bisa dikubur bersama rahasia mereka.

Namun, hukum tidak tertipu. Majelis hakim menilai perbuatan Priyo telah menyisakan duka mendalam yang tak terukur bagi keluarga korban dan menimbulkan trauma psikologis berat di masyarakat. “Perbuatan terdakwa termasuk kategori kejahatan paling serius dan sangat tercela,” tambah Wimmy.

Dengan dasar Pasal 459 KUHP baru juncto Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, vonis seumur hidup menjadi simbol bahwa negara tidak akan mentolerir kekerasan sistematis terhadap keluarga, apalagi yang melibatkan anak-anak.

Sementara nasib rekan konspiratornya, Ririn Rifanto, masih menunggu keputusan pada sidang 8 Juli mendatang, Priyo Bagus Setiawan kini harus menghadapi sisa hidupnya di balik jeruji besi. Sebuah pengingat pahit: ambisi buta terhadap harta mungkin bisa dibeli, tetapi harga sebuah nyawa tak pernah bisa ditawar.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ironi terbesar dalam penegakan hukum terjadi ketika “penjaga pintu negara” justru menjadi pihak yang membukanya lebar-lebar bagi penyelundupan. Tiga mantan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan resmi didakwa menerima suap dan gratifikasi fantastis senilai total Rp78,81 miliar.

Dakwaan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026). Ketiganya dituduh mengorbankan integritas kepabeanan demi memuluskan impor barang tiruan milik perusahaan Blueray Cargo pada periode 2025–2026.

Tiga terdakwa tersebut bukan sekadar pegawai biasa, melainkan otak-otak intelijen dan penindakan di tubuh Bea Cukai:
1. Rizal, Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
2. Sisprian Subiaksono, Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.
3. Orlando Hamonangan, Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

Baca juga Amplop Bupati Kuansing Jadi ‘Bahan Bakar’ Baru Penyidikan KPK: Menhut Raja Juli Antoni Akui Terima Uang, Klaim Sudah Dikembalikan Lewat Kapolda

Transaksi Kotor di Balik Meja Intelijen

Dalam dakwaannya, JPU Takdir Suhan menggambarkan skema korupsi yang sistematis dan terstruktur. Para mantan pejabat ini tidak hanya diam, tetapi aktif “mengupayakan” agar barang-barang impor bermasalah milik Blueray Cargo lolos dari pengawasan ketat dengan lebih cepat.

“Mereka melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yakni menerima hadiah atau janji dan gratifikasi,” tegas Takdir saat membacakan surat dakwaan.

Uang haram mengalir deras dari pemilik Blueray Cargo, John Field, bersama Manajer Operasional Custom Clearance, Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi, Andri. Imbalannya? Kelancaran birokrasi yang seharusnya menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional.

Baca juga Wujudkan Desa Aktif dan Sehat, Pemerintah Desa Muara Sahung Resmikan Pembangunan Lapangan Bola Voli Berstandar Modern

Pembagian Kue Korupsi: Dari Dolar Singapura hingga Hiburan Mewah

Nilai suap yang diterima mencapai angka yang mencengangkan. Total suap tunai dan non-tunai mencapai Rp61,74 miliar dalam bentuk mata uang Dolar Singapura (SGD), ditambah Rp1,85 miliar dalam bentuk hiburan dan barang mewah.

Pembagian “jatah” korupsi pun terungkap secara rinci:

• Rizal diduga mengantongi bagian terbesar, yakni Rp14 miliar (dalam SGD).
• Sisprian Subiaksono menerima Rp7 miliar (dalam SGD).
• Orlando Hamonangan mendapat Rp4,05 miliar (dalam SGD) serta fasilitas mewah senilai Rp1,52 miliar.

Selain suap langsung, ketiganya juga terseret dalam jeratan gratifikasi senilai total Rp15,22 miliar. Gratifikasi ini datang dalam berbagai bentuk mata uang asing dan tunai, termasuk:

• Uang tunai sebesar Rp7,52 miliar.
• 314.755 SGD (setara Rp4,38 miliar).
• 182.800 USD (setara Rp3,28 miliar).
• Serta sejumlah kecil dalam Dolar Hong Kong dan Ringgit Malaysia.

Pelanggaran Berat Undang-Undang

Atas perbuatannya yang mencederai kepercayaan publik dan merusak tatanan kepabeanan, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001).

Selain itu, dakwaan juga menyertakan Pasal 606 ayat (2) jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi institusi Bea Cukai. Bagaimana bisa para pemimpin unit intelijen dan penindakan—yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan selundupan—justru menjadi komplotan utama dalam meloloskan barang tiruan? Publik kini menunggu ketegasan pengadilan untuk menjatuhkan vonis yang setimpal dengan besarnya kerugian negara dan rusaknya reputasi instansi.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dakwaan dalam waktu dekat.

((Red)

JAMBI, JURNAL TIPIKOR– Sistem peradilan pidana Indonesia resmi meninggalkan warisan kolonial yang berorientasi pada pembalasan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham), Otto Hasibuan, menegaskan bahwa kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru beserta penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan sekadar revisi teknis, melainkan sebuah revolusi paradigma yang mengedepankan pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan hak korban.

Pernyataan tegas ini disampaikan Otto saat menjadi pembicara utama dalam seminar sistem hukum pidana Indonesia di Universitas Jambi, Kamis. Ia menekankan bahwa era hukum yang hanya fokus pada penghukuman atau keadilan retributif telah berakhir.

“Intinya ada perubahan paradigma melalui KUHP baru yang diikuti dengan penyesuaian KUHAP, berbeda dengan dulu,” ujar Otto.

Tiga Pilar Transformasi Hukum

Menurut Otto, transformasi sistem hukum pidana nasional kini bertumpu pada tiga prinsip utama yang menjadi pilar keberlanjutan keadilan di Indonesia:

1. Pencegahan Berbasis Korektif: Hukum tidak lagi hanya menunggu kejahatan terjadi, tetapi aktif mencegah masyarakat melakukan tindak pidana melalui pendekatan korektif dan edukatif.
2. Rehabilitasi Pelaku: Negara mendorong pemulihan bagi pelaku kejahatan sekaligus mempersiapkan masyarakat untuk menerima kembali mereka pasca-menjalani pidana. Ini adalah langkah konkret untuk memutus mata rantai residivisme dan stigma sosial.
3. Pemulihan Hak Korban (Keadilan Restoratif): Fokus utama bergeser dari menghukum pelaku semata menjadi memulihkan kerugian korban.

Baca juga BJB SALAH SASARAN? PEMIMPIN UMUM JURNAL TIPIKOR INGATKAN JANGAN KRIMINALISASI WARTAWAN

Otto memberikan contoh nyata dalam kasus pencurian. Dalam paradigma lama, penjaraan pelaku sering kali tidak memberikan manfaat langsung bagi korban yang kehilangan harta bendanya. Namun, under undang-undang baru, mekanisme perdamaian dan ganti rugi didahulukan agar hak korban benar-benar dipulihkan.

“Sistem hukum pidana Indonesia mulai meninggalkan paradigma lama yang berorientasi pada pembalasan. Kami mengutamakan perdamaian dan ganti rugi agar hak korban dapat dipulihkan,” jelasnya.

Sosialisasi Massal Sebagai Kunci Sukses

Perubahan mendasar ini menuntut pemahaman yang sama dari seluruh elemen bangsa. Otto menilai seminar-seminar seperti di Universitas Jambi merupakan bagian kritis dari edukasi massal. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga wajib diserap oleh aparat penegak hukum, jaksa, polisi, hingga para advokat.

“Paradigma hukum kita sudah berubah. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat,” tegas Otto.

Dengan diterapkannya KUHP Nasional ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun sistem hukum yang manusiawi, efektif, dan berkeadilan, sekaligus mengubur sisa-sisa mentalitas hukum kolonial yang telah usang.

(Red)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Langkah hukum yang ditempuh Bank BJB dengan melaporkan wartawan senior Tatang Suherman ke kepolisian menuai sorotan. Pemimpin Umum Jurnal Tipikor, A. Tarmizi, menilai pelaporan tersebut berpotensi salah sasaran dan dapat menimbulkan preseden buruk terhadap kebebasan pers apabila tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang tepat.

Menurut A. Tarmizi, berdasarkan informasi yang berkembang, Tatang Suherman tidak pernah memuat atau mempublikasikan berita terkait isu “KDM jual dedet sapi Rp1 miliar untuk Persib” melalui media yang dikelolanya, baik di portal berita Terasjabar.id maupun melalui media sosial resmi media tersebut.

“Jika benar yang bersangkutan tidak pernah menayangkan berita tersebut di media yang dikelolanya, lalu apa dasar menempatkan Tatang sebagai pihak yang harus bertanggung jawab? Penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada asumsi, tetapi harus berdasarkan fakta dan alat bukti yang jelas,” tegas A. Tarmizi. Kepada awak media, Rabu (24/6)

Baca juga Eks Wamenaker Immanuel Gerungan Digelandang ke Sukamiskin, KPK Eksekusi 11 Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

Lebih lanjut, A. Tarmizi menjelaskan bahwa informasi yang dipersoalkan diketahui berasal dari pesan WhatsApp yang diterima dari narasumber dan kemudian diteruskan tanpa adanya perubahan isi, penambahan narasi, maupun manipulasi informasi.

Dalam perspektif hukum, kata dia, aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara pembuat informasi, penyebar utama kepada publik, dan pihak yang hanya menerima atau meneruskan informasi yang berasal dari pihak lain.

“Jangan sampai hukum digunakan untuk mencari kambing hitam. Jika ada informasi yang dianggap merugikan, maka yang harus dicari terlebih dahulu adalah sumber utama dan pihak yang pertama kali menyebarluaskan informasi tersebut kepada publik,” ujarnya.

Baca juga Palu Keadilan Patah di Tangan Sendiri: Hakim SW Dicopot Tidak Hormat Usai Gelapkan Rp2 Miliar untuk Bisnis Pribadi

A. Tarmizi juga mengingatkan bahwa Tatang Suherman merupakan wartawan senior yang memiliki kompetensi pers dan terdaftar dalam ekosistem pers nasional. Oleh karena itu, apabila persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan produk jurnalistik, maka mekanisme penyelesaiannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Bank BJB adalah lembaga besar yang selama ini dikenal menjunjung tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, langkah yang lebih elegan dan sesuai koridor hukum adalah menempuh hak jawab, hak koreksi, atau meminta penilaian Dewan Pers apabila objek yang dipersoalkan merupakan karya jurnalistik,” katanya.

Menurutnya, penggunaan instrumen pidana terhadap wartawan tanpa terlebih dahulu menguji apakah perkara tersebut merupakan sengketa pers atau bukan dapat menimbulkan persepsi adanya upaya kriminalisasi terhadap insan pers.

“Pers adalah pilar demokrasi. Kritik, informasi, dan pemberitaan tidak boleh dijawab dengan pendekatan yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Negara hukum mengajarkan bahwa setiap persoalan harus ditempatkan pada koridor hukumnya masing-masing,” tambahnya.

Baca juga Mewah di Atas Penderitaan Rakyat: KPK Pamerkan Harta Hasil Pemerasan Sertifikat K3, Siap Dilelang Saat Hakordia 2026

A. Tarmizi meminta aparat penegak hukum bertindak profesional, objektif, dan mengedepankan asas kehati-hatian dalam menangani laporan tersebut. Ia juga mendorong agar Dewan Pers dilibatkan untuk memberikan penilaian apabila terdapat aspek jurnalistik dalam perkara dimaksud.

“Jangan sampai yang tidak menulis berita, tidak mempublikasikan berita, dan bukan sumber utama informasi justru dijadikan pihak yang harus menanggung seluruh konsekuensi hukum. Hukum harus menegakkan keadilan, bukan sekadar mencari target,” pungkasnya.

(Her)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Integritas peradilan kembali ternoda. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) resmi menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Hakim Yustisial Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan berinisial SW. Vonis ini menjadi pukulan telak bagi institusi kehakiman, mengingat SW terbukti secara sah dan meyakinkan menyelewengkan uang titipan lelang senilai Rp2 miliar untuk kepentingan pribadi, termasuk membangun perusahaan milik sendiri.

Putusan yang dibacakan oleh Ketua Sidang MKH Hamdi pada Rabu (24/6/2026) ini menegaskan bahwa jabatan hakim bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanah yang jika dikhianati akan berujung pada pemecatan memalukan.

Dari Meja Pengadilan ke Rekening Pribadi

Kasus ini bermula dari skandal manipulasi lelang saat SW masih menjabat sebagai Ketua PN Kudus pada 2022. Seharusnya, uang sebesar Rp1,9 miliar dan Rp150 juta yang diterima dari pihak berperkara digunakan untuk melunasi pembayaran objek lelang berupa rumah melalui mekanisme bank yang sah.

Namun, alih-alih menyetorkannya ke negara, SW justru mengkonsinyasikan uang tersebut ke rekening pribadinya. Dalam pengakuannya di hadapan sidang, SW dengan dingin mengakui bahwa uang rakyat itu ia gunakan untuk membangun CV (perusahaan) miliknya, membayar kredit rumah pribadi, serta menutupi berbagai kegiatan di kantor.

“SW mengakui uang yang telah diterimanya digunakan untuk membangun CV pribadi, pembayaran kredit rumah, dan kegiatan di kantor,” ungkap Hamdi, menyoroti betapa dangkalnya rasa bersalah terdakwa yang lebih mementingkan aset pribadi daripada sumpah jabatannya.

Baca juga Mewah di Atas Penderitaan Rakyat: KPK Pamerkan Harta Hasil Pemerasan Sertifikat K3, Siap Dilelang Saat Hakordia 2026

Rekam Jejak Kelam: Bukan Sekali Mengkhianati Sumpah

Vonis PTDH ini bukanlah kejutan bagi mereka yang mengikuti rekam jejak SW. Hakim yang kini menderita stroke ini memiliki sejarah panjang pelanggaran etik yang sistematis:

1. Pemalsuan Dokumen (2020): SW dilaporkan menerbitkan penetapan ganda dengan nomor register yang sama namun untuk pihak yang berbeda, sebuah praktik ilegal yang merusak administrasi pengadilan.
2. Penguasaan Harta Waris Ilegal: Ia pernah dilaporkan menguasai harta warisan tanpa prosedur hukum yang benar.
3. Praktik Calo Kasus: Saat menjabat di PN Baturaja dan PN Kudus, SW kerap menerima pihak berperkara secara pribadi di ruang kerjanya, membuka pintu lebar bagi suap.
4. Pengakuan Suap Masa Lalu: Pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA mencatat SW mengakui menerima Rp200 juta pada 2018, meski ia berdalih “lupa” jumlah sisanya.

Meski pada 2023 ia sempat dijatuhi sanksi ringan berupa “hakim nonpalu” selama 6 bulan, mutasinya ke PN Jakarta Selatan sebagai Hakim Yustisial justru menjadi celah baginya untuk terus menikmati fasilitas negara sambil menunggu nasibnya ditentukan.

Dalih Kesehatan Ditolak, Uang Belum Kembali

Dalam pembelaannya, tim kuasa hukum dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) berusaha memanipulasi simpati majelis dengan alasan kesehatan SW yang sedang sakit. SW juga berdalih berniat mengembalikan uang tersebut melalui pinjaman bank. Namun, realitas berbicara lain: permohonannya ditolak karena tidak ada rekomendasi dari atasan, dan hingga detik putusan dibacakan, uang Rp2 miliar itu belum juga kembali ke kas negara atau pemilik sah.

MKH menilai dalih kesehatan dan niat baik yang terlambat tersebut tidak memiliki nilai meringankan. Justru, kegagalan SW mengembalikan uang dan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menjadi alasan utama dicopotnya jabatan secara tidak hormat.

“Perbuatan terlapor melanggar prinsip berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berperilaku adil, jujur, dan profesional,” tegas Hamdi.

Dengan putusan ini, MKH mengirimkan pesan keras: Jas hitam hakim bukanlah perisai kekebalan hukum. Siapa pun yang menjadikan meja pengadilan sebagai ladang bisnis pribadi, akan berakhir dengan noda hitam yang tak terhapuskan dalam karirnya.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, melontarkan kecaman keras terhadap lambannya respons negara dalam menangani kasus penculikan, penyekapan, dan penyiksaan brutal terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat. Sugiat mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, serta Komnas Perempuan untuk segera turun langsung memberikan perlindungan nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.

Kasus ini mengungkap sisi gelap kekerasan domestik yang berlangsung selama tiga tahun tanpa terdeteksi oleh sistem perlindungan sosial maupun hukum. YTR menjadi korban kekejian pria berinisial TH, yang hingga kini masih buron setelah menyekap dan menyiksa kekasihnya tersebut di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

“Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh korban. YTR telah mengalami perlakuan brutal yang merenggut hak asasinya sebagai manusia. Ini bukan lagi urusan privat, ini adalah kegagalan negara dalam menjamin rasa aman warganya,” tegas Sugiat di Jakarta, Senin (22/6).

Baca juga Prabowo Sahkan Revisi UU Polri: Pintu Lebar bagi Penempatan Sipil, Pensiun Diperpanjang, dan Era Pengawasan Berbasis AI

Sugiat menekankan bahwa korban tidak boleh dibiarkan berada dalam posisi rentan sendirian. Ia menuntut pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, mulai dari perlindungan fisik, pemulihan psikologis, pendampingan hukum intensif, hingga jaminan keadilan.

“LPSK harus segera melakukan investigasi mandiri dan berkoordinasi ketat dengan aparat penegak hukum. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa atau trauma permanen yang tak terpulihkan. Lembaga perlindungan harus aktif pro-korban, bukan pasif menunggu laporan,” tambah legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.

Pelaku Masih Buron, Aparat Dinilai Lambat

Desakan ini muncul di tengah fakta bahwa pelaku utama, TH, hingga saat ini belum berhasil diamankan. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Jabar mengakui bahwa proses pengejaran masih berlangsung.

Direktur PPA dan TPPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumi Untari, menyatakan singkat, “Masih proses (pengejaran).”

Menanggapi hal tersebut, Sugiat menilai pernyataan tersebut tidak cukup untuk menenangkan publik dan memulihkan kepercayaan korban. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk meningkatkan intensitas pencarian dan memastikan tidak ada celah bagi pelaku untuk bersembunyi.

“Negara harus memastikan tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan sekeji ini. Penangkapan TH adalah prioritas mutlak. Proses hukum harus berpihak pada korban, bukan berbelit-belit dalam birokrasi yang membuat korban semakin tertekan,” pungkas Sugiat.

Baca juga Perumda AM TJM Lakukan Pemasangan Pipa 10 Inci dan Perbaikan Jaringan 4 Inci di Jembatan Cibatu Cibadak

Komisi XIII DPR RI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap memanggil instansi terkait jika ditemukan kelalaian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah berlangsung lama ini.

Tentang Komisi XIII DPR RI:
Komisi XIII DPR RI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan, keamanan, hukum, HAM, dan intelijen. Komisi ini berperan strategis dalam mengawasi kinerja lembaga-lembaga negara terkait penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

(Red)

MATARAM, JURNAL TIPIKOR – Kepercayaan publik kembali diinjak-injak oleh oknum perangkat desa. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjatuhkan vonis penjara selama dua tahun enam bulan kepada Arini Orianti, mantan Bendahara Desa Seminar Salit, Kabupaten Sumbawa Barat. Vonis ini menjadi tamparan keras bagi mereka yang menganggap dana desa sebagai “lahan basah” untuk kepentingan pribadi.

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim I Made Gede Trisna Jaya Susila, Senin (22/6/2026), Arini tidak hanya dihukum pidana penjara, tetapi juga diwajibkan membayar denda Rp10 juta dengan subsider 10 hari kurungan. Lebih menohok lagi, hakim membebankan Arini untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp227 juta. Jika gagal membayar, ancaman tambahan satu tahun penjara siap menantinya.

Kasus ini mengungkap skema busuk penggelapan dana desa tahun anggaran 2017–2018. Desa Seminar Salit, yang tercatat mengelola anggaran nearly Rp1 miliar pada 2018 untuk program pertanian, BUMDes, pendidikan, dan infrastruktur fisik, justru menjadi saksi bisu bagaimana laporan fiktif dan penggunaan anggaran ilegal merusak kesejahteraan warga.

Baca juga Perumda AM TJM Lakukan Pemasangan Pipa 10 Inci dan Perbaikan Jaringan 4 Inci di Jembatan Cibatu Cibadak

Arini tidak bertindak sendiri. Dua rekan seperjuangan dalam kejahatan korporasi desa, yakni Darussalam dan Muhammad Isnaini—yang masing-masing menjabat sebagai perangkat desa dan anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)—turut merasakan dinginnya jeruji besi. Darussalam divonis dua tahun penjara dengan kewajiban mengganti rugi Rp45 juta, sementara Muhammad Isnaini mendapat vonis sama dengan kewajiban ganti rugi Rp90 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Dewa Gede Agung Putra Diatmika mengakui bahwa vonis kali ini lebih ringan dibanding tuntutan awal. Arini sebelumnya dituntut 3,5 tahun, Isnaini 2 tahun 3 bulan, dan Darussalam 2 tahun 1 bulan.

“Kami masih mempertimbangkan sikap hukum, apakah menerima putusan atau mengajukan banding. Ini akan kami laporkan terlebih dahulu kepada pimpinan,” ujar JPU usai sidang.

Kasus ini melibatkan total enam terdakwa. Lima di antaranya telah menjalani proses hukum, dengan dua orang lainnya sudah memiliki vonis berkekuatan hukum tetap. Satu tersangka lainnya hingga kini masih buron dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), menambah daftar panjang kegagalan pengawasan di tingkat desa.

Vonis terhadap Arini dan kroninya menjadi peringatan keras: dana desa adalah uang rakyat yang diperuntukkan bagi pembangunan, bukan rekening pribadi oknum yang haus kuasa. Negara tidak akan segan menagih setiap rupiah yang dicuri, dengan bunga berupa kebebasan yang dirampas.

Sumber : Antara

Editor: Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengambil langkah tegas dengan akan memeriksa istri dari Frans Antoni (inisial PN), pengendali keuangan jaringan narkoba internasional yang dipimpin Fredy Pratama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendalam untuk membongkar seluruh mata rantai sindikat narkotika lintas negara yang telah meresahkan masyarakat.

Frans Antoni sendiri baru saja ditangkap pada Kamis (18/6/2026) setelah menjadi buron sejak tahun 2023. Penangkapannya di Kuala Lumpur, Malaysia, mengungkap fakta mengejutkan tentang gaya hidup mewah dan dukungan penuh dari jaringan saat ia bersembunyi di Thailand.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap PN sangat krusial. “Pasti kami periksa, ya, masih berkembang. Nanti seminggu atau dua minggu ada perkembangan baru, kami akan rilis tentang kelanjutan perkara ini,” ujar Brigjen Eko di Jakarta, Jumat (19/6).

Baca juga KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TUTUP PAKSA PERUSAHAAN DI PANONGAN: “UDARA BERACUN DAN SUNGAI MATI ADALAH KEJAHATAN, BUKAN BIAYA PRODUKSI”

Brigjen Eko mengungkapkan bahwa PN tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga pendamping setia Frans selama masa pelariannya. “Istrinya selama ini mendampingi pelariannya dia (Frans),” jelasnya. Fakta ini menunjukkan keterlibatan aktif lingkungan terdekat dalam melindungi buronan kelas internasional.

Selama hampir dua tahun bersembunyi, Frans Antoni diketahui hidup berpindah-pindah di Thailand, termasuk di kawasan elit Phattanakan, Bangkok, sebelum akhirnya menetap di daerah Narasiri. Kehidupannya yang nyaman di negeri gajah putih itu tidak lepas dari bantuan orang-orang suruhan jaringan Fredy Pratama yang merupakan warga negara Thailand.

“Phatthanakan ini merupakan daerah cukup elit di Kota Bangkok, Thailand,” tambah Brigjen Eko, menyoroti kontras antara status buronan dengan kemewahan tempat persembunyiannya.

Baca juga Pemdes Mekarasih Gelar Musyawarah Desa Untuk Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Periode 2026-2034

Penangkapan Frans Antoni berlangsung dramatis di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, pada pukul 07.30 waktu setempat. Saat mencoba memasuki wilayah Malaysia secara ilegal, Frans masih dibantu oleh kaki tangan Fredy Pratama. Namun, tim delegasi Polri yang terdiri atas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri berhasil menggagalkan upaya tersebut dan mengamankan tersangka.

Fredy Pratama, dalang utama jaringan ini, merupakan warga negara Indonesia yang telah meninggalkan Tanah Air sejak 2014. Dari luar negeri, ia terus mengendalikan operasi perdagangan narkotika internasionalnya dari Malaysia, Thailand, dan negara-negara sekitarnya.

Dengan ditangkapnya Frans Antoni dan rencana pemeriksaan terhadap istrinya, Polri menunjukkan komitmen tanpa kompromi dalam memberantas jaringan narkoba internasional. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mendukung upaya penegakan hukum demi menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Sumber : Antara

Editor : Azi

TANGERANG, JURNAL TIPIKOR – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hari ini, Sabtu (20/6), mengambil tindakan tegas dengan menutup operasional salah satu perusahaan di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Penutupan ini merupakan respons langsung terhadap temuan dugaan pelanggaran berat berupa pencemaran udara dan air akibat proses produksi yang secara sistematis mengabaikan standar baku mutu lingkungan.

Tindakan ini bukan sekadar sanksi administratif, melainkan peringatan keras bahwa era impunitas bagi korporasi perusak lingkungan telah berakhir.

Berdasarkan inspeksi mendadak yang dilakukan tim gabungan KLH, ditemukan bukti kuat bahwa limbah gas beracun dilepaskan ke udara tanpa melalui sistem filtrasi yang memadai, sementara limbah cair berbahaya dibuang langsung ke badan air sekitar tanpa pengolahan awal. Dampaknya nyata: warga sekitar melaporkan gangguan pernapasan akut, dan ekosistem perairan lokal menunjukkan tanda-tanda kematian massal biota air.

“Kami tidak akan mentolerir praktik bisnis yang mengubah udara bersih menjadi racun dan sungai jernih menjadi selokan limbah,” tegas Juru Bicara Kementerian Lingkungan Hidup dalam konferensi pers darurat siang ini. “Proses produksi yang tidak sesuai aturan bukan lagi soal kelalaian teknis, melainkan kejahatan ekologis yang merugikan kesehatan publik dan merusak masa depan generasi berikutnya.”

Baca juga Pemdes Mekarasih Gelar Musyawarah Desa Untuk Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Periode 2026-2034

Penutupan perusahaan ini dilakukan dengan menyegel seluruh unit produksi utama dan memutus akses operasional hingga perusahaan dapat membuktikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. KLH juga menyatakan akan menempuh jalur hukum pidana terhadap direksi perusahaan jika terbukti adanya unsur kesengajaan dalam pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Langkah tegas di Panongan ini menjadi preseden penting bagi industri di kawasan Banten dan sekitarnya. KLH menegaskan akan meningkatkan frekuensi pengawasan dan tidak ragu menjatuhkan sanksi terberat, termasuk pencabutan izin usaha permanen, bagi setiap entitas yang menempatkan keuntungan di atas keselamatan manusia dan kelestarian alam.

Masyarakat dihimbau untuk terus melaporkan indikasi pencemaran melalui kanal pengaduan resmi KLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan investigasi mendalam dan transparan.

Lingkungan Hidup Bukan Komoditas. Kesehatan Rakyat Bukan Tawar-Menawar.

(Red)

Catatan: Nama perusahaan spesifik sengaja tidak disebutkan dalam draf ini untuk menjaga netralitas hingga proses hukum berjalan lebih lanjut, namun dapat ditambahkan jika informasi tersebut sudah resmi dirilis oleh otoritas.

Karawang,Jurnaltipikor,com – Proyek revitalisasi di SDN Sumurgede 2, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam. Proyek yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah, diduga kuat dikontraktualkan kepada pihak ketiga, bertentangan dengan ketentuan program revitalisasi sekolah.

Dugaan tersebut mencuat setelah adanya perbedaan keterangan antara pihak sekolah dan fakta di lapangan.

Kepala SDN Sumurgede 2,Kecamatan Cilamaya Kulon Nurjanah, S.Pd, sebelumnya menegaskan bahwa proyek revitalisasi di sekolahnya dilaksanakan secara swakelola, sesuai dengan petunjuk teknis program.

Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda.

Baca juga Ketua Umum Komunitas Peci Hitam Ajak Masyarakat Tetap Tenang dan Jaga Persatuan di Tengah Dinamika Politik Nasional

Pada Sabtu, 13 Juni 2026, awak media mendatangi lokasi proyek revitalisasi SDN Sumurgede 2. Saat itu, sejumlah pekerja tengah melakukan aktivitas pembongkaran.

Ketika dikonfirmasi, para pekerja mengaku berasal dari luar daerah, tepatnya dari Bendul, Kabupaten Purwakarta.

Salah satu pekerja yang mengaku sebagai kepala tukang, bernama Firman, menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya bersama pekerja lainnya bukan warga sekitar sekolah dan bekerja atas perintah seorang pemborong.

“Kami bekerja di sini ada 12 orang, semuanya dari Bendul, Purwakarta. Kami diperintah oleh Pak Usman, pemborong dari Pasar Jumat, Purwakarta,” ujar Firman.

Firman juga merinci bahwa mereka mengerjakan seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari pembongkaran hingga pembangunan.

“Kami mengerjakan pembongkaran sampai pembangunan. Total ada rehab 3 lokal, pembangunan 1 lokal baru, dan pembangunan pagar sekolah,” tambahnya.

Baca juga TA-AKAA Menyayangkan Penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, Imbau Penegakan Prosedur Hukum yang Beradab

Pengakuan tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa proyek revitalisasi SDN Sumurgede 2 tidak dilaksanakan secara swakelola, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemborong, yang jelas bertentangan dengan aturan program.

Sementara itu, salah satu kepala sekolah di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon yang pernah menerima program revitalisasi menjelaskan bahwa proyek revitalisasi SDN Sumurgede 2 berasal dari aspirasi anggota DPR, atau yang lebih dikenal dengan istilah Pokok Pikiran (Pokir) DPR.

“Setahu saya, program revitalisasi itu memang dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi aturannya jelas, pelaksanaannya harus swakelola oleh sekolah, tidak boleh dikontraktualkan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa dalam program revitalisasi, pihak sekolah bertindak sebagai pelaksana kegiatan, melibatkan masyarakat sekitar, dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran.

Dengan adanya temuan dan pengakuan pekerja di lapangan, publik kini mempertanyakan transparansi dan kepatuhan aturan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi SDN Sumurgede 2.

Melalui pemberitaan ini, masyarakat meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang segera turun ke lapangan untuk melakukan kroscek langsung terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Baca juga Skandal Rp300 Miliar di Balik Program Makan Bergizi Gratis: Sony Sonjaya Bongkar Pengadaan CCTV dan Sidik Jari Fiktif di BGN

Apabila terbukti terjadi pelanggaran, dinas terkait diminta memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam program revitalisasi sekolah, demi menjaga integritas penggunaan anggaran negara dan memastikan program pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih diupayakan untuk dikonfirmasi lebih lanjut guna memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut.”Red”