Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Anggota DPR RI Nurul Arifin menyerukan hukuman setinggi-tingginya bagi para pelaku dugaan kekerasan seksual terhadap seorang remaja berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Menyikapi keterlibatan puluhan oknum dalam satu kasus, Nurul menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan sebuah “tragedi kemanusiaan” yang menjadi alarm serius bagi bangsa.

Di Jakarta, Selasa, Nurul menyatakan keprihatinan mendalam atas temuan Kepolisian Resor Sampang yang telah menangkap 12 tersangka dari total 27 individu yang diduga terlibat. Lima belas lainnya masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kalau benar kasus ini terjadi seperti yang disampaikan aparat penegak hukum, maka ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan,” tegas Nurul.

Baca juga RUTAN MANNA LAKSANAKAN PEMBINAAN KEROHANIAN BERUPA BELAJAR MENGAJI BAGI WBP

Ia menilai, skala kejahatan yang melibatkan puluhan pelaku mengindikasikan keruntuhan nilai yang lebih kompleks daripada kejahatan seksual umum. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kontrol sosial, pengaruh lingkungan pergaulan yang toksik, serta menurunnya sensitivitas masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dasar.

“Ketika begitu banyak orang diduga terlibat dalam tindak kekerasan seksual, itu menunjukkan adanya persoalan sosial yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Nurul menekankan bahwa respons negara tidak boleh setengah hati. Selain memastikan seluruh pelaku—baik yang sudah ditangkap maupun yang masih buron—diproses secara hukum hingga tuntas, negara wajib hadir memberikan perlindungan penuh kepada korban.

Baca juga Polsek Mandau Ungkap Peredaran Narkotika Jenis Sabu, Amankan 21 Paket Sabu Berkat Informasi Masyarakat

Prioritas utama, menurutnya, adalah pemulihan korban. Dampak psikologis akibat kekerasan seksual berkelompok bersifat jangka panjang dan merusak. Oleh karena itu, korban memerlukan pendampingan psikologis intensif, jaminan kerahasiaan identitas, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta jaminan kelanjutan pendidikan tanpa stigma.

“Jangan sampai korban menjadi korban untuk kedua kalinya karena tekanan sosial,” peringatan Nurul.

Kasus ini juga menjadi pengingat keras bagi masyarakat dan keluarga akan pentingnya pendidikan karakter dan pengawasan lingkungan. Nurul mendesak agar kepedulian kolektif ditingkatkan untuk mencegah terulangnya barbarisme serupa di masa depan.

Sebelumnya, Kapolres Sampang AKBP Hartono mengonfirmasi bahwa penyidikan terus bergulir terhadap 27 tersangka. Dengan 12 orang telah diamankan dan 15 lainnya masih diburu, aparat berkomitmen menuntaskan jaringan pelaku kejahatan serius ini.

(Red)

Bengkalis : Jurnal Tipikor – Dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Polsek Mandau Polres Bengkalis terus berkomitmen melakukan upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Upaya tersebut kembali membuahkan hasil, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil mengungkap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial R.S (26), pada Minggu malam (12/7/2026) sekira pukul 23.00 WIB

Penangkapan dilakukan di Jalan Sepakat Km 15 Rangau, Desa Buluh Manis, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau langsung melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi yang dimaksud.

Baca juga Jejak Uang Rp2,7 Miliar Pemerasan Bupati Tulungagung: KPK Panggil Empat Direktur Swasta, Bongkar Jaringan Bisnis di Balik “Surat Kosong” ASN

Setibanya di lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui berinisial R.S. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone, uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), serta 1 (satu) botol tempat penyimpanan barang bukti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial D.H.T yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Selanjutnya terduga pelaku bersama seluruh barang bukti diamankan ke Polsek Mandau untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si melalui Kapolsek Mandau AKP I Made Pasek Saradahtam Bendesa, S.I.K., M.A menyampaikan bahwa Polres Bengkalis akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sebagai bentuk komitmen dalam mendukung Program P4GN.

Baca juga Gelombang Kedua Penyidikan Dana Hibah Jatim: KPK Panggil Tiga ASN Kunci, Jejak Korupsi Merembes hingga Ujung Birokrasi

Selain melakukan tindakan penegakan hukum, Polres Bengkalis juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika dengan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana melalui layanan kepolisian Call Center 110.

Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan oleh Polsek Mandau guna menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 609 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Red)

BATHIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR– Komitmen Polres Bengkalis dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan melalui program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Menindaklanjuti laporan masyarakat melalui Call Center 110 Polres Bengkalis, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil mengamankan lima orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, pada Sabtu (11/7/2026) sekira pukul 21.30 WIB.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si. melalui Kapolsek Mandau AKP I Made Pasek Sarahdahtam Bendesa, S.I.K., M.A. menjelaskan, penangkapan dilakukan di sebuah lokasi kost yang berada di belakang Rumah Makan Kota Buana, Jalan Sultan Syarif Kasim, Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

“Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui Call Center 110 Polres Bengkalis terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, personel langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan lima orang terduga pelaku,” ujar Kapolsek Mandau.

Baca juga  “Karyawan Tidak Butuh Gaji”: Robot Xiao Gai di Hong Kong Jadi Mimpi Buruk Baru Bagi Jutaan Pekerja Ritel Indonesia

Adapun lima orang yang diamankan masing-masing berinisial M (45), AP (24), TC (45), HKP (27), dan SL (43), seluruhnya merupakan warga Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil pemeriksaan awal, kelima terduga pelaku dilakukan pengecekan urine dan didapati hasil positif (+) mengandung narkotika.

Kapolsek Mandau menambahkan, saat ini seluruh terduga pelaku telah diamankan di Polsek Mandau guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Polres Bengkalis mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Peran serta masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian melalui pemberian informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika,” ungkapnya.

Polres Bengkalis terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya P4GN demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika. Masyarakat dapat melaporkan berbagai gangguan kamtibmas maupun informasi terkait narkotika melalui Call Center 110 Polres Bengkalis.

(Irwansyah)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Gelombang protes terhadap proses legislasi yang dianggap tergesa-gesa dan tertutup kembali bergema di ruang publik. Kali ini, gugatan tidak hanya datang dari jalanan, tetapi masuk melalui pintu konstitusi. Seorang peneliti dan seorang mahasiswa resmi mengajukan permohonan judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

UU yang baru disahkan pada 9 Juni 2026 lalu itu kini digugat karena dinilai lahir dari rahim prosedur yang “sakit”. Pemohon, Zulfikar Putra Utama (Peneliti Lembaga Indonesia Parliamentary Center) dan Muhammad Ezra Suhaeri (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Ketua Senat Mahasiswa), mendaftarkan perkara dengan nomor registrasi 251/PUU-XXIV/2026.

Dalam risalah sidang pendahuluan yang dipublikasikan situs resmi MK, Rabu, para pemohon menuding keras bahwa DPR telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (good law making). Asas keterbukaan, partisipasi publik, kedayagunaan, dan kehasilgunaan—yang seharusnya menjadi napas demokrasi dalam setiap produk hukum—dinilai diinjak-injak demi kepentingan politik sesaat.

Baca juga DISKOMINFO KOTA BANDUNG KEMBALI MANGKIR SIDANG, BPKP: “JANGAN ADA YANG DITUTUPI DARI PUBLIK”

Harmonisasi: Pintu Masuk yang Dipaksa Dobrak

Inti dari gugatan formil ini terletak pada pelanggaran tahapan wajib dalam proses legislasi. Menurut Zulfikar dan Ezra, RUU Polri yang berasal dari inisiatif DPR gagal memenuhi syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang P3 dan Pasal 129 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Aturan tersebut mewajibkan adanya tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi sebelum sebuah RUU sah menjadi usul resmi DPR. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tahapan harmonisasi—yang berfungsi sebagai filter kualitas untuk memastikan keselarasan dengan sistem hukum nasional—ternyata dilewati atau dilakukan secara asal-asalan.

“Harmonisasi bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah mekanisme penyaringan kritis terhadap setiap gagasan normatif yang hendak diangkat menjadi kebijakan negara,” tegas Zulfikar dalam positanya, seperti dikutip dari dokumen MK.

Zulfikar menekankan bahwa mengingat kompleksitas isu reformasi kepolisian dan adanya berbagai rekomendasi strategis dari Komisi Polisi Nasional (KPN/KPRP) yang sudah lama ada, tahapan harmonisasi seharusnya menjadi momen krusial untuk menyelaraskan RUU dengan kebutuhan reformasi nyata, bukan sekadar alat legitimasi politik.

“Karena harmonisasi merupakan tahapan wajib dan menjadi pintu masuk sebelum suatu RUU memperoleh legitimasi sebagai usul resmi DPR, maka kualitas pelaksanaan harmonisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas proses legislasi secara keseluruhan,” tambah Zulfikar dengan nada menohok.

Baca juga Skandal Korupsi KUR Jember Terbongkar: Tiga Tersangka Ditetapkan, Negara Rugi Rp41,48 Miliar Akibat Penyaluran ke ‘Petani Fiktif’

Demokrasi Tanpa Partisipasi?

Gugatan ini juga menyoroti minimnya ruang bagi partisipasi publik. Dalam konteks UU yang menyentuh hajat hidup orang banyak dan institusi penegak hukum, suara masyarakat sipil, akademisi, dan korban pelanggaran hak asasi manusia seolah dibungkam. Proses yang seharusnya transparan berubah menjadi “black box” legislatif, di mana keputusan diambil tanpa akuntabilitas yang jelas.

Muhammad Ezra Suhaeri, mewakili suara generasi muda, menyatakan bahwa mahasiswa dan rakyat kecil merasa dikhianati oleh wakil mereka di Senayan. “Kami tidak menolak reformasi Polri. Kami menolak reformasi yang palsu, yang dibuat tanpa melibatkan mereka yang paling merasakan dampaknya,” ujar Ezra.

Hingga berita ini diturunkan, Mahkamah Konstitusi masih dalam tahap memeriksa kelengkapan administrasi dan substansi awal permohonan. Namun, langkah berani kedua pemohon ini telah melempar bola panas ke tengah arena politik: Apakah UU Polri terbaru benar-benar produk hukum yang bermartabat, atau sekadar warisan cacat dari proses legislasi yang abai terhadap konstitusi?

Publik kini menunggu sikap MK. Apakah hakim konstitusi akan berani membatalkan UU yang dianggap “cacat kelahiran” ini, atau membiarkannya berlalu begitu saja? Satu hal yang pasti, gugatan ini adalah tamparan keras bagi DPR agar tidak lagi menganggap remeh prosedur demokrasi demi kecepatan pengesahan.

(Tim Redaksi)

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Pembangunan Balai Desa Durian Besar, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 diduga mangkrak. Proyek senilai Rp307.484.000 itu hingga pertengahan 2026 belum juga selesai dikerjakan.

Pemerintah Desa Durian Besar pada 2025 mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp623.793.000. Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan gedung balai desa senilai Rp307.484.000.

Berdasarkan pantauan media di lokasi pada Kamis (05/06/2026), kondisi bangunan balai desa masih sebatas pondasi hingga dinding bata merah belum dag. Hingga kini proyek tersebut belum diselesaikan.

Warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan selama proses pembangunan tidak pernah melihat papan informasi proyek. “Untuk tenaga kerjanya juga hanya dua orang saja. Kami tidak tahu sampai kapan selesainya,” ujar warga tersebut.

Baca juga DISKOMINFO KOTA BANDUNG KEMBALI MANGKIR SIDANG, BPKP: “JANGAN ADA YANG DITUTUPI DARI PUBLIK”

Konfirmasi media kepada Camat Luas membenarkan bahwa pembangunan Balai Desa Durian Besar memang belum selesai untuk anggaran tahun 2025. Namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait penyebab keterlambatan.

Sementara itu, Kepala Desa Durian Besar, Kisminirwan saat dikonfirmasi pada Senin (07/07/2026) menyebut pagu anggaran pembangunan balai desa hanya Rp100 juta. Ia juga mengaku papan merek proyek hilang diambil orang dan pembangunan hanya sampai sebatas itu.

Pernyataan kepala desa tersebut berbeda jauh dengan data anggaran yang tercatat sebesar Rp307.484.000. Ketidaksesuaian ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat terkait penggunaan Dana Desa 2025.

Baca juga BPKP: Disharmoni Kepemimpinan di Kota Bandung Jangan Sampai Mengorbankan Kepentingan Publik

Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat Kabupaten Kaur segera turun ke lokasi untuk memeriksa. Jika ditemukan penyimpangan anggaran, diminta ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Selain pembangunan balai desa, Dana Desa Durian Besar 2025 juga menganggarkan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp124.758.600 untuk budidaya ikan lele. Namun kegiatan tersebut diduga gagal panen. Total Dana Desa Durian Besar 2025 yang telah tersalurkan tercatat Rp623.793.000.

(Jusri)

BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR– Komitmen Polres Bengkalis dalam mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kembali dibuktikan melalui keberhasilan Polsek Pinggir mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh, S.I.K., M.Si. melalui Plh. Kapolsek Pinggir Kompol Imron Taheri, S.Sos., M.H. menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang pelaku narkotika yang dilakukan sebelumnya oleh Tim Opsnal Polsek Pinggir.

“Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial A.A.M. (19) dan A.N.S. (19) di sebuah hotel di Jalan Lintas Pekanbaru–Pinggir, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 00.52 WIB,” ujar Kompol Imron.

Baca juga OTORITAS KUANSING RUNTUH: KPK Bongkar Sindikat Jual Beli Jabatan, Bupati Suhardiman dan Sekda Zulkarnain Resmi Tersangka Suap

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi penangkapan, petugas menemukan barang bukti berupa 20 butir diduga pil ekstasi dengan berat sekitar 8,21 gram, dua paket diduga sabu seberat sekitar 3,09 gram, dua sendok pipet, satu gunting, satu unit telepon genggam, serta satu unit sepeda motor.

Penyelidikan kemudian dikembangkan ke sebuah kamar kos yang berkaitan dengan para tersangka. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp1.800.000, satu unit timbangan digital, dan satu unit telepon genggam. Selanjutnya, penggeledahan di sebuah rumah di Desa Semunai kembali membuahkan hasil dengan ditemukannya 24 butir diduga pil ekstasi seberat sekitar 9,97 gram, enam paket diduga sabu seberat sekitar 24,63 gram, serta satu unit timbangan digital.

Secara keseluruhan, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 27,72 gram diduga sabu dan 44 butir diduga pil ekstasi dengan berat kotor sekitar 18,18 gram, beserta sejumlah barang bukti lainnya yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka berinisial A.A.M. mengaku memperoleh narkotika tersebut dari seorang pemasok berinisial B yang kini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pengejaran petugas. Hasil tes urine terhadap tersangka juga menunjukkan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin.

Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Polsek Pinggir guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca juga JEJAK KORUPSI LSMC KIAN TERKUNGKAP: Usai Eks-Pj Gubernur, Kejati NTB Panggil Mantan Kadis Pariwisata Jamaluddin Maladi Terkait Kerugian Negara Rp2,6 Miliar

Plh. Kapolsek Pinggir menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika sebagai bagian dari pelaksanaan Program P4GN. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya.

“Mari bersama-sama kita selamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba. Apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika, segera laporkan melalui Call Center Polri 110 atau kantor kepolisian terdekat. Identitas pelapor akan kami lindungi,” tutup Kompol Imron.

(Irwansyah)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pengadilan Negeri (PN) Bandung memberikan pukulan telak bagi upaya pembatalan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Bandung. Dalam sidang praperadilan yang digelar Senin (6/7/2026), Hakim Tunggal Rusdiyanto Loleh secara tegas menolak permohonan yang diajukan oleh Gerakan Lokomotif Pembangunan (GLMPK).

Putusan ini menegaskan bahwa SP3 yang menghentikan penyidikan terhadap Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin, dan Anggota DPRD Kota Bandung, Rediana Awangga, tetap berlaku sah secara hukum. Penolakan tersebut didasarkan pada ketiadaan legal standing atau kedudukan hukum dari pemohon.

Intervensi Pihak Tak Berkepentingan Ditolak Mentah-mentah

Dalam pertimbangan putusannya, Hakim Rusdiyanto merujuk secara ketat pada Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim menyatakan bahwa GLMPK tidak memiliki hak untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan karena organisasi tersebut bukanlah pihak yang dirugikan secara langsung, bukan korban, dan bukan pelapor dalam perkara ini.

“Putusan hari ini adalah peringatan keras bahwa mekanisme hukum tidak dapat dibajak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung (direct interest). Asas kepastian hukum harus ditegakkan, bukan dikacaukan oleh klaim representasi masyarakat yang tidak berdasar,” tegas Rohman Hidayat, S.H., M.H., kuasa hukum H. Erwin dan Rediana Awangga, usai persidangan.

Rohman menambahkan, sejak awal pihaknya yakin bahwa langkah GLMPK cacat hukum. “Ketika ada LSM yang mengaku mewakili masyarakat untuk menguji SP3 yang telah diterbitkan Kejaksaan, hari ini sudah terjawab melalui putusan hakim. Aturan jelas: hanya korban, pelapor, atau kuasanya yang berhak. GLMPK bukan siapa-siapa dalam konteks ini.”

Baca juga OTORITAS KUANSING RUNTUH: KPK Bongkar Sindikat Jual Beli Jabatan, Bupati Suhardiman dan Sekda Zulkarnain Resmi Tersangka Suap

Dukungan Publik dan Kepastian Hukum

Sidang yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh ratusan warga Kota Bandung, perwakilan organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga keluarga besar terdampak. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata dukungan moral terhadap proses hukum yang adil dan transparan.

Para warga yang hadir menyuarakan apresiasi terhadap integritas majelis hakim. Mereka menilai putusan ini memberikan kejelasan batasan hukum dan mencegah penyalahgunaan instrumen praperadilan untuk tujuan-tujuan di luar koridor undang-undang.

“Saya bersyukur karena sejak awal meyakini SP3 itu sudah sesuai dengan asas kepastian hukum. Putusan hari ini semakin memperjelas siapa yang memiliki hak mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan,” tambah Rohman.

Langkah Lanjutan GLMPK

Di sisi lain, penasihat hukum GLMPK, Asep Muhidin, menyatakan akan mempelajari lebih lanjut pertimbangan hakim sebelum menentukan sikap. “Kami akan mempelajari terlebih dahulu putusan tersebut, khususnya terkait pertimbangan hakim mengenai legal standing pemohon,” ujarnya singkat.

Dengan ditolaknya permohonan praperadilan ini, maka seluruh upaya hukum untuk menggugat SP3 H. Erwin dan Rediana Awangga melalui jalur praperadilan resmi berakhir. Keputusan PN Bandung ini sekaligus mengukuhkan posisi Kejaksaan Negeri Bandung dalam menerbitkan SP3 berdasarkan prinsip kepastian hukum dan kecukupan bukti.

Tentang Kasus
Kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada H. Erwin dan Rediana Awangga. Setelah melalui proses penyidikan mendalam, Kejaksaan Negeri Bandung menerbitkan SP3 karena menganggap tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan, sebuah keputusan yang kini telah dikuatkan oleh putusan pengadilan.

(Red)

MATARAM, JURNAL TIPIKOR – Gelombang pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan kegiatan Lombok Sumbawa MotorCross (LSMC) terus menerjang lingkaran kekuasaan di Nusa Tenggara Barat. Setelah sebelumnya menyasar mantan Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kembali memanggil sosok kunci lainnya: Jamaluddin Maladi, mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB.

Pemanggilan ini bukan tanpa alasan. Jamaluddin, yang juga dikenal sebagai mantan Komandan Lapangan MotoGP Mandalika, diperiksa dalam kapasitas saksi terkait temuan mencengangkan berupa kerugian negara senilai Rp2,6 miliar. Angka ini muncul dari total anggaran kegiatan yang membengkak hingga Rp24 miliar, sebuah nominal yang seharusnya mampu melahirkan event berkelas dunia, namun justru berakhir dengan jejak finansial yang bermasalah.

Langkah Kejati NTB ini menegaskan bahwa tidak ada “zona aman” bagi para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan anggaran publik. Fakta bahwa mantan orang nomor satu di pemerintahan provinsi hingga kepala dinas teknis kini bergantian menghadap meja pemeriksa, menjadi sinyal keras bahwa institusi penegak hukum sedang serius mengupas tuntas skandal ini.

Baca juga “Uang Damai” Rp125 Juta untuk Bupati Pati: Saksi Kunci Bongkar Modus Operandi Suap Proyek KA Solo-Semarang di Sidang Tipikor

Publik bertanya, bagaimana bisa kegiatan dengan anggaran fantastis Rp24 miliar justru meninggalkan lubang keuangan sebesar Rp2,6 miliar? Apakah kemewahan event balap motor tersebut dibangun di atas punggung uang rakyat yang dikorupsi?

Jamaluddin Maladi, dengan latar belakangnya yang lekat dengan manajemen event internasional di Sirkuit Mandalika, kini harus mempertanggungjawabkan perannya dalam eksekusi LSMC. Kehadirannya sebagai saksi diharapkan dapat membuka tabir transparansi: siapa saja yang sebenarnya memegang kendali atas kucuran dana tersebut, dan ke mana hilangnya miliaran rupiah milik negara itu?

Masyarakat NTB menunggu dengan cemas. Ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara. Jika Rp2,6 miliar bisa “hilang” dalam satu event, berapa banyak lagi lubang serupa yang tersembunyi di pos-pos anggaran lainnya?

Baca juga Piala Dunia 2026 Memanas di Babak 16 Besar: Norwegia Ciptakan Kejutan, Inggris Unggul Atas Meksiko

Kejati NTB dituntut untuk tidak berhenti pada permukaan. Penyelidikan harus menembus hingga ke akar-akar birokrasi yang mungkin selama ini berlindung di balik nama-nama besar dan prestise event internasional. Rakyat berhak tahu: apakah LSMC benar-benar ajang promosi pariwisata, atau sekadar kedok untuk mengeruk kekayaan negara?

Catatan Redaksi:
Rilis ini disusun berdasarkan fakta terkini mengenai pemeriksaan saksi oleh Kejati NTB. Proses hukum masih berjalan, dan prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(Red)

SEMARANG, JURNAL TIPIKOR – Dinding kesenyapan ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pecah pada Senin, saat Ferry Septha Indrianto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta sekaligus Direktur PT Indria Putra Persada, secara terbuka mengakui penyerahan uang suap senilai Rp125 juta. Uang tersebut diserahkan kepada Bupati Pati nonaktif, Sudewa, melalui perantara dalam skema kotor yang melilit proyek strategis nasional Jalur Ganda Kereta Api (JGSS) Solo-Semarang.

Pengakuan Ferry bukan sekadar kesaksian biasa, melainkan bongkahan fakta yang menelanjangi praktik “pungli berkedok dukungan politik”. Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Edwin Pudyono, Ferry menegaskan bahwa uang sebesar itu diambil langsung dari keuntungan proyek senilai Rp22 miliar yang dimenangkan oleh perusahaannya.

“Saya serahkan Rp125 juta melalui Nur Widayat. Pengakuannya sebagai orangnya Pak Sudewa,” ujar Ferry dengan nada tegas, membantah setiap upaya pembelaan terdakwa.

Baca juga Piala Dunia 2026 Memanas di Babak 16 Besar: Norwegia Ciptakan Kejutan, Inggris Unggul Atas Meksiko

Dalih Pembebasan Lahan, Realitas Suap

Narasi yang dibangun Ferry mengungkap betapa mudahnya oknum pejabat memanipulasi wewenang. Penyerahan uang itu bermula dari instruksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek JGSS 1, Dheky Martin, yang meminta Ferry bertemu dengan “orang kepercayaan” Sudewa.

Ferry mengaku saat itu terjebak dalam ilusi bahwa uang tersebut merupakan bentuk apresiasi atau dukungan politik Sudewa—yang kala itu masih menjabat Anggota Komisi V DPR RI dapil Solo—untuk mempermudah pembebasan lahan. “Saya pikir Pak Sudewa… tentu ikut membantu dalam upaya pembebasan lahan,” kilah Ferry, meski ia mengakui tidak pernah bertatap muka langsung dengan Sudewa.

Namun, dalih ketidaktahuan ini kian runtuh ketika fakta menunjukkan aliran dana tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gratifikasi sistemik. Nur Widayat, sang perantara, menjadi jembatan transaksi yang memastikan uang rakyat dalam proyek infrastruktur berubah menjadi aset pribadi oknum pejabat.

Baca juga Sumur Minyak Tradisional di Aceh Timur Terbakar, Bupati Iskandar: Belum Ada Korban Jiwa, Api Mulai Terkendali

Jejak Kotor Rp3,8 Miliar dan Kericuhan Sidang

Kesaksian Ferry semakin memperkuat dakwaan jaksa terhadap Sudewa yang diduga menerima suap dan gratifikasi total mencapai Rp3,8 miliar dari berbagai proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Tak berhenti di situ, Sudewa juga didakwa menerima Rp2,4 miliar terkait jual-beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati untuk periode 2025-2026.

Sidang ini sendiri telah diwarnai ketegangan tinggi. Setelah Pengadilan Tipikor Semarang menolak eksepsi Sudewa pada 28 Juni 2026 dan memerintahkan pemeriksaan saksi dilanjutkan, kericuhan meledak di luar ruang sidang. Massa pendukung Sudewa mengamuk, memaksa kepolisian melakukan evakuasi selama satu setengah jam.

Kini, dengan pengakuan eksplisit dari seorang ketua kamar dagang daerah, publik menunggu apakah hakim akan menjatuhkan vonis yang setimpal bagi para aktor di balik tirai proyek JGSS ini. Apakah ini hanya puncak gunung es dari korupsi infrastruktur di Jawa Tengah? Waktu yang akan menjawab.

(Red)

GOWA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah panasnya sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang mengambil sikap tegas. Ia menegaskan bahwa proses politik di parlemen tidak akan sedikitpun mengganggu fokusnya dalam melayani masyarakat. Lebih jauh, ia memberikan peringatan keras agar pembahasan angket tidak melenceng menjadi alat untuk menyerang privasi pribadi.

“Sidang pansus hak angket tetap berjalan dan kami menghormati itu. Namun, saya sebagai bupati tetap fokus pada tugas sebagai kepala daerah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan demi kesejahteraan masyarakat Gowa,” ujar Sitti Husniah di Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu.

Bagi Sitti Husniah, hak angket adalah mekanisme demokrasi yang sah, dan ia siap memenuhi panggilan jika diminta memberikan keterangan terkait kebijakan publik. Namun, garis merah telah ia tetapkan: pengawasan harus tetap pada koridor kebijakan pemerintahan, bukan menjurus ke urusan pribadi yang tidak relevan dengan tata kelola daerah.

“Saya sangat menghargai tugas anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tapi, saya menolak keras jika pembahasan pansus telah melenceng ke ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik,” tandasnya dengan nada serius.

Baca juga Sumur Minyak Tradisional di Aceh Timur Terbakar, Bupati Iskandar: Belum Ada Korban Jiwa, Api Mulai Terkendali

Sikap tegas ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Sitti Husniah telah melaporkan dua saksi sidang Pansus berinisial ZA dan AH ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut diduga kuat terkait pencemaran nama baik dan pemberian keterangan palsu selama persidangan berlangsung. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi dan integritas jabatannya.

“Hak atas privasi setiap individu harus dihormati. Tidak semestinya hal-hal pribadi menjadi materi pembahasan apabila tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

Bupati yang akrab disapa Husniah ini juga menyatakan kesiapan penuh menghadapi segala konsekuensi hukum yang muncul dari polemik angket tersebut. Baginya, transparansi dalam pengelolaan daerah adalah prioritas, namun hal itu tidak boleh disalahartikan sebagai izin untuk mengobrak-abrik kehidupan pribadi pejabat publik.

Dengan sikap ini, Sitti Husniah mengirimkan pesan jelas kepada DPRD Gowa: jalankan fungsi pengawasan dengan profesional, jangan jadikan angket sebagai panggung untuk drama pribadi yang merugikan pelayanan publik.

(Red)