Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Saat Bali sibuk memamerkan wajah ramah tamahnya kepada dunia melalui ajang bergengsi seperti “Silent Disco Run”, sebuah realitas pahit justru terjadi di balik layar pariwisata yang mengilap. Nyawa seorang anak terduga pencuri ayam melayang dikeroyok massa di Baturiti, Tabanan. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kriminal, melainkan tamparan keras bagi negara yang seolah tutup mata saat hukum dikalahkan oleh amarah primitif warganya sendiri.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dengan tegas menyatakan bahwa negara wajib hadir. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai penanggung jawab utama untuk memulihkan trauma anak korban dan menjamin kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.

“Praduga tak bersalah, hak hidup, dan perlindungan anak adalah harga mati. Tidak ada ruang untuk main hakim sendiri,” tegas Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/7).

Keadilan yang Terbelah Dua

Rieke menyoroti adanya standar ganda yang mencoreng wajah keadilan Indonesia. Ia mengingatkan Polri agar tidak menciptakan persepsi publik bahwa “kasus bule cepat selesai, kasus rakyat sendiri lambat”. Keadilan, menurutnya, harus terasa nyata di lapangan, bukan sekadar hiasan di atas kertas peraturan.

“Mari kita buktikan hukum berlaku untuk semua. Pelaku pengeroyokan wajib diusut tuntas. Siapa mereka? Apa penyebab kematian? Apakah ada kelalaian pencegahan? Polisi harus transparan dan akuntabel,” desaknya.

Baca juga Tak Ada Lagi Alasan Malas: Siswa SMA/SMK di Jawa Barat Wajib Memungut Sampah, Nilai IPA Dipertaruhkan

Bali Kehilangan Jiwa?

Lebih jauh, Rieke mengkritik hilangnya esensi Tri Hita Karana—filosofi dasar kehidupan masyarakat Bali yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan alam (Palemahan). Nilai tepo seliro (tenggang rasa) dan musyawarah telah digantikan oleh kekerasan massa.

“Jangan biarkan Bali kehilangan jiwanya. Bali yang damai kini terganti oleh amarah sesaat. Desa adat seharusnya menjadi benteng terakhir, bukan arena eksekusi liar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keamanan wisatawan harus berbanding lurus dengan rasa aman warga lokal. Ironisnya, pemerintah daerah sering kali hanya hadir setelah darah tumpah, alih-alih mencegah akar masalah: kemiskinan dan ketiadaan akses hukum.

Baca juga Bupati Sukabumi Asep Japar Bersama Kasepuhan Cipta Mulya dan Sirnaresmi Ucapkan Terima Kasih Kepada Gubernur Jabar Atas Bantuan 51 Rumah dan 49 Leuit Adat

Tiga Tuntutan Konkret untuk Mengakhiri Siklus Kekerasan

Rieke mengajukan tiga langkah konkret yang mendesak untuk dilakukan pemerintah daerah:

1. Perkuat Jaring Pengaman Sosial: Sasar keluarga rentan agar tidak ada lagi warga yang terdesak mencuri karena lapar.
2. Layanan Hukum Gratis di Desa: Berikan edukasi dan saluran pengaduan resmi agar warga tahu ke mana harus mengadu, bukan kepada massa.
3. Pelatihan SOP untuk Pecalang & Aparat Desa: Ubah peran pecalang dari penghakiman menjadi pengamanan humanis, lalu serahkan ke polisi.

“Negara siap mendukung dengan regulasi dan anggaran, tetapi desa adat tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri melawan barbarisme. Hukum harus ditegakkan, kemanusiaan dijaga, dan budaya Bali dirawat sebelum terlambat,” pungkas Rieke.

Tragedi di Baturiti adalah peringatan keras: Kemewahan pariwisata tidak akan berarti apa-apa jika nyawa rakyatnya sendiri tidak dihargai.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Badai hukum kembali menerpa pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kali ini, bukan sekadar gugatan perdata atau sengketa bisnis, melainkan tudungan serius berupa dugaan penghinaan terhadap profesi jurnalis. Polda Metro Jaya bergerak cepat dan tegas, telah memeriksa 10 saksi kunci dalam penyelidikan kasus ini, menandakan bahwa aparat tidak main-main dalam melindungi kebebasan pers dari serangan verbal yang merendahkan martabat wartawan.

Langkah progresif kepolisian ini dipicu oleh masuknya dua laporan terpisah yang kini sedang digarap secara paralel oleh dua unit berbeda di bawah naungan Polda Metro Jaya. Pertama, laporan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang ditangani langsung oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditsiber). Kedua, laporan dari Media Independen Online (MIO) Indonesia yang diselidiki oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum).

Kehadiran Ditsiber dan Dirreskrimum secara bersamaan mengirimkan pesan keras: ucapan atau tindakan yang dianggap merendahkan wartawan tidak bisa lagi dilepaskan begitu saja sebagai “gaya bicara” atau “hak berpendapat”. Dalam era digital di mana kata-kata memiliki daya ledak viral, penghinaan terhadap pilar demokrasi keempat ini dinilai berpotensi melanggar undang-undang ITE serta pasal-pasal pidana umum terkait pencemaran nama baik dan penghinaan.

Baca juga “Kantor Bayangan” di Lombok Barat Dibongkar KPK: Tiga Koper Dokumen Rahasia CV DKK Disita, Jejak Kor

Dengan diperiksa 10 saksi, peta kekuatan bukti dalam kasus ini kian mengerucut. Para saksi tersebut diduga akan memberikan keterangan krusial mengenai konteks, kronologi, dan dampak dari pernyataan Hotman Paris yang menjadi sorotan publik. Langkah ini membantah anggapan bahwa figur publik kebal hukum ketika berhadapan dengan institusi pers.

PWI dan MIO Indonesia sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan mendalam atas sikap arogansi sebagian elit hukum yang kerap memandang sebelah mata peran wartawan. Kasus ini menjadi ujian integritas bagi penegak hukum: apakah kesetaraan di depan hukum benar-benar berlaku, ataukah masih ada ruang bagi impunitas bagi mereka yang memiliki pengaruh besar?

Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan masih terus bergulir. Publik menunggu transparansi hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Satu hal yang pasti, kemerdekaan pers bukanlah barang murah yang bisa diinjak-injak oleh siapa pun, termasuk oleh segelintir pengacara selebritas yang merasa dirinya di atas rata-rata.

(Azi)

Sukabumi,jurnaltipikor,-Seorang warga meninggal dunia dan seorang lainnya mengalami luka ringan akibat tertimbun longsoran tanah saat melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Sungai Leuwi Loa Cikaso, Kampung Parakantiga, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/07/2026).

Korban meninggal dunia dalam peristiwa ini adalah I (60), sedangkan korban yang mengalami luka ringan berinisial M (50). Keduanya merupakan warga Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong.

Kapolsek Lengkong AKP Awan Ridwan, S.H., M.M. menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, peristiwa bermula sekitar pukul 08.00 WIB ketika sejumlah warga melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan metode mendulang atau deplang di tebing sekitar aliran Sungai Leuwi Loa Cikaso.

Baca juga Corong Jabar : Kota Bandung Butuh Harmoni Pimpinan, Bukan ‘One Man Show’ di Tengah Krisis Multidimensi

Sekitar pukul 12.00 WIB, saat para pekerja bersiap meninggalkan lokasi, tiba-tiba terjadi longsoran tanah dari bagian atas tebing yang menimpa para penambang yang masih berada di area tersebut. Warga kemudian berupaya melakukan evakuasi menggunakan peralatan seadanya.

“Akibat kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia setelah tertimbun material longsoran, sementara satu korban lainnya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan,” ujar AKP Awan Ridwan.

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si. melalui Kasi Humas Polres Sukabumi Iptu Ilham Sapta Permadi, S.H. menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menghimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin karena sangat membahayakan keselamatan.

“Kami turut berduka cita atas musibah ini. Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin karena selain melanggar ketentuan hukum, kegiatan tersebut memiliki risiko tinggi yang dapat mengancam keselamatan jiwa,” ujar Iptu Ilham.

Baca juga Gempur Kejahatan Lintas Batas: Kapolri dan Direktur FBI Sepakat Perketat Jerat Hukum Siber, Fentanyl, dan Buronan Interpol

Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya Polsek Lengkong bersama unsur Forkopimcam telah melakukan langkah pencegahan dengan memasang banner larangan dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan ilegal di lokasi tersebut.

Dalam penanganan peristiwa ini, pihak Kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Sementara itu, keluarga korban menolak dilakukan autopsi karena menganggap kejadian tersebut sebagai musibah dan korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat.

Polres Sukabumi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin demi mencegah terulangnya kejadian serupa serta menjaga keselamatan seluruh warga.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Aksi pencurian terjadi siang bolong di sebuah kontrakan/kosan di Kampung Sundawenang RT 27 RW 12, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 7 kamar kosan dibobol maling pada peristiwa tersebut, Rabu (22/07/2026).

Kejadian diketahui saat para penghuni kosan pulang kerja sekitar Pkl 17.00 WIB. Korban mendapati gerbang masuk kos-kosan juga jendela sudah terbuka dan barang-barang mereka hilang.

Usai menerima laporan dari warga, Kapolsek Parungkuda, AKP Erman, S.H., langsung memerintahkan jajaran Reskrim untuk turun ke lokasi. Anggota Reskrim Polsek Parungkuda diterjunkan untuk melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan keterangan saksi, dan olah TKP.

“Begitu menerima aduan dari warga, kami langsung gerak cepat menerjunkan anggota Reskrim ke TKP untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan,” ujar Kapolsek Parungkuda.

Baca juga Bukan Sekadar Wacana: KPK Cetak 50 “Pasukan Integritas” dari 21 Provinsi untuk Gempur Budaya Korupsi di Akar Rumput

Dari hasil pendataan sementara, barang-barang milik korban yang digondol pelaku di antaranya:
1. TV 31 Inch merk Polytron
2. Perhiasan
3. 3 tabung gas melon
4. Uang celengan, dan
5. Uang tunai

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi dan meminta keterangan para saksi untuk mengidentifikasi pelaku.

Kapolsek Parungkuda mengimbau kepada para pemilik dan penghuni kosan juga masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan.

“Pastikan pintu dan jendela terkunci saat ditinggal. Jika melihat orang mencurigakan segera laporkan ke Bhabinkamtibmas atau Polsek,” imbaunya.

Kasus ini masih dalam penanganan Polsek Parungkuda.

(Rama)

BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR– Komitmen Polres Bengkalis dalam mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kembali dibuktikan melalui pengungkapan kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu oleh Polsek Rupat.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Rupat AKP Faisal, S.H., menyampaikan bahwa seorang pria berinisial R.I. (29) berhasil diamankan pada Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Subrantas, Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Rupat memerintahkan Kanit Reskrim bersama Tim Opsnal melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penggerebekan, terduga pelaku sempat berusaha melarikan diri dan membuang beberapa paket diduga sabu, namun berhasil diamankan petugas.

Baca juga Skandal Transparansi Bupati Lombok Barat: 31 Aset Tanah dan Bangunan ‘Menghilang’ dari LHKPN, KPK Soroti Dugaan Penyembunyian Harta

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa lima paket diduga sabu dengan berat kotor 2,04 gram, satu unit timbangan digital, alat hisap (bong), ratusan plastik bening kosong, gunting, mancis, telepon genggam, uang tunai hasil dugaan transaksi, serta sejumlah barang lain yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya. Hasil tes urine terhadap yang bersangkutan juga menunjukkan positif methamphetamine. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok yang diduga terlibat.

Kapolsek Rupat menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung Program P4GN serta memberantas peredaran gelap narkotika hingga ke akar jaringannya.

“Polri tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya,” ujar AKP Faisal.

Baca juga Ombak Korupsi Bea Cukai Belum Surut, KPK Tetapkan Tersangka Baru di Tengah Sidik Jari Pejabat Puncak

Atas perbuatannya, terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Bengkalis juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap informasi terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkotika melalui Call Center Polri 110 atau kantor kepolisian terdekat. Peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.
#PolresBengkalisHebat.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Pintu keluar negeri bagi mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih terkunci rapat. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, secara eksplisit menegaskan bahwa status pencekalan terhadap Febrie tetap berlaku hingga batas waktu 20 hari sejak permohonan Polda Metro Jaya, meskipun penyidikan kasus kini telah beralih tangan ke Kejaksaan Agung.

Klarifikasi ini muncul di tengah ketidakpastian hukum mengenai siapa yang memegang kendali penuh atas status perjalanan Febrie. Hendarsam menyatakan bahwa Imigrasi hanya bertindak sebagai pelaksana teknis yang wajib menindaklanjuti permintaan aparat penegak hukum. Saat ini, dasar hukum pencekalan masih mengacu pada surat Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tertanggal 11 Juli 2026.

“Sesuai dengan hukum acara, pencekalan lama masih berlaku sampai 20 hari. Kami tinggal menunggu permintaan dari penyidik Kejaksaan, apakah akan dicekal lagi atau tidak,” tegas Hendarsam di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Baca juga Rakus di Atas Penderitaan Rakyat: Bupati Lombok Barat LAZ Disebut Kantongi Rp12,4 Miliar dari Korupsi Proyek dan Suap

Pernyataan ini menyisakan pertanyaan kritis: Apakah Kejaksaan Agung berencana memperpanjang pencekalan tersebut? Atau ada celah prosedur yang bisa dimanfaatkan tersangka saat masa tenggang 20 hari berakhir?

Febrie Adriansyah, bersama Don Ritto, merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan hukum oleh penyelenggara negara pada perkara PT Asabri periode 2020-2024. Kejaksaan Agung telah memeriksa Febrie sebagai tersangka pada Jumat (17/7), namun belum ada konfirmasi resmi mengenai perpanjangan status cekal dari pihak kejagung.

Hendarsam mengingatkan bahwa kewenangan Imigrasi bersifat pasif-reactive. “Jika ada dari aparat penegak hukum atau kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib menindaklanjuti. Masih berlaku sampai sekarang,” pungkasnya.

Baca juga KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat dan Dua Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan berlakunya pencekalan hingga akhir periode 20 hari tersebut, bola kini sepenuhnya berada di lapangan Kejaksaan Agung. Publik menunggu kejelasan sikap institusi ini: apakah akan melanjutkan tekanan hukum dengan memperpanjang pencekalan, atau membiarkan status tersebut kadaluwarsa tanpa tindakan lanjutan? Transparansi dan akuntabilitas yang dijanjikan Kejagung akan diuji dalam langkah konkret berikutnya.

(Red/Antara)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Seorang siswi SMPN 2 Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, dilaporkan hilang setelah pamitan untuk mengikuti latihan ekstrakurikuler drumband.

Laporan kehilangan tersebut diterima Polsek Cisaat Polres Sukabumi Kota pada Sabtu, 18 Juli 2026 sekitar pukul 18.00 WIB. Laporan dibuat oleh ayah kandung korban, Hari Abriyanto, 64 tahun.

Dalam surat tanda penerimaan laporan nomor STPLK/06/VII/2026/RES SMI KOTA/Sektor Cisaat disebutkan, anak yang dilaporkan hilang bernama, Hawa Wazni Tridaniha Zahi, 13 tahun.

Baca juga Buntut Dugaan Rendahkan Profesi Wartawan, Ketum IWO Indonesia Layangkan Surat Audiensi Dan Siap Temui Pengacara Kondang Hotman Paris

Berdasarkan keterangan pelapor, Hawa terakhir terlihat meninggalkan rumah di Griya Mangkalaya Permai Blok C5 No. 13, Desa Cibolang, Kec. Gunungguruh pada Jumat, 17 Juli 2026 sekitar pukul 16.00 WIB. la berpamitan kepada ibunya untuk latihan drumband di sekolah. Hingga laporan dibuat, yang bersangkutan belum kembali ke rumah.

Adapun ciri-ciri korban saat terakhir meninggalkan rumah :

Tinggi/Berat Badan : ±150 cm / ±58 kg
Rambut : Hitam lurus sebahu, mengenakan jilbab hitam
Kulit : Sawo matang
Mata : Putih coklat
Wajah : Oval
Pakaian : Kaos polos lengan panjang warna hitam, celana panjang hitam, dan sandal slop coklat
Kendaraan : Tidak membawa kendaraan

Pihak keluarga mengaku sudah berupaya mencari ke teman sekolah dan kerabat, namun belum membuahkan hasil.

Kapolsek Cisaat melalui PS. Ka SPKT I, AIPTU Sarwono, membenarkan telah menerima laporan tersebut dan saat ini anggota sedang melakukan penyelidikan.

Bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaan Hawa Wazni Tridaniha Zahi diminta segera menghubungi :

Ayah : 0856 2497 8968

lbu : 0856 9772 5560

Polsek Cisaat : (0266) 222352

(Rama)

Jakarta,jurnaltipikor.com,-Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia melalui Ketua Umumnya menyatakan sikap tegas menanggapi pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan profesi wartawan dalam sebuah video yang beredar luas di publik.

Ketua Umum IWO Indonesia, Dr. NR. Icang Rahardian, SH., S.Akun., MH., M.Pd menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah mencederai marwah serta integritas insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi persoalan ini, IWO Indonesia akan melayangkan surat permohonan audiensi atau pertemuan langsung kepada Hotman Paris Hutapea.

“Surat akan kami layangkan besok hari Senin. Kami ingin mendengarkan klarifikasi langsung dari Bapak Hotman Paris terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung rekan-rekan wartawan,” ujar Ketua Umum IWO Indonesia, Minggu (19/07/2026).

Baca juga Gemparkan Duri, Anggota DPRD Bengkalis Ibra Teguh SH Bagikan Hadiah Umroh dan Sepeda Motor di Tengah Reses

Langkah ini diambil sebagai upaya persuasif guna membangun ruang dialog yang sehat dan mencari penyelesaian atas kesalahpahaman yang terjadi, sekaligus menegaskan pentingnya etika berkomunikasi dan saling menghargai antarkalangan profesi.

IWO Indonesia berharap pertemuan ini nantinya dapat menjadi momentum untuk memperjelas duduk perkara dan memberikan edukasi publik mengenai posisi pers dalam kerangka hukum dan demokrasi di Indonesia.

Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) merupakan organisasi profesi jurnalis yang berkomitmen dalam menjaga kualitas jurnalistik, memperjuangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya di seluruh Indonesia.

(Rama)

Cikampek,Jurnaltipikor.com – Risiko kerja jurnalistik kembali dialami seorang jurnalis di lapangan. Seorang jurnalis yang akrab disapa Mpit mengaku terus mendapatkan intimidasi dan ancaman serius setelah memberitakan persoalan pengerukan lahan di kawasan PJT II Cikampek yang tanah hasil kerukannya diduga diperjualbelikan.

Teror itu datang bertubi-tubi melalui telepon seluler dari orang tak dikenal. Mulai dari cacian, makian, hingga ancaman yang menyebut akan mencari keberadaan korban dengan membawa senjata api.

Mpit mengungkapkan, intimidasi mulai intens ia rasakan setelah beritanya terkait pengerukan lahan di PJT II Cikampek menjadi ramai diperbincangkan publik. Sejak itu, telepon dari nomor tidak dikenal silih berganti masuk ke ponselnya.

“Setelah berita PJT II Cikampek itu rame, saya sering dapat telepon dari orang yang tidak dikenal. Isinya cacian dan intimidasi, sampai ada kata-kata pistol dan mau cari saya,” ujar Mpit kepada wartawan, Sabtu, 18 Juli 2026.

Baca juga Bandung Darurat Begal? Panglima Laskar KPH Desak Negara Jangan Kalah oleh Bandit Jalanan

Sangat disayangkan, percakapan bernada ancaman tersebut tidak sempat terekam. Pasalnya, Mpit hanya memiliki satu unit handphone yang ia gunakan untuk menerima telepon sekaligus alat kerja di lapangan, sehingga tidak memungkinkan untuk merekam pembicaraan pada saat yang bersamaan.

“Sayangnya tidak saya rekam. Karena saya cuma punya satu handphone ini. Jadi saat telepon itu masuk, saya tidak bisa merekam,” jelasnya.

Padahal, pemberitaan yang ia lakukan terkait pengerukan lahan di PJT II Cikampek yang dinilai janggal, karena tanah hasil pengerukan tersebut diduga justru diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Berita tersebut murni sebagai bentuk kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik.

Meski terus diteror, Mpit menegaskan tidak akan mundur selangkah pun. Ia berkomitmen akan tetap menjalankan tugas jurnalistik sesuai kode etik dan fakta di lapangan.

“Ancaman itu tidak akan membuat saya mundur. Saya tetap akan memberitakan kebenaran,” tegasnya.

Baca juga DPRD Kota Bandung Gerakkan “Kebangkitan” Bank Bandung: Dari Regulasi Baru hingga Kepercayaan Publik

Kasus yang dialami Mpit menambah panjang daftar kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Tindakan menghalang-halangi, mengintimidasi, dan mengancam jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dipidana hingga 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Mpit berharap ada perlindungan dari aparat penegak hukum dan organisasi pers agar jurnalis di daerah dapat bekerja secara aman, independen, dan bebas dari intervensi serta ancaman dalam bentuk apapun.”Red”

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, melontarkan bantahan keras atas tudungan bahwa kliennya menerima suap senilai lebih dari Rp50 miliar dari pengusaha properti Tan Kian. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/7/2026), Hotman menyebut dakwaan tersebut sebagai rekayasa yang cacat logika.

“Menyangkut apakah benar Tan Kian memberikan uang Rp50 miliar lebih? Jawabannya tegas: Tidak. Yang jelas menyangkut duit, tidak ada,” tegas Hotman dengan nada tinggi.

Bantahan ini muncul pasca Febrie Adriansyah diperiksa penyidik Kejagung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan hukum perkara PT Asabri periode 2020-2024. Status tersangka ini sebelumnya ditetapkan oleh Polri sebelum dilimpahkan ke Kejagung.

Baca juga BPKP Soroti Keras Wacana Reaktivasi SPP SMA/SMK Negeri di Jawa Barat: Jangan Bebani Rakyat di Tengah Komitmen Pendidikan Gratis

Serangan Balik: Di Mana Tersangka Pemberi Suap?

Hotman tidak hanya membantah, tetapi juga menyerang celah logis dalam proses penyidikan. Ia mempertanyakan konsistensi penegak hukum yang menjerat penerima dugaan suap berjabatan tinggi, namun membiarkan alleged pemberi suap tetap berstatus saksi.

“Kalau dia (Tan Kian) benar pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampidsus yang begitu jabatan tinggi dalam penegak hukum langsung jadi tersangka?” sindir Hotman.

Ia menambahkan, sepanjang proses persidangan kasus korupsi PT Asabri hingga tahap Peninjauan Kembali (PK), 12 hakim yang mengadili perkara tersebut tidak pernah mempersoalkan status Tan Kian atau mengaitkannya secara langsung sebagai bagian dari konspirasi korupsi dana negara.

Baca juga BPKP Soroti Pembongkaran PKL di Kota Bandung: Penegakan Aturan Jangan Sampai Mengorbankan Hak Rakyat Kecil

Klarifikasi Hubungan Bisnis: KSO Pribadi, Bukan Dana Negara

Untuk membongkar narasi keterlibatan Tan Kian dalam korupsi Asabri, Hotman menjelaskan bahwa hubungan antara Tan Kian dan Benny Tjokrosaputro (tersangka utama kasus Asabri) murni bersifat perdata, yaitu Kerja Sama Operasional (KSO) atas tanah pribadi Benny, bukan aset PT Asabri.

“Benny Tjokro punya tanah, dia bikin KSO dengan Tan Kian. Jadi, kerja sama itu, lho. Soal tanah, bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Benny Tjokro pribadi,” jelas Hotman.

Lebih lanjut, Hotman menekankan bahwa aset tanah tersebut telah disita oleh Kejaksaan dan bahkan telah melalui proses lelang. Artinya, secara faktual, tidak ada aliran dana korupsi Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian.

“Tanah yang ada kerja sama operasional sudah disita Kejaksaan dan sudah proses lelang. Artinya zero (nol). Tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tan Kian yang merugikan keuangan negara,” pungkasnya dengan tegas.

Baca juga Abah Anton Charliyan Nyatakan Dukungan Penuh kepada Kapolda Jabar Irjen Pol. Pipit Rismanto, Ajak Masyarakat Sukseskan Program “Jaga Rawat Jabar Istimewa”

Konteks Penyidikan

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan bahwa Tan Kian merupakan salah satu dari 15 saksi yang telah diperiksa dalam tiga kasus dugaan korupsi dan TPPU, termasuk kasus PT Asabri. Hingga saat ini, status Tan Kian masih sebagai saksi.

Kejaksaan Agung sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor 45 khusus untuk menangani dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri, setelah menerima limpasan kasus dari Polri sebagai bentuk sinergi penegakan hukum.

Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum memberikan tanggapan resmi atas bantahan keras yang dilontarkan oleh tim kuasa hukum Febrie Adriansyah tersebut.

(Red)