Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat SR di Kabupaten Kaur telah selesai dikerjakan. Namun di balik selesainya proyek tersebut, masih menyisakan duka dan tanda tanya besar terkait meninggalnya salah seorang pekerja akibat runtuhnya crane beberapa bulan lalu.

Tragedi itu terjadi pada kisaran April 2026, atau sekitar 4 bulan lalu. Peristiwa runtuhnya crane dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memunculkan dugaan kuat adanya arogansi dan kelalaian serius dari pihak kontraktor pelaksana.

Forum Aktivis Bengkulu Bersatu mendesak pihak Kepolisian Kaur untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Menurut mereka, publik berhak mengetahui penyebab pasti insiden tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Bacajuga GUNCANGAN MEMATIKAN M7,7 HANCURKAN NTT: Pelabuhan Maumere Runtuh, Warga Ruteng Panik, Peringatan Tsunami Menggema di Pesisir

Dugaan kelalaian teknis dalam pengoperasian alat berat semakin menguat. Hal ini seiring minimnya transparansi terkait standar operasional di lapangan selama pengerjaan proyek. Sementara pihak kontraktor yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas keselamatan tenaga kerjanya, hingga kini belum menunjukkan itikad baik maupun membuat pernyataan resmi.

“Kasus ini harus dibuka seterang-terangnya, jangan sampai terkesan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Amli, anggota Forum Aktivis Bengkulu Bersatu.

Publik kini mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera melakukan audit total terhadap pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat tersebut. Audit diharapkan mencakup penelusuran potensi pelanggaran SOP dan tanggung jawab hukum kontraktor. Jika terbukti lalai, publik menuntut sanksi tegas baik administratif maupun pidana agar kejadian serupa tidak terulang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi. Kondisi ini memperkuat kesan lepas tangan atas tragedi 4 bulan lalu yang terjadi di proyek Sekolah Rakyat Kabupaten Kaur.

(Jusri)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Salahseorang oknum guru yang mengajar di SMP Negeri 2 Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual. Laporan tersebut dilayangkan oleh suami korban.

Korban berinisial JSP mengaku mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya. Peristiwa itu terjadi saat JSP hendak menuju rumah mertuanya dan melintas di depan rumah terduga pelaku.

Berdasarkan keterangan suami korban, Cecep, saat itu JSP mengemudi sendiri. Ia sempat berhenti dan berbincang dengan terduga pelaku inisial RP yang disaksikan temannya. Pembicaraan kala itu terkait anak korban yang akan masuk SMP.

“Saat korban pamit untuk melanjutkan perjalanan, terduga pelaku berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan mobil untuk bersalaman. Pada saat bersalaman itulah diduga terjadi tindakan yang tidak senonoh,” kata Cecep, kepada awak media jurnaltipikor.com,

Baca juga Polres Sukabumi Ungkap Peredaran 41.479 Butir Obat Berbahaya dan 3.641 Botol Miras, 19 Pelaku Ditangkap

Merasa tidak terima, keesokan harinya Cecep mendatangi terduga pelaku untuk melakukan klarifikasi. Menurut Cecep, terduga pelaku mengakui perbuatannya.

“Setelah diklarifikasi, yang bersangkutan mengakui. Karena itu kami putuskan untuk menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Cecep berharap, aparat penegak hukum memproses kasus ini secara tuntas.

“Kami berharap hukum jangan tumpul. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” tegasnya.

Sementara itu, saat awak media mencoba mengonfirmasi melalui sambungan telpon pada Rabu (12/08/2026), Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciracap, Ujang Soleh Hidayat, mengatakan tidak mengetahui adanya kejadian tersebut, setelah adanya postingan di media sosial dirinya baru mengetahui.

“Saya selaku pimpinan di sekolah tidak mengetahui adanya kejadian tersebut Pak, karena kejadiannya juga bukan di sekolah. Hanya saja, kebetulan oknum tersebut salah satu pengajar di sekolah SMP Negeri 2 Ciracap,” ucapnya.

Baca jugavKasus Korupsi Iklan Bank BJB Rp223 Miliar Menggema, Sorotan Kelemahan Tata Kelola diduga Merambah Hingga Jajaran Cabang.

Ujang menyampaikan, bahwa kasus ini ternyata sudah dalam penangan pihak berwajib. Oleh karena itu, dirinya menyerahkan sepenuhnya kasus ini berjalan sesuai hukum yang berlaku.

“Karena kasus ini sudah dalam penanganan pihak kepolisian, saya serahkan saja proses ini berjalan sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak penegak hukum.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Dugaan lemahnya pengawasan dan minimnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam proyek bantuan revitalisasi SDN Manggis, yang berlokasi di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, memicu keprihatinan DPRD Kabupaten Sukabumi.

Melalui sambungan Chat Whatsapp dengan awak media jurnaltipikor.com, pada Jum’at (07/08/2026), Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, S.H., angkat bicara terkait hal tersebut. Ia menyoroti beberapa waktu lalu adanya kabar seorang pekerja konstruksi meninggal dunia saat menjalankan pekerjaan revitalisasi sekolah diwilayah purabaya, harusnya ini menjadi pelajaran betapa pentingnya pengawasan dan penerapan kaidah-kaidah K3.

“Sangat-sangat kita sayangkan beberapa waktu lalu ada pekerja konstruksi bangunan dikabarkan meninggal dunia dalam kondisi bekerja pada program revitalisasi. Kita tahu program revitalisasi ini dilakukan swakelola oleh pihak sekolah bersama tim dan masyarakat dengan ketentuan tertentu,” ujar Ferry.

Baca juga PHK 178 Pekerja di PT Namnam Fashion Industries Cimahi Dipertanyakan: Perusahaan Klaim Rugi, Laporan Keuangan Justru Tunjukkan Penurunan Laba.

Politisi Golkar itu menegaskan, meskipun dikerjakan secara swakelola, pihak pelaksana tetap wajib mengikuti kaidah-kaidah K3 yang berlaku.

“Tidak boleh karena swakelola lalu tidak memperhitungkan manajemen risiko. Konstruksi adalah sektor high risk atau berisiko tinggi. Kalau K3 tidak dikedepankan, sangat riskan terhadap kecelakaan kerja,” tegasnya.

Ferry juga menyampaikan, bahwa tahun ini program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen cukup masif. Hal itu, kata dia, harus menjadi cerminan bagi pihak sekolah untuk lebih berhati-hati.

Baca juga Terungkap dari Pengembangan Kasus, Polsek Mandau Bongkar Peredaran Sabu dan Ekstasi di Air Jamban, Tiga Pelaku Diamankan

Ia menekankan, bahwa pengawasan program revitalisasi harus berlapis. Mulai dari Dinas Pendidikan, pihak sekolah, APIP, BPMP, hingga pengawasan internal harus aktif memantau progres dan kepatuhan terhadap aturan, termasuk penerapan K3.

“Kepala sekolah sebagai penanggung jawab harus benar-benar memastikan semua berjalan sesuai ketentuan. Ini menyangkut nyawa seseorang, jadi harus hati-hati dalam menjalankan program ini,” ujarnya.

Ferry memastikan Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi tidak akan tinggal diam.

“Kami pastikan tidak akan segan-segan untuk menindak. Supaya ke depan tidak ada lagi kejadian kecelakaan kerja, apalagi yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam pelaksanaan program dari pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, awak media menemukan sejumlah pekerja di lokasi proyek revitalisasi SDN Manggis tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap saat bekerja.

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah dan P2SP SDN Manggis belum dapat dikonfirmasi.

(Rama)

BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR – Komitmen Polres Bengkalis dalam mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kembali dibuktikan melalui keberhasilan Polsek Mandau mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah Kecamatan Mandau.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si. melalui Kapolsek Mandau AKP I Made Pasek Sarahdahtam Bendesa, S.I.K., M.A. menjelaskan, pengungkapan tersebut dilakukan pada Jumat, 7 Agustus 2026, sekitar pukul 03.30 WIB, di Jalan Zainal Abidin dan Jalan Bathin Bertuah, Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi yang sebelumnya berhasil diungkap Tim Opsnal Polsek Mandau. Berdasarkan keterangan tersangka yang telah diamankan lebih dahulu, petugas kemudian melakukan penyelidikan lanjutan hingga berhasil mengidentifikasi pemasok narkotika.

Baca juga Gempur 645 Bangunan Liar di Bandung, Satpol PP Kembalikan Trotoar untuk Pejalan Kaki

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan tiga orang pria yang masing-masing berinisial A.A.S. alias D., M.A. alias A., dan R.A.M..

Dari tangan para tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 23 paket diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 22 paket kecil dan 1 paket besar, 1 butir diduga narkotika jenis ekstasi, tiga unit telepon genggam, satu unit timbangan digital, satu lembar tisu, serta satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi BM 6596 FC.

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui narkotika tersebut diduga berasal dari beberapa pemasok yang saat ini masih dalam proses pengembangan dan pengejaran oleh petugas.

Seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Mandau guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga Pengelolaan TJSL/CSR di Kota Cimahi Diduga Tidak Efektif: Masyarakat Desak Transparansi Penuh dan Perbaikan Sistem

Kapolsek Mandau menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan tindakan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung Program P4GN dengan tidak memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Informasi sekecil apa pun dari masyarakat sangat berarti dalam upaya pemberantasan narkoba,” tegasnya.

Polres Bengkalis juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun gangguan kamtibmas melalui Call Center 110, layanan bebas pulsa yang siap menerima pengaduan masyarakat selama 24 jam.

(Irwansyah)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Proyek Pemberian Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar (SD) Tahun 2026 di SDN Manggis yang beralamat Kp. Manggis Girang RT 001 RW 010, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi diduga mengabaikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi (SMKK) dan lemahnya pengawsan.

Saat awak media jurnaltipikor.com meninjau lokasi SDN Manggis, pada Selasa (04/08/2026), sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja di area proyek.

Ahmad Saepudin, salah satu guru di SD Negeri Manggis yang ditemui di lokasi menyampaikan bahwa Kepala Sekolah dan Ketua P2SP sedang tidak berada di kantor, begitupun dengan pengawas dan konsultan.

“Kebetulan hari ini Kepala Sekolah dan Ketua P2SP sedang tidak ada dikantor, pengawas dan konsultan juga sedang tidak ada, kalau kemarin ada,” ucapnya.

Baca juga PDAM TJM Cabang Parungkuda Berikan Layanan Prima, Pelanggan “PDAM Mantap”Ahmad menjelaskan, proyek revitalisasi ini meliputi rehab 5 ruang kelas, 1 ruang guru dan pemagaran samping. Soal APD, kemarin sudah diingatkan oleh pengawas dan konsultan agar pekerja menggunakannya.

“Kemarin para pekerja sudah diingatkan pak Terkait penggunaan APD oleh pengawas dan konsultan,” ujarnya.

Informasi yang terpampang dalam papan proyek menerangkan, proyek revitalisasi SD Negeri Manggis tersebut menelan anggaran Rp. 1.004.264.545, bersumber dari dana APBN TA 2026. Adapun Pelaksana kegiatan adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), lama pekerjaan 120 hari kalender mulai 12 Juli sampai 12 November 2026.

Lemahnya pengawasan di lapangan dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Padahal sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, setiap proyek konstruksi wajib menerapkan SMKK, menyediakan APD, dan memastikan seluruh pekerja menggunakannya.

Baca juga Beredarnya  berita di media online terkait oknum anggota DPRD kabupaten KAUR skandal mesum

Kita ketahui, beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan kerja di proyek revitalisasi sekolah wilayah Purabaya yang diduga akibat tersengat aliran listrik PLN. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pelaksana proyek sekolah.

Publik meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, P2SP, pengawas, dan konsultan untuk segera melakukan evaluasi. Jangan sampai proyek miliaran rupiah dari uang negara ini abai terhadap keselamatan pekerja.

“Proyek boleh jalan, tapi keselamatan pekerja harus jadi prioritas utama. Jangan sampai ada korban hanya karena lalai soal APD dan pengawasan,” kata warga setempat.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala SDN Manggis dan Ketua P2SP belum mendapat tanggapan.

(Rama)

Bandung, JURNAL TIPIKOR– Sikap arogan dan abai terhadap hukum kembali ditunjukkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung. Pasca Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) secara sah mengabulkan gugatan Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) dalam sidang tanggal 15 Juli 2026, Diskominfo Kota Bandung hingga hari ini, 3 Agustus 2026 (hari ke-14 pasca putusan), belum juga menyerahkan salinan dokumen publik yang diperintahkan oleh hukum.

Keterlambatan yang disengaja ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pembangkangan nyata terhadap amar putusan lembaga negara yang berwenang. Bagi BPKP, diamnya Diskominfo Kota Bandung adalah penghinaan terhadap hak konstitusional masyarakat untuk tahu dan merongrong wibawa Komisi Informasi sebagai garda terdepan transparansi di Jawa Barat.

Kronologi Pengabaian Hukum

Dalam persidangan sengketa informasi publik yang digelar pada 15 Juli 2026, Majelis Komisioner KI Jabar telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan  permohonan BPKP. Amar putusan tersebut secara tegas memerintahkan Termohon (Diskominfo Kota Bandung) untuk menyediakan dan menyerahkan salinan dokumen informasi publik yang diminta oleh Pemohon (DPP BPKP).

Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) bagi para pihak untuk segera dilaksanakan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Hingga memasuki hari ke-14 sejak putusan dijatuhkan, tidak ada itikad baik dari Diskominfo Kota Bandung untuk memenuhi kewajiban hukumnya. Tidak ada komunikasi resmi, tidak ada penyerahan dokumen, dan tidak ada alasan pembenar yang dapat diterima atas penundaan ini.

Baca juga Herry Irawan: Pembakaran Bendera Merah Putih Tidak Boleh Dipandang sebagai Perbuatan Biasa

Dari KI Jabar ke Meja Hijau: Langkah Eksekusi Paksa

Menyikapi sikap keras kepala Diskominfo Kota Bandung ini, Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, menegaskan bahwa masa negosiasi dan himbauan moral telah berakhir. BPKP akan segera mengambil langkah hukum lanjutan yang lebih tegas.

“Kami tidak akan membiarkan putusan Komisi Informasi hanya menjadi kertas mati. Jika Diskominfo Kota Bandung merasa kebal terhadap perintah KI Jabar, maka kami akan membawa perkara ini ke ranah eksekusi pengadilan,” tegas A. Tarmizi. Kepada Jurnal Tipikor, Senin (3/8).

BPKP akan segera mengajukan Permohonan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Melalui mekanisme ini, putusan KI Jabar yang telah berkekuatan hukum tetap akan dipaksa pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Ini adalah pesan jelas bahwa tidak ada instansi pemerintah, termasuk Diskominfo, yang berada di atas hukum.

Daftar Hitam Maladministrasi

Selain jalur eksekusi pengadilan, BPKP juga mencatat nama Diskominfo Kota Bandung dalam daftar hitam maladministrasi. BPKP akan menempuh jalur paralel berikut:

1. Laporan ke Ombudsman RI: Atas dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut tanpa alasan sah.
2. Desakan Sanksi ke Wali Kota Bandung: Sebagai atasan langsung, Wali Kota wajib menjatuhkan sanksi disiplin kepada Kepala Diskominfo dan pejabat terkait yang lalai melaksanakan putusan negara.
3. Pelaporan ke Inspektorat & Kemendagri: Untuk memeriksa pelanggaran disiplin PNS dan memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap supremasi hukum.

Baca juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Terbitkan SE Larangan Pungutan dan Komersialisasi di Sekolah

Peringatan Keras: Unsur Pidana Mengintai

A. Tarmizi mengingatkan bahwa jika keterlambatan ini terbukti dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk menghalangi hak publik, maka pejabat Diskominfo Kota Bandung berpotensi terjerat pasal pidana dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sanksi pidana bukanlah ancaman kosong, melainkan konsekuensi logis bagi pejabat yang memilih untuk menutup-nutupi informasi meskipun sudah ada perintah hukum.

“Hari ini kita menguji integritas Pemkot Bandung. Apakah mereka melayani rakyat, atau hanya melayani ego kekuasaan? BPKP akan terus menekan sampai dokumen tersebut diserahkan dan keadilan ditegakkan,” tutup A. Tarmizi.

Masyarakat Kota Bandung diharapkan turut mengawal proses ini. Transparansi adalah harga mati bagi demokrasi, dan Diskominfo Kota Bandung harus belajar menghargainya.

Tentang BPKP:
Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) adalah organisasi masyarakat sipil yang konsisten mengawal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah di Jawa Barat.

(Her)

Karawang,Jurnaltipikor.com – Proyek normalisasi saluran drainase di Dusun Talunasman RT 04/01 Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang.Publik kembali dibuat bingung Pasalnya, berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, nama kegiatan tertulis U-Ditch. Namun, hasil pantauan di lapangan pada Senin (3/8/2026), pekerjaan yang tengah dilaksanakan justru terlihat menggunakan pasangan batu.

patut dipertanyakan pasalnya di lapangan terlihat volumenya menggunakan matrial batu belah sedangkan dalam papan informasi proyek menggunakan matrial jenis Uditch ukuran 50×50 dengan panjang 67.20 m.

Kondisi tersebut sontak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apakah pekerjaan tersebut memang proyek U-Ditch sebagaimana tercantum dalam papan informasi, atau terdapat perubahan spesifikasi pekerjaan di lapangan?

Baca juga Apa Kabar Pemekaran Cianjur Selatan ?

Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Bintang Suraya, dengan nomor kontrak 027.2/072/SDA/2026, nilai anggaran sebesar Rp189.158.000, bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026.

Persoalan lain yang juga menjadi sorotan adalah ketika sejumlah pekerja di lokasi dikonfirmasi mengenai volume pekerjaan pasangan batu, mulai dari panjang, lebar hingga tinggi bangunan.Para pekerja mengaku tidak mengetahui secara pasti ukuran pekerjaan tersebut.
“Tidak tahu, silakan tanya ke mandor Adim,” ujar salah seorang pekerja saat dikonfirmasi di lokasi.

Jawaban tersebut semakin menambah tanda tanya terkait transparansi pekerjaan. Bagaimana mungkin pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan tidak diketahui secara jelas volumenya oleh para pekerja yang berada langsung di lapangan?

Baca juga Video Diduga Bermuatan Asusila Disebut Libatkan Oknum Anggota DPRD Kaur, Publik Minta Klarifikasi

Bukan berarti setiap pekerja harus menguasai seluruh dokumen teknis proyek, namun informasi mengenai ukuran dan spesifikasi pekerjaan semestinya dapat dijelaskan oleh pihak yang bertanggung jawab di lapangan, terutama mandor, pelaksana maupun pengawas proyek.

Terlebih lagi, terdapat perbedaan antara informasi yang tercantum pada papan proyek dengan kondisi pekerjaan yang terlihat di lapangan. Jika memang terdapat perubahan metode atau spesifikasi pekerjaan, tentu harus ada penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif dan kebingungan di tengah masyarakat.

Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah sebesar Rp189.158.000 tersebut direalisasikan. Transparansi menjadi penting karena proyek tersebut menggunakan uang rakyat melalui APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026.

Atas kondisi tersebut, pihak pengawas maupun dinas terkait diharapkan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk memastikan kesesuaian antara dokumen pekerjaan, papan informasi proyek, spesifikasi teknis, serta realisasi fisik di lapangan.

Baca juga Wujud Cinta Dan Kepedulia, RSUD Sekarwangi Salurkan Bantuan dan Layanan Kesehatan bagi Korban Kebakaran Kasepuhan Ciptamulya

Jika memang nama kegiatan dalam dokumen adalah U-Ditch, tentu perlu dijelaskan mengapa pekerjaan yang terlihat di lapangan menggunakan pasangan batu. Sebaliknya, apabila terdapat perubahan desain atau metode pelaksanaan yang dibenarkan secara teknis dan administratif, hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Jangan sampai masyarakat dibuat bingung dengan proyek yang dibiayai uang negara. Terlebih, papan informasi proyek merupakan salah satu sarana transparansi agar masyarakat dapat mengetahui identitas kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak hingga pelaksana pekerjaan.

Wakil adim selaku mandor di lapangan saat di konfirmasi via pesan whatsApp mengatakan”Ada dua speak kang..yang uditch ada orang mau hajatan” Singkatnya.

Hingga berita ini diterbitkan, mandor pekerja, pihak pelaksana maupun pengawas dari dinas terkait belum berhasil dimintai keterangan mengenai perbedaan antara keterangan pada papan proyek dengan kondisi pekerjaan di lapangan.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi CV Bintang Suraya selaku pelaksana, mandor Adim, pengawas maupun Dinas terkait untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.”ER”

(Tim)

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Sebuah video yang diduga bermuatan asusila beredar luas di media sosial dan aplikasi percakapan. Dalam narasi yang menyertai video tersebut, disebutkan bahwa salah satu pemerannya diduga merupakan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kaur.

Hingga Sabtu (1/8/2026), informasi mengenai identitas pemeran maupun keaslian video tersebut belum dapat dipastikan. Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait yang membenarkan ataupun membantah narasi yang beredar.

Peredaran video itu memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Sejumlah pihak meminta agar DPRD Kabupaten Kaur melalui Badan Kehormatan (BK) serta partai politik yang menaungi anggota legislatif tersebut segera melakukan penelusuran dan memberikan penjelasan kepada publik apabila benar terdapat dugaan pelanggaran kode etik.

Baca juga Proyek Sumur Resapan Di Kantor Cilamaya Wetan Oleh CV.Putra Surya Sadane Kini Jadi Sorotan Publik

Masyarakat juga berharap apabila terdapat dugaan pelanggaran, proses penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme etik yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut dalam narasi video maupun pimpinan DPRD Kabupaten Kaur belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Redaksi akan memuat hak jawab atau klarifikasi dari pihak yang bersangkutan setelah diterima.

(Tim)

KARAWANG,Jurnaltipikor.com – Keberadaan papan informasi proyek pembangunan sumur resapan yang terpasang di area Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, menuai sorotan publik. Pasalnya, papan proyek tersebut dinilai tidak memuat informasi secara lengkap sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Jumat (31/7/2026), papan proyek yang terpasang menempel di sebuah pohon itu hanya memuat keterangan pekerjaan pembangunan sumur resapan sebanyak 20 titik yang dikerjakan oleh CV Putra Surya Sadane melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Dalam papan proyek tercantum Nomor Kontrak 027.2/055/SDA/2026, bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender, terhitung mulai 8 Juli hingga 6 September 2026.

Baca juga Wujud Cinta Dan Kepedulia, RSUD Sekarwangi Salurkan Bantuan dan Layanan Kesehatan bagi Korban Kebakaran Kasepuhan Ciptamulya

Namun, papan informasi tersebut tidak mencantumkan besaran nilai anggaran proyek. Selain itu, lokasi pekerjaan juga hanya ditulis “Cilamaya Wetan” tanpa menjelaskan titik pekerjaan secara rinci, sehingga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai lokasi pelaksanaan sumur resapan tersebut.

Kurangnya informasi tersebut dinilai dapat mengurangi transparansi pelaksanaan proyek pemerintah, mengingat papan proyek merupakan salah satu sarana penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Saat awak media mencoba meminta penjelasan kepada pekerja yang berada di lokasi, mereka mengaku tidak mengetahui rincian papan proyek. Pekerja hanya menyebut nama mandor sebagai pihak yang mengetahui pelaksanaan pekerjaan.

Baca juga BPKP Desak Investigasi Dugaan Dampak Debu Tambang Batu Kapur di Bandung Barat

Hingga berita ini diterbitkan, mandor proyek, pelaksana dari CV Putra Surya Sadane, maupun pihak pengawas dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang belum dapat dimintai keterangan untuk memberikan penjelasan terkait tidak dicantumkannya nilai anggaran serta kejelasan lokasi pekerjaan pada papan proyek tersebut.

Media ini tetap memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak pelaksana proyek maupun Dinas PUPR Kabupaten Karawang apabila ingin memberikan penjelasan atau tanggapan atas pemberitaan ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Tim)

TABANAN, BALI, JURNAL TIPIKOR– Ironi tragis kembali mewarnai catatan kriminalitas di Bali. Seorang pria berinisial KD kehilangan nyawanya bukan karena perlawanan senjata atau kejahatan besar, melainkan akibat dugaan pencurian dua ekor ayam. Kepolisian Resor Tabanan secara resmi menetapkan lima warga sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang berujung kematian di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, pada Senin (27/7/2026).

Kelima tersangka yang ditetapkan berinisial MJ, WS, KB, ML, dan ND. Penetapan status tersangka ini merupakan respons tegas aparat terhadap tindakan vigilante atau main hakim sendiri yang melampaui batas kemanusiaan dan hukum.

Kapolres Tabanan, AKBP I Putu Bayu Pati, menegaskan bahwa meskipun korban diduga merupakan residivis pencurian ayam yang meresahkan warga, hal tersebut tidak memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk mengambil alih fungsi penegak hukum dengan cara kekerasan fisik hingga menyebabkan kematian.

“Masyarakat diimbau tetap menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif serta tidak melakukan tindakan di luar hukum. Proses hukum harus diserahkan sepenuhnya kepada aparat,” tegas Kapolres dalam konferensi persnya.

Baca juga Pasca “Eksekusi” Sekda, DPD GRIB JAYA Riau Gelar Konsolidasi Total: Satukan Barisan, Targetkan 200 Anggota Baru Per Kecamatan

Penyidikan Mendalam: Dari Saksi Menjadi Tersangka

Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP Made Teddy Satria Permana, mengungkapkan bahwa penetapan kelima tersangka didasarkan pada pendalaman bukti elektronik dan keterangan dari 18 orang saksi yang telah diperiksa. Awalnya, mereka diperiksa sebagai saksi, namun perkembangan bukti mengarahkan penyidik untuk meningkatkan status mereka menjadi tersangka tindak pidana kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan meninggal dunia.

“Kami belum bisa merinci peran masing-masing tersangka secara detail karena masih dalam tahap pendalaman lebih lanjut. Namun, alat bukti yang kami miliki sudah cukup kuat untuk menetapkan mereka sebagai tersangka,” ujar AKP Made Teddy.

Polisi juga sedang mengusut tuntas rangkaian peristiwa pasca-insiden, termasuk kasus pembakaran sepeda motor yang terjadi setelah kerumunan massa membubarkan diri. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka jika ditemukan alat bukti baru yang mendukung.

Baca juga Tak Ada Lagi Alasan Malas: Siswa SMA/SMK di Jawa Barat Wajib Memungut Sampah, Nilai IPA Dipertaruhkan

Peringatan Keras Bagi Masyarakat

Kasus ini menjadi pengingat pahit bagi publik bahwa rasa kecewa atau kemarahan terhadap tindak kriminal kecil tidak boleh dibayar dengan nyawa. Tindakan main hakim sendiri tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga menciderai nilai-nilai kemanusiaan.

Hingga saat ini, polisi menangani dua perkara sekaligus: dugaan pencurian yang dilakukan korban (ditangani Polsek Baturiti) dan dugaan penganiayaan berat oleh warga yang berujung kematian (ditangani Polres Tabanan). Komitmen penegakan hukum akan dijalankan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu untuk mengembalikan rasa keadilan yang sesungguhnya.

(Red)