JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ironi pahit kembali mewarnai peta pemberantasan korupsi di Indonesia. Belum genap 45 hari sejak Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, duduk bersila di Gedung Merah Putih KPK sembari menegaskan komitmennya untuk “senafas dan seirama” dengan lembaga antirasuah, ia justru menjadi tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-18 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (29/7/2026).
Penangkapan ini bukan sekadar angka statistik belaka, melainkan tamparan keras bagi integritas pemerintahan daerah. Pada pertemuan koordinasi pencegahan korupsi tanggal 16 Juni 2025 lalu, Anom dengan lantang menyatakan bahwa pihaknya telah belajar dari kasus pendahulunya, Mukti Agung Wibowo. Ia berjanji melakukan pembenahan serius di tiga titik rawan korupsi: penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan SDM.
“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan… agar dapat senafas dan seirama,” kata Anom saat itu, sebuah pernyataan yang kini terdengar sumbang di tengah jeruji besi.
Baca juga KPK Gempur Markas Korupsi Pemalang: Saksi Dimintai Keterangan, Ruang Kerja Kadis PUPR Disegel Rapat
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut kepada awak media. “Benar,” ujarnya singkat, namun padat makna. Kini, KPK memiliki waktu 1×24 jam sesuai KUHAP untuk menentukan status hukum Bupati Pemalang tersebut.
Kasus ini menambah deretan panjang kepala daerah yang jatuh di tangan KPK sepanjang tahun 2026. Jika ditelusuri jejak OTT tahun ini, pola yang mengerikan terlihat jelas: dari suap pajak di Jakarta Utara, hingga serangkaian penangkapan bupati dan wali kota di Madiun, Pati, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, Muara Enim, Kuantan Singingi, Langkat, Sukoharjo, hingga Lombok Barat.
Bulan Juli 2026 saja telah mencatat tiga nama bupati yang terseret kasus korupsi sebelum Anom Widiyantoro. Penangkapan terhadap Bupati Pemalang ini menjadi bukti bahwa retorika anti-korupsi di tingkat lokal sering kali hanya menjadi topeng tipis yang mudah robek ketika berhadapan dengan godaan kuasa dan uang.
Masyarakat Pemalang, yang sempat menaruh harapan pada janji “pembenahan demi kesejahteraan”, kini terpaksa menelan pil pahit. Pertanyaan besar yang menggantung: Apakah ini kegagalan sistem pengawasan internal, ataukah keserakahan individu yang tak terbendung oleh imbauan moral sekalipun dari institusi setinggi KPK?
KPK terus bergerak tanpa ampun. Bagi para koruptor, tampaknya tidak ada lagi tempat berlindung, bahkan di balik sumpah jabatan dan janji-janji manis di hadapan publik.
(Azi)
