AKSI PENCURIAN TABUNG GAS ELPIJI TERJADI DI JALAN NANJUNG KOTA CIMAHI — PELAKU DAN TEMANNYA SEKONGKOL MELARIKAN DIRI DENGAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR

Jurnal Tipikor. CIMAHI — Sebuah aksi pencurian tabung gas elpiji 3 kilogram dilaporkan terjadi di Jalan Nanjung No. 220, RT 004 RW 011, Kelurahan Utama, Kota Cimahi. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17.06 dan diduga dilakukan oleh dua orang pelaku, di mana satu orang turun mengambil barang, sementara temannya mengemudikan kendaraan sepeda motor untuk menunggu dan melarikan diri.

Berdasarkan keterangan warga dan rekaman pengawasan yang terekam kamera CCTV, seorang lelaki diperkirakan berusia sekitar 60 tahun terlihat masuk ke area lokasi, mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg, lalu segera membawanya naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh temannya yang sudah menunggu. Setelah berhasil mengambil barang, kedua pelaku melarikan diri ke arah Leuwigajah.

Masyarakat yang mengetahui kejadian ini meminta agar kasus serupa tidak terulang, dan mengimbau seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjaga dan mengamankan barang berharga di lingkungan rumah masing-masing. Selain itu, warga berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti informasi dan rekaman yang ada guna mengungkap identitas pelaku serta mencegah terjadinya kejahatan berulang.

Baca juga “Makar atau Sekadar Analisis? Gerakan Cinta Prabowo Seret Ketua Projo ke Bareskrim, Kirim Pesan Tegas Soal Batas Demokrasi”

Warga yang mengenali ciri-ciri pelaku atau memiliki informasi tambahan terkait kejadian ini diharapkan dapat segera melaporkan ke Poskamling setempat atau Kepolisian Sektor Cimahi Selatan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman:

– Pelaku pengambil barang: Lelaki sekitar 60 tahun, mengenakan kaos hitam dan celana jeans (seperti terlihat pada rekaman CCTV).
– Pelaku pengemudi: Temannya, menunggu dengan sepeda motor — ciri kendaraan belum teridentifikasi secara pasti.
– Barang yang dicuri: 1 tabung gas elpiji ukuran 3 kg.
– Arah pelarian: Menuju Leuwigajah, Kota Cimahi.

Korban akan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib untuk dilakukan mengejaran dan penyelidikan.

(adhe)

“Makar atau Sekadar Analisis? Gerakan Cinta Prabowo Seret Ketua Projo ke Bareskrim, Kirim Pesan Tegas Soal Batas Demokrasi”

Jakarta, JUTN – Ketegangan politik kembali memanas setelah Gerakan Cinta Prabowo (GCP) resmi melaporkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan ini menjerat Budi Arie dengan dugaan makar dan penghasutan, menyusul viralnya pernyataannya di media sosial yang menyebut kemungkinan percepatan momentum politik dan pemilu sebelum tahun 2029.

Langkah hukum ini diambil GCP bukan tanpa alasan. Menurut Tim Kuasa Hukum GCP, Dony Endrassanto, pernyataan Budi Arie dinilai telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Kegiatannya yang kita laporkan adalah dugaan upaya melakukan makar dan penghasutan. Sesuai dengan yang kita laporkan Pasal 193 Juncto Pasal 246 KUHP, dan telah diterima dengan baik oleh pihak penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim,” ujar Dony di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Baca juga Priatna Maju Pilkades Mekarmaya: Pemuda Harus Berani Ambil Peran Pembangunan Desa

Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bentuk edukasi publik tentang batasan-batasan dalam berdemokrasi. Ia menekankan bahwa meskipun Indonesia adalah negara demokrasi, setiap warga negara tetap harus tunduk pada hukum dan tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku.

“Hari ini saya menempuh jalur hukum untuk membuat pelajaran kepada semua rakyat Indonesia bahwa di sebuah negara demokrasi pun ada batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar dan dilalui oleh siapa pun dalam bentuk pelanggaran hukum,” tegas Kurniawan.

Pernyataan kontroversial Budi Arie tersebut muncul dalam sebuah video viral di mana ia tampak duduk di samping Presiden Ke-7 Joko Widodo. Dalam video itu, Budi Arie menyampaikan analisis pribadinya mengenai kemungkinan terjadinya percepatan proses politik menjelang pemilu 2029. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi luas di masyarakat dan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Menyadari dampak negatif dari pernyataannya, Budi Arie akhirnya mengeluarkan permintaan maaf melalui rekaman video yang beredar pada Rabu (26/8). Ia menjelaskan bahwa ucapannya hanyalah analisis pribadi dan tidak memiliki kaitan langsung dengan Presiden Jokowi.

“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu. Ia juga menambahkan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari pernyataannya serta mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga DLH Kabupaten Karawang Bidang Kebersihan Bergerak Cepat Bersihkan Sampah Pasca Jambore Ranting di Banyuapit

Meski demikian, langkah GCP untuk membawa kasus ini ke ranah hukum menunjukkan ketegasan mereka dalam menjaga integritas proses demokrasi. Kasus ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua elemen masyarakat tentang pentingnya menjaga etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Sementara itu, Partai Gerindra melalui juru bicaranya menyatakan bahwa fokus utama partai tetap pada dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden, dan tidak terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan individu seperti yang dilakukan oleh Budi Arie.

Kini, publik menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan Bareskrim Polri terkait laporan ini. Apakah pernyataan Budi Arie benar-benar termasuk dalam kategori makar atau sekadar analisis politik yang salah tafsir? Semua mata tertuju pada hasil investigasi kepolisian.

Priatna Maju Pilkades Mekarmaya: Pemuda Harus Berani Ambil Peran Pembangunan Desa

KARAWANG,Jurnaltipikor.com – Suasana politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, mulai memasuki fase penting. Hari pertama dibukanya pendaftaran bakal calon kepala desa pada Rabu (2/9/2026) langsung diwarnai langkah politik Priatna yang secara resmi mengambil formulir pendaftaran.

Priatna datang ke Sekretariat Panitia Pilkades Mekarmaya sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya menjadi penanda keseriusan untuk mengikuti seluruh tahapan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di Mekarmaya.

Sebelumnya, nama Priatna telah mencuat dan memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat yang berasal dari tiga dusun di wilayah Desa Mekarmaya.Anggota Panitia Pilkades Mekarmaya, Wawan, membenarkan bahwa Priatna menjadi orang pertama yang mengambil formulir setelah pendaftaran bakal calon resmi dibuka.”Priatna menjadi pendaftar pertama yang datang ke sekretariat untuk mengambil formulir pada hari pertama pendaftaran,” ujar Wawan.

Baca juga DLH Kabupaten Karawang Bidang Kebersihan Bergerak Cepat Bersihkan Sampah Pasca Jambore Ranting di Banyuapit

Menurut Wawan, tahapan Pilkades harus dijalankan dengan suasana yang aman, tertib dan mengedepankan persaingan yang sehat. Karena itu, setiap bakal calon beserta tim pendukungnya diharapkan mampu menjaga sikap selama proses demokrasi berlangsung.
Panitia juga mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Para pendukung masing-masing bakal calon diminta mengedepankan etika politik serta menjaga nama baik Desa Mekarmaya.

“Kami berharap seluruh calon maupun pendukungnya bisa menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Jangan sampai pesta demokrasi justru menimbulkan persoalan atau hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik desa,” katanya.

Priatna: Generasi Muda Harus Berani Ambil Peran

Sementara itu, Priatna menyatakan bahwa keputusannya mengikuti kontestasi Pilkades Mekarmaya bukan sekadar langkah politik, melainkan bagian dari upaya untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam pembangunan desa.

Ia menegaskan akan menghormati seluruh tahapan Pilkades serta menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, kompetisi politik di tingkat desa harus menjadi ruang untuk menawarkan gagasan dan program, bukan arena untuk mempertajam perbedaan.

“Kami ingin mengikuti proses ini dengan semangat demokrasi yang sehat dan profesional. Pilkades harus menjadi momentum untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, bukan menjadi alasan untuk saling memecah belah,” tegas Priatna.

Baca juga Perhutani KRPH Ciangir Laksanakan Koordinasi dengan Kapolsek Cibingbin Antisipasi Kamhut dan Karhutla

Ia juga menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan desa ke depan. Menurutnya, anak muda tidak cukup hanya menjadi penonton, tetapi harus berani mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan di tingkat desa.

“Kaum muda harus berani tampil dan mengambil tanggung jawab. Sudah saatnya pemuda tidak hanya menjadi penonton di desanya sendiri, tetapi ikut memberikan gagasan, bekerja secara profesional, dan menghadirkan perubahan yang nyata serta bermartabat untuk Desa Mekarmaya,” pungkasnya.

( Red )

DLH Kabupaten Karawang Bidang Kebersihan Bergerak Cepat Bersihkan Sampah Pasca Jambore Ranting di Banyuapit

KARAWANG, Jurnaltipikor.com — Aksi cepat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang melalui Bidang Kebersihan dalam mengangkut sampah sisa kegiatan Jambore Ranting merupakan komitmen nyata untuk menjaga kebersihan fasilitas publik pasca-acara berskala besar. Kegiatan Pramuka tingkat kecamatan seperti ini sering menyisakan volume sampah organik maupun anorganik yang cukup tinggi, sehingga respons cepat dari petugas kebersihan sangat krusial agar area perkemahan kembali bersih dan tertib.

Salah satu kegiatan pembersihan berlangsung di Bumi Perkemahan Banyuapit, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, pada Rabu, 2 September 2026. DLH Kabupaten Karawang Bidang Kebersihan menerjunkan petugas beserta armada, yang dipimpin langsung oleh Heri, dari UPTD Kebersihan Wilayah 3 Cikampek.

Tindakan cepat ini langsung mendapat apresiasi positif dari warga setempat. Salah seorang warga yang bernama waghe menyampaikan pujiannya:

“Terima kasih atas respons cepat terhadap laporan dan pengajuan kami. Berkat itu, DLH Bidang Kebersihan segera mengerahkan petugas ke lokasi hari ini, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah setelah kegiatan Jamran selesai dan Bumi Perkemahan Banyuapit tetap bersih.”

Baca juga Perhutani KRPH Ciangir Laksanakan Koordinasi dengan Kapolsek Cibingbin Antisipasi Kamhut dan Karhutla

Warga tersebut juga menjelaskan pembagian tanggung jawab kebersihan:

“Seharusnya, untuk area Bumi Perkemahan di luar area pedagang sudah menjadi tanggung jawab panitia Jamran Kecamatan Banyusari. Namun, demi kepedulian terhadap lingkungan dan agar Bumi Perkemahan steril dari sampah, saya selaku putra daerah memohon bantuan kepada DLH Bidang Kebersihan untuk mengangkut sampah yang ada di area tersebut, karena sudah dua hari sampah masih menumpuk di lokasi.”

Ia berharap ke depannya hal serupa tidak terulang:

“Ke depannya, semoga ketika ada kegiatan lagi, tidak ada lagi sampah yang menumpuk atau berserakan di area bekas tenda,” tegasnya.

(ER)

Program Revitalisasi Sekolah, SD Negeri Bojongwaru Ciemas Kelola Anggaran Pemerintah Pusat Rp 507 Juta, Kepsek Komitmen Jaga Kualitas

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Program revitalisasi satuan pendidikan kembali mendapat perhatian pemerintah melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Salah satunya dilaksanakan di SD Negeri Bojongwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, yang memperoleh bantuan sebesar Rp. 507.041.000.

Berdasarkan papan informasi kegiatan di lokasi, bantuan tersebut merupakan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaan kegiatan tercatat memiliki waktu pengerjaan selama 130 hari kalender, dengan pelaksana P2SP.

Pantauan di lokasi, pada Selasa (01/09/2026) menunjukkan proses pekerjaan revitalisasi tengah berlangsung. Sejumlah bagian bangunan sekolah tampak sedang diperbaiki, termasuk bagian atap dan struktur bangunan. Material bekas pembongkaran juga terlihat berada di sekitar area sekolah.

Baca juga Perhutani KRPH Ciangir Laksanakan Koordinasi dengan Kapolsek Cibingbin Antisipasi Kamhut dan Karhutla

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sehingga memberikan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi para siswa maupun tenaga pendidik.

Kepala SD Negeri Bojongwaru, H. Senjata, S.Pd.,M.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan yang diberikan. Pihak sekolah juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program serta menjaga kualitas hasil pekerjaan agar manfaat revitalisasi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Bantuan ini tentu sangat berarti bagi sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan akan berkomitmen menjaga serta memanfaatkan hasil revitalisasi ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Kepala SD Negeri Bojongwaru, H. Sunjana.

Baca juga Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus MUI Kabupaten Sukabumi

Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, revitalisasi diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga mendukung terciptanya proses pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik.

Program revitalisasi sekolah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan pemerataan sarana prasarana sekolah di berbagai daerah.

(Rama)

Perhutani KRPH Ciangir Laksanakan Koordinasi dengan Kapolsek Cibingbin Antisipasi Kamhut dan Karhutla

KUNINGAN, jurnaltipikor.com– Dalam rangka meningkatkan sinergi dan kewaspadaan terhadap keamanan hutan (Kamhut) dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Perum Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan, khususnya KRPH Ciangir, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (komsos) bersama Kapolsek Cibingbin. Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah preventif untuk memperkuat koordinasi antara Perhutani dan jajaran Kepolisian dalam menjaga keamanan serta kelestarian kawasan hutan, khususnya menghadapi kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

Dalam komunikasi tersebut, KRPH Ciangir bersama Kapolsek Cibingbin membahas langkah-langkah pencegahan karhutla, antara lain peningkatan patroli dan pemantauan kawasan hutan, penyampaian imbauan kepada masyarakat sekitar hutan agar tidak melakukan pembakaran, serta percepatan koordinasi apabila ditemukan indikasi terjadinya kebakaran.

Baca juga Pasar Rakyat UMKM HJKS ke-156 Resmi Dibuka, Bupati Ajak Warga “Belanja, Dukung dan Banggakan Produk Lokal Sukabumi”

Ewo KRPH Ciangir menyampaikan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan dukungan dan kepedulian seluruh pihak, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. “Kami terus membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian, sebagai upaya bersama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.

Iptu Trisno Pambudi Kapolsek Cibingbin turut menyampaikan dukungan terhadap upaya Perhutani dalam mencegah karhutla. “Dengan adanya sinergitas antara Perhutani, Kepolisian, pemerintah setempat, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat penanganan apabila terjadi potensi kebakaran,” ucapnya.

Melalui kegiatan komunikasi sosial ini, Perhutani KRPH Ciangir berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya menjaga hutan tetap aman, lestari, dan terbebas dari ancaman kebakaran.
(Deden)

Atap dan Besi Dinding SD Negeri Baros Mandiri 3 Ambrol: Sinyal Bahaya di Bangunan Sekolah!

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR — Musibah hebat menimpa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Baros Mandiri 3, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Pada Selasa (1/9) pagi, atap plafon beserta struktur besi dinding sekolah tersebut roboh secara mendadak dan menghantam area di bawahnya, memicu kepanikan hebat di lingkungan sekolah.

Insiden yang terjadi saat aktivitas pagi dimulai ini menjadi sorotan tajam terkait kondisi keamanan fisik bangunan sekolah. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, material plafon dan tiang besi dinding mendadak ambrol tanpa ada tanda-tanda awal. Langkah darurat langsung diambil untuk mengamankan lokasi agar dampak reruntuhan tidak meluas.

Hingga saat ini, belum ada rincian resmi terkait total kerugian materiil maupun kepastian mengenai adanya korban jiwa dalam musibah ini. Pihak dinas terkait dituntut untuk tidak tinggal diam dan segera menginvestigasi secara menyeluruh struktur bangunan SDN Baros Mandiri 3 demi mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan.

(Red)

Pasar Rakyat UMKM HJKS ke-156 Resmi Dibuka, Bupati Ajak Warga “Belanja, Dukung dan Banggakan Produk Lokal Sukabumi”

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Pasar Rakyat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) HJKS ke-156.

Kegiatan berlangsung di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu, mulai 29 Agustus sampai 13 September 2026 dengan mengusung tema “Sukabumi Mubarakah Memacu Agroindustri Memajukan Pariwisata”.

Pasar Rakyat UMKM ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pelaku usaha lokal dan mempromosikan produk unggulan Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat luas.

Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM, dalam pesannya mengajak seluruh masyarakat untuk meramaikan dan mendukung kegiatan tersebut.

“Jadikan produk UMKM lokal sebagai pilihan sehari-hari, dukung inovasi dan daya saing produk hingga menembus pasar yang lebih luas,” pesan Bupati Asep Japar.

Baca juga Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus MUI Kabupaten Sukabumi

Beliau juga menegaskan, “Ayo belanja, dukung, dan banggakan produk lokal Sukabumi”.

Dengan berbelanja di Pasar Rakyat UMKM, masyarakat secara langsung membantu menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.

Berbagai macam produk UMKM dari berbagai kecamatan akan dipamerkan dalam kegiatan ini. Mulai dari kuliner, kerajinan, fashion, hingga produk agroindustri khas Sukabumi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap, melalui HJKS ke-156 ini, UMKM Sukabumi semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah serta penunjang sektor pariwisata.

(Rama)

Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus MUI Kabupaten Sukabumi

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-KH. E Fatahillah kembali menahkodai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi masa bakti 2026-2031. Proses pelantikan yang dihadiri Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., dan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., serta Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, dilaksanakan di Gedung Bazul Asyhab, Komplek Pusbangdai Cikembang Kecamatan Cikembar, Selasa, (01/09/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan, keberhasilan pembangunan bukan hanya mengenai fisik semata, namun didukung oleh mental dan spiritual. Apalagi di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin komplek.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program kerja MUI. Semua ini untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, menjaga kerukunan umat, dan membimbing masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih agami, harmonis, dan sejahtera,” ujarnya.

Baca juga TGR di Disdikbud Kabupaten Kaur TA 2024 Hingga Kini Belum Terselesaikan, Inspektorat Beri Penjelasan

Tak hanya itu saja, bupati pun mengharapkan doa dan bimbingan para kyai, alim ulama, dan sesepuh. Termasuk petunjuk dan bimbingan agar kepemimpinan di Kabupaten Sukabumi mendapatkan keberkahan serta ridho Allah SWT.

“Kami mohon doa dan dukungan para kyai agar terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah),” ucapnya

Sebelum mengakhiri sambutan, Bupati pun menyampaikan selamat kepada para pengurus MUI Kabupaten Sukabumi. Dirinya berharap, pengurus MUI dapat menjadi mitra terbaik pemerintah dalam memgnahdapi berbagai tantangan kehidupan dan persoalan umat yang semakin dinamis.

“Selamat mengemban amanah sebagai pembimbing Umay, penjaga akidah, dsn perekat persatuan serta mitra pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan persoalan umat yang semakin dinamis,” ucapnya.

Baca juga GEBRAK KORUPSI DISNAKER CIMAHI: Dua ASN Terseret Kasus Suap Program Pelatihan, Kejari Langsung Kantongi Penahanan

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Sukabumi KH. E Fatahilah Nadziri mengatakan, kekompakan, kebersamaan, dan persatuan menjadi tiga hal penting dan yang akan dibangun di bawah kepemimpinannya. Terutama dalam hal memajukan MUI Kabupaten Sukabumi.

“Pekerjaan atau tugas seberat apapun akan terasa ringan jika di dalamnya terdapat kekompakan, kebersamaan, dan persatuan. Mari kita bersama sama memajukan, meramaikan dan mengangkat marwah MUI. Insya Allah MUI akan terus maju,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya pun berterima kasih atas lancarnya berbagai kegiatan MUI sampai ke pelantikan ini.

“Terima kasih kepada semuanya, termasuk pengurus MUI yang lama. Sejak musyawarah Daerah hingga pelantikan ini semua berjalan aman, damai, dan sukses. Marinkita terus majukan MUI,” pungkasnya.

(Rama)

TGR di Disdikbud Kabupaten Kaur TA 2024 Hingga Kini Belum Terselesaikan, Inspektorat Beri Penjelasan

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 hingga kini belum terselesaikan. Padahal batas waktu pengembalian dana telah lewat sejak Agustus 2025 lalu. Senin, 31/8/2026.
‎
‎Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun lalu, sepanjang TA 2024 tercatat mutasi debit dengan keterangan Penarikan Tunai (Cheque) pada rekening giro Disdikbud Kaur mencapai Rp149.198.066.734.
‎
‎Setelah melakukan audit di tubuh Disdikbud, BPK kemudian menetapkan TGR terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebesar Rp2,3 miliar. Dana tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah dalam waktu 60 hari sejak laporan diterbitkan, atau paling lambat Agustus 2025.
‎
‎Namun hingga memasuki tahun 2026 belum ada kejelasan mengenai realisasi pengembalian dana tersebut. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait keseriusan penegakan aturan keuangan daerah.

Baca juga GEBRAK KORUPSI DISNAKER CIMAHI: Dua ASN Terseret Kasus Suap Program Pelatihan, Kejari Langsung Kantongi Penahanan
‎
‎Inspektur Inspektorat Kabupaten Kaur, Harika, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan penyebab belum diselesaikannya TGR tersebut. “Hal ini memang disebabkan keteledoran bendahara dan kini bendaharanya sudah meninggal,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut Harika menyebut kasus ini sudah ditangani oleh Tim Penyelesaian Kerugian BPK RI Pusat. “Semua dokumen sudah kami serahkan. Tinggal kapan waktunya kita menunggu tindak lanjut atas temuan tersebut oleh BPK RI dan siapa nantinya pihak yang akan bertanggung jawab,” jelasnya.
‎
‎Menanggapi hal itu, Amli salah seorang aktivis Kabupaten Kaur menilai alasan meninggalnya bendahara tidak seharusnya menghambat penyelesaian TGR sebesar Rp2,3 miliar. Menurutnya pertanggungjawaban keuangan tetap melekat secara hukum pada lembaga dan pejabat pengguna anggaran.

Baca juga Hantam Keras Isu “Pembersihan” Mendadak, Wali Kota Farhan: Rotasi Jabatan di Pemkot Bandung Murni Meritokrasi, Bukan Aksi Dadakan
‎
‎Publik kini menunggu langkah nyata dari Dinas PDK, Inspektorat, dan Bupati Kaur dalam menyelesaikan persoalan ini. Penyelesaian TGR dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di sektor pendidikan, dapat dipulihkan.
‎
‎Langkah cepat juga dinilai mendesak untuk menghindari kesan pembiaran terhadap dugaan penyimpangan dana pendidikan. Apalagi sektor pendidikan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran daerah.

Js
‎