METRO JABAR TRANS: PROYEK “HIBRIDA” ATAU BOM WAKTU UTANG? BPKP PERINGATKAN RISIKO PROYEK ASAL-ASALAN DI BANDUNG RAYA

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) hari ini merilis kajian hukum dan analisa tajam terkait mega proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya atau yang kini bersalin nama menjadi Metro Jabar Trans.

Di tengah euforia pembangunan 232 halte, BPKP mencium aroma risiko sistemik yang bisa membuat warga Bandung hanya “mewarisi debu konstruksi dan tumpukan utang” jika proyek ini dikerjakan secara serampangan.

Satu Proyek, Banyak “Tuan”: Siapa Lempar Batu Sembunyi Tangan?

Analisa BPKP menyoroti struktur kepemilikan proyek yang sangat kompleks. Dengan keterlibatan Kemenhub (APBN), Pemprov Jabar (APBD), dan PT Jasa Sarana (BUMD), BPKP mempertanyakan siapa yang akan memukul meja jika proyek ini gagal di tengah jalan.

“Ini adalah proyek hibrida. Secara fisik milik Pusat, secara operasional milik Provinsi, dan secara lahan milik Kota. Secara hukum, ini adalah celah lebar untuk saling lempar tanggung jawab (passing the buck) jika nanti jalur khusus 21 km itu hanya jadi pajangan karena salah desain atau manajemen yang amatir,” ujar Ketua Umum BPKP dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor, Kamis (26/3).

Baca juga MONUMEN KEGAGALAN DI JALAN IBRAHIM ADJIE: BPKP KOTA BANDUNG SEBUT PROYEK BRT DEPAN BORMA SEBAGAI ‘WARISAN KEKACAUAN’

Analisa Hukum: Jebakan Batman di Balik Pinjaman World Bank & AFD

BPKP mengingatkan bahwa keterlibatan World Bank dan AFD (Prancis) bukanlah “hadiah”, melainkan utang luar negeri yang terikat aturan ketat.

• Standar Ganda: Jika konstruksi dilakukan “asal-asalan” dan melanggar Environmental and Social Safeguards, pendanaan bisa disetop paksa.
• Beban Rakyat: “Ingat, jika proyek ini mangkrak karena korupsi atau salah urus, World Bank tidak mau tahu. Rakyat Indonesia tetap harus membayar utang tersebut melalui pajak, sementara busnya mungkin hanya jadi monumen besi tua di Jalan Ahmad Yani,” tambah Aa Tarmizi.

Satir untuk Pemerintah Kota:

Fasilitator atau Pemadam Kebakaran?

BPKP juga menyentil peran Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan M. Farhan. Sebagai lokasi utama, Pemkot Bandung dianggap berada di posisi paling rawan karena berhadapan langsung dengan “bom sosial”—mulai dari sopir angkot yang terpinggirkan hingga pedagang di koridor Asia Afrika-Sudirman.

“Jangan sampai Pemkot hanya jadi ‘petugas kebersihan’ yang membereskan kekacauan sosial, sementara kue besarnya dinikmati operator tanpa mitigasi dampak yang jelas.

Kompensasi untuk jukir dan sopir angkot jangan sampai hanya jadi janji manis di atas kertas APBD yang rentan dikorupsi,” tegasnya.

Peringatan Keras: Siapa yang Masuk Penjara?

Dalam kajiannya, BPKP memetakan konsekuensi hukum jika proyek ini dieksekusi secara asal-asalan:

• Kontraktor Nakal: Akan berhadapan dengan UU Jasa Konstruksi atas kegagalan bangunan.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Siap-siap dipantau Jaksa dan KPK melalui UU Tipikor jika tetap membayar proyek yang spesifikasinya disunat.
• Daftar Hitam Internasional: Kontraktor yang main-main akan di-blacklist oleh Bank Dunia secara global.

Baca juga Hara Mati, Nurani Hidup? Saat Kebijakan Lebih Liar dari Satwa yang Dilindungi

Kesimpulan BPKP 

Metro Jabar Trans jangan sampai menjadi “proyek mercusuar” yang hanya indah di rilis berita namun lumpuh di lapangan.

BPKP menuntut transparansi penuh atas kontrak pembangunan dan menolak segala bentuk praktik “asal-asalan” yang hanya mengejar target operasional akhir 2026 tanpa kualitas yang mumpuni.

(Her)