KPK: 10 Kepala Daerah Terjaring OTT, Korupsi Masih Pakai ‘Lagu Lama’ dan Rapuhnya Integritas

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat daerah di Indonesia.

Berdasarkan evaluasi terhadap 10 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah sepanjang periode 2025 hingga Maret 2026, KPK menemukan fakta bahwa modus operandi korupsi terus berulang tanpa ada perubahan signifikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pola-pola yang ditemukan di lapangan mencerminkan penyakit lama yang belum sembuh dalam birokrasi.

 “Polanya serupa, dan modus yang sama kerap terjadi atau berulang. Mulai dari suap proyek, pemerasan, jual beli jabatan, hingga gratifikasi,” ujar Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/3).

Bukan Sekadar Celah Sistem, Tapi Masalah Integritas

KPK menegaskan bahwa rentetan penangkapan ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem saja tidak cukup. Benang merah dari seluruh kasus ini adalah penyalahgunaan kewenangan.

“Hal ini menunjukkan bahwa celah korupsi tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada integritas individu yang menjalankannya,” tegas Budi.

Baca juga Gema Takbir di Balik Jeruji: KPK Fasilitasi Salat Id 67 Tahanan Koropsi, Termasuk Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas

Ia menambahkan bahwa kepemimpinan yang rapuh secara moral menjadi pintu masuk utama terjadinya tindak pidana korupsi.

Peringatan untuk Hasil Pilkada 2024
Data KPK menunjukkan bahwa 10 kepala daerah yang terjaring OTT merupakan hasil Pilkada 2024.

Hal ini menjadi sinyal merah sekaligus peringatan bagi pemimpin daerah lainnya agar segera melakukan perbaikan menyeluruh, tidak hanya pada tata kelola administrasi tetapi juga pada budaya kepemimpinan.

Baca juga Obral Murah Derajat Hilal: PBNU Endus Aroma“Pesanan” Lebaran Serentak yang Paksa Logika

Berikut adalah daftar kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK periode 2025–2026:

Tahun 2025:

1. Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur)
2. Abdul Wahid (Gubernur Riau)
3. Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo)
4. Ardito Wijaya (Bupati Lampung Tengah)
5. Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi)

Januari – 20 Maret 2026:

1. Maidi (Wali Kota Madiun)
2. Sudewo (Bupati Pati)
3. Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan)
4. Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong)
5.  Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap)

Langkah ke Depan

KPK meminta seluruh kepala daerah untuk memprioritaskan pelayanan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

“Tidak hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga membangun kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Budi.

(Azi)