BPKP Riau: Selamat Datang di Siak, Negeri Seribu Janji dan Satu RSUD yang “Pensiun” Dini

PEKANBARU, JURNAL TIPIKOR– Direktur Pengawas Teritorial Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Provinsi Riau, Farizal, melontarkan kritik pedas terhadap kemelut kesehatan yang melanda Kabupaten Siak.

Menurutnya, RSUD Tengku Rafi’an kini bukan lagi tempat mencari kesembuhan, melainkan telah resmi berubah fungsi menjadi “Monumen Pengabaian” dan bukti nyata kegagalan manajemen fiskal di bawah komando Bupati Afni Zulkifli, Ungkap Farizal kepada Jurnal Tipikor, Selasa (17/3).

Logika “Amnesia Fiskal” Pemkab Siak

Farizal menyoroti dalih “efisiensi anggaran” yang dipakai Pemkab Siak untuk menunggak Uang Kelangkaan Profesi puluhan dokter spesialis sejak September 2025 hingga Februari 2026.

Ia menilai alasan tersebut hanyalah lelucon birokrasi yang tidak lucu bagi masyarakat yang butuh pelayanan medis.

“Kita sedang menyaksikan fenomena amnesia fiskal yang luar biasa. Di satu sisi, Pemkab Siak memotong hak dokter spesialis di RSUD Tengku Rafi’an dengan alasan hemat. Tapi di sisi lain, RSUD Tualang justru asyik menambah dokter kontrak baru. Ini efisiensi atau memang ada diskriminasi dalam tata kelola anggaran?” sindir Farizal dengan nada tajam.

Bupati Siak: Juara Dunia Lari dari Tanggung Jawab

Kritik Farizal semakin memanas saat menyinggung absennya Bupati Afni Zulkifli dalam dua kali audiensi krusial. Baginya, aksi “petak umpet” sang bupati di tengah ancaman lumpuhnya layanan medis adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

“Bupati Afni Zulkifli dan Kadis Kesehatan dr. Handry seolah sedang mengikuti lomba lari dari tanggung jawab. Dua kali audiensi, dua kali pula mereka tidak menampakkan batang hidung. Bahkan saat dipanggil ke rumah dinasnya sendiri oleh Sekda, beliau tetap memilih menghilang. Mungkin jeritan ribuan pasien rawat jalan dianggap hanya kebisingan latar belakang saja,” tegas Farizal.

Baca juga Air Keras untuk Aktivis, Demokrasi Disiram Ketakutan: Sekjen Komunitas Peci Hitam Kutuk Serangan terhadap Aktivis KontraS

RSUD Tengku Rafi’an: Titik Nadir Pelayanan Publik

Sejak Selasa (17/3), pendaftaran rawat jalan resmi ditutup. Daftar mosi tidak percaya yang ditandatangani puluhan dokter spesialis—mulai dari spesialis kandungan, anak, bedah, hingga kejiwaan—menjadi saksi bisu betapa muaknya garda terdepan kesehatan terhadap manajemen daerah.

Farizal memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, Siak akan dikenal sebagai daerah yang lebih mementingkan “gengsi proyek” ketimbang nyawa rakyatnya.

“Jika bupati lebih suka bersembunyi di balik tameng efisiensi ketimbang membayar hak tenaga ahli, maka RSUD Tengku Rafi’an tidak lagi butuh dokter. Rumah sakit itu butuh mukjizat atau mungkin papan nisan sebagai simbol matinya pelayanan publik di Negeri Istana,” pungkasnya.

Tentang BPKP Riau:

Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Provinsi Riau adalah lembaga independen yang berfokus pada pengawasan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah di wilayah Riau demi kepentingan masyarakat luas.(*)