KPK Bongkar “Tarif Privilese” Haji: Kursi Tanpa Antre Dijual Rp84 Juta per Jemaah

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik lancung di balik pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan adanya pungutan sebesar 5.000 dolar AS (sekitar Rp84 juta) per jemaah sebagai “biaya percepatan” untuk melompati antrean haji.

Pungutan ilegal ini dikumpulkan dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) oleh staf Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama, Rizky Fisa Abadi (RFA).

Baca juga Menkeu Bantah Kabinet Gemuk Bebani APBN: Lonjakan Belanja 85,5% adalah Strategi Gas Pol Sejak Awal Tahun

Modus Operasional: Menjual Antrean (T0/TX)

Berdasarkan penyidikan, RFA diduga menjalankan instruksi dari Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (Staf Khusus Menteri Agama) untuk melonggarkan kebijakan terkait status T0 atau TX—kode bagi jemaah yang bisa berangkat langsung tanpa masa tunggu.

“Ada sejumlah uang yang harus dibayar atas privilese yang diterima. Kenapa? Tidak harus antre. Kalaupun antre, bisa loncat orang lain,” tegas Asep Guntur dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3).

Baca juga ROMPI ORANYE UNTUK MANTAN MENAG: KPK Resmi Tahan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

Penyimpangan bermula saat RFA menentukan kuota untuk 54 PIHK terpilih guna menyerap 640 kuota haji khusus tambahan. Alih-alih mengikuti prosedur ketat, kuota tersebut justru dijadikan komoditas dengan imbalan fee yang mengalir ke sejumlah pejabat tinggi.

Aliran Dana ke Pucuk Pimpinan
Hasil pemeriksaan KPK menunjukkan bahwa uang hasil “jual-beli” kursi haji tersebut tidak hanya berhenti di tingkat teknis.

RFA diduga mendistribusikan imbalan tersebut kepada:

• Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) selaku Menteri Agama.
• Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
• Sejumlah pejabat lain di lingkungan Kementerian Agama.

Kerugian Negara dan Status HukumkKasus yang mulai disidik sejak Agustus 2025 ini mencatatkan angka kerugian negara yang fantastis. Meski perhitungan awal sempat menyentuh angka Rp1 triliun, audit terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima KPK pada 27 Februari 2026 mengonfirmasi nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka utama, yakni Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex. Upaya perlawanan melalui praperadilan yang diajukan Yaqut telah resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Maret 2026.

Terhitung sejak 12 Maret 2026, KPK resmi melakukan penahanan terhadap Yaqut Cholil Qoumas di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk proses hukum lebih lanjut.

(Red)