CELOTEH “MANG AKJUR”, Ritual “Petak Umpet” Konstitusi

Di sebuah kota yang udaranya sejuk, ada sebuah fenomena alam baru bernama “Supremasi Hukum yang Sedang Healing”. Biasanya, kalau rakyat jelata kesenggol kasus, hukum datang secepat kilat, segarang debt collector menagih cicilan motor. Tapi begitu menyentuh kursi empuk di Balai Kota atau gedung dewan, hukum tiba-tiba bertransformasi menjadi sosok yang sangat sopan, pemalu, dan penuh tata krama.
Hukum kita seolah-olah sedang pakai skincare mahal; sangat halus, transparan (sampai-sampai saking transparannya, progresnya nggak kelihatan sama sekali), dan penuh kelembutan.

Drama “Tunggu-Tungguan” yang Romantis

Bayangkan, status tersangka sudah nempel kayak stiker angkot, tapi kepastiannya lebih abstrak daripada lukisan di Jalan Braga. Jaksa nunggu penyidik, penyidik nunggu saksi, saksi nunggu ilham, dan rakyat nunggu sampai tumbuh jenggot putih.
Supremasi hukum di sini tidak lagi terlihat seperti pedang keadilan yang tajam, tapi lebih mirip karet gelang yang sangat elastis. Bisa ditarik ulur sesuai kebutuhan, bisa dilonggarkan kalau yang pakai “orang penting”, dan tetap bisa bikin perih kalau tiba-tiba jepret ke rakyat kecil.
Ketika “Bukti” Kalah Sama “Bakti”
Geli rasanya melihat bagaimana berkas perkara bisa mengalami fase hibernasi. Mungkin berkasnya lagi dikarantina biar nggak kena virus, atau mungkin sedang diajak jalan-jalan keliling Asia Afrika dulu supaya nggak stres.
Di saat kita dituntut tertib administrasi buat bikin SIM atau KTP, para elit ini justru mempertontonkan bagaimana caranya membuat hukum “terdiam seribu bahasa“. Supremasi hukum yang katanya adalah panglima, di kasus ini malah terlihat seperti ajudan yang sedang menunggu perintah: “Siap salah, tapi nanti saja ya dihukumnya kalau sudah nggak menjabat.”

Catatan Kecil:
Mungkin hukum kita memang sedang menerapkan filosofi slow food—dimasak lama-lama supaya empuk. Masalahnya, kalau kelamaan dimasak, yang ada malah gosong dan nggak bisa dimakan sama sekali, alias kedaluwarsa!