Kebijakan Menteri ESDM Dinilai Menindas Pengusaha dan Picu Pengangguran Massal, Dr. Suriyanto: “Jangan Sampai Menjadi Beban Bagi Pemerintahan Prabowo!”

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahun 2026 kini berada di bawah sorotan tajam.

Akademisi sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Suriyanto, SH., MH., M.Kn, menegaskan bahwa keterlambatan persetujuan RKAB dan pembatasan produksi bukan sekadar masalah administrasi, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Dr. Suriyanto, ketidakpastian hukum dan birokrasi yang lamban di Kementerian ESDM telah menciptakan efek domino yang merusak.

“Kebijakan seorang Menteri seharusnya memfasilitasi pertumbuhan, bukan justru menindas pelaku usaha dan menciptakan badai pengangguran. Saat ini, sektor pertambangan sedang menghadapi tekanan operasional yang sangat berat akibat ego sektoral,” tegasnya dalam keterangan tertulis hari ini yang diterima Jurnal Tipikor, Sabtu (18/1).

Baca juga Bandung Terjebak Ambiguitas: BPKP Kecam Ketegasan Semu Walikota dalam Sengketa Kebun Binatang

Dampak Berantai: Dari Denda Ratusan Juta Hingga Ancaman Kredit Macet

Laporan dari lapangan menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Akibat lambannya pengurusan administrasi dan aturan yang kerap berubah-ubah, banyak perusahaan tambang terkena demurrage (denda keterlambatan bongkar muat kapal) yang mencapai ratusan juta rupiah per hari.

“Pelaku usaha harus membayar cicilan alat berat dan kewajiban perbankan lainnya. Jika operasional terhenti karena RKAB tidak kunjung disetujui, ini akan menjadi permasalahan berantai ke sektor perbankan, perkapalan, hingga logistik. Ujung-ujungnya, pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK),” jelas Dr. Suriyanto.

Kontradiksi dengan Visi Presiden Prabowo Subianto

Dr. Suriyanto juga mengingatkan bahwa kinerja Menteri ESDM saat ini seolah kontraproduktif dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan APBN.

“Presiden Prabowo ingin meningkatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat, namun kebijakan di bawah (Kementerian ESDM) justru berpotensi menurunkan pendapatan negara akibat penurunan produksi. Ini harus menjadi perhatian khusus Presiden. Jangan sampai pembantu Presiden justru menjadi pemicu kegaduhan ekonomi,” tambahnya.

Baca juga HENTIKAN KOSMETIK KOTA: Aris Sandiaga Rombak Astaloka, Prioritaskan Piring Makan Rakyat di Atas Kemegahan Gedung

Kritik Terhadap Intervensi Harga dan Respon Pasar Global

Terkait upaya Kementerian ESDM meningkatkan harga batu bara dengan memangkas produksi, Dr. Suriyanto menilai langkah tersebut sangat berisiko. Hal senada juga dikeluhkan oleh Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI).

“Pasar batu bara bersifat global dan sangat responsif. Jika produksi kita dipangkas secara paksa melalui birokrasi RKAB, pasar tidak akan diam. Mereka akan mencari alternatif pasokan dari negara lain. Indonesia berisiko kehilangan pangsa pasar strategis secara permanen,” urainya.

Rekomendasi Kebijakan

Sebagai penutup, Dr. Suriyanto mendesak agar Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi total:

1. Mempercepat Digitalisasi dan Transparansi RKAB: Menghilangkan hambatan birokrasi yang memicu biaya tinggi.
2. Keseimbangan Kepentingan: Kebijakan harus melindungi kepentingan pekerja dan kelangsungan usaha, bukan hanya fokus pada satu aspek.
3. Sinkronisasi Antar-Lembaga: Kebijakan ESDM harus selaras dengan kementerian lain untuk mendukung iklim investasi yang sehat.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membunuh angsa petelur emas kita sendiri. Perlindungan terhadap pelaku usaha dan pekerja adalah harga mati untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkas Dr. Suriyanto.

(MM)