Balik Badan Demokrat: Pragmatisme Kekuasaan di Atas Warisan SBY?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Perubahan sikap Partai Demokrat yang kini mendukung wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pengamat politik.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk “putar haluan 180 derajat” yang mengorbankan konsistensi historis demi mengamankan posisi di dalam orbit kekuasaan.

Pragmatisme di Era Baru

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai manuver Demokrat ini merupakan cerminan nyata dari pragmatisme politik.

Baca juga Wujudkan Sukabumi Mubarokah, IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi Memperingati Isra Mi’raj 1447 H Diisi Santunan Anak-Anak Yatim Piatu

Menurutnya, Demokrat lebih memilih beradaptasi dengan mayoritas anggota koalisi pemerintah ketimbang mempertahankan warisan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikenal sebagai pelopor demokrasi elektoral langsung.

“Ini pilihan rasional secara jangka pendek tapi mahal secara simbolik. Apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan?” ujar Arifki.

Arifki mengingatkan bahwa langkah menghapus hak pilih rakyat secara langsung memiliki risiko besar, yakni menciptakan jarak lebar dengan konstituen.

Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti pemilik restoran yang mengubah menu tanpa bertanya pada pelanggan—efisien di dapur, namun berisiko ditinggalkan pembeli.

Perbandingan Tajam dengan PDIP
Kritik senada datang dari pengamat politik Yusak Farchan. Ia secara gamblang membandingkan posisi Demokrat dengan PDI Perjuangan. Meskipun PDIP saat ini berada di luar pemerintahan (penyeimbang), mereka tetap lugas menolak wacana Pilkada via DPRD.

“Saya kira pemikiran Megawati-PDIP lebih progresif dibanding SBY-Demokrat yang putar haluan mendukung Pilkada oleh DPRD karena pertimbangan taktis politis jangka pendek,” tegas Yusak.

Gerindra Bantah Adanya Intervensi

Di sisi lain, isu adanya tekanan atau bujukan dari mitra koalisi dibantah keras oleh Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa perubahan sikap Demokrat adalah kedaulatan internal partai tersebut.

“Itu sikap masing-masing partai,” ucap Prasetyo di Istana Negara. Ia juga menampik spekulasi bahwa kesepakatan ini lahir dari pertemuan antara Prabowo Subianto dan SBY. “Nggak, nggak ada (bujukan),” tambahnya.(***)