JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Chromebook Rp2,18 Triliun

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung secara resmi meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Nadiem Anwar Makarim beserta tim penasihat hukumnya.

Permohonan ini disampaikan dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek yang digelar pada Kamis (8/1).

Poin Utama Tanggapan Jaksa

Dalam persidangan tersebut, Ketua Tim JPU Roy Riady menegaskan bahwa surat dakwaan yang disusun telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan Jaksa:

• Dakwaan Sesuai Prosedur: JPU menyatakan surat dakwaan atas nama Nadiem Anwar Makarim telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan KUHAP.
• Eksepsi Melampaui Ranah: Jaksa menilai eksepsi terdakwa sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Menurut hukum acara, kebenaran materiil tersebut seharusnya diuji dalam pembuktian persidangan, bukan pada tahap keberatan.
• Ketidaksesuaian Hukum: Keberatan yang diajukan dinilai tidak sesuai dengan lingkup Pasal 164 KUHAP juncto Pasal 75 ayat (2) huruf b KUHAP.

“Kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya,” ujar Roy Riady di hadapan Majelis Hakim.

Baca juga Potensi Terjadinya Korupsi, Proyek TPT Di Kampung Ciwangun Desa Palasari Girang Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi/RAB

Latar Belakang Kasus

Kasus ini berfokus pada program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Pasal yang Disangkakan

Atas dugaan tindakan tersebut, Nadiem didakwa melanggar:

1. Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU berharap Majelis Hakim dapat segera memberikan putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian guna mengungkap fakta-fakta hukum secara terang benderang.

(Azi)