Proyek Jalan Rp10,3 Miliar Diduga Asal Jadi, L-BPKP Wajo: Fungsi Pengawasan DPRD Lumpuh!

WAJO, JURNAL TIPIKOR – Lembaga Badan Pemantau Kebijakan Publik (L-BPKP) Kabupaten Wajo melontarkan kritik pedas terhadap kinerja DPRD Kabupaten Wajo. Sorotan tajam ini dipicu oleh dugaan buruknya kualitas proyek rekonstruksi jalan beton ruas Talagae–Kading di Desa Balielo, Kecamatan Bola, yang dinilai jauh dari standar spesifikasi teknis.

Proyek yang menelan anggaran fantastis senilai Rp10,3 miliar dari APBD Perubahan TA 2025 ini ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Hasil pantauan lapangan menunjukkan pekerjaan rabat beton tampak rapuh, permukaan tidak rata, dan sudah mengalami keretakan di beberapa titik meski baru saja dikerjakan.

Kritik Keras terhadap Legislatif

L-BPKP Wajo menegaskan bahwa rusaknya kualitas proyek ini merupakan cermin nyata dari kegagalan fungsi pengawasan di tingkat legislatif.

> “Ini bukan sekadar soal kualitas pekerjaan, tetapi juga kegagalan fungsi pengawasan legislatif. Komisi DPRD yang membidangi infrastruktur patut dipertanyakan, ke mana mereka saat proyek berjalan? Jika komisi DPRD hanya hadir saat pembahasan anggaran namun absen dalam pengawasan lapangan, maka fungsi checks and balances patut disebut lumpuh,” tegas perwakilan L-BPKP Wajo.

Baca juga Sidang Dakwaan Korupsi Chromebook: JPU Sebut Nadiem Makarim Buka Celah Intervensi Pengadaan untuk Eks Anggota DPR

Detail Proyek dan Pelaksana

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek ini dikerjakan oleh CV Yusma Perdana yang beralamat di Jalan Andi Jaja No. 36, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua. Dengan nilai kontrak mencapai belasan miliar rupiah, L-BPKP menilai tidak ada ruang toleransi bagi kontraktor untuk menghasilkan pekerjaan yang mengecewakan publik.

Tuntutan Audit Investigatif

L-BPKP Wajo menilai pembiaran ini berpotensi merugikan keuangan negara dan menghilangkan asas manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai langkah konkret, L-BPKP Wajo mengeluarkan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap fisik proyek.
2. Menuntut Pertanggungjawaban DPRD Wajo atas lemahnya pengawasan yang menyebabkan ruang penyimpangan anggaran terbuka lebar.
3. Laporan Resmi: L-BPKP akan segera melaporkan temuan ini secara formal dan membuka hasil temuan lapangan kepada publik sebagai bentuk tekanan moral.

“Uang rakyat bukan untuk proyek coba-coba. Jika DPRD gagal mengawasi, maka publik berhak menuntut pertanggungjawaban,” tutup pernyataan resmi tersebut. (Tim)