KLARIFIKASI YANG MEMILUKAN: Langkah Mulia Bupati Siak yang Justru Menyimpang dari Tata Kelola

Siak, JURNAL TIPIKOR — Sebuah tindakan mulia yang dilakukan oleh Bupati Siak menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa beliau menggunakan dana pribadi untuk membiayai honor tenaga profesional yang direkrut guna membantu pembenahan manajemen pemerintahan daerah.

Langkah tersebut, meskipun didasari niat tulus, menuai kritik tajam dari kalangan pemerhati kebijakan publik.
Niat Baik yang Berujung pada Pertanyaan Tata Kelola.

Salah satu tokoh masyarakat, Farizal, menyebut tindakan Bupati Siak sebagai “terpuji tapi memilukan.”

Dalam pernyataan tertulisnya pada Sabtu (26/7), Farizal menjelaskan,“Bupati merekrut tenaga profesional dengan niat membenahi manajemen negeri ini, bukan untuk kepentingan bisnis pribadi. Namun sangat disayangkan, pembiayaannya menggunakan uang pribadi dan meminjamkan mobil dinas tanpa prosedur yang jelas.” ujarnya

Baca juga Polsek Mandau Gelar “Jumat Curhat”: Pererat Komunikasi, Serap Aspirasi Masyarakat

Menurut Farizal, negara telah memiliki aturan yang jelas mengenai mekanisme rekrutmen tenaga ahli, termasuk hak-hak fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa membiayai urusan pemerintahan dengan uang pribadi justru berisiko menciptakan konflik kepentingan dan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

Potensi Fiskal yang Belum Tergarap Optimal

Lebih lanjut, Farizal menyoroti bahwa Pemerintah Kabupaten Siak sebenarnya memiliki sumber dana yang sangat potensial jika pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diperbaiki secara serius.

“Sedikit saja Bupati menyentuh dan membenahi manajemen PT BSP, PT PERSI, atau PT SPS, hasil efisiensinya bisa membiayai lebih dari 10 tenaga ahli lengkap dengan fasilitas mobil Fortuner, tanpa harus menggunakan uang pribadi,” tegasnya.

Baca juga Dari Menanam Pohon ke Tanam Kader, Menteri LHK Sahkan Diri Digaji dari Hibah Norwegia

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masih ada ruang fiskal besar dari pendapatan BUMD — seperti dari sandar kapal tanker cangkang di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) — yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebijakan strategis kepala daerah.

Curahan Hati Bupati dan Seruan untuk Ketegasan

Farizal juga menyampaikan keprihatinannya saat mendengar langsung curahan hati Bupati yang merasa lelah dan kecewa karena minimnya dukungan terhadap langkah-langkah reformasi yang sedang diupayakan.

“Kasihan saya lihat beliau curhat… Tapi inilah saatnya Bupati harus tegas terhadap BUMD. Di situlah sumber uang dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini terbengkalai,” ujarnya.

Baca juga KPK Panggil Mantan Dirut PGN Hendi Prio Santoso dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Jual Beli Gas

Seruan untuk Transparansi dan Tata Kelola yang Baik

Sebagai penutup, Farizal mengajak semua pihak untuk mendukung langkah pembenahan manajemen daerah secara bijak dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai niat baik Bupati menjadi perdebatan banyak pihak, seolah-olah terjadi pelanggaran administratif. Di sisi lain, hal ini juga menjadi tanda tanya atas kemampuan dan keberadaan para Pejabat Senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, ada yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun.

Mari bantu Bupati dengan jalan yang benar — bukan dengan membiarkannya mengorbankan duit pribadi beliau demi urusan lembaga negara,” tutupnya.

(IR)